SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Mengapa Indonesia masih menggunakan
tenaga asing padahal di Indonesia masih
banyak orang yang menganggur?
Anggota kelompok 3:
1. Elma Gusdanov (07)
2. Fahmi Annisa (08)
3. Redita Puspa Cahya P. (20)
4. Widi Ulifanida Pertiwi (32)
Pengertian
 Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan
jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun
masyarakat.
 Tenaga kerja asing adalah tiap orang bukan warga
negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan,
baik di dalam maupun di luar hubungan kerja,guna
menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.
Syarat Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Beberapa antara lain yang dijelaskan oleh Togar S.M.
Sijabat, S.H., M.H. dalam artikel Adakah Batas Usia Bagi
Tenaga Kerja Asing, sebagai berikut:
a. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan
yang akan diduduki oleh TKA;
b. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat
kompetensi atau pengalaman kerja sesuai dengan jabatan
yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
c. Bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan
keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia pendamping;
dan
d. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia serta
persyaratan lain yang dibutuhkan.
 Masalah krusial yang dialami saat ini, apabila masuknya investasi
atau pinjaman dana dari luar negeri, untuk menunjang
pembangunan ekonomi nasional ; seringkali diikuti dengan
masuknya juga sejumlah tenaga kerja dari negara investor atau
kreditur tersebut. Meskipun tenaga kerja asing itu, umumnya
bekerja pada proyek proyek yang menggunakan dana investasi
atau kredit dari negara mereka.
 Contoh yang nyata untuk masalah ini ; untuk investor maupun
kreditur dari negara negara yang memang jumlah penduduknya
sangat besar, seperti Tiongkok. Sehingga terlihat korelasi antara
semakin besar dana yang dibawa oleh negara investor atau
kreditur kedalam negeri Indonesia, semakin besar jumlah tenaga
kerja yang dibawa oleh negara tersebut.
 Dalam konteks ini, sesungguhnya bisa dipahami bahwa
negara investor atau kreditur selalu berusaha
memperjuangkan kepentingan nasional negara mereka,
selain keuntungan ekonomis jangka menengah dan
panjang atas dana yang mereka tanamkan di Indonesia.
 Persoalan menjadi semakin kompleks kalau tenaga
kerja yang dibawa oleh negara investor atau kreditur
adalah tenaga kerja kasar atau non skill yang di
Indonesia sendiri sangat banyak.
 Persoalan tenaga kerja asing ini, memang tersebar di
seluruh Indonesia, terutama di daerah daerah dimana
terdapat proyek proyek yang menggunakan dana
pinjaman dari negara asal tenaga kerja asing tersebut.
 Masuknya tenaga kerja asing di Indonesia, khususnya
tenaga kerja kasar atau non skill, memang menjadi
persoalan tersendiri bagi tenaga kerja Indonesia ;
sebab menyebabkan semakin rendahnya daya serap
pasar tenaga kerja untuk tenaga kasar atau non skill
yang sesungguhnya jumlah tenaga kerja warga negara
Indonesia sendiri cukup besar tersedia.
 Masuknya tenaga kerja asing, khususnya tenaga kerja
non skill, seperti yang dibawa dari negara Tiongkok,
memang perlu dicarikan solusi dan regulasinya ,
sebab rakyat Indonesia sendiri, sebagai warga negara
Indonesia, masih banyak yang menganggur.
Ada 2 (dua) aspek yang menjadi dasar pertimbangan dalam
mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia,
yaitu :
a. Aspek manfaat (prosperity) : mempekerjakan TKA harus
membawa manfaat terhadap peningkatan kualitas tenaga
kerja Indonesia melalui alih teknologi dan alih keahlian,
mendorong investasi dan perluasan lapangan usaha, serta
penyediaan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.
b. Aspek keamanan (security) : kebijakan penggunaan TKA
terkait kebijakan lalu lintas orang asing. Masuknya tenaga
kerja asing harus selektif dan dilaksanakan melalui
kebijakan satu pintu dengan tetap memperhatikan
kepentingan keamanan negara.
Alasan mengapa TKA harus disaring
 Mengacu data Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang,
posisi terbanyak berasal dari Tiongkok yaitu sekitar 15.341 orang .Dari
