2. Konsepsi Demokrasi dan
Demokrasi di Indonesia
TIK:
Setelah pertemuan ini, mhs diharapkan dapat:
1. Memahami konsep dasar demokrasi
2. Memahami norma-norma yg mendasari
demokrasi
3. Menjelaskan komponen-komponen dan
model-model demokrasi
4. Memahami kosnsep dan praktek demokrasi
di Indonesia
3. A. Konsepsi Demokrasi
Bahasa yunani “democratos”
gabungan dari kata “demos =
rakyat” , “cratos = kekuasaan atau
kedaulatan”.
Makna pemerintahan :
dari rakyat (government of the
people), pemerintahan oleh rakyat
(government by people) dan
pemerintahan untuk rakyat
(government for people).
4. Hakikat makna :
Government of the people = dalam
negara demokrasi, legitimasi/keabsahan
terhadap siapa yang memerintah
(pemerintah) berasal dari kehendak rakyat
.
Government by the people = pemerintah
dlm sistem demokrasi memerintah adalah
atas nama (mewakili) rakyat.
Government for people = dalam
penyelenggaraan suatu pemerintahan
oleh pemerintah harus dilangsungkan bagi
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
5. B. Norma-norma yang Mendasari
Demokrasi
Henry B.Mayo, didasari oleh beberapa
norma :
1. Menyelesaikan perselisihan dengan
damai dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya
perubahan secara damai dalam
suatu masyarakat yang sedang
berubah
6. 3. Membatasi pemakaian kekerasan
sampai minimum
4. Mengakui serta menganggap secara
wajar adanya keanekaragaman
dalam masyarakat yang tercermin
dalam keanekaragaman pendapat,
kepentingan, serta tingkah laku
5. Menjamin tegaknya keadilan
7. Nurcholish Madjid , demokrasi didasari
tujuh norma :
1. Kesadaran atas pluralisme
2. Musyawarah
3. Pemufakatan yang jujur dan sehat
4. Kerjasama
5. Pemenuhan segi-segi ekonomi
6. Pertimbangan moral
7. Sistem pendidikan yang menunjang
8. Franz Magnis Suseno, ada lima prinsip
negara demokrasi :
1. Sistem negara hukum, mengandung arti
demokrasi tidak mengenal kata-kata
absolut (kekuasaan mutlak). Kekuasaan di
negara demokrasi berada di tangan rakyat
dan diatur oleh hukum (UUD, UU, dll).
2. Social Control (pengawasan oleh rakyat),
baik yg dilakukan secara langsung begitu
juga melalui lembaga-lembaga sosial dan
politik yg ada. Social control menghendaki
adanya transparansi.
9. 3. Pemilu yg bebas, antara lain tergambar dari
diselenggarakannya Pemilu oleh lembaga
independen serta pemberian hak dan
kewajiban yg sama kpd semua parpol
peserta pemilu.
4. Prinsip mayoritas, bahwa nilai-nilai dasar
demokrasi merujuk kpd kepentingan rakyat
banyak (mayoritas) dan bukan pd
kepentingan segelintir orang.
5. Adanya jaminan terhadap HAM, antara lain
ditandai dengan adanya lembaga khusus
dan independen yg menangani setiap
pelanggaran HAM yg terjadi (F.M. Suseno,
dalam Heri Zulfan dan Dahnil Syah, 2000).
10. C. Komponen-komponen Penegak
Demokrasi
Komponen-komponen tegaknya demokrasi :
1. Negara hukum
2. Pemerintahan yang Good Governance
3. Badan pemegang kekuasaan legislatif
4. Peradilan yang bebas dan mandiri
5. Masyarakat madani
6. Pers yang bebas dan bertanggung jawab
7. Infrastruktur politik
11. D. Model-model Demokrasi
Dipandang dari orientasinya :
1. Demokrasi Liberal = demokrasi yang
menjunjung tinggi kebebasan dan
induavidualisme.
2. Demokrasi Terpimpin = demokrasi yang
dipimpin oleh pemimpin negara, dimana
rakyat mempercayakan kepadanya untuk
memimpin demokrasi di negaranya.
3. Demokrasi Sosial = demokrasi yang
menaruh kepedulian besar terhadap
keadilan sosial dan egalitarian
12. Dipandang dari mekanisme
pelaksanaannya :
1. Demokrasi langsung, dicirikan
dengan penampakan kedaulatan
rakyatnya yang dilakukan secara
langsung.
