Presentasi bppt 7 februari 2014

Edygur Indra
Edygur IndraAnak Bawang um Inspektorat Kota Bekasi
Presentasi bppt 7 februari 2014
STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

BAGIAN
TATA USAHA

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

PERENCANAAN

JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

KEUANGAN

BIDANG

BIDANG

BIDANG

BIDANG

PELAYANAN ADMINISTRASI,
INFORMASI DAN
PENGADUAN

PELAYANAN
PENGENDALIAN
PERIJINAN JASA USAHA

PELAYANAN
PENGENDALIAN
PERIJINAN TERTENTU

PELAYANAN
PENGENDALIAN NON
PERIJINAN

TIM TEKNIS

TIM TEKNIS

TIM TEKNIS

TIM TEKNIS
VISI & MISI
• Visi :
“Pelayanan Perizinan yang Cepat, Mudah dan Transparan”

• Misi :
1. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas
sumber daya aparatur perizinan;
2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan Terpadu yang
akuntable di Pemerintah Kota Bekasi ;
3. Meningkatkan Investasi di Kota Bekasi.
JENIS PERIZINAN & NON PERIZINAN
IZIN JASA USAHA
1. IMB
2. IPB
3. GANGGUAN/HO
4. PEMANFAATAN
RUANG
5. IUTM (Toko Modern)
6. IPPL
7. RENCANA TAPAK
8. TDG
9. IUI (Usaha Industri)

PERIZINAN TERTENTU
1. IZIN TRAYEK
2. KP TRAYEK
3. IZIN ANGK. (SIPA)
4. REKLAME
5. IPTM
6. TDUP / HIBURAN
7. GALIAN C
8. AIR TANAH :
- Perusahaan
- Juru Bor
- Pengeboran
- Eksplorasi
9. LIMBAH CAIR
10. IUJK

NON PERIZINAN
1. IZIN PELAYANAN KESEHATAN
2. PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH
3. SIUP / CABUT SIUP
4. TDP
5. TUTUP USAHA
6. PEMBUBARAN PT, CV, HAPUS
TDP
7. PROTEKSI KEBAKARAN
8. AMDAL, UKL, UPL
9. PEIL BANJIR
10.SEKOLAH SWASTA
11.ANDAL LALIN
12.IZIN LOKASI
Perizinan yang memiliki Target PAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pajak Reklame
Retribusi Pelayanan
Retribusi IMB
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
Retribusi Izin Trayek
Sewa Kekayaan Daerah
WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI (WTA)
Secara umum merupakan suatu capaian SKPD yang
menggambarkan :
 Tercapainya rencana kerja secara tepat waktu dan
secara efisien,
 Tertib penataan Barang Milik Daerah,
 Tertib pengelolaan keuangan,

 Ditindaklanjutinya rekomendasi dari BPK dan APIP,
 Penyerapan anggaran yang optimal dalam rangka
mendukung kinerja dan kepatuhan kepada peraturan,
 Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi pada
SKPD tersebut.
Indikator dan Parameter WTA
• Indikator dan Parameter dikembangkan
sesuai dengan kondisi organisasi.
• Apabila setiap Indikator dan Parameter
telah dapat dicapai oleh seluruh Unit
Organisasi, Indikator dan Parameter akan
ditingkatkan.
INDIKATOR
WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI
1. Implementasi SPIP
2. Perencanaan Daerah
3. Pengelolaan Organisasi
4. Pengelolaan SDM
5. Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja
6. Pengelolaan Keuangan dan BMD
7. Tindak Lanjut Temuan Audit/ Pengaduan
8. Pemberantasan Korupsi
9. Zona Integritas
10. Peningkatan Level Inspektorat
INDIKATOR W T A
KOTA BEKASI
1. Implementasi SPIP
2. Perencanaan Daerah
3. Pengelolaan Organisasi
3. Pengelolaan SDM
4. Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja
5. Pengelolaan Keuangan dan BMD
6. Tindak Lanjut Temuan Audit/ Pengaduan
8. Pemberantasan Korupsi
( Hasil Workshop di Bogor 4 - 5 Des 2013 )
9. Zona Integritas
10. Peningkatan Level Inspektorat
1. Implementasi SPIP
• BPPT telah melakukan sosialisasi internal
tentang SPIP dan SOP
• Telah menyusun Kode Etik bagi pegawai BPPT

Hasil DA Satgas SPIP tingkat Kota yang belum
ditindaklanjuti:
• Penilaian Risiko
• Penyediaan ruang khusus Arsip
Kelemahan dalam Implementasi SPIP
• SOP belum benar-benar dijadikan acuan baku
dalam pemberian pelayanan, baik oleh BPPT
maupun 14 Dinas/Instansi terkait

( ada persyaratan tambahan di luar SOP,

waktu penyelesaian

Izin melampaui SOP)

• Belum adanya evaluasi berkala yang memadai
atas implementasi SOP (terutama sinkronisasi
antara BPPT dengan Dinas Teknis)
• Mekanisme pemberian hukuman dalam Kode Etik
yang telah disusun belum sepenuhnya diterapkan
terhadap para pelanggarnya.
2. Perencanaan Daerah
Terdapat Sub Kegiatan Yang Tidak Direalisasikan (TA 2013):