jumlah segitu, dijamin tidak sampai setengahnya bisa berbahasa
Indonesia. mengapa kita perlu menyaring TKA yang bekerja di Indonesia?
karena terkadang perusahaan mempekerjakan TKA yang kompetensinya
sebetulnya selevel dengan WNI. Meski pemerintah telah mengeluarkan
daftar jabatan yang dilarang untuk TKA dengan adanya Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 tahun 2012 (Permenaker
2012). Terkadang beberapa perusahaan malah menempatkan TKA
tersebut di posisi yang tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Tenaga
Kerja Asing (RPTKA) nya. Bisa dibayangkan bukan, jumlah WNI
berkualitas yang posisinya tergeser karena ada TKA?
 Upaya pemerintah dalam mengatasi ketenagakerjaan
1. Memperluas kesempatan kerja
Pemerintah bertanggung jawan untuk menciptakan
lapangan tenaga kerja baru sehingga dapat memperluas
kesempatan kerja bagi masyarakat.
2. Mempermudah proses rekrutmen tenaga kerja
Setiap tenaga kerja memiliki hak yang sama untuk
menentkan dan memilih pekerjaan. Penempatan tenaga
kerja dilaksanakan asas terbuka, bebas, objektif serta adil
dan setara tanpa destriminasi
3. Meningkatkan pengetahuan dan skill tenaga kerja
Dilakukan melalui usaha sebagai berikut:
1. Berikan pelatihan dalam pengembangan keahlian dan skill
kerja
2. Berikan latihan magang kerja sehingga mereka benar-benar
siap untuk terjun langsung ke kerja yang sebenarnya
3. Meningkatan kualitas pendidikan disegala bidang.
4. Membatasi penggunaan tenaga kerja asing
5. Menetapkan kebijakan pengupahan
Setiap pekerja berhgak mendapatkan upah yang layak
dalm memenuhi kebutuhan mereka. Maka pemerintah harus
menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja.
6. Menetapkan waktu kerja
Pemerintah menetapakn waktu kerja selama 7 jam perhari
selama 6 hari dalam satu pekan/ 8 jam perhari selama 5 hari
dalam satu pekan. Jika melebihi waktu yang ditetapkan maka
dihitung sebagai lembur
7. Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja
Tenaga kerja harus mendapatkan perlindungan sesuai
dengan kondisi masing-masing dari pekerja
Kesimpulan
 Tenaga kerja asing (TKA) adalah warga Negara asing
pemegang visa dengan maksud atau bertujuan untuk
bekerja di wilayah Indonesia. Tenaga kerja asing
haruslah sesuai dengan filosofi ketenagakerjaan di
Indonesia yaitu melindungi tenaga kerja
berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di
Indonesia sehingga jika ada kebutuhan yang khusus dan
membuttuhkan untuk memakai tenaga kerja asing,
harus dibuat persyaratan yang sangat ketat agar tenaga
kerja di Indonesia terhindar dari kompetensi yang tidak
sehat.
 Penempatan tenaga kerja asing dapat dilakukan setelah
pengajuan rencana penggunaan tenaga kerja asing
(RPTKA) disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dengan mengeluarkan izin penggunaan
tenaga kerja asing. Untuk dapat bekerja di Indonesia,
tenaga kerja asing tersebut harus mempunyai izin
tinggal terbatas (KITAS) yang terlebih dahulu harus
mempunyai visa untuk bekerja di Indonesia atas nama
tenaga kerja asing yang bersangkutan untuk dikeluarkan
izinnya oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian
Hukum dan HAM.
 Tenaga ahli yang didatangkan dari luar negeri oleh
perusahaan pemerintah atau swasta hendaknya benar-
benar tenaga ahli yang terampil sehingga dapat
membatu proses pembangunan ekonomi dan teknologi
di Indonesia. Untuk itu proses alih teknologinya kepada
TKI baik dalam jalur menajerial maupun profesionalnya
harus mendapat pengawasan yang ketat dengan
memberikan sertifikasi kepada tenaga ahli tersebut.
Saran
Dari kami menyarankan untuk perekrutan tenaga kerja
asing haruslah sangat spesifik, spesifik yang dimaksud
adalah jika pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh tenaga
ahli dalam negeri kenapa harus di kerjakan oleh orang
asing, dan jika tenaga kerja asing sangat dibutuhkan untuk
melakukan pekerjaan tersebut diharapkan bagi perusahaan
yang merekrut tenaga kerja asing tersebut menyediakan
wadah atau tempat untuk pelatihan terhadap tenaga kerja
ahli dalam negeri. Jadi kita tidak tergantung kepada
tenaga kerja ahli dari luar negeri.

