SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 6
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Menggali Potensi Penerimaan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat
ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).
Menurut Mardiasmo, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi mengatur dan fungsi
budgetair. Yang dimaksud dengan fungsi budgetair pada pajak yaitu bahwa pajak merupakan
salah satu sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Maka
dari itu, pajak berperan penting dalam pembangunan negara karena lebih dari separuh belanja
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibiayai oleh penerimaan pajak.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2015 saja,
pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.370,8 triliun atau sekitar 78%
dari total target pendapatan negara sebesar Rp 1.762,3 triliun.
Tingkat penerimaan pajak suatu negara dapat diukur menggunakan tax ratio, yaitu rasio
penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Berdasarkan
informasi yang dikutip dari Tajuk Harian Investor Daily edisi Selasa, 19 Agustus 2014, Tax
Ratio Indonesia baru mencapai sekitar 13%, yang masih terbilang rendah bila dibandingkan
dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia yang sudah mencapai 15,5% atau Thailand
yang sudah mencapai 17%, apalagi negara-negara maju yang sudah di atas 25%. Hal ini
mencerminkan belum optimalnya peran penerimaan pajak negara Indonesia dalam
mendorong pembangunan, menyokong pertumbuhan ekonomi, dan menyejahterakan
masyarakat Indonesia. Ada beberapa faktor yang ditengarai menjadi penyebab belum
optimalnya penerimaan pajak negara Indonesia, yaitu masih minimnya wajib pajak (WP)
yang sadar dan taat membayar pajak, jumlah pegawai pajak yang tidak sebanding dengan
jumlah WP yang ditangani, infrastruktur perpajakan yang belum memadai, dan banyaknya
sektor-sektor yang potensi pajaknya belum digali secara optimal.
Mengutip dari Tajuk Harian Investor Daily Edisi Selasa, 19 Agustus 2014, terdapat sekitar 12
juta perusahaan yang terdaftar di Indonesia, namun baru sekitar 5 juta perusahaan yang
memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dari jumlah perusahaan yang terdaftar sebagai
WP, hanya sekitar 540 ribu perusahaan yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) dengan setoran pajak sekitar Rp 500 triliun. Sementara itu hal serupa juga terjadi pada
pajak individu. Jumlah potensial WP orang pribadi di Indonesia mencapai 67 juta orang, tapi
baru sekitar 20 juta orang yang terdaftar. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 8,8 juta orang
yang melaporkan SPT dengan setoran pajak sekitar Rp 5 triliun. Minimnya pembayar pajak
di Indonesia disebabkan oleh tingkat kepatuhan dan kesadaran WP yang masih rendah untuk
membayar pajak, apalagi penggunaan sistem self assessment yang membebaskan WP untuk
menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara mandiri. Tanpa adanya edukasi dan
sosialisasi yang menyeluruh dan intensif serta pendampingan yang berkelanjutan terhadap
WP, tingkat kesadaran dan kepatuhan WP untuk melakukan kewajiban perpajakannya sulit
untuk meningkat.
Selain itu, tidak sebandingnya jumlah WP yang ditangani dengan jumlah pegawai pajak yang
ada juga menyebabkan kurang optimalnya penerimaan pajak. Berdasarkan informasi yang
dikutip dari Tajuk Harian Investor Daily Edisi Selasa, 19 Agustus 2014, dengan populasi
yang mencapai 240 juta penduduk, Indonesia hanya memiliki sekitar 32 ribu pegawai.
Dengan begitu, dapat diperkirakan bahwa rata-rata seorang pegawai pajak harus menangani
7.700 WP. Tanpa penambahan jumlah dan peningkatan kualitas pelayanan pegawai pajak
secara berkelanjutan, pemerintah akan terus kesulitan mengawasi dan melakukan
pendampingan terhadap para WP dalam menerapkan sistem self assessment. Belum lagi
ditambah persoalan infrastruktur penunjang administrasi pajak yang belum mumpuni dan
belum mencukupi. Untuk mengakomodasi administrasi pajak negara Indonesia yang
merupakan negara kepulauan yang sangat besar, dibutuhkan penambahan jumlah kantor
pajak, peningkatan kemudahan dan kenyamanan proses administrasi perpajakan, dan
peningkatan kualitas infrastruktur Information Technology (IT) guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan
pajak.
Selain ketiga faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, masih banyaknya sektor-sektor yang
potensi pajaknya belum digali secara optimal juga turut membuat kurang optimalnya
penerimaan pajak. Salah satu sektor yang sangat potensial untuk meningkatkan penerimaan
pajak negara Indonesia secara signifikan adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM). UMKM merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran besar dalam
perekonomian nasional. Berdasarkan data PDB negara Indonesia tahun 2011, kontribusi
UMKM mencapai Rp 1.269,3 triliun, atau sekitar 55,7% dari total PDB yang mencapai Rp
2.277 triliun. Meskipun demikian, terdapat miss-match bila hal tersebut dibandingkan dengan
kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 0,5%
dari total penerimaan pajak negara Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa potensi
penerimaan pajak dari sektor UMKM belum digali secara optimal.
Salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak dari sektor UMKM adalah
rendahnya tingkat kepatuhan WP UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Organization for Economic Co-operation and Development (2004) menggolongkan
penyebab-penyebab ketidakpatuhan perpajakan berdasarkan sikap WP dalam figur di bawah
ini.
Figur 1. Piramida “Taxpayers’ Attitude toward Tax Compliance”
Sumber: Organization for Economic Co-operation and Development1
Kelompok ‘The Disengaged’ pada bagian puncak piramida merupakan golongan WP yang
memutuskan untuk tidak patuh dan cenderung menghindar terhadap ketentuan pajak yang
berlaku. Strategi yang dapat dilakukan untuk menyiasati ketidakpatuhan perpajakan
kelompok ini adalah dengan melalui penguatan dan penegakan hukun secara penuh di bidang
perpajakan, seperti pengenaan sanksi untuk tindakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan
pajak yang berlaku sehingga menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya. Kelompok
‘Resisters’ merupakan golongan WP yang tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan yang
berlaku karena adanya suatu hal dalam ketentuan pajak yang berlawanan dengan apa yang
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1 	
  Organization for Economic Co-operation and Development (2004). “Compliance Risk Management:
Managing and Improving Tax Compliance”, halaman 41.
	