BL Urusan
1. Pemeliharaan SIMYANDU (50 Juta)
2. Update Running Text & Pemeliharaan Modul
Dashboard (60 Juta)
BL Non Urusan
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (30,75 Juta)
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik
(dari pagu Rp. 21 Juta hanya terealisasi Rp. 975 ribu)
3. Pengelolaan SDM
• Penempatan SDM Belum Sepenuhnya Sesuai
Dengan Kompetensi Yang Dibutuhkan
• Belum dilakukan evaluasi berkala atas
pemahaman SOP terhadap pegawai Front
Office (FO)
• Hasil Assessment Pegawai Belum
Dimanfaatkan
• Masih adanya praktek percaloan yang
melibatkan pegawai BPPT
4. Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 2013

No

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

(unaudited by SIMDA)

%

SISA

II

BELANJA TIDAK
LANGSUNG

7.122.419.000

6.418.504.282

90,12

703.914.718

Belanja Pegawai

I

7.122.419.000

6.418.504.282

90,12

703.914.718

BELANJA LANGSUNG

4.638.499.500

4.002.521.277

85,83

660.978.223

1 Belanja Pegawai

1.928.779.500

1.830.527.000

94,91

98.252.500

2 Belanja Barang & Jasa

2.091.199.000

1.603.081.777

75,75

513.117.223

618.521.000

568.912.500

91,98

49.608.500

88,42

1.364.892.941

3 Belanja Modal
JUMLAH I & II

11.760.918.500

10.421.025.559
PERBANDINGAN PERSENTASI
REALISASI FISIK dan KEUANGAN

BELANJA LANGSUNG
PER 31 DESEMBER 2013

No

JENIS BELANJA

PAGU

REALISASI

REALISASI (%)
KEUANGAN

FISIK

1

BELANJA
LANGSUNG
URUSAN

1,547,500,000

1,294,459,500

82,34

92,86

2

BELANJA
LANGSUNG NON
URUSAN

3,115,999,500

2,708,061,777

75,20

78,83
SELISIH BEBERAPA ANGKA PELAPORAN
No.

JENIS PAD

TARGET

REALISASI

Versi BPPT

Versi DISPENDA

24.844.000.000

23.791.040.843

23.946.900.043

212.650.000

305.525.000

305.525.000

17.425.089.900

17.982.239.715

17.961.213.924

1

PAJAK REKLAME

2

IPTM

3

RETRIBUSI IMB

4

RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN

2.769.180.700

2.854.385.112

2.854.385.112

5

RETRIBUSI IZIN
TRAYEK

350.000.000

BPPT : 178.726.100
DISHUB: 61.345.900

240.072.000

6

SEWA KEKAYAAN
DAERAH

1,526,767,200.00

1.417.369.800 1,347,999,800.00
Pelaksanaan Kinerja Pelayanan
Berdasarkan hasil survei KPK terhadap 3 unit
Layanan Daerah (SIUP, Kesehatan Dasar, PBJ)
tentang Integritas Sektor Publik Tahun 2013
diketahui :
• Terdapat 15,6% dari 90 pengguna layanan
publik daerah di Kota Bekasi menyatakan
pernah memberikan gratifikasi saat mengurus
layanan. Dari ketiga unit layanan daerah yang
disurvei, persentase lebih banyak terjadi di
Unit Layanan SIUP (26,7%).
• Dari responden yang mengaku pernah melihat
calo, 83,3%-nya menyatakan calo yang dilihat
adalah orang luar (eksternal sebagai
perseorangan).
• Persentase responden yang menyatakan fasilitas di
Lingkungan Pelayanan kurang memadai lebih
banyak terjadi di Unit Layanan SIUP (20,0%).
• 36,7% dari 90 pengguna layanan daerah
menyatakan bahwa waktu pengurusan layanan
lambat dan tidak jelas batas waktunya
(salah satu penyebab Investor Enggan
Berinvestasi di Bekasi)
• Teknologi Informasi belum banyak
dimanfaatkan dalam layanan publik daerah di
Kota Bekasi (33,3% responden pengguna
layanan publik daerah di Kota Bekasi
menyatakan bahwa tidak ada teknologi
informasi yang digunakan)
• Mekanisme Pengaduan Masyarakat berada
pada posisi jauh dibawah standar minimal
integritas dan menunjukkan bahwa masyarakat
belum memanfaatkan media pengaduan yang
tersedia di unit layanan daerah
Presentasi bppt 7 februari 2014
HASIL STUDI BANDING
Ke SRAGEN DAN YOGYAKARTA
SRAGEN :
1. Layanan Sistem Online
• Pemohon dapat mendaftar via website
• Izin yang memerlukan tinjau lapangan, jadwal
diinformasikan online (2 kali dalam seminggu)
• Setelah peninjauan lapangan, bila dapat
diproses oleh Tim Teknis dan BPTPM,
pelanggan diberikan perhitungan biaya dan
pembayaran via ATM atau langsung ke Kasir
SRAGEN (lanjutan) :
2. Adanya Sistem Monitoring Perjalanan Dokumen
Perizinan;
3. Penunjukan Tim Teknis tidak ditujukan kepada
Dinas atau Jabatan melainkan langsung pada staf
yang bertanggung jawab atas izin tersebut;
4. Distribusi surat antar SKPD sudah menggunakan
Surat Maya (online dan terintegrasi);