More Related Content

What's hot

Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Sumber Daya ManusiaManajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Sumber Daya Manusiaermawidiana
 
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamananKetahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanannatal kristiono
 
Fungsi dan peran serikat pekerja
Fungsi dan peran serikat pekerjaFungsi dan peran serikat pekerja
Fungsi dan peran serikat pekerjamuhammad hamdi
 
Contoh Soal dan Jawaban untuk MSDM
Contoh Soal dan Jawaban untuk MSDM Contoh Soal dan Jawaban untuk MSDM
Contoh Soal dan Jawaban untuk MSDM Lisca Ardiwinata
 
Aliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori OrganisasiAliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori OrganisasiSiti Sahati
 
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...Nia Khusnul Chotimah
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negaraMardiah Ahmad
 
Makalah negosiasi
Makalah negosiasiMakalah negosiasi
Makalah negosiasiEdane Black
 
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan ReformasiPerbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan ReformasiDewi Setiyani Putri
 
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaanTanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaanHadi Purwanto
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnDella Mega Alfionita
 
Konsep Reinventing Government Kelompok 1
Konsep Reinventing Government Kelompok 1Konsep Reinventing Government Kelompok 1
Konsep Reinventing Government Kelompok 1Putri Yulia
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
 
MATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANGMATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANGDian Oktavia
 

What's hot (20)

Makalah Perencanaan Sumber Daya Manusia
Makalah Perencanaan Sumber Daya ManusiaMakalah Perencanaan Sumber Daya Manusia
Makalah Perencanaan Sumber Daya Manusia
 
Budaya organisasi
Budaya organisasiBudaya organisasi
Budaya organisasi
 
Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Sumber Daya ManusiaManajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Sumber Daya Manusia
 
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamananKetahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
 
Fungsi dan peran serikat pekerja
Fungsi dan peran serikat pekerjaFungsi dan peran serikat pekerja
Fungsi dan peran serikat pekerja
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Contoh Soal dan Jawaban untuk MSDM
Contoh Soal dan Jawaban untuk MSDM Contoh Soal dan Jawaban untuk MSDM
Contoh Soal dan Jawaban untuk MSDM
 
Aliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori OrganisasiAliran-Aliran Teori Organisasi
Aliran-Aliran Teori Organisasi
 
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
 
Analisis Lingkungan Eksternal SDM
Analisis Lingkungan Eksternal SDMAnalisis Lingkungan Eksternal SDM
Analisis Lingkungan Eksternal SDM
 
Ppt ketenagakerjaan
Ppt ketenagakerjaanPpt ketenagakerjaan
Ppt ketenagakerjaan
 
Makalah negosiasi
Makalah negosiasiMakalah negosiasi
Makalah negosiasi
 
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan ReformasiPerbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
 
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaanTanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 
PPT KEMISKINAN
PPT KEMISKINANPPT KEMISKINAN
PPT KEMISKINAN
 
Konsep Reinventing Government Kelompok 1
Konsep Reinventing Government Kelompok 1Konsep Reinventing Government Kelompok 1
Konsep Reinventing Government Kelompok 1
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
 
MATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANGMATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANG
 

Viewers also liked

Perijinan Tenaga Kerja Asing (Alur & Persyaratan)
Perijinan Tenaga Kerja Asing (Alur & Persyaratan)Perijinan Tenaga Kerja Asing (Alur & Persyaratan)
Perijinan Tenaga Kerja Asing (Alur & Persyaratan)Riskasoesilawati
 
MENGURUS DOKUMEN TKA (Tenaga Kerja Asing)
MENGURUS DOKUMEN TKA (Tenaga Kerja Asing)MENGURUS DOKUMEN TKA (Tenaga Kerja Asing)
MENGURUS DOKUMEN TKA (Tenaga Kerja Asing)Jeklindo
 
Formality Ijin Ijin Kerja Tkwnap
Formality Ijin Ijin Kerja TkwnapFormality Ijin Ijin Kerja Tkwnap
Formality Ijin Ijin Kerja TkwnapSigit Iskandar
 
Juklak padat-karya-produktif
Juklak padat-karya-produktifJuklak padat-karya-produktif
Juklak padat-karya-produktifKamal Ruzamal
 
