SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 62
Downloaden Sie, um offline zu lesen
06/03/2012
1
fakultas teknik sipil dan perencanaan – ITS surabaya
http://www.ftsp.its.ac.id
Penyusunan Master Plan
dan FS Sistem Pengelolaan
Air Limbah
Joni Hermana
Jurusan Teknik Lingkungan
Email: hermana@its.ac.id, hp: 08123029313
Manajemen Asset Infrastruktur
Program Pascasarjana Teknik Sipil
fakultas teknik sipil dan perencanaan – ITS surabaya
http://www.ftsp.its.ac.id
ISI PEMBAHASAN
1. PERENCANAAN MASTER PLAN
2. PERENCANAAN STUDI
KELAYAKAN (FEASIBILITY STUDY)
06/03/2012
2
Sumber Pustaka:
1. Sebagian besar materi ini berasal dari Materi
Diseminasi Keteknikan Bidang Air Limbah,
Direktorat Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal
Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, 2011
2. Berbagai Sumber dan Literatur sebagai tambahan.
fakultas teknik sipil dan perencanaan – ITS surabaya
http://www.ftsp.its.ac.id
fakultas teknik sipil dan perencanaan – ITS surabaya
http://www.ftsp.its.ac.id
PERENCANAAN MASTER
PLAN
06/03/2012
3
fakultas teknik sipil dan perencanaan – ITS surabaya
http://www.ftsp.its.ac.id
PERENCANAAN MASTER PLAN
Pengelolaan air limbah memerlukan prasarana dan
sarana penyaluran dan pengolahan.
Saat ini sistem pengelolaan air limbah terpusat
hanya berada di Indonesia hanya 11 kota saja
dengan cakupan pelayanan yang masih rendah.
Diperlukan pedoman untuk penyusunan
rencana induk (Master Plan) sistem Prasarana
dan Sarana air limbah.
5
PERENCANAAN MASTER PLAN
PENDAHULUAN
• Rencana Induk atau Master Plan bidang air limbah
merupakan suatu dokumen perencanaan dasar yang
menyeluruh mengenai pengembangan sarana dan
prasarana air limbah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun. Di dalamnya termasuk: Gambaran arah
pengembangan, Strategi penembangan dan Prioritas-
prioritas pengembangan sarana dan prasarana air
limbah.
• Rencana induk air limbah tersebut selanjutnya digunakan
sebagai acuan oleh instansi yang berwenang dalam
penyusunan program pembangunan 5 (lima) tahun
bidang air limbah atau Renstra Dinas Pengembangan
Sarana dan Prasarana Air Limbah.
06/03/2012
4
PERENCANAAN MASTER PLAN
• Rencana Induk atau Master Plan bidang Air Limbah
merupakan suatu dokumen perencanaan dasar yang
menyeluruh mengenai pengembangan sistem
Prasarana dan Sarana (P/S) Air Limbah untuk periode
20 (dua puluh) tahun.
7
PERENCANAAN MASTER PLAN
PENDAHULUAN
• Merupakan penjabaran rencana induk mengenai 6 jenis
program pengembangan, yaitu:
– Pengembangan Prasarana
– Pengembangan Kelembagaan
– Pengembangan Pengaturan
– Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
– Pengembangan Peran Serta Masyarakat
– Pengembangan Public Campaign
• Disamping itu , rencana induk air limbah juga digunakan
sebagai acuan dalam memadukan program-program yang
terkait dengan bidang air limbah seperti Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM), bidang persampahan, drainase dan
sebagainya.
06/03/2012
5
PERENCANAAN MASTER PLAN
MAKSUD
• Memberi pedoman bagi pemerintah
Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana
induk Sarana dan Prasarana bidang air limbah,
agar proses dan produk perencanaan yang
dihasilkan menjadi: efektiff, efisien, terpadu
dan berwawasan lingkungan.
Maksud Penyusunan
Master Plan
Perencanaan yang efektif
Proses dan produk perencanaan prasarana
dan sarana bidang Air Limbah menjadi efektif
karena pilihan prioritasnya tepat sasaran,
didukung oleh kelembagaan (Operator dan
Regulator) yang efektif dan mendapat
dukungan partisipasi masyarakat.
10
06/03/2012
6
Maksud Penyusunan
Master Plan
Perencanaan yang efisien
Proses dan produk perencanaan
Prasarana dan Sarana bidang Air Limbah
menjadi efisien karena pilihan
teknologinya tepat guna dan terjangkau
sesuai dengan kondisi daerah setempat.
11
Maksud Penyusunan
Master Plan
Perencanaan yang terpadu
Agar produk perencanaan air limbah telah
dipadukan (Integrated) dengan perencanaan
sektor-sektor terkait, baik dari aspek
keterpaduan pemanfaatan ruang,
keterpaduan program dan keterpaduan
pengaturan.
