Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari lima sila: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

1. OLEH :
EKO BUDI S, S.H, M.H

2. NILAI-NILAI & FILSAFAT PANCASILA
 PENGERTIAN
PANCASILA
ETIMOLOGI Sansekerta : Panca dan Sila
Pancasila ada pada kitap Tripitaka
HISTORIS
Proses Perumusan Pancasila diawali dalam sidang BPUPKI I
dr. Radjiman Widyadiningrat, tiga orang pembicara yaitu
Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno. Tanggal 1 Juni
1945
Ir. Soekarno memberi nama PANCASILA yang artinya 5 dasar
pada pidatonya dan tanggal 17 Agustus 1945
memproklamasikan kemerdekaan, 18 Agustus dimana
termuat isi rumusan 5 prinsip dasar negara yang diberi nama
Pancasila, sejak itulah istilah Pancasila menjadi
TERMINOLOGIS
a. Dalam konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat)
Berlaku tanggal 29 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950,
tercantum rumusan Pancasila yaitu Ketuhanan YME, Pri
Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan
Sosial.
b. Dalam UUD (undang-undang dasar sementara 1950),
berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5
Juli 1959, rumusan Pancasila yang tercantum dalam
konstitusi RIS yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Peri
kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan
sosial.

3. NILAI DALAM FILSAFAT PANCASILA
NILAI DASAR : ASAS 2 YG KITA TERIMA SBG
DALIL YG BERSIFAT MUTLAK/ TDK PERLU
DIPERTANYAKAN LAGI
NILAI INSTRUMENTAL : SBG PELAKS UMUM DR
NILAI DASAR BERBENTUK NORMA SOSIAL &
HUKUM YG TERTUANG DLM PERATURAN &
MEKANISME LEMBAGA2 NEGARA
NILAI PRAKSIS : NILAI YG
SESUNGGUHNYA KITA LAKSANAKAN
DALAM KENYATAAN

4. Pancasila Dalam Pendekatan
Filsafat
 Pengertian Filsafat
 Istilah ‘filsafat’ secara etimologis merupakan padanan kata falsafah
(Arab) dan philosophy (Inggris) yang berasal dari bahasa Yunani
 (philosophia).
 Kata philosophia merupakan kata majemuk yang terususun dari kata
philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai dan kata
sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan.
 Dengan demikian philosophia secara harafiah berarti mencintai
kebijaksanaan, mencintai hikmat atau mencintai pengetahuan.
 Cinta mempunyai pengertian yang luas. Sedangkan kebijaksanaan
mempunyai arti yang bermacam-macam yang berbeda satu dari yang
lainnya.
 Istilah philosophos pertama kali digunakan oleh Pythagoras.
• Ketika Pythagoras ditanya, apakah engkau seorang yang bijaksana?
• Dengan rendah hati Pythagoras menjawab, ‘saya hanyalah
philosophos, yakni orang yang mencintai pengetahuan’.

5.  Pengertian filsafat, yaitu:
Filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk.
Filsafat sbg ilmu / metode & filsafat sebagai pandangan hidup
Filsafat dlm arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis.
 Pancasila digolongkan sbg filsafat dlm arti produk, sbg pandangan
hidup, dan dlm arti praktis.
 Jadi, Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai
pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam
kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 Pengertian Filsafat Pancasila
 Pancasila sbg filsafat : pandangan, nilai & pemikiran yg dpt mjd substansi
dan isi pembentukan ideologi Pancasila.
 Filsafat Pancasila sbg refleksi kritis & rasional ttg Pancasila sbg dasar
negara & kenyataan budaya bangsa, dg tujuan mendapatkan pokok-
pokok pengertiannya yg mendasar & menyeluruh.
 Ruslan Abdul Gani Pancasila dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila
merupakan hasil perenungan jiwa yg mendalam yg dilkkn oleh the
faounding father kita, yg dituangkan dlm suatu sistem
 Notonagoro, Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan penngertian
ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasla

6.  Secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.
 Sila-sila Pancasila yg mrpk sistem filsafat pd hakikatnya mrpk suatu
kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan,
berhubungan bahkan mengkualifikasi.
 Pemikiran dasar yg terkandung dlm Pancasila, yaitu pemikiran ttg
manusia yg berhubungan dg Tuhan, diri sendiri, sesama & dengan
masyarakat bangsa yg nilai-nilai itu dimiliki olh bangsa Indonesia.
 Jadi, Pancasila sbg sistem filsafat mmlk ciri khas yg berbeda dg sistem2
filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme,
komunisme dsb.
 Ciri sistem Filsafat Pancasila:
1. Sila-sila Pancasila mrpkn satu-kesatuan sistem yg bulat dan utuh.
2. Susunan Pancasila dapat digambarkan sebagai berikut:
 Sila 1, meliputi, mendasari dan menjiwai sila 2,3,4 dan 5;
 Sila 2, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, & mendasari & menjiwai
sila 3, 4 dan 5;
 Sila 3, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, & mendasari &
menjiwai sila 4, 5;
 Sila 4, diliputi, didasari, dijiwai sila 1,2,3, & mendasari &
menjiwai sila 5;
 Sila 5, diliputi, didasari, dijiwai sila 1,2,3,4.