Biro jasa urus RPTKA,IMTA,KITAS Untuk TKA
Biro jasa urus RPTKA,IMTA,KITAS Untuk TKABiro jasa urus RPTKA,IMTA,KITAS Untuk TKA
Biro jasa urus RPTKA,IMTA,KITAS Untuk TKABlessedOfGod
 
power point PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUANKAN LOWONGAN KE...
power point PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUANKAN LOWONGAN KE...power point PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUANKAN LOWONGAN KE...
power point PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUANKAN LOWONGAN KE...CATUR FEBRI
 
Pembatasan hubungan kerja tka di indonesia berdasarkan uuk
Pembatasan hubungan kerja tka di indonesia berdasarkan uukPembatasan hubungan kerja tka di indonesia berdasarkan uuk
Pembatasan hubungan kerja tka di indonesia berdasarkan uukFirza Rizqi Pambudi
 
Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...
Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...
Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...CATUR FEBRI
 
Jasa mengurus Surat PT (Perseroan Terbatas) tlp(08121942042), (081288416332)
Jasa mengurus Surat PT (Perseroan Terbatas)  tlp(08121942042), (081288416332)Jasa mengurus Surat PT (Perseroan Terbatas)  tlp(08121942042), (081288416332)
Jasa mengurus Surat PT (Perseroan Terbatas) tlp(08121942042), (081288416332)konsultan33092820
 
Makalah tentang ketenagakerjaan
Makalah tentang ketenagakerjaanMakalah tentang ketenagakerjaan
Makalah tentang ketenagakerjaanEllys Panggabean
 
Uu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaan
Uu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaanUu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaan
Uu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaanKhairul Fadli
 
Rangkuman rpjmn
Rangkuman rpjmnRangkuman rpjmn
Rangkuman rpjmnPA Rianto
 
PEMBUATAN IZIN PMD, Proses cepat,mudah,ekspress dan sukses
PEMBUATAN IZIN PMD, Proses cepat,mudah,ekspress dan suksesPEMBUATAN IZIN PMD, Proses cepat,mudah,ekspress dan sukses
PEMBUATAN IZIN PMD, Proses cepat,mudah,ekspress dan suksesJeklindo_Persada
 
Permen No 8 tahun 2012 TTG Tata Cara penerapan SKKNI
Permen No 8 tahun 2012 TTG Tata Cara penerapan SKKNIPermen No 8 tahun 2012 TTG Tata Cara penerapan SKKNI
Permen No 8 tahun 2012 TTG Tata Cara penerapan SKKNIKacung Abdullah
 

Viewers also liked (20)

Perijinan Tenaga Kerja Asing (Alur & Persyaratan)
Perijinan Tenaga Kerja Asing (Alur & Persyaratan)Perijinan Tenaga Kerja Asing (Alur & Persyaratan)
Perijinan Tenaga Kerja Asing (Alur & Persyaratan)
 
MENGURUS DOKUMEN TKA (Tenaga Kerja Asing)
MENGURUS DOKUMEN TKA (Tenaga Kerja Asing)MENGURUS DOKUMEN TKA (Tenaga Kerja Asing)
MENGURUS DOKUMEN TKA (Tenaga Kerja Asing)
 
Paparan Dirjen Binapenta Kemnakertrans
Paparan Dirjen Binapenta KemnakertransPaparan Dirjen Binapenta Kemnakertrans
Paparan Dirjen Binapenta Kemnakertrans
 
Formality Ijin Ijin Kerja Tkwnap
Formality Ijin Ijin Kerja TkwnapFormality Ijin Ijin Kerja Tkwnap
Formality Ijin Ijin Kerja Tkwnap
 
Juklak padat-karya-produktif
Juklak padat-karya-produktifJuklak padat-karya-produktif
Juklak padat-karya-produktif
 
Biro jasa urus RPTKA,IMTA,KITAS Untuk TKA
Biro jasa urus RPTKA,IMTA,KITAS Untuk TKABiro jasa urus RPTKA,IMTA,KITAS Untuk TKA
Biro jasa urus RPTKA,IMTA,KITAS Untuk TKA
 
Arah Kebijakan Ketenagakerjaan RPJMN 2015 - 2019
Arah Kebijakan Ketenagakerjaan RPJMN 2015 - 2019Arah Kebijakan Ketenagakerjaan RPJMN 2015 - 2019
Arah Kebijakan Ketenagakerjaan RPJMN 2015 - 2019
 
power point PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUANKAN LOWONGAN KE...
power point PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUANKAN LOWONGAN KE...power point PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUANKAN LOWONGAN KE...
power point PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUANKAN LOWONGAN KE...
 