5. Data Perizinan terintegrasi dengan dinas-dinas
terkait secara online.
YOGYAKARTA :
1. Sistem Layanan Online.
2. Pembayaran retribusi/pajak dilakukan via
ATM atau langsung ke BPD.
3. Sistem loket terbuka dan terintegrasi.
4. Adanya kejelasan riwayat proses perizinan
(terintegrasi pd mesin antrian & running text)
5. Adanya Gerai Investasi (memuat informasi
RTRW, prospek usaha, & prediksi kondisi
sosial ekonomis 20 tahun ke depan)
YOGYAKARTA (lanjutan):
6. Setiap ruangan (Kepala, Sekretaris, Kabid,
Kasubid) hanya tersekat kaca transparan.
7. Pembatasan jam layanan sampai dengan
pukul 14.30 WIB. (sisa waktu kerja untuk
verifikasi, distribusi, & pengarsipan izin serta
penyetoran ke Bank Pembangunan Daerah.
8. Sarana arsip telah memanfaatkan teknologi
modern;
9. Tim Teknis siap survey lapangan sehingga
hasilnya dapat segera diketahui
YOGYAKARTA (lanjutan):
10.Adanya ruangan untuk Seksi Evaluasi Kinerja
(untuk mengevaluasi, monitoring, dan
mengawasi proses pelayanan perizinan)
11.Adanya ruang sekretariat ISO (untuk
memastikan pelayanan sesuai standar mutu
internasional)
12.Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
dilaksanakan langsung kepada pemohon
setelah proses mendaftar.
5. Penatausahaan Keuangan
& Pengelolaan B M D
• Proses pelaksanaan kegiatan yang melibatkan
pihak penyedia kadang memerlukan waktu
yang lama karena proses verifikasi dokumen
oleh Kepala BPPT
• Adanya 77 unit Peralatan dan Mesin yang
belum disajikan di Neraca.
(Temuan BPK RI Tahun 2009)
KIOS – K
(Memuat informasi SOP pengurusan berbagai macam perizinan,
termasuk besaran biaya dan waktu penyelesaian izin)

Unplug (tidak terpasang)
(Lokasi : Kec. Bekasi Selatan)
6. Tindak Lanjut Temuan Audit/ Pengaduan
• BPPT termasuk salah satu SKPD tercepat
dalam menindaklanjuti hasil Temuan (baik BPK
maupun Inspektorat)
• Pelayanan Pengaduan Masyarakat baru
ditangani oleh 1 (satu) orang pegawai yang
sifatnya hanya menampung dan
mendistribusikan ke Bidang Terkait.
KESIMPULAN
• Masih adanya gap/celah pengendalian terkait pelaksanaan
SOP yang telah disusun antara BPPT dengan 14 Dinas teknis
terkait
• Perencanaan Daerah telah cukup baik walaupun masih
harus mengantisipasi perubahan
• Pelaksanaan Kinerja telah cukup baik
• Pengelolaan SDM masih perlu pembenahan
• Penatausahaan Keuangan telah cukup Baik
• Pengelolaan BMD masih memerlukan sedikit perbaikan
terutama terhadap fisik barang.
• Pemanfaatan teknologi Informasi masih harus ditingkatkan
SARAN
1. Agar BPPT segera menindaklanjuti hasil DA
(Diagnostic Assessment) SPIP terutama
Penilaian Risiko terkait pelaksanaan SOP dan
hasilnya dituangkan dalam RTP (Rencana
Tindak Pengendalian);
2. Meningkatkan pemahaman SOP kepada
seluruh pegawai BPPT;
3. Meningkatkan kualitas laporan penerimaan
dan melakukan rekonsiliasi berkala agar
selisih pencatatan dengan Dinas Pendapatan
Kota Bekasi dan Kas Daerah dapat dieliminir;
4. Membentuk unit layanan pengaduan yang
lebih representatif agar pengaduan yang
masuk dapat dianalisis, dicarikan solusi
permanen, didokumentasikan dan dijadikan
dasar perbaikan SOP dan pelayanan secara
umum;
5. Membangun Sistem Informasi yg dapat
diakses oleh masyarakat yang memuat
Data Real Time Proses Perizinan sehingga
dapat diketahui :
- Waktu dimulainya proses perizinan hingga
izin selesai.
- Titik Hambat Penyelesaian Perizinan
6. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi
dengan 14 Dinas/Instansi Teknis Terkait.
JANGANLAH
SEPERTI INI….
APALAGI
SEPERTI INI….
Jadilah PASangan
Yang Serasi lagi Indah….
Dan….