7. Inti sila-sila Pancasila meliputi:
 Tuhan, yaitu sebagai “Causa Prima” (penyebab
pertama/utama)
 Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial
 Satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri
 Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja
sama dan gotong royong
 Adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan
orang lain yang menjadi haknya.

8. KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN
PERANAN PANCASILA
DASAR NEGARA
PANDANGAN
HIDUP
FILSAFAT BANGSA
IDEOLOGI NASIONAL
KEPRIBADIAN BANGSA
SUMBER HUKUM
TUJUAN NEGARA
PERJANJIAN
LUHUR

9. Mewujudkan Nilai Pancasila
Sebagai Norma
PANCASILA
NORMA ETIKA
•AGAMA
•MORAL
•KESOPANAN
•HUKUM
•SOS-BUD
•PEM-POLITIK
•EKON-BISNIS
•GAKKUM &
BERKEADILAN
•KEILMUAN &
DISIPLIN HIDUP

10.  LANDASAN YURIDIS
1. Pembukaan UUD RI 1945 Alinea IV
2. TAP MPR No.V/MPR/1973 & TAP MPR No.IX/MPR/1978 ttg kedudukan Pancasila sebagai sumber
dari segala sumber hukum/sumber dari tertib hukum di Indonesia.
3. TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 ttg Penegasan Pancasila sbg Dasar Negara
 LANDASAN HISTORIS
Sidang BPUPKI I pada 29 Mei 1945
- M.Yamin : - secara lisan : peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan &
kesejahteraan rakyat.
- secara tertulis : Ketuhanan YME, kebangsaan, persatuan Indonesia, kemanusiaan
yang adil & beradab, kerakyatan, keadilan sosial.
Sidang BPUPKI II pada 1 Juni 1945
- Ir. Soekarno: Lima dasar negara “Pancasila”
- Kebangsaan Indonesia
- Peri Kemanusiaan
- Mufakat
- Kesejahteraan Sosial
- Ketuhanan yang berkebudayaan (1. sosio nasional 2. sosio demokrasi
3. ketuhanan)

11. Lanjutan…….
Piagam Jakarta, 22 Juni 1945
--Panitia 9 (Soekarno, Hatta, Maramis, Abi kusno, Tjokro Soejoso, Abdul KH.Muzakir,
H.Agus Salim, KH. Wahid Hasyim, MA. Yamin, A. Subjo)
merumuskan:
1) ketuhanan dengan kewajiban....
2) Kemanusiaan...
3) Persatuan Indonesia
4) Kerakyatan...
5) Keadilan sosial...
PPKI, 9 Agustus 1945 : -berfungsi mewakili seluruh bagsa Indonesia
-mempunyai wewenang meletakka dasar negara
- Soekarno = ketua
- M.Hatta = wakil ketua
14 Agustus 1945 : Jepang kalah dengan sekutu
17 Agustus 1945 : PPKI menyiapkan Proklamasi & Proklamasi dibacakan dg
ditandatangani Soekarno-Hatta sbg wakil rakyat Indonesia
18 Agustus 1945 : Sidang I PPKI menghasilkan keputusan sebagai berikut:
- menetapkan dan mengesahkan UUD 1945
-memilih Ir.Soekarno sebagai Presiden RI dan Moh.Hatta sebagai wapres
- pekerjaan Presiden dan Wapres dibantu PPKI yang menjadi Komite Nasional

12. MAKNA PANCASILA
SBG DASAR NEGARA
 LANDASAN YURIDIS :
Pancasila merupakan intelligent choice karena
mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat
Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya
perbedaan.
Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak
hendak menghapuskan perbedaan (indifferentism),
tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan
empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam
seloka “Bhinneka Tunggal Ika”.