Pembatasan hubungan kerja tka di indonesia berdasarkan uuk
Pembatasan hubungan kerja tka di indonesia berdasarkan uukPembatasan hubungan kerja tka di indonesia berdasarkan uuk
Pembatasan hubungan kerja tka di indonesia berdasarkan uuk
 
Paparan Dirjen Binwasnaker
Paparan Dirjen BinwasnakerPaparan Dirjen Binwasnaker
Paparan Dirjen Binwasnaker
 
Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...
Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...
Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...
 
Jasa mengurus Surat PT (Perseroan Terbatas) tlp(08121942042), (081288416332)
Jasa mengurus Surat PT (Perseroan Terbatas)  tlp(08121942042), (081288416332)Jasa mengurus Surat PT (Perseroan Terbatas)  tlp(08121942042), (081288416332)
Jasa mengurus Surat PT (Perseroan Terbatas) tlp(08121942042), (081288416332)
 
Makalah tentang ketenagakerjaan
Makalah tentang ketenagakerjaanMakalah tentang ketenagakerjaan
Makalah tentang ketenagakerjaan
 
Hukum Ketenagakerjaan
Hukum KetenagakerjaanHukum Ketenagakerjaan
Hukum Ketenagakerjaan
 
Uu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaan
Uu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaanUu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaan
Uu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaan
 
Rangkuman rpjmn
Rangkuman rpjmnRangkuman rpjmn
Rangkuman rpjmn
 
Paparan pp 50 2012
Paparan pp 50  2012Paparan pp 50  2012
Paparan pp 50 2012
 
PEMBUATAN IZIN PMD, Proses cepat,mudah,ekspress dan sukses
PEMBUATAN IZIN PMD, Proses cepat,mudah,ekspress dan suksesPEMBUATAN IZIN PMD, Proses cepat,mudah,ekspress dan sukses
PEMBUATAN IZIN PMD, Proses cepat,mudah,ekspress dan sukses
 
Lampiran perihal
Lampiran perihalLampiran perihal
Lampiran perihal
 
Permen No 8 tahun 2012 TTG Tata Cara penerapan SKKNI
Permen No 8 tahun 2012 TTG Tata Cara penerapan SKKNIPermen No 8 tahun 2012 TTG Tata Cara penerapan SKKNI
Permen No 8 tahun 2012 TTG Tata Cara penerapan SKKNI
 

Similar to Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Makalah Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia terhadap Tenaga Kerja Asing
Makalah Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia terhadap Tenaga Kerja Asing Makalah Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia terhadap Tenaga Kerja Asing
Makalah Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia terhadap Tenaga Kerja Asing Thufailah Mujahidah
 
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerjaGindha Wayka
 
Hubungan industrial kelompok 9
Hubungan industrial kelompok 9Hubungan industrial kelompok 9
Hubungan industrial kelompok 9Farah Abidah
 
KELOMPOK 1 ASPEK SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN (1).pptx
KELOMPOK 1 ASPEK SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN (1).pptxKELOMPOK 1 ASPEK SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN (1).pptx
KELOMPOK 1 ASPEK SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN (1).pptxTristantoAnto
 
Masalah Ketenagakerjaan Di Indonesia
Masalah Ketenagakerjaan Di IndonesiaMasalah Ketenagakerjaan Di Indonesia
Masalah Ketenagakerjaan Di IndonesiaLX Savage
 
Hukum Ketenagakerjaan.pdf
Hukum Ketenagakerjaan.pdfHukum Ketenagakerjaan.pdf
Hukum Ketenagakerjaan.pdfReynaldi Wahyu
 
Tugas Eko12,Puput Widyaningsih, rantih pusriana, Tenaga kerja,angkatan kerja,...
Tugas Eko12,Puput Widyaningsih, rantih pusriana, Tenaga kerja,angkatan kerja,...Tugas Eko12,Puput Widyaningsih, rantih pusriana, Tenaga kerja,angkatan kerja,...
Tugas Eko12,Puput Widyaningsih, rantih pusriana, Tenaga kerja,angkatan kerja,...puput widyaningsih
 
Tugas eko12, Tasya Tjahyaningsih, Rantih Pusriana, Tenaga kerja,angkatan kerj...
Tugas eko12, Tasya Tjahyaningsih, Rantih Pusriana, Tenaga kerja,angkatan kerj...Tugas eko12, Tasya Tjahyaningsih, Rantih Pusriana, Tenaga kerja,angkatan kerj...
Tugas eko12, Tasya Tjahyaningsih, Rantih Pusriana, Tenaga kerja,angkatan kerj...puput widyaningsih
 
11. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asi...
11. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asi...11. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asi...
11. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asi...Maghfira Arsyfa Ganivy
 
1076 article text-1760-1-10-20170508
1076 article text-1760-1-10-201705081076 article text-1760-1-10-20170508
1076 article text-1760-1-10-20170508Chan Barbieckyu
 
Musni Umar: Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Pekerja Migran Purna Penemp...
Musni Umar: Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Pekerja Migran  Purna Penemp...Musni Umar: Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Pekerja Migran  Purna Penemp...
Musni Umar: Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Pekerja Migran Purna Penemp...musniumar
 
Investasi sdm melalui program magang
Investasi sdm melalui program magangInvestasi sdm melalui program magang
Investasi sdm melalui program magangYuca Siahaan
 

Similar to Tenaga Kerja Asing di Indonesia (20)

Makalah Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia terhadap Tenaga Kerja Asing
Makalah Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia terhadap Tenaga Kerja Asing Makalah Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia terhadap Tenaga Kerja Asing
Makalah Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia terhadap Tenaga Kerja Asing
 
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
 
Ketenagakerjaan
KetenagakerjaanKetenagakerjaan
Ketenagakerjaan
 
Hubungan industrial kelompok 9
Hubungan industrial kelompok 9Hubungan industrial kelompok 9
Hubungan industrial kelompok 9
 
KELOMPOK 1 ASPEK SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN (1).pptx
KELOMPOK 1 ASPEK SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN (1).pptxKELOMPOK 1 ASPEK SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN (1).pptx
KELOMPOK 1 ASPEK SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN (1).pptx
 
Masalah Ketenagakerjaan Di Indonesia
Masalah Ketenagakerjaan Di IndonesiaMasalah Ketenagakerjaan Di Indonesia
Masalah Ketenagakerjaan Di Indonesia
 
Materi ketenagakerjaan 1
Materi ketenagakerjaan 1Materi ketenagakerjaan 1
Materi ketenagakerjaan 1
 
Hukum Ketenagakerjaan.pdf
Hukum Ketenagakerjaan.pdfHukum Ketenagakerjaan.pdf
Hukum Ketenagakerjaan.pdf
 
Ekonomi Bab Ketenagakerjaan
Ekonomi Bab KetenagakerjaanEkonomi Bab Ketenagakerjaan
Ekonomi Bab Ketenagakerjaan
 
Tugas Eko12,Puput Widyaningsih, rantih pusriana, Tenaga kerja,angkatan kerja,...
Tugas Eko12,Puput Widyaningsih, rantih pusriana, Tenaga kerja,angkatan kerja,...Tugas Eko12,Puput Widyaningsih, rantih pusriana, Tenaga kerja,angkatan kerja,...
Tugas Eko12,Puput Widyaningsih, rantih pusriana, Tenaga kerja,angkatan kerja,...
 
Tugas eko12, Tasya Tjahyaningsih, Rantih Pusriana, Tenaga kerja,angkatan kerj...
Tugas eko12, Tasya Tjahyaningsih, Rantih Pusriana, Tenaga kerja,angkatan kerj...Tugas eko12, Tasya Tjahyaningsih, Rantih Pusriana, Tenaga kerja,angkatan kerj...
Tugas eko12, Tasya Tjahyaningsih, Rantih Pusriana, Tenaga kerja,angkatan kerj...
 
11. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asi...
11. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asi...11. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asi...
11. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asi...
 
Rpp ketenagakerjaan 1
Rpp ketenagakerjaan 1Rpp ketenagakerjaan 1
Rpp ketenagakerjaan 1
 
1076 article text-1760-1-10-20170508
1076 article text-1760-1-10-201705081076 article text-1760-1-10-20170508
1076 article text-1760-1-10-20170508
 
Union migrant
Union migrantUnion migrant
Union migrant
 
Musni Umar: Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Pekerja Migran Purna Penemp...
Musni Umar: Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Pekerja Migran  Purna Penemp...Musni Umar: Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Pekerja Migran  Purna Penemp...
Musni Umar: Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Pekerja Migran Purna Penemp...
 