( JANGAN MENUNDA-NUNDA PEKERJAAN )

“…Faidza Faraghta Fanshab…”
…Maka apabila kamu telah selesai dari satu pekerjaan maka
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh pekerjaan yang lain…
Presentasi bppt 7 februari 2014
1 von 36

Recomendados

Tupok kasi sim, kanit satpas dan pamin von
Tupok kasi sim, kanit satpas dan paminTupok kasi sim, kanit satpas dan pamin
Tupok kasi sim, kanit satpas dan paminImam Pirdaus
4.3K views31 Folien
Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1 von
Jawaban 2.a renja  zona integritas 2018 1Jawaban 2.a renja  zona integritas 2018 1
Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1Imam Pirdaus
2.7K views15 Folien
Ikhtisar eksekutif fix von
Ikhtisar eksekutif fixIkhtisar eksekutif fix
Ikhtisar eksekutif fixDeyankanggrek Lufhimsomuch
34 views11 Folien
Jawaban 3.a lap pembangunan zi 2017 von
Jawaban 3.a lap pembangunan zi 2017Jawaban 3.a lap pembangunan zi 2017
Jawaban 3.a lap pembangunan zi 2017Imam Pirdaus
1.5K views4 Folien
No. 7 Tentang penyelenggaraan sistem intern von
No. 7 Tentang penyelenggaraan sistem internNo. 7 Tentang penyelenggaraan sistem intern
No. 7 Tentang penyelenggaraan sistem internkabupaten_pakpakbharat
211 views7 Folien
standar kinerja unit pengelola kecamatan von
standar kinerja unit pengelola kecamatanstandar kinerja unit pengelola kecamatan
standar kinerja unit pengelola kecamatandeivie rondonuwu
1.7K views13 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern... von
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...ppbkab
453 views7 Folien
Jawaban2 180623063912 von
Jawaban2 180623063912Jawaban2 180623063912
Jawaban2 180623063912Imam Pirdaus
1.6K views4 Folien
Pengukuran kinerja januari 2018 von
Pengukuran kinerja januari 2018Pengukuran kinerja januari 2018
Pengukuran kinerja januari 2018Imam Pirdaus
1.4K views15 Folien
Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017 2 von
Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017 2Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017 2
Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017 2Imam Pirdaus
1.7K views5 Folien
Pengukuran kinerja maret 2018 von
Pengukuran kinerja maret 2018Pengukuran kinerja maret 2018
Pengukuran kinerja maret 2018Imam Pirdaus
1.2K views15 Folien

Was ist angesagt?(20)

Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern... von ppbkab
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
ppbkab453 views
Jawaban2 180623063912 von Imam Pirdaus
Jawaban2 180623063912Jawaban2 180623063912
Jawaban2 180623063912
Imam Pirdaus1.6K views
Pengukuran kinerja januari 2018 von Imam Pirdaus
Pengukuran kinerja januari 2018Pengukuran kinerja januari 2018
Pengukuran kinerja januari 2018
Imam Pirdaus1.4K views
Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017 2 von Imam Pirdaus
Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017 2Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017 2
Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017 2
Imam Pirdaus1.7K views
Pengukuran kinerja maret 2018 von Imam Pirdaus
Pengukuran kinerja maret 2018Pengukuran kinerja maret 2018
Pengukuran kinerja maret 2018
Imam Pirdaus1.2K views
standar kinerja unit pengelola kecamatan von deivie rondonuwu
standar kinerja unit pengelola kecamatanstandar kinerja unit pengelola kecamatan
standar kinerja unit pengelola kecamatan
deivie rondonuwu1.5K views
Jawaban 2.b ren aksi zi 2018 von Imam Pirdaus
Jawaban 2.b ren aksi zi 2018Jawaban 2.b ren aksi zi 2018
Jawaban 2.b ren aksi zi 2018
Imam Pirdaus2.4K views
Standar pelayanan skck von Imam Pirdaus
Standar pelayanan skckStandar pelayanan skck
Standar pelayanan skck
Imam Pirdaus3.6K views
Keputusan inspektur kabupaten pakpak bharat tentang iku tahun 2018 von Risda Siburian
Keputusan inspektur kabupaten pakpak bharat tentang iku tahun 2018Keputusan inspektur kabupaten pakpak bharat tentang iku tahun 2018
Keputusan inspektur kabupaten pakpak bharat tentang iku tahun 2018
Risda Siburian216 views
Jawaban 2.c laporan hasil sosialisasi zi 2018 1 von Imam Pirdaus
Jawaban 2.c laporan hasil sosialisasi zi 2018 1Jawaban 2.c laporan hasil sosialisasi zi 2018 1
Jawaban 2.c laporan hasil sosialisasi zi 2018 1
Imam Pirdaus2.7K views
Paparan Samarinda von guest342fb2
Paparan SamarindaPaparan Samarinda
Paparan Samarinda
guest342fb21.2K views
Laporan pelatihan pelayanan prima von Imam Pirdaus
Laporan pelatihan pelayanan primaLaporan pelatihan pelayanan prima
Laporan pelatihan pelayanan prima
Imam Pirdaus5.3K views
Dokumen rencana kerja_pembangunan_zona_integritas von ilhamwijaya11
Dokumen rencana kerja_pembangunan_zona_integritasDokumen rencana kerja_pembangunan_zona_integritas
Dokumen rencana kerja_pembangunan_zona_integritas
ilhamwijaya1140 views
1. bab i laporan akhir 1 des von tkrahardja
1. bab i laporan akhir 1 des1. bab i laporan akhir 1 des
1. bab i laporan akhir 1 des
tkrahardja942 views