  
The	
  
Disengaged	
  
Resisters	
  
Triers	
  
Supporters	
  
mereka kehendaki. Golongan ini akan patuh terhadap ketentuan pajak apabila mereka dapat
diyakinkan bahwa hal yang menjadi perhatian mereka dapat diakomodasi. Kemudian,
kelompok ‘triers’ merupakan golongan WP yang mencoba untuk patuh terhadap ketentuan
perpajakan yang berlaku, tetapi mengalami kesulitan untuk memahami dan memenuhi
ketentuan perpajakan yang berlaku. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
kepatuhan pajak kelompok ini adalah dengan pemberian asistensi dan kemudahan agar dapat
memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Kelompok yang terakhir adalah ‘supporters’,
yaitu golongan WP yang bersedia untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.
Upaya yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan kepatuhan kelompok ini adalah
melalui pemberian kemudahan dalam pemenuhan ketentuan perpajakan sehingga akan
menimbulkan voluntary tax compliance, yaitu kepatuhan secara sukarela terhadap ketentuan
pajak yang berlaku.
Ditinjau dari kondisinya, ketidakpatuhan WP sektor UMKM untuk membayar pajak
disebabkan oleh sulitnya melaksanakan ketentuan perpajakan. Masih banyaknya UMKM
Indonesia yang belum memahami tentang pembukuan dan penyusunan laporan keuangan, di
mana laba yang tertera pada laporan keuangan merupakan dasar dari pengenaan pajak
penghasilan (sebelum diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013) mengakibatkan sulitnya
UMKM untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang akhirnya bermuara pada rendahnya
penerimaan pajak dari sektor UMKM. Selain itu, masyarakat pada umumnya masih
menganut stereotype bahwa tata cara perpajakan sangat kompleks atau memiliki high cost of
compliance, sehingga menurunkan minat masyarakat untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya. Berdasarkan gambaran kondisi di atas, WP dari sektor UMKM dapat
diklasifikasikan ke dalam kelompok ‘triers’ dan ‘supporters’, sehingga strategi yang tepat
untuk meningkatkan kepatuhan pajak WP adalah dengan melakukan simplifikasi terhadap
ketentuan pajak yang berlaku, meningkatkan kemudahan dan kenyamanan proses
administrasi perpajakan, serta melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan terhadap
WP mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan yang benar.
Pada tahun 2013, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46
Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam PP ini, WP yang
memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak (sektor UMKM)
dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan.
Dengan adanya aturan tersebut, WP yang berpendapatan kurang dari Rp 4,8 miliar dalam
setahun hanya perlu melakukan pencatatan terhadap peredaran brutonya saja untuk
menentukan besaran PPh yang perlu dibayarkan kepada negara. Hal ini dapat meningkatkan
kepatuhan perpajakan dan mendukung terciptanya voluntary tax compliance dari WP sektor
UMKM.
Adanya peraturan pajak yang sederhana dan mudah untuk dilaksanakan belum lah cukup
untuk meningkatkan kepatuhan WP. Hal tersebut perlu juga ditunjang dengan sosialisasi dan
edukasi secara menyeluruh dan intensif, pendampingan yang berkelanjutan terhadap WP, dan
peningkatan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan administrasi perpajakan. Dengan
adanya sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh dan intensif, peraturan perpajakan tersebut
dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah di