13. PANCASILA
Negara kita harus berdasar atas aliran pikiran Negara (Staatside)
integralistik.
 Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral.
 Semua golongan bagian dan anggotanya berhubungan erat satu dengan
lainnya.
 Semua golongan, bagian dan anggotanya merupakan persatuan
masyarakat yang organis.
 Yang terpenting dalam kehidupan bersama adalah perhimpunan
bangsa seluruhnya.
 Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan atau perseorangan.
 Negara tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat.
 Negara tidak hanya untuk menjamin kepentingan seseorang atau
golongan saja.
 Negara menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai suatu
kesatuan integral.
 Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu
kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

14. Penetapan Pancasila Sbg Dasar Negara
(Kirdi Dipoyudo)
1. Negara Indonesia adalah Negara Pancasila.
2. Negara hrs tunduk, membela & melaksanakannya dlm
seluruh perundang-undangan.
3. Negara Pancasila adalah suatu negara yg didirikan,
dipertahankan dan dikembangkan dg tujuan utk melindungi
& mengembangkan martabat & hak-hak azasi semua warga
bangsa Indonesia (kemanusiaan yg adil & beradab), agar
masing2 dpt hidup layak sbg manusia, mengembangkan
dirinya & mewujudkan kesejahteraannya lahir batin
selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu
kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan
kehidupan bangsa (keadilan sosial).

15. PEMAKNAAN PANCASILA
(Oleh Para Pakar di Era Reformasi)
 RADIKALISASI (Dr. Koentowijoyo)
1. Pancasila sbg Ideologi & dasar ngr
2. Pancasila sbg Ilmu
3. Konsistensi dg produk perUU, koherensi antar sila & korespondensi dg realitas
sosial
4. Pancasila dr melayani scr vertikal mjd melayani scr horizontal
 REJUVENSI (Azyumardi Azra), dikarenakan :
1. Orde baru (Pancasila sbg alat politik)
2. Liberasi Politik
3. Desentralisasi & otonomisasi daerah
 REPOSISI (Prof. Koento Wibisono) Pancasila sbg dasar ngr
1. Dimensi Realitas
2. Dimensi Idealitas
3. Dimensi Fleksibilitas

16. PANCASILA
(Abstrak &
Normatif)
NORMA DASAR
(Grundnorm) &
SUMBER NORMATIF
Utk penyusunan
Hukum positif
Operasionalisasi Pancasila
sbg
PEMBENTUKAN
SISTEM HUKUM
NORMA
TERTINGGI
K
E
L
O
M
P
O
K
N
O
R
M
A
H
K
M
I Staatsfundamentalnorm
(Norma fundamental negara)
II Staatsgrundgesetz
(Aturan Dasar/pokok)
III Formellgesetz (UU)
IV
Verodnung & Autonome
Satzung (Aturan pelaksanan &
aturan otonom)

17. I
II
III
IV
PANCASILA
PEMBUKAAN UUD 1945
BATANG TUBUH
UUD 1945
UU / PERPU
PP/PERPRES/KEPRES/
PERDA
CITA
HUKUM
JENJANG KELOMPPOK NORMA
DI INDONESIA

18.  UUD 1945
 TAP MPR RI
 UU
 PERPU
 PP
 KEPRES
 PERDA
TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN
(TAP MPR No. III/MPR/2000)
 UUD 1945
 UU/PERPU
 PP
 PERPRES
 PERDA
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG2
AN
(UU NO. 10 TAHUN 2004)

19. MAKNAPANCASILASBGIDEOLOGI NASIONAL
IDEOLOGI
Idea
(Gagasan, konsep,
Pengertian dasar, cita2)
Logos
(Ilmu)
Ilmu ttg pengertian dasar, ide/
Cita2 yg tetap sifatnya & hrs dpt
dicapai shg cita2 itu sekaligus
merupakan dasar, pandangan &
paham.
Berkembang mjd suatu paham ttg
seperangkat nilai/pemikiran yg olh
seseorang/sekelompok orang mjd
suatu pegangan hidup.

20. PENGERTIAN IDEOLOGI
(Menurut Para Ahli)
A.S HORBY
Seperangkat gagasan yg membentuk landasan
& politik /yg dipegangi olh seorang/sekelompo
SOERJONO
SOEKANTO
Kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercaya
menyeluruh & sistematis, yg menyangkut bida
Sosial, kebudayaan & agama
GUNAWAN
SETIARDJA
Seperangkat ide asasi tentang manusia & selur
dijadikan pedoman & cita-cita hidup.
F. MAGNIS
SUSENO
Sbg suatu sistem pemikiran yg dpt dibedakan
tertutup dan ideologi terbuka.