Destacado

Paparan kppt tentang perizinan von
Paparan kppt tentang perizinanPaparan kppt tentang perizinan
Paparan kppt tentang perizinanMiranda Setiono
789 views48 Folien
Info perizinan von
Info perizinanInfo perizinan
Info perizinanMardi Yono
892 views25 Folien
KESA von
KESAKESA
KESAEdygur Indra
2.8K views69 Folien
Pelatihan Laporan Hasil Audit (Buku-6 KPA ) von
Pelatihan Laporan Hasil Audit (Buku-6 KPA )Pelatihan Laporan Hasil Audit (Buku-6 KPA )
Pelatihan Laporan Hasil Audit (Buku-6 KPA )Shobrie Hardhi, SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
11.1K views27 Folien
Contoh presentasi von
Contoh presentasiContoh presentasi
Contoh presentasijasmithaMP
8.1K views25 Folien
Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) von
Sistem Pengendalian Manajemen (SPM)Sistem Pengendalian Manajemen (SPM)
Sistem Pengendalian Manajemen (SPM)Edygur Indra
24.6K views130 Folien

Similar a Presentasi bppt 7 februari 2014

Paparan-Reformasi-Birokrasi-RB-2022.pptx von
Paparan-Reformasi-Birokrasi-RB-2022.pptxPaparan-Reformasi-Birokrasi-RB-2022.pptx
Paparan-Reformasi-Birokrasi-RB-2022.pptxAgusVidya
3 views15 Folien
Pokja II OKtober 2022.pptx von
Pokja II OKtober 2022.pptxPokja II OKtober 2022.pptx
Pokja II OKtober 2022.pptxopeka
16 views47 Folien
Supervisi KPPN dan kepatuhan internal von
Supervisi KPPN dan kepatuhan internalSupervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internalAhmad Abdul Haq
3.9K views45 Folien
Bab iv fix von
Bab iv fixBab iv fix
Bab iv fixDeyankanggrek Lufhimsomuch
66 views5 Folien
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah von
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahPeran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
Peran apip inspektorat jenderal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahDr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
2.2K views24 Folien
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdf von
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdfKAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdf
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdfFajar Baskoro
549 views10 Folien

Similar a Presentasi bppt 7 februari 2014(20)

Paparan-Reformasi-Birokrasi-RB-2022.pptx von AgusVidya
Paparan-Reformasi-Birokrasi-RB-2022.pptxPaparan-Reformasi-Birokrasi-RB-2022.pptx
Paparan-Reformasi-Birokrasi-RB-2022.pptx
AgusVidya3 views
Pokja II OKtober 2022.pptx von opeka
Pokja II OKtober 2022.pptxPokja II OKtober 2022.pptx
Pokja II OKtober 2022.pptx
opeka16 views
Supervisi KPPN dan kepatuhan internal von Ahmad Abdul Haq
Supervisi KPPN dan kepatuhan internalSupervisi KPPN dan kepatuhan internal
Supervisi KPPN dan kepatuhan internal
Ahmad Abdul Haq3.9K views
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdf von Fajar Baskoro
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdfKAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdf
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdf
Fajar Baskoro549 views
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI von Ahmad Abdul Haq
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTISupervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTI
Ahmad Abdul Haq2.4K views
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit von Kurniawan Saputra
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummitPleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Kurniawan Saputra1.5K views
5 pemda manajemen asn von jerikomada
5 pemda   manajemen asn5 pemda   manajemen asn
5 pemda manajemen asn
jerikomada93 views
HASIL ZI POLRI 2021.pptx von RBPPolman
HASIL ZI POLRI 2021.pptxHASIL ZI POLRI 2021.pptx
HASIL ZI POLRI 2021.pptx
RBPPolman11 views
annualreporttrbp-2012.pdf von iadiputro
annualreporttrbp-2012.pdfannualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdf
iadiputro1 view
BRIN - 20230710 - Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur _ Aud... von SPIPMaturitas
BRIN - 20230710 - Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur _ Aud...BRIN - 20230710 - Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur _ Aud...
BRIN - 20230710 - Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur _ Aud...
SPIPMaturitas11 views
20120214 paparan di kemendikbud jakarta slideshow von Majalah Persija
20120214 paparan di kemendikbud jakarta slideshow20120214 paparan di kemendikbud jakarta slideshow
20120214 paparan di kemendikbud jakarta slideshow
Majalah Persija1K views
MANAJEMEN OPERASIONAL KEL.3.pptx von BuwangWahyudi
MANAJEMEN OPERASIONAL KEL.3.pptxMANAJEMEN OPERASIONAL KEL.3.pptx
MANAJEMEN OPERASIONAL KEL.3.pptx
BuwangWahyudi3 views