Indonesia secara merata. Pendampingan yang berkelanjutan dapat membantu WP yang
kesulitan untuk memahami dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Kemudian, peningkatan
kemudahan dan kenyamanan administrasi perpajakan akan menurunkan tingkat keengganan
dan mendorong minat WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian,
kesadaran dan kemauan WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya akan meningkat
secara signifikan sehingga mendorong terciptanya voluntary tax compliance.
Agar langkah-langkah tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, perlu adanya penambahan
jumlah dan peningkatan kualitas pelayanan pegawai pajak untuk melakukan sosialisasi dan
edukasi kepada masyarakat secara menyeluruh dan intensif serta melakukan pendampingan
dan pengawasan terhadap WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu,
penambahan jumlah kantor pajak, peningkatan kualitas infrastruktur IT, dan pemberian
kemudahan bagi WP untuk membayar pajak melalui Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)
juga sangat diperlukan guna memberi kemudahan dan kenyamanan kepada WP dalam
melakukan administrasi perpajakan sehingga voluntary tax compliance dapat tercipta.
Apabila langkah-langkah tersebut dilakukan secara serius, Sedikit demi sedikit Indonesia
dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM hingga pada akhirnya
kontribusi pajak dalam pembangunan negara dapat meningkat secara signifikan dan
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari sekarang dapat terwujud.	
  
Daftar Pustaka
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (2012). “Statistik
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tahun 2010-2011”.
Mardiasmo (2011). “Perpajakan Edisi Revisi 2011”. Yogyakarta: Andi.
Organization for Economic Co-operation and Development (2004). “Compliance Risk
Management: Managing and Improving Tax Compliance”.
Pemerintah Republik Indonesia (2013). “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46
Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”.
Pemerintah Republik Indonesia (2014). “Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015”.
Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal (2013). “Pengenaan PPh Final
untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan
Pengenaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance”.
Tajuk Harian Investor Daily Edisi Selasa, 19 Agustus 2014. “Menggenjot Pajak”.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak cekkembali dotcom
 
Kenaikan Tax Ratio di Indonesia
Kenaikan Tax Ratio di IndonesiaKenaikan Tax Ratio di Indonesia
Kenaikan Tax Ratio di Indonesiaekonomi_makro
 
Modul go modern 3 - tarif khusus pajak penghasilan bagi umkm
Modul go modern 3 - tarif khusus pajak penghasilan bagi umkmModul go modern 3 - tarif khusus pajak penghasilan bagi umkm
Modul go modern 3 - tarif khusus pajak penghasilan bagi umkmFahmiZulmeinidar1
 
Seminar perpajakan pertemuan 2
Seminar perpajakan pertemuan 2Seminar perpajakan pertemuan 2
Seminar perpajakan pertemuan 2Novelia Manurung
 
Reformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTURReformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTURNastitya Fionny
 
Pajak app penjelasanlebih detail
Pajak app penjelasanlebih detailPajak app penjelasanlebih detail
Pajak app penjelasanlebih detailpajakapp
 
Politik hukum dan kebijakan publik
Politik hukum dan kebijakan publikPolitik hukum dan kebijakan publik
Politik hukum dan kebijakan publikBiati Ardiansyah
 
