Dokumen tersebut membahas tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Ringkasannya adalah: 1. PBG digunakan untuk membangun atau mengubah Bangunan Gedung sesuai standar, sedangkan SLF diperlukan sebelum Bangunan Gedung dimanfaatkan. 2. Penyelenggaraan PBG dan SLF dilakukan melalui Sistem

1. K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M
D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
D I R E K T O R A T B I N A P E N A T A A N B A N G U N A N
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Direktur Bina Penataan Bangunan

2. Definisi
Isu Utama
Fungsi PBG - SLF
Penyelenggaraan BG
OUTLINE

3.  Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik
Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan
Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
 Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status
kepemilikan Bangunan Gedung.
 Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan
untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan BG disertai dengan informasi
terkait Penyelenggaraan BG.
DEFINISI
PP 16 Tahun 2021 Pasal 1

4. 1
ISU UTAMA
2
Persyaratan teknis diubah
menjadi Standar teknis yang
diatur secara rinci guna
menjamin keselamatan,
kesehatan, kenyamanan dan
kemudahan bagi masyarakat
IMB dihapus dan diganti
menjadi Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG) yang diterbitkan
oleh Pemerintah Kabupaten/
Kota dengan mengacu pada
NSPK dari Pemerintah Pusat
3
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung (penerbitan PBG, SLF,
SBKBG dan RTB) harus
dilaksanakan melalui SIMBG,
sehingga menjamin
keseragaman pelayanan dan
standardisasi penerapan teknis
di seluruh Indonesia.
4 5
Bisnis proses penerbitan PBG
yang lebih jelas dengan batas
waktu yang terukur. Pemenuhan
standar teknis melalui
penggunaan penyedia jasa
bersertifikat dalam setiap
tahapan penyelenggaraan
Bangunan Gedung
Fungsi Pengawasan oleh
Pemerintah Daerah hadir
melalui proses konsultasi
bersama Tim Profesi Ahli (TPA)
pada tahap penerbitan PBG dan
mekanisme inspeksi oleh penilik
Bangunan pada tahap
konstruksi BG
6
Peran Arsitek yang diakui
Pemerintah melalui lisensi
menjamin pelindungan dan
pengembangan keprofesian
Arsitek Indonesia

5. PBG dilakukan untuk membangun Bangunan Gedung
atau prasarana Bangunan Gedung baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan
Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.
SLF harus diperoleh oleh Pemilik sebelum Bangunan
Gedung dapat dimanfaatkan.
PBG-SLF adalah instrumen untuk menjamin pemenuhan
standar BG
FUNGSI

6. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
(secara umum)
Keterangan
PBG : Persetujuan Bangunan Gedung
SLF : Sertifikat Laik Fungsi
SLFn : Sertifikat Laik Fungsi (Perpanjangan)
KI : Kajian Identifikasi
KT : Kajian Teknis
Perencanaan
PBG
Pelaksanaan
SLF
Pemanfaatan
SLFn KT
KI
Pembongkaran
Pelestarian
RTB
KT
Pembangunan
Laik Tidak Laik
Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
melalui SIMBG.
PP 16 Tahun 2021 Pasal 326

7. Penyelenggaraan BG
Diklasifikasikan kedalam 20 Bisnis Proses Penyelenggaraan BG dengan tujuan memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan BG dengan konsep segregasi:
A. Waktu layanan (misal: BG sederhana dengan prototipe 3 hari kerja, BG komplek maksimal 28 hari kerja)
B. Ketentuan dokumen (BG sederhana jumlah dan kompleksitas dokumennya lebih sederhana)
C. Berdasarkan karakteristik (Hunian, Kepentingan Umum, BG Campuran, BG baru, BG Eksisting, BGFK, BGCB)
SIMBG memilah secara otomatis
segregasi layanan berdasarkan input
data BG
User tidak perlu menghafal SUBSTANSI
PP 16/2021
seluruhnya dibuat otomatis
1. Fungsi Hunian Dengan Kompleksitas Sederhana
2. Fungsi Hunian Dengan Kompleksitas Tidak Sederhana
3. Desain Prototipe
4. Penyesuaian Desain Prototipe
5. Desain mengikuti Ketentuan Pokok Tahan Gempa
6. BG Kepentingan Umum
7. BG Kepentingan Umum Dengan Pertelaan
8. BG Kepentingan Umum Bertahap
9. BG Fungsi Khusus (BGFK)
10. BG Fungsi Khusus Bertahap
11. BG Kolektif
12. Prasarana BG
13. BG Fungsi Campuran
14. BG Eksisting (Teknis)
15. BG Eksisting (Administratif)
16. BG Eksisting BGFK
17. BG Cagar Budaya (BGCB)
18. Penyelenggaraan Mengubah, Memperluas, Mengurangi,
Dan/Atau Merawat BG
19. Pembongkaran BG
20. Penyelenggaraan BG

8. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan
Umum
Keterangan:
Pemohon
Dinas teknis
DPMPTSP
 Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan gedung
kepentingan umum
 Pemeriksaan Kesesuaian dokumen meliputi rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal.
6

9. Komparasi IMB-PBG
Persyaratan Administratif
 Status hak tanah
 Status Kepemilikan Bangunan Gedung
 Izin Mendirikan Bangunan
Persyaratan Teknis
 Persyaratan Tata Bangunan
 Persyaratan Arsitektur
 Persyaratan pengendalian dampak
lingkungan
 Persyaratan keandalan
 Persyaratan Bangunan Gedung Fungsi
Khusus
UU 28 Tahun 2002
IMB
Standar Teknis
 standar perencanaan dan perancangan BG;
 standar pelaksanaan dan pengawasan
konstruksi BG;
 standar Pemanfaatan BG;
 standar Pembongkaran BG;
 ketentuan Penyelenggaraan BGCB yang
dilestarikan;
 ketentuan Penyelenggaraan BGFK;
 ketentuan Penyelenggaraan BGH;
 ketentuan Penyelenggaraan BGN;
 ketentuan dokumen; dan
 ketentuan pelaku Penyelenggaraan
Bangunan Gedung
PP 16 Tahun 2021 Pasal 13
PBG

10. KOMPARASI SLF sebelum dan sesudah
PP 16/2021
BG baru
 Proses dilaksanakan apabila ada
permohonan pemilik BG (seakan terpisah
dari proses IMB)
 Tidak ada proses inspeksi
 BG banyak yang terlanjur membangun
menyalahi IMB sehingga tidak mendapat SLF
SLF
BG eksisting
 Dipersyaratkan memenuhi seluruh aspek
keandalan Bangunan Gedung
 Keselamatan
 Kesehatan
 Kenyamanan
 Kemudahan
PP 36/2005
Sebelum
BG baru
 Proses dilaksanakan sebagai kesinambungan
dari PBG
 Dilaksanakan proses inspeksi oleh penilik BG
 diharapkan penyimpangan terhadap PBG
akan ditemukenali sejak dini
 Tidak ada proses permohonan SLF, pemohon
upload kelengkapan dokumen, penilik
memberikan laporan, maka SLF terbit
BG eksisting
 Dipersyaratkan memenuhi aspek
keselamatan (bagian dari upaya kemudahan)
PP 16 Tahun 2021 Pasal 13
Sesudah

11. Konstelasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha
PP 5/2021
Persyaratan Dasar dalam Kemudahan berusaha diselenggarakan dan dibina oleh setiap K/L pengampu:
1. Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) diselenggarakan oleh Kementerian ATR-BPN dengan
aplikasi GISTARU  KRK yang diatur dalam PP 16/2021 diharmonisasikan substansinya di dalam KKPR
2. Izin Lingkungan diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan aplikasi
AMDALNET seluruh perizinan lingkungan yang dulu dikenal dengan Amdal, UPL/UKL, dan SPPL
diselenggarakan dalam aplikasi AMDALNET
3. Perizinan Bangunan Gedung PBG-SLF diselenggarakan tetap dengan SIMBG
Seluruh persyaratan dasar tersebut beserta aplikasinya akan terintegrasi dengan perizinan berusaha berbasis
Risk Based Asessment (RBA) dengan aplikasi OSS RBA

12. Fitur Layanan SIMBG
Pemenuhan pelayanan perizinan BG (20 bisnis proses) termasuk di dalamnya layanan BG pada umumnya,
BGH, BGCB, BGFK, pendataan BG, Pembongkaran BG
Fitur perhitungan retribusi mandiri oleh pemohon
Fitur database TPA
Fitur layanan penerbitan lisensi Arsitek
Fitur layanan informasi
Fitur layanan aduan masyarakat (whistle blowing system)

13. PELAKU PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG
Dalam penyelenggaraan BG, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan
IMPLEMENTASI PP BANGUNAN GEDUNG
Tim Profesi Ahli (TPA)
Tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah
Kab/Kota dari basis data SIMBG untuk memberikan pertimbangan teknis dalam
Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Tim Penilai Teknis (TPT)
Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas
instansi terkait penyelenggara BG untuk memberikan pertimbangan teknis
dalam proses penilaian dokumen rencana teknis BG rumah tinggal serta
pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.
Penilik
Orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh
Pemerintah Daerah untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan BG.
Sekretariat
Tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis untuk
mengelola pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.
Pengelola Teknis BGN
Tenaga teknis kementerian dan/atau organisasi perangkat daerah yang
bertanggung jawab dalam pembinaan BGN, yang ditugaskan untuk membantu
kementerian/lembaga dan/atau organisasi perangkat daerah dalam
pembangunan BGN.

14. K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M
D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
D I R E K T O R A T B I N A P E N A T A A N B A N G U N A N
TERIMA KASIH