Último

Proposal KMD.docx von
Proposal KMD.docxProposal KMD.docx
Proposal KMD.docxssuserf76850
15 views45 Folien
BAHAN SETELAH MID BU SRI.doc von
BAHAN SETELAH MID BU SRI.docBAHAN SETELAH MID BU SRI.doc
BAHAN SETELAH MID BU SRI.docNellyAgustini
44 views82 Folien
PPT Dinamika Kependudukan.pptx von
PPT Dinamika Kependudukan.pptxPPT Dinamika Kependudukan.pptx
PPT Dinamika Kependudukan.pptxajaalbert603
9 views19 Folien
MAKALAH BUK HERI 1.docx von
MAKALAH BUK HERI 1.docxMAKALAH BUK HERI 1.docx
MAKALAH BUK HERI 1.docxtdxrt4j664
10 views6 Folien
LATIHAN7 PPT_Roq'is syah swarna dwiva_E1G022071.pptx von
LATIHAN7 PPT_Roq'is syah swarna dwiva_E1G022071.pptxLATIHAN7 PPT_Roq'is syah swarna dwiva_E1G022071.pptx
LATIHAN7 PPT_Roq'is syah swarna dwiva_E1G022071.pptxrois04880
7 views9 Folien
SMART dalam Mengelola Proyek (Project Management) von
SMART dalam Mengelola Proyek (Project Management)SMART dalam Mengelola Proyek (Project Management)
SMART dalam Mengelola Proyek (Project Management)Seta Wicaksana
9 views42 Folien

Último(10)