JURNAL AKUNTANSI, JURNAL E-BILLING, ACCOUNTING JOURNAL
JURNAL AKUNTANSI, JURNAL E-BILLING, ACCOUNTING JOURNALJURNAL AKUNTANSI, JURNAL E-BILLING, ACCOUNTING JOURNAL
JURNAL AKUNTANSI, JURNAL E-BILLING, ACCOUNTING JOURNALElana Agry Mafitri
 
Paper aplikasi komputer
Paper aplikasi komputerPaper aplikasi komputer
Paper aplikasi komputerRitonga Johan
 
3, be & gg, devin winata, hapzi ali, ethics of consumer protections , uni...
3, be & gg, devin winata, hapzi ali, ethics of consumer protections , uni...3, be & gg, devin winata, hapzi ali, ethics of consumer protections , uni...
3, be & gg, devin winata, hapzi ali, ethics of consumer protections , uni...Devin Winata
 
Tantangan dalam pemungutan pajak
Tantangan dalam pemungutan pajakTantangan dalam pemungutan pajak
Tantangan dalam pemungutan pajakAriguna Manurung
 
Perencanaan pajak sebagai upaya penghematan pajak serta pengaruhnya dalam pen...
Perencanaan pajak sebagai upaya penghematan pajak serta pengaruhnya dalam pen...Perencanaan pajak sebagai upaya penghematan pajak serta pengaruhnya dalam pen...
Perencanaan pajak sebagai upaya penghematan pajak serta pengaruhnya dalam pen...Moch Rizalti
 
Artikel Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan
Artikel Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas PerpajakanArtikel Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan
Artikel Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas PerpajakanSonyaSabrina
 
Etika dalam akuntansi perpajakan
Etika dalam akuntansi perpajakanEtika dalam akuntansi perpajakan
Etika dalam akuntansi perpajakanDutaArisMunandar
 

Was ist angesagt? (20)

Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
 
Kenaikan Tax Ratio di Indonesia
Kenaikan Tax Ratio di IndonesiaKenaikan Tax Ratio di Indonesia
Kenaikan Tax Ratio di Indonesia
 
Makalah perpajakan
Makalah perpajakanMakalah perpajakan
Makalah perpajakan
 
Tugas ekonomi makro
Tugas ekonomi makroTugas ekonomi makro
Tugas ekonomi makro
 
Modul go modern 3 - tarif khusus pajak penghasilan bagi umkm
Modul go modern 3 - tarif khusus pajak penghasilan bagi umkmModul go modern 3 - tarif khusus pajak penghasilan bagi umkm
Modul go modern 3 - tarif khusus pajak penghasilan bagi umkm
 
Seminar perpajakan pertemuan 2
Seminar perpajakan pertemuan 2Seminar perpajakan pertemuan 2
Seminar perpajakan pertemuan 2
 
Reformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTURReformasi Perpajakan : e-FAKTUR
Reformasi Perpajakan : e-FAKTUR
 
Pajak app penjelasanlebih detail
Pajak app penjelasanlebih detailPajak app penjelasanlebih detail
Pajak app penjelasanlebih detail
 
Politik hukum dan kebijakan publik
Politik hukum dan kebijakan publikPolitik hukum dan kebijakan publik
Politik hukum dan kebijakan publik
 
JURNAL AKUNTANSI, JURNAL E-BILLING, ACCOUNTING JOURNAL
JURNAL AKUNTANSI, JURNAL E-BILLING, ACCOUNTING JOURNALJURNAL AKUNTANSI, JURNAL E-BILLING, ACCOUNTING JOURNAL
JURNAL AKUNTANSI, JURNAL E-BILLING, ACCOUNTING JOURNAL
 
Paper aplikasi komputer
Paper aplikasi komputerPaper aplikasi komputer
Paper aplikasi komputer
 
3, be & gg, devin winata, hapzi ali, ethics of consumer protections , uni...
3, be & gg, devin winata, hapzi ali, ethics of consumer protections , uni...3, be & gg, devin winata, hapzi ali, ethics of consumer protections , uni...
3, be & gg, devin winata, hapzi ali, ethics of consumer protections , uni...
 