Investasi sdm melalui program magang
Investasi sdm melalui program magangInvestasi sdm melalui program magang
Investasi sdm melalui program magang
 
Materi debbat
Materi debbatMateri debbat
Materi debbat
 
Materi debbat
Materi debbatMateri debbat
Materi debbat
 
Materi debbat
Materi debbatMateri debbat
Materi debbat
 

Recently uploaded

KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxMATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxDenzbaguseNugroho
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian outputjafarismail7
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiaMukhamadMuslim
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisMenganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisGallynDityaManggala
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxBayuUtaminingtyas
 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANMENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANGallynDityaManggala
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptDenzbaguseNugroho
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
warrant adalah salah satu instrument pasar modal
warrant adalah salah satu instrument pasar modalwarrant adalah salah satu instrument pasar modal
warrant adalah salah satu instrument pasar modalmohtamrin
 

Recently uploaded (17)

ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptxANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxMATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisMenganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANMENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
warrant adalah salah satu instrument pasar modal
warrant adalah salah satu instrument pasar modalwarrant adalah salah satu instrument pasar modal
warrant adalah salah satu instrument pasar modal
 

Tenaga Kerja Asing di Indonesia

  • 1. Mengapa Indonesia masih menggunakan tenaga asing padahal di Indonesia masih banyak orang yang menganggur? Anggota kelompok 3: 1. Elma Gusdanov (07) 2. Fahmi Annisa (08) 3. Redita Puspa Cahya P. (20) 4. Widi Ulifanida Pertiwi (32)
  • 2. Pengertian  Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.  Tenaga kerja asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja,guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
  • 3. Syarat Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Beberapa antara lain yang dijelaskan oleh Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H. dalam artikel Adakah Batas Usia Bagi Tenaga Kerja Asing, sebagai berikut: a. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA; b. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun; c. Bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia pendamping; dan d. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia serta persyaratan lain yang dibutuhkan.
  • 4.  Masalah krusial yang dialami saat ini, apabila masuknya investasi atau pinjaman dana dari luar negeri, untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional ; seringkali diikuti dengan masuknya juga sejumlah tenaga kerja dari negara investor atau kreditur tersebut. Meskipun tenaga kerja asing itu, umumnya bekerja pada proyek proyek yang menggunakan dana investasi atau kredit dari negara mereka.  Contoh yang nyata untuk masalah ini ; untuk investor maupun kreditur dari negara negara yang memang jumlah penduduknya sangat besar, seperti Tiongkok. Sehingga terlihat korelasi antara semakin besar dana yang dibawa oleh negara investor atau kreditur kedalam negeri Indonesia, semakin besar jumlah tenaga kerja yang dibawa oleh negara tersebut.
  • 5.  Dalam konteks ini, sesungguhnya bisa dipahami bahwa negara investor atau kreditur selalu berusaha memperjuangkan kepentingan nasional negara mereka, selain keuntungan ekonomis jangka menengah dan panjang atas dana yang mereka tanamkan di Indonesia.  Persoalan menjadi semakin kompleks kalau tenaga kerja yang dibawa oleh negara investor atau kreditur adalah tenaga kerja kasar atau non skill yang di Indonesia sendiri sangat banyak.  Persoalan tenaga kerja asing ini, memang tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah daerah dimana terdapat proyek proyek yang menggunakan dana pinjaman dari negara asal tenaga kerja asing tersebut.
  • 6.  Masuknya tenaga kerja asing di Indonesia, khususnya tenaga kerja kasar atau non skill, memang menjadi persoalan tersendiri bagi tenaga kerja Indonesia ; sebab menyebabkan semakin rendahnya daya serap pasar tenaga kerja untuk tenaga kasar atau non skill yang sesungguhnya jumlah tenaga kerja warga negara Indonesia sendiri cukup besar tersedia.  Masuknya tenaga kerja asing, khususnya tenaga kerja non skill, seperti yang dibawa dari negara Tiongkok, memang perlu dicarikan solusi dan regulasinya , sebab rakyat Indonesia sendiri, sebagai warga negara Indonesia, masih banyak yang menganggur.