Presentasi bppt 7 februari 2014

  • 2. STRUKTUR ORGANISASI KEPALA BADAN SEKRETARIAT BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI, INFORMASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PENGENDALIAN PERIJINAN JASA USAHA PELAYANAN PENGENDALIAN PERIJINAN TERTENTU PELAYANAN PENGENDALIAN NON PERIJINAN TIM TEKNIS TIM TEKNIS TIM TEKNIS TIM TEKNIS
  • 3. VISI & MISI • Visi : “Pelayanan Perizinan yang Cepat, Mudah dan Transparan” • Misi : 1. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya aparatur perizinan; 2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan Terpadu yang akuntable di Pemerintah Kota Bekasi ; 3. Meningkatkan Investasi di Kota Bekasi.
  • 4. JENIS PERIZINAN & NON PERIZINAN IZIN JASA USAHA 1. IMB 2. IPB 3. GANGGUAN/HO 4. PEMANFAATAN RUANG 5. IUTM (Toko Modern) 6. IPPL 7. RENCANA TAPAK 8. TDG 9. IUI (Usaha Industri) PERIZINAN TERTENTU 1. IZIN TRAYEK 2. KP TRAYEK 3. IZIN ANGK. (SIPA) 4. REKLAME 5. IPTM 6. TDUP / HIBURAN 7. GALIAN C 8. AIR TANAH : - Perusahaan - Juru Bor - Pengeboran - Eksplorasi 9. LIMBAH CAIR 10. IUJK NON PERIZINAN 1. IZIN PELAYANAN KESEHATAN 2. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 3. SIUP / CABUT SIUP 4. TDP 5. TUTUP USAHA 6. PEMBUBARAN PT, CV, HAPUS TDP 7. PROTEKSI KEBAKARAN 8. AMDAL, UKL, UPL 9. PEIL BANJIR 10.SEKOLAH SWASTA 11.ANDAL LALIN 12.IZIN LOKASI
  • 5. Perizinan yang memiliki Target PAD 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pajak Reklame Retribusi Pelayanan Retribusi IMB Retribusi Izin Gangguan/Keramaian Retribusi Izin Trayek Sewa Kekayaan Daerah
  • 6. WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI (WTA) Secara umum merupakan suatu capaian SKPD yang menggambarkan :  Tercapainya rencana kerja secara tepat waktu dan secara efisien,  Tertib penataan Barang Milik Daerah,  Tertib pengelolaan keuangan,  Ditindaklanjutinya rekomendasi dari BPK dan APIP,  Penyerapan anggaran yang optimal dalam rangka mendukung kinerja dan kepatuhan kepada peraturan,  Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi pada SKPD tersebut.
  • 7. Indikator dan Parameter WTA • Indikator dan Parameter dikembangkan sesuai dengan kondisi organisasi. • Apabila setiap Indikator dan Parameter telah dapat dicapai oleh seluruh Unit Organisasi, Indikator dan Parameter akan ditingkatkan.
  • 8. INDIKATOR WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI 1. Implementasi SPIP 2. Perencanaan Daerah 3. Pengelolaan Organisasi 4. Pengelolaan SDM 5. Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja 6. Pengelolaan Keuangan dan BMD 7. Tindak Lanjut Temuan Audit/ Pengaduan 8. Pemberantasan Korupsi 9. Zona Integritas 10. Peningkatan Level Inspektorat
  • 9. INDIKATOR W T A KOTA BEKASI 1. Implementasi SPIP 2. Perencanaan Daerah 3. Pengelolaan Organisasi 3. Pengelolaan SDM 4. Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja 5. Pengelolaan Keuangan dan BMD 6. Tindak Lanjut Temuan Audit/ Pengaduan 8. Pemberantasan Korupsi ( Hasil Workshop di Bogor 4 - 5 Des 2013 ) 9. Zona Integritas 10. Peningkatan Level Inspektorat
  • 10. 1. Implementasi SPIP • BPPT telah melakukan sosialisasi internal tentang SPIP dan SOP • Telah menyusun Kode Etik bagi pegawai BPPT Hasil DA Satgas SPIP tingkat Kota yang belum ditindaklanjuti: • Penilaian Risiko • Penyediaan ruang khusus Arsip
  • 11. Kelemahan dalam Implementasi SPIP • SOP belum benar-benar dijadikan acuan baku dalam pemberian pelayanan, baik oleh BPPT maupun 14 Dinas/Instansi terkait ( ada persyaratan tambahan di luar SOP, waktu penyelesaian Izin melampaui SOP) • Belum adanya evaluasi berkala yang memadai atas implementasi SOP (terutama sinkronisasi antara BPPT dengan Dinas Teknis) • Mekanisme pemberian hukuman dalam Kode Etik yang telah disusun belum sepenuhnya diterapkan terhadap para pelanggarnya.
  • 12. 2. Perencanaan Daerah Terdapat Sub Kegiatan Yang Tidak Direalisasikan (TA 2013): BL Urusan 1. Pemeliharaan SIMYANDU (50 Juta) 2. Update Running Text & Pemeliharaan Modul Dashboard (60 Juta) BL Non Urusan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (30,75 Juta) 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik (dari pagu Rp. 21 Juta hanya terealisasi Rp. 975 ribu)
  • 13. 3. Pengelolaan SDM • Penempatan SDM Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Kompetensi Yang Dibutuhkan • Belum dilakukan evaluasi berkala atas pemahaman SOP terhadap pegawai Front Office (FO) • Hasil Assessment Pegawai Belum Dimanfaatkan • Masih adanya praktek percaloan yang melibatkan pegawai BPPT
  • 14. 4. Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2013 No URAIAN ANGGARAN REALISASI (unaudited by SIMDA) % SISA II BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.122.419.000 6.418.504.282 90,12 703.914.718 Belanja Pegawai I 7.122.419.000 6.418.504.282 90,12 703.914.718 BELANJA LANGSUNG 4.638.499.500 4.002.521.277 85,83 660.978.223 1 Belanja Pegawai 1.928.779.500 1.830.527.000 94,91 98.252.500 2 Belanja Barang & Jasa 2.091.199.000 1.603.081.777 75,75 513.117.223 618.521.000 568.912.500 91,98 49.608.500 88,42 1.364.892.941 3 Belanja Modal JUMLAH I & II 11.760.918.500 10.421.025.559
  • 15. PERBANDINGAN PERSENTASI REALISASI FISIK dan KEUANGAN BELANJA LANGSUNG PER 31 DESEMBER 2013 No JENIS BELANJA PAGU REALISASI REALISASI (%) KEUANGAN FISIK 1 BELANJA LANGSUNG URUSAN 1,547,500,000 1,294,459,500 82,34 92,86 2 BELANJA LANGSUNG NON URUSAN 3,115,999,500 2,708,061,777 75,20 78,83
  • 16. SELISIH BEBERAPA ANGKA PELAPORAN No. JENIS PAD TARGET REALISASI Versi BPPT Versi DISPENDA 24.844.000.000 23.791.040.843 23.946.900.043 212.650.000 305.525.000 305.525.000 17.425.089.900 17.982.239.715 17.961.213.924 1 PAJAK REKLAME 2 IPTM 3 RETRIBUSI IMB 4 RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 2.769.180.700 2.854.385.112 2.854.385.112 5 RETRIBUSI IZIN TRAYEK 350.000.000 BPPT : 178.726.100 DISHUB: 61.345.900 240.072.000 6 SEWA KEKAYAAN DAERAH 1,526,767,200.00 1.417.369.800 1,347,999,800.00