Pajak Di BLUD
Pajak Di BLUDPajak Di BLUD
Pajak Di BLUD
 
Tantangan dalam pemungutan pajak
Tantangan dalam pemungutan pajakTantangan dalam pemungutan pajak
Tantangan dalam pemungutan pajak
 
perpajakan
perpajakanperpajakan
perpajakan
 
Tugas perpajakan (dea)
Tugas perpajakan (dea)Tugas perpajakan (dea)
Tugas perpajakan (dea)
 
Perencanaan pajak sebagai upaya penghematan pajak serta pengaruhnya dalam pen...
Perencanaan pajak sebagai upaya penghematan pajak serta pengaruhnya dalam pen...Perencanaan pajak sebagai upaya penghematan pajak serta pengaruhnya dalam pen...
Perencanaan pajak sebagai upaya penghematan pajak serta pengaruhnya dalam pen...
 
Artikel Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan
Artikel Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas PerpajakanArtikel Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan
Artikel Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan
 
Etika dalam akuntansi perpajakan
Etika dalam akuntansi perpajakanEtika dalam akuntansi perpajakan
Etika dalam akuntansi perpajakan
 
METLIT
METLITMETLIT
METLIT
 

Ähnlich wie Menggali Potensi Penerimaan Pajak UMKM

PPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptx
PPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptxPPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptx
PPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptxlindahelmi
 
Poposal tesisi 2019 utama
Poposal tesisi 2019 utamaPoposal tesisi 2019 utama
Poposal tesisi 2019 utamaeduarsyabirin22
 
Makalah seminar akuntansi dan perpajakan tax planning alternatif manajemen da...
Makalah seminar akuntansi dan perpajakan tax planning alternatif manajemen da...Makalah seminar akuntansi dan perpajakan tax planning alternatif manajemen da...
Makalah seminar akuntansi dan perpajakan tax planning alternatif manajemen da...Jiantari Marthen
 
Atik indah lestari sore
Atik indah lestari soreAtik indah lestari sore
Atik indah lestari soreIndah Mawarni
 
PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DA...
PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DA...PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DA...
PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DA...SitiKhaeriyah21
 
pengaruh kewajiban kepemilikan npwp dan penagihan pajak terhadap penerimaan p...
pengaruh kewajiban kepemilikan npwp dan penagihan pajak terhadap penerimaan p...pengaruh kewajiban kepemilikan npwp dan penagihan pajak terhadap penerimaan p...
pengaruh kewajiban kepemilikan npwp dan penagihan pajak terhadap penerimaan p...Fitriyanti1212
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianMulyana Natsir
 
Dampak IFRS Terhadap Penghindaran Pajak.pptx
Dampak IFRS Terhadap Penghindaran Pajak.pptxDampak IFRS Terhadap Penghindaran Pajak.pptx
Dampak IFRS Terhadap Penghindaran Pajak.pptxSaumiZulviana
 
ANALISIS PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENER...
ANALISIS PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENER...ANALISIS PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENER...
ANALISIS PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENER...AdindaTasya2
 
Ppt senadimas sunarti 2019
Ppt senadimas sunarti 2019Ppt senadimas sunarti 2019
Ppt senadimas sunarti 2019SunartiNjarkasi
 
PPT AKUNTANSI PAJAK - KLP 1 (1).pptx
PPT AKUNTANSI PAJAK - KLP 1 (1).pptxPPT AKUNTANSI PAJAK - KLP 1 (1).pptx
PPT AKUNTANSI PAJAK - KLP 1 (1).pptxDewiYuniari
 
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalPresentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalTalitha Lintang Pertiwi
 
surat pemberitahuan tahunan.
surat pemberitahuan tahunan.surat pemberitahuan tahunan.
surat pemberitahuan tahunan.badiapurnamawanto
 
Dampak e commerce dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
Dampak e commerce dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajakDampak e commerce dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
Dampak e commerce dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajakPuti Rahmiani
 
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPNSukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPNSukmaDewi13
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
 
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan SukarelaPanduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarelaomni sukses
 

Ähnlich wie Menggali Potensi Penerimaan Pajak UMKM (20)

BAB I AR.docx
BAB I AR.docxBAB I AR.docx
BAB I AR.docx
 
PPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptx
PPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptxPPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptx
PPT JURNAL PAJAK KEL.9.pptx
 
Poposal tesisi 2019 utama
Poposal tesisi 2019 utamaPoposal tesisi 2019 utama
Poposal tesisi 2019 utama
 
Makalah seminar akuntansi dan perpajakan tax planning alternatif manajemen da...
Makalah seminar akuntansi dan perpajakan tax planning alternatif manajemen da...Makalah seminar akuntansi dan perpajakan tax planning alternatif manajemen da...
Makalah seminar akuntansi dan perpajakan tax planning alternatif manajemen da...
 