  • 7. Ada 2 (dua) aspek yang menjadi dasar pertimbangan dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, yaitu : a. Aspek manfaat (prosperity) : mempekerjakan TKA harus membawa manfaat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui alih teknologi dan alih keahlian, mendorong investasi dan perluasan lapangan usaha, serta penyediaan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. b. Aspek keamanan (security) : kebijakan penggunaan TKA terkait kebijakan lalu lintas orang asing. Masuknya tenaga kerja asing harus selektif dan dilaksanakan melalui kebijakan satu pintu dengan tetap memperhatikan kepentingan keamanan negara.
  • 8. Alasan mengapa TKA harus disaring  Mengacu data Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang, posisi terbanyak berasal dari Tiongkok yaitu sekitar 15.341 orang .Dari jumlah segitu, dijamin tidak sampai setengahnya bisa berbahasa Indonesia. mengapa kita perlu menyaring TKA yang bekerja di Indonesia? karena terkadang perusahaan mempekerjakan TKA yang kompetensinya sebetulnya selevel dengan WNI. Meski pemerintah telah mengeluarkan daftar jabatan yang dilarang untuk TKA dengan adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 tahun 2012 (Permenaker 2012). Terkadang beberapa perusahaan malah menempatkan TKA tersebut di posisi yang tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) nya. Bisa dibayangkan bukan, jumlah WNI berkualitas yang posisinya tergeser karena ada TKA?
  • 9.  Upaya pemerintah dalam mengatasi ketenagakerjaan 1. Memperluas kesempatan kerja Pemerintah bertanggung jawan untuk menciptakan lapangan tenaga kerja baru sehingga dapat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. 2. Mempermudah proses rekrutmen tenaga kerja Setiap tenaga kerja memiliki hak yang sama untuk menentkan dan memilih pekerjaan. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan asas terbuka, bebas, objektif serta adil dan setara tanpa destriminasi 3. Meningkatkan pengetahuan dan skill tenaga kerja
  • 10. Dilakukan melalui usaha sebagai berikut: 1. Berikan pelatihan dalam pengembangan keahlian dan skill kerja 2. Berikan latihan magang kerja sehingga mereka benar-benar siap untuk terjun langsung ke kerja yang sebenarnya 3. Meningkatan kualitas pendidikan disegala bidang. 4. Membatasi penggunaan tenaga kerja asing 5. Menetapkan kebijakan pengupahan Setiap pekerja berhgak mendapatkan upah yang layak dalm memenuhi kebutuhan mereka. Maka pemerintah harus menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja. 6. Menetapkan waktu kerja Pemerintah menetapakn waktu kerja selama 7 jam perhari selama 6 hari dalam satu pekan/ 8 jam perhari selama 5 hari dalam satu pekan. Jika melebihi waktu yang ditetapkan maka dihitung sebagai lembur 7. Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja Tenaga kerja harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan kondisi masing-masing dari pekerja
  • 11. Kesimpulan  Tenaga kerja asing (TKA) adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud atau bertujuan untuk bekerja di wilayah Indonesia. Tenaga kerja asing haruslah sesuai dengan filosofi ketenagakerjaan di Indonesia yaitu melindungi tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di Indonesia sehingga jika ada kebutuhan yang khusus dan membuttuhkan untuk memakai tenaga kerja asing, harus dibuat persyaratan yang sangat ketat agar tenaga kerja di Indonesia terhindar dari kompetensi yang tidak sehat.
  • 12.  Penempatan tenaga kerja asing dapat dilakukan setelah pengajuan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan mengeluarkan izin penggunaan tenaga kerja asing. Untuk dapat bekerja di Indonesia, tenaga kerja asing tersebut harus mempunyai izin tinggal terbatas (KITAS) yang terlebih dahulu harus mempunyai visa untuk bekerja di Indonesia atas nama tenaga kerja asing yang bersangkutan untuk dikeluarkan izinnya oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.  Tenaga ahli yang didatangkan dari luar negeri oleh perusahaan pemerintah atau swasta hendaknya benar- benar tenaga ahli yang terampil sehingga dapat membatu proses pembangunan ekonomi dan teknologi di Indonesia. Untuk itu proses alih teknologinya kepada TKI baik dalam jalur menajerial maupun profesionalnya harus mendapat pengawasan yang ketat dengan memberikan sertifikasi kepada tenaga ahli tersebut.
  • 13. Saran Dari kami menyarankan untuk perekrutan tenaga kerja asing haruslah sangat spesifik, spesifik yang dimaksud adalah jika pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh tenaga ahli dalam negeri kenapa harus di kerjakan oleh orang asing, dan jika tenaga kerja asing sangat dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut diharapkan bagi perusahaan yang merekrut tenaga kerja asing tersebut menyediakan wadah atau tempat untuk pelatihan terhadap tenaga kerja ahli dalam negeri. Jadi kita tidak tergantung kepada tenaga kerja ahli dari luar negeri.