  • 17. Pelaksanaan Kinerja Pelayanan Berdasarkan hasil survei KPK terhadap 3 unit Layanan Daerah (SIUP, Kesehatan Dasar, PBJ) tentang Integritas Sektor Publik Tahun 2013 diketahui : • Terdapat 15,6% dari 90 pengguna layanan publik daerah di Kota Bekasi menyatakan pernah memberikan gratifikasi saat mengurus layanan. Dari ketiga unit layanan daerah yang disurvei, persentase lebih banyak terjadi di Unit Layanan SIUP (26,7%).
  • 18. • Dari responden yang mengaku pernah melihat calo, 83,3%-nya menyatakan calo yang dilihat adalah orang luar (eksternal sebagai perseorangan). • Persentase responden yang menyatakan fasilitas di Lingkungan Pelayanan kurang memadai lebih banyak terjadi di Unit Layanan SIUP (20,0%). • 36,7% dari 90 pengguna layanan daerah menyatakan bahwa waktu pengurusan layanan lambat dan tidak jelas batas waktunya (salah satu penyebab Investor Enggan Berinvestasi di Bekasi)
  • 19. • Teknologi Informasi belum banyak dimanfaatkan dalam layanan publik daerah di Kota Bekasi (33,3% responden pengguna layanan publik daerah di Kota Bekasi menyatakan bahwa tidak ada teknologi informasi yang digunakan) • Mekanisme Pengaduan Masyarakat berada pada posisi jauh dibawah standar minimal integritas dan menunjukkan bahwa masyarakat belum memanfaatkan media pengaduan yang tersedia di unit layanan daerah
  • 21. HASIL STUDI BANDING Ke SRAGEN DAN YOGYAKARTA SRAGEN : 1. Layanan Sistem Online • Pemohon dapat mendaftar via website • Izin yang memerlukan tinjau lapangan, jadwal diinformasikan online (2 kali dalam seminggu) • Setelah peninjauan lapangan, bila dapat diproses oleh Tim Teknis dan BPTPM, pelanggan diberikan perhitungan biaya dan pembayaran via ATM atau langsung ke Kasir
  • 22. SRAGEN (lanjutan) : 2. Adanya Sistem Monitoring Perjalanan Dokumen Perizinan; 3. Penunjukan Tim Teknis tidak ditujukan kepada Dinas atau Jabatan melainkan langsung pada staf yang bertanggung jawab atas izin tersebut; 4. Distribusi surat antar SKPD sudah menggunakan Surat Maya (online dan terintegrasi); 5. Data Perizinan terintegrasi dengan dinas-dinas terkait secara online.
  • 23. YOGYAKARTA : 1. Sistem Layanan Online. 2. Pembayaran retribusi/pajak dilakukan via ATM atau langsung ke BPD. 3. Sistem loket terbuka dan terintegrasi. 4. Adanya kejelasan riwayat proses perizinan (terintegrasi pd mesin antrian & running text) 5. Adanya Gerai Investasi (memuat informasi RTRW, prospek usaha, & prediksi kondisi sosial ekonomis 20 tahun ke depan)
  • 24. YOGYAKARTA (lanjutan): 6. Setiap ruangan (Kepala, Sekretaris, Kabid, Kasubid) hanya tersekat kaca transparan. 7. Pembatasan jam layanan sampai dengan pukul 14.30 WIB. (sisa waktu kerja untuk verifikasi, distribusi, & pengarsipan izin serta penyetoran ke Bank Pembangunan Daerah. 8. Sarana arsip telah memanfaatkan teknologi modern; 9. Tim Teknis siap survey lapangan sehingga hasilnya dapat segera diketahui
  • 25. YOGYAKARTA (lanjutan): 10.Adanya ruangan untuk Seksi Evaluasi Kinerja (untuk mengevaluasi, monitoring, dan mengawasi proses pelayanan perizinan) 11.Adanya ruang sekretariat ISO (untuk memastikan pelayanan sesuai standar mutu internasional) 12.Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan langsung kepada pemohon setelah proses mendaftar.
  • 26. 5. Penatausahaan Keuangan & Pengelolaan B M D • Proses pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pihak penyedia kadang memerlukan waktu yang lama karena proses verifikasi dokumen oleh Kepala BPPT • Adanya 77 unit Peralatan dan Mesin yang belum disajikan di Neraca. (Temuan BPK RI Tahun 2009)
  • 27. KIOS – K (Memuat informasi SOP pengurusan berbagai macam perizinan, termasuk besaran biaya dan waktu penyelesaian izin) Unplug (tidak terpasang) (Lokasi : Kec. Bekasi Selatan)
  • 28. 6. Tindak Lanjut Temuan Audit/ Pengaduan • BPPT termasuk salah satu SKPD tercepat dalam menindaklanjuti hasil Temuan (baik BPK maupun Inspektorat) • Pelayanan Pengaduan Masyarakat baru ditangani oleh 1 (satu) orang pegawai yang sifatnya hanya menampung dan mendistribusikan ke Bidang Terkait.
  • 29. KESIMPULAN • Masih adanya gap/celah pengendalian terkait pelaksanaan SOP yang telah disusun antara BPPT dengan 14 Dinas teknis terkait • Perencanaan Daerah telah cukup baik walaupun masih harus mengantisipasi perubahan • Pelaksanaan Kinerja telah cukup baik • Pengelolaan SDM masih perlu pembenahan • Penatausahaan Keuangan telah cukup Baik • Pengelolaan BMD masih memerlukan sedikit perbaikan terutama terhadap fisik barang. • Pemanfaatan teknologi Informasi masih harus ditingkatkan
  • 30. SARAN 1. Agar BPPT segera menindaklanjuti hasil DA (Diagnostic Assessment) SPIP terutama Penilaian Risiko terkait pelaksanaan SOP dan hasilnya dituangkan dalam RTP (Rencana Tindak Pengendalian); 2. Meningkatkan pemahaman SOP kepada seluruh pegawai BPPT;
  • 31. 3. Meningkatkan kualitas laporan penerimaan dan melakukan rekonsiliasi berkala agar selisih pencatatan dengan Dinas Pendapatan Kota Bekasi dan Kas Daerah dapat dieliminir; 4. Membentuk unit layanan pengaduan yang lebih representatif agar pengaduan yang masuk dapat dianalisis, dicarikan solusi permanen, didokumentasikan dan dijadikan dasar perbaikan SOP dan pelayanan secara umum;
  • 32. 5. Membangun Sistem Informasi yg dapat diakses oleh masyarakat yang memuat Data Real Time Proses Perizinan sehingga dapat diketahui : - Waktu dimulainya proses perizinan hingga izin selesai. - Titik Hambat Penyelesaian Perizinan 6. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi dengan 14 Dinas/Instansi Teknis Terkait.
  • 35. Dan…. ( JANGAN MENUNDA-NUNDA PEKERJAAN ) “…Faidza Faraghta Fanshab…” …Maka apabila kamu telah selesai dari satu pekerjaan maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh pekerjaan yang lain…