Akademisi
AkademisiAkademisi
Akademisi
 
Atik indah lestari sore
Atik indah lestari soreAtik indah lestari sore
Atik indah lestari sore
 
PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DA...
PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DA...PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DA...
PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DA...
 
pengaruh kewajiban kepemilikan npwp dan penagihan pajak terhadap penerimaan p...
pengaruh kewajiban kepemilikan npwp dan penagihan pajak terhadap penerimaan p...pengaruh kewajiban kepemilikan npwp dan penagihan pajak terhadap penerimaan p...
pengaruh kewajiban kepemilikan npwp dan penagihan pajak terhadap penerimaan p...
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
 
Dampak IFRS Terhadap Penghindaran Pajak.pptx
Dampak IFRS Terhadap Penghindaran Pajak.pptxDampak IFRS Terhadap Penghindaran Pajak.pptx
Dampak IFRS Terhadap Penghindaran Pajak.pptx
 
ANALISIS PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENER...
ANALISIS PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENER...ANALISIS PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENER...
ANALISIS PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENER...
 
Ppt senadimas sunarti 2019
Ppt senadimas sunarti 2019Ppt senadimas sunarti 2019
Ppt senadimas sunarti 2019
 
Makalah perpajakan
Makalah perpajakanMakalah perpajakan
Makalah perpajakan
 
PPT AKUNTANSI PAJAK - KLP 1 (1).pptx
PPT AKUNTANSI PAJAK - KLP 1 (1).pptxPPT AKUNTANSI PAJAK - KLP 1 (1).pptx
PPT AKUNTANSI PAJAK - KLP 1 (1).pptx
 
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalPresentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
 
surat pemberitahuan tahunan.
surat pemberitahuan tahunan.surat pemberitahuan tahunan.
surat pemberitahuan tahunan.
 
Dampak e commerce dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
Dampak e commerce dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajakDampak e commerce dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
Dampak e commerce dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
 
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPNSukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
 
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan SukarelaPanduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
 