21. IDEOLOGI MENURUT F. MAGNIS SUSENO
IDEOLOGI
TERTUTUP
TERBUKA
1. Merupakan cita2 suatu kelompok orang utk
mengubah & memperbarui masyarakat
2. Atas nama ideologi dibenarkn pengorbanan2
yg dibebankan kepada masyarakat
3. Isinya bukan hanya nilai2 dan cita2 tertentu,
melainkan terdiri dari tuntutan2 konkret
& operasional yang keras, yg diajukan dgn
mutlak.
1. Nilai-nilai & cita2 tdk dpt dipaksakan dr luar
melainkan digali & diambil dr moral, budaya
masyarakat itu sendiri
2. Dasar bukan keyakinan ideologis kelompok
orang melainkan hasil musyawarah dr
konsensus masyarakat tersebut
3. Nilai2 itu sifatnya dasar, secara garis besar
saja sehingga tidak langsung operasional.

22. IDEOLOGI
DLM
MASYARAKAT
(Menurut R. Surbakti)
Sbg tujuan/cita2 yg hendak
dicapai scr bersama olh
suatu masyarakat
Sbg pemersatu masyarakat &
sbg prosedur penyelesaian
konflik yg tjd dlm masyarakat
Pancasila mengandung nilai2 yg berakar pd pandangan hidup
bangsa dan falsafat bangsa. Dengan demikian memenuhi
syarat sebagai suatu IDEOLOGI TERBUKA
Sumber semangat yg menjadikan Pancasila sbg ideologi terbuka adlh terdapat
Dlm penjelasan UUD 1945: “terutama bagi negara baru dan negara muda,
lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan2 pokok,
sedangkan aturan2 yg menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan
kepada undang-undang yg lebih mudah caranya membuat, mengubah &
Mencabutnya “

23. SIFAT
IDEOLOGI
Dimensi Realitas :
Nilai yg terkandung dlm
dirinya, bersumber dari
nilai-nilai yg hidup dlm
masyarakat, terutama pada
waktu ideologi itu lahir, shg
mereka betul2 merasakan
& menghayati bahwa nilai2
dasar itu adlh milik mrk
bersama. Pancasila
mengandung sifat dimensi
realitas ini dalam dirinya.
Dimensi Idealisme:
Ideologi mengandung
Cita2 yg ingin dicapai
dlm berbagai bidang
Kehidupan bermasyara
kat, berbangsa dan
bernegara. Pancasila
bukan saja memenuhi
dimensi idealisme ini
tetapi juga berkaitan
dgn dimensi realitas
Dimensifleksibilitas:
Ideologi itu
memberikan
penyegaran,
memelihara dan
memperkuat
relevansinya dari
waktu ke waktu
sehingga bebrsifat
dinamis, demokrastis.
Pancasila memiliki
dimensi fleksibilitas
karena memelihara,
memperkuat
relevansinya dari masa
ke masa.

24. FAKTOR PENDORONG KETERBUKAAN
IDEOLOGI PANCASILA
 KENYATAAN DALAM PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL DAN
DINAMIKA MASYARAKAT YANG BERKEMBANG SECARA CEPAT.
 KENYATAAN MENUJUKKAN BAHWA BANGKRUTNYA IDEOLOGI YANG
TERTUTUP DAN BEKU CENDNERUNG MEREDUPKAN PERKEMBANGAN
DIRINYA.
 PENGALAMAN SEJARAH POLITIK MASA LAMPAU.
 TEKAD UNTUK MEMPERKOKOH KESADARAN AKAN NILAI-NILAI
DASAR PANCASILA YANG BERSIFAT ABADI DAN HASRAT
MENGEMBANGKAN SECARA KREATIF DAN DINAMIS DALAM
RANGKA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL.

25. 25
BATAS-BATAS KETERBUKAAN
YANG TIDAK BOLEH DILANGGAR
 STABILITAS NASIONAL YANG DINAMIS
 LARANGAN TERHADAP IDEOLOGI MARXISME,
LENINNISME DAN KOMUNISME
 MENCEGAH BERKEMBANGNYA PAHAM LIBERALISME
 LARANGAN TERHADAP PANDANGAN EKSTRIM YANG
MENGGELISAHKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
 PENCIPTAAN NORMA-NORMA BARU HARUS MELALUI
KONSENSUS.

26. 26
MAKNA PANCASILA SEBAGAI
IDEOLOGI BANGSA
 Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah
bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu
menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara.
Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah
terwujudnya kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang ber-
Kemanusiaan, yang ber-Persatuan, yang ber-Kerakyatan, dan
yang ber-Keadilan.
 Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita-
cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati
bersama, karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu
masyarakat yang dapat memparsatukan berbagai golongan
masyarakat di Indonesia.