2. Demokrasi tidak langsung,
mekanisme kedaulatan rakyatnya
diwakilkan kepada lembaga
perwakilan negara tersebut.
13. E. Demokrasi di Indonesia
Sesuai dgn semangat UUD-1945, sistem
demokrasi yg dianut Indonesia disebut
dengan Demokrasi Pancasila, yakni suatu
sistem demokrasi yg dijiwai dan
diintegrasikan dengan sila-sila yg terkandung
pada Pancasila sebagai dasar negara.
Dengan demikian secara sederhana
dapat ditegaskan bahwa demokrasi Pancasila
adalah sistem demokrasi yg religius,
humanis, nasionalis, menjunjung tinggi nilai-
nilai musyawarah mupakat serta berkeadilan
sosial.
14. Demokrasi Indonesia adalah kedaulatan
rakyat sebagaimana yg ditegaskan pada Pasal 1
ayat (2) UUD 1945. Menurut Harjono (mantan
hakim MK), dlm konteks kedaulatan rakyat ini,
ada 2 hal yg harus dibedakan, yakni kedaulatan
yg masih berada di tangan rakyat dan
kedaulatan yg telah dilimpahkan kepada atau
dilaksanakan dlm kerangka UUD. Sbg sebuah
potensi, “kedaulatan ada di tangan rakyat”
masih tetap eksis dlm genggaman rakyat.
15. Seraya kedaulatan dilaksanakan oleh
lembaga-lembaga negara, maka lembaga-lembaga
negara tsb tidak boleh melaksanakannya secara
tanpa batas (absolut).
Batas-batasnya ditentukan oleh UUD. Dengan
demikian, demokrasi berjalan berdasarkan atas
hukum. Dalam pelaksanannya , mengacu pada
ketentuan Pasal 1 ayat (2) tsb, dikenal 2 macam
kedaulatan. Pertama , kedaulatan langsung melalui
Pemilu. Kedua, kedaulatan yg dilakukan oleh
badan-badan perwakilan. Setelah dilaksanakan
secara langsung melalui PEMILU, maka proses
selanjutnya, menurut konstitusi, kedaulatan
dilakukan melalui badan perwakilan.
16. Teori Prof. Hazairin ttg Demokrasi
Pancasila :
Demokrasi Pancasila pada dasarnya
adalah demokrasi sebagaimana yg telah
dipraktekkan oleh semua pihak bangsa
Indonesia sejak dahulu kala dan masih
nampak saat ini dalam praktek hidup
masyarakat hukum adat, seperti: Nagari
di Minangkabau, Desa di Jawa, Marga di
Sumut, dll (Hazairin, sebagaimana
dikutip Rozikin Daman, 1992:127).
17. Berdasarkan teori Hazairin di atas
dapat ditegaskan bahwa Demokrasi
Pancasila adalah demokrasi asli bangsa.
Indonesia (masyarakat hukum adat/desa).
Sejalan dgn ini, dikaitkan dengan
sejarah lahirnya rumusan (tgl. 29 dan 31
Mei serta 1 Juni 1945), maka ada
pendapat yg menyatakan bahwa
demokrasi Pancasila itu miniaturnya dapat
dilihat pada sistem musyawarah mufakat
sbgmn dipraktekkan masyarakat hukum
adat Minangkabau.
18. Demokrasi Pancasila acuannya adalah
suara (nilai) kebenaran dan bukan suara
mayoritas sebagaimana yg dianut oleh
sistem Demokrasi Liberal.
Pemahaman seperti ini diperoleh ketika
kita memahami makna yg terkandung
dalam sila ke IV Pancasila yg merupakan
acuan normatif dan filosofis dari Demokrasi
Pancasila yg rumusannya menegaskan:
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan.
19. Kata “hikmah” dalam rangkaian
teks sila ke IV tsb, mengandung arti:
kearifan, kebijaksanaan, kebenaran.
Kebenaran, tentu ada yg bersifat
relatif (kebenaran ilmiah) dan ada
kebenaran absolut, yakni atau
kebenaran yg bersumber dari zat yg
Maha Benar atau (Allah SWT).
20. Sehubungan dengan kebenaran
ini, pepatah adat Minangkabau
mengatakan:
Kamanakan barajo ka Mamak
Mamak barajo ka Panghulu
Panghulu barajo ka mupakat
Mupakat barajo ka nan bana
Nan bana tagak sandiri
Sasuai alua jo patuik