Menggali Potensi Penerimaan Pajak UMKM

  • 1. Menggali Potensi Penerimaan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Menurut Mardiasmo, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi mengatur dan fungsi budgetair. Yang dimaksud dengan fungsi budgetair pada pajak yaitu bahwa pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Maka dari itu, pajak berperan penting dalam pembangunan negara karena lebih dari separuh belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibiayai oleh penerimaan pajak. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2015 saja, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.370,8 triliun atau sekitar 78% dari total target pendapatan negara sebesar Rp 1.762,3 triliun. Tingkat penerimaan pajak suatu negara dapat diukur menggunakan tax ratio, yaitu rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Berdasarkan informasi yang dikutip dari Tajuk Harian Investor Daily edisi Selasa, 19 Agustus 2014, Tax Ratio Indonesia baru mencapai sekitar 13%, yang masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia yang sudah mencapai 15,5% atau Thailand yang sudah mencapai 17%, apalagi negara-negara maju yang sudah di atas 25%. Hal ini mencerminkan belum optimalnya peran penerimaan pajak negara Indonesia dalam mendorong pembangunan, menyokong pertumbuhan ekonomi, dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Ada beberapa faktor yang ditengarai menjadi penyebab belum optimalnya penerimaan pajak negara Indonesia, yaitu masih minimnya wajib pajak (WP) yang sadar dan taat membayar pajak, jumlah pegawai pajak yang tidak sebanding dengan jumlah WP yang ditangani, infrastruktur perpajakan yang belum memadai, dan banyaknya sektor-sektor yang potensi pajaknya belum digali secara optimal. Mengutip dari Tajuk Harian Investor Daily Edisi Selasa, 19 Agustus 2014, terdapat sekitar 12 juta perusahaan yang terdaftar di Indonesia, namun baru sekitar 5 juta perusahaan yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dari jumlah perusahaan yang terdaftar sebagai WP, hanya sekitar 540 ribu perusahaan yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan setoran pajak sekitar Rp 500 triliun. Sementara itu hal serupa juga terjadi pada
  • 2. pajak individu. Jumlah potensial WP orang pribadi di Indonesia mencapai 67 juta orang, tapi baru sekitar 20 juta orang yang terdaftar. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 8,8 juta orang yang melaporkan SPT dengan setoran pajak sekitar Rp 5 triliun. Minimnya pembayar pajak di Indonesia disebabkan oleh tingkat kepatuhan dan kesadaran WP yang masih rendah untuk membayar pajak, apalagi penggunaan sistem self assessment yang membebaskan WP untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara mandiri. Tanpa adanya edukasi dan sosialisasi yang menyeluruh dan intensif serta pendampingan yang berkelanjutan terhadap WP, tingkat kesadaran dan kepatuhan WP untuk melakukan kewajiban perpajakannya sulit untuk meningkat. Selain itu, tidak sebandingnya jumlah WP yang ditangani dengan jumlah pegawai pajak yang ada juga menyebabkan kurang optimalnya penerimaan pajak. Berdasarkan informasi yang dikutip dari Tajuk Harian Investor Daily Edisi Selasa, 19 Agustus 2014, dengan populasi yang mencapai 240 juta penduduk, Indonesia hanya memiliki sekitar 32 ribu pegawai. Dengan begitu, dapat diperkirakan bahwa rata-rata seorang pegawai pajak harus menangani 7.700 WP. Tanpa penambahan jumlah dan peningkatan kualitas pelayanan pegawai pajak secara berkelanjutan, pemerintah akan terus kesulitan mengawasi dan melakukan pendampingan terhadap para WP dalam menerapkan sistem self assessment. Belum lagi ditambah persoalan infrastruktur penunjang administrasi pajak yang belum mumpuni dan belum mencukupi. Untuk mengakomodasi administrasi pajak negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang sangat besar, dibutuhkan penambahan jumlah kantor pajak, peningkatan kemudahan dan kenyamanan proses administrasi perpajakan, dan peningkatan kualitas infrastruktur Information Technology (IT) guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Selain ketiga faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, masih banyaknya sektor-sektor yang potensi pajaknya belum digali secara optimal juga turut membuat kurang optimalnya penerimaan pajak. Salah satu sektor yang sangat potensial untuk meningkatkan penerimaan pajak negara Indonesia secara signifikan adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data PDB negara Indonesia tahun 2011, kontribusi UMKM mencapai Rp 1.269,3 triliun, atau sekitar 55,7% dari total PDB yang mencapai Rp 2.277 triliun. Meskipun demikian, terdapat miss-match bila hal tersebut dibandingkan dengan
  • 3. kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 0,5% dari total penerimaan pajak negara Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM belum digali secara optimal. Salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak dari sektor UMKM adalah rendahnya tingkat kepatuhan WP UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Organization for Economic Co-operation and Development (2004) menggolongkan penyebab-penyebab ketidakpatuhan perpajakan berdasarkan sikap WP dalam figur di bawah ini. Figur 1. Piramida “Taxpayers’ Attitude toward Tax Compliance” Sumber: Organization for Economic Co-operation and Development1 Kelompok ‘The Disengaged’ pada bagian puncak piramida merupakan golongan WP yang memutuskan untuk tidak patuh dan cenderung menghindar terhadap ketentuan pajak yang berlaku. Strategi yang dapat dilakukan untuk menyiasati ketidakpatuhan perpajakan kelompok ini adalah dengan melalui penguatan dan penegakan hukun secara penuh di bidang perpajakan, seperti pengenaan sanksi untuk tindakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan pajak yang berlaku sehingga menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya. Kelompok ‘Resisters’ merupakan golongan WP yang tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku karena adanya suatu hal dalam ketentuan pajak yang berlawanan dengan apa yang                                                                                                                           1  Organization for Economic Co-operation and Development (2004). “Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance”, halaman 41.   The   Disengaged   Resisters   Triers   Supporters  
  • 4. mereka kehendaki. Golongan ini akan patuh terhadap ketentuan pajak apabila mereka dapat diyakinkan bahwa hal yang menjadi perhatian mereka dapat diakomodasi. Kemudian, kelompok ‘triers’ merupakan golongan WP yang mencoba untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, tetapi mengalami kesulitan untuk memahami dan memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak kelompok ini adalah dengan pemberian asistensi dan kemudahan agar dapat memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Kelompok yang terakhir adalah ‘supporters’, yaitu golongan WP yang bersedia untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Upaya yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan kepatuhan kelompok ini adalah melalui pemberian kemudahan dalam pemenuhan ketentuan perpajakan sehingga akan menimbulkan voluntary tax compliance, yaitu kepatuhan secara sukarela terhadap ketentuan pajak yang berlaku. Ditinjau dari kondisinya, ketidakpatuhan WP sektor UMKM untuk membayar pajak disebabkan oleh sulitnya melaksanakan ketentuan perpajakan. Masih banyaknya UMKM Indonesia yang belum memahami tentang pembukuan dan penyusunan laporan keuangan, di mana laba yang tertera pada laporan keuangan merupakan dasar dari pengenaan pajak penghasilan (sebelum diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013) mengakibatkan sulitnya UMKM untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang akhirnya bermuara pada rendahnya penerimaan pajak dari sektor UMKM. Selain itu, masyarakat pada umumnya masih menganut stereotype bahwa tata cara perpajakan sangat kompleks atau memiliki high cost of compliance, sehingga menurunkan minat masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan gambaran kondisi di atas, WP dari sektor UMKM dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok ‘triers’ dan ‘supporters’, sehingga strategi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan pajak WP adalah dengan melakukan simplifikasi terhadap ketentuan pajak yang berlaku, meningkatkan kemudahan dan kenyamanan proses administrasi perpajakan, serta melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan terhadap WP mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan yang benar. Pada tahun 2013, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam PP ini, WP yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak (sektor UMKM) dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan.
  • 5. Dengan adanya aturan tersebut, WP yang berpendapatan kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun hanya perlu melakukan pencatatan terhadap peredaran brutonya saja untuk menentukan besaran PPh yang perlu dibayarkan kepada negara. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mendukung terciptanya voluntary tax compliance dari WP sektor UMKM. Adanya peraturan pajak yang sederhana dan mudah untuk dilaksanakan belum lah cukup untuk meningkatkan kepatuhan WP. Hal tersebut perlu juga ditunjang dengan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh dan intensif, pendampingan yang berkelanjutan terhadap WP, dan peningkatan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan administrasi perpajakan. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh dan intensif, peraturan perpajakan tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia secara merata. Pendampingan yang berkelanjutan dapat membantu WP yang kesulitan untuk memahami dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Kemudian, peningkatan kemudahan dan kenyamanan administrasi perpajakan akan menurunkan tingkat keengganan dan mendorong minat WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, kesadaran dan kemauan WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya akan meningkat secara signifikan sehingga mendorong terciptanya voluntary tax compliance. Agar langkah-langkah tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, perlu adanya penambahan jumlah dan peningkatan kualitas pelayanan pegawai pajak untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara menyeluruh dan intensif serta melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, penambahan jumlah kantor pajak, peningkatan kualitas infrastruktur IT, dan pemberian kemudahan bagi WP untuk membayar pajak melalui Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) juga sangat diperlukan guna memberi kemudahan dan kenyamanan kepada WP dalam melakukan administrasi perpajakan sehingga voluntary tax compliance dapat tercipta. Apabila langkah-langkah tersebut dilakukan secara serius, Sedikit demi sedikit Indonesia dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM hingga pada akhirnya kontribusi pajak dalam pembangunan negara dapat meningkat secara signifikan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari sekarang dapat terwujud.  
  • 6. Daftar Pustaka Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (2012). “Statistik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tahun 2010-2011”. Mardiasmo (2011). “Perpajakan Edisi Revisi 2011”. Yogyakarta: Andi. Organization for Economic Co-operation and Development (2004). “Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance”. Pemerintah Republik Indonesia (2013). “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”. Pemerintah Republik Indonesia (2014). “Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015”. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal (2013). “Pengenaan PPh Final untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance”. Tajuk Harian Investor Daily Edisi Selasa, 19 Agustus 2014. “Menggenjot Pajak”.