12
06/03/2012
7
Maksud Penyusunan
Master Plan
Perencanaan yang berwawasan lingkungan
Agar produk perencanaan air limbah
merupakan hasil pilihan perencanaan yang
telah mempertimbangkan faktor keamanan
lokasi, keamanan lingkungan dan keamanan
teknologi terutama yang berkaitan dengan
resiko kesehatan dan pelestarian sumber air.
13
Maksud Penyusunan
Master Plan
Perencanaan yang berkelanjutan
Agar produk perencanaan air limbah ini dapat
mendukung untuk keberlanjutan program-program
yang lain sesuai dengan prinsip pengembangan
wilayah.
14
06/03/2012
8
Tujuan pedoman rencana induk
Sarana dan Prasarana bidang air
limbah adalah setiap Kabupaten/Kota
memiliki Rencana Induk Air Limbah
dengankualitas perencanaan yang
memenuhi standar nasional
15
Tujuan Penyusunan
Master Plan
16
Sasaran Penyusunan
Master Plan
Agar setiap Kabupaten/Kota memiliki
Rencana Induk pengembangan prasarana
dan sarana air limbah yang sitematis,
terarah, terpadu dan tanggap terhadap
kebutuhan sesuai karakteristik lingkungan
dan sosial ekonomi daerah, serta tanggap
terhadap kebutuhan stakeholder
(pemerintah, investor dan masyarakat).
06/03/2012
9
1. Perencanaan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen
perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun (UU No. 25 Tahun
2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)
2. Kota Metropolitan atau kota kota yang memiliki kepadatan
penduduk yang tinggi diwajibkan memiliki Rencana Induk
Sistem Penyediaan Air Minum yang terpadu dengan
pembuangan Air Limbah secara terpusat.
3. Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan
pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) dengan Sarana dan prasarana Sanitasi (PP No. 16 Tahun
2005, tentang Pengembangan SPAM)
ACUAN NORMATIF
• Norma
17
4. Pemilihan lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) harus
memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya
masyarakat setempat serta dilengkapi dengan zona penyangga
(PP No. 16 Tahun 2005).
5. Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001, Tentang Peruntukan
Badan Air.
ACUAN NORMATIF
• Norma
18
06/03/2012
10
Kriteria teknis pemilihan lokasi fasilitas sanitasi
yang dapat diacu adalah:
• Tata cara pemilihan lokasi Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT)
• Tata cara pemilihan lokasi Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL)
ACUAN NORMATIF
• Kriteria Teknis
19
STANDARD TEKNIS
20
Tata Cara Perencanaan IPLT Sistem Kolam, CT/AL/Re-TC/001/98.
Tata Cara Pengolahan Air Limbah dengan Oxidation Ditch, CT/AL/Re-
TC/004/98.
Tata Cara Pembuatan Sarana Pembuangan Air Limbah, CT/AL-D/Re-
TC/005/98.
Tata Cara Survey Perencanaan dan Pembangunan Sarana Sanitasi Umum,
CT/AL-D/Re-TC/006/98.
Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem, SNI 03-2398-2002.
06/03/2012
11
STANDARD TEKNIS
21
Tata Cara Perencanaan, Operasi dan Instalasi Pengolahan Air
Limbah, SNI 03-3981-1995.
Pedoman pengelolaan Air Limbah Perkotaan, Dep. PU 2003
Tata cara penimbunan tanah untuk bidang resapan pada
pengolahan air limbah RT, SNI 19-6410-2000
Tata cara perencanaan IPLT Sistem kolam, CT/ALRE-TC/001/98
Tata cara pembangunan IPLT sistem kolam, CT/AL/Ba-TC/002/98
Tata cara pengoperasian IPLT sistem kolam, CT/AL/Op-
TC/003/98
STANDARD TEKNIS
22
Tata cara pembuatan Sarana pembuatan air limbah
(SPAL), CT/AL-D/Ba-TC/005/98
Tata cara survey perencanaan dan pembangunan
sarana sanitasi umum, CT/AL-D/Re-TC/006/98
fakultas teknik sipil dan perencanaan – ITS surabaya
http://www.ftsp.its.ac.id
06/03/2012
12
KETENTUAN RENCANA INDUK
Umum
Jangka Waktu Perencanaan
• Rencana induk pengembangan sarana dan prasarana air
limbah harus direncanakan untuk periode perencanaan 20
tahun.
Evaluasi Rencana Induk
• Rencana induk pengembangan sarana dan prasarana harus
dievaluasi setiap 5 tahun untuk disesuaikan dengan
perubahan yang terjadi dan disesuaikan dengan perubahan
rencana induk bidang sanitasi lainnya, tata ruang dan rencana
induk SPAM serta perubahan strategi di bidang lingkungan
(Local Environment Strategy). Ataupun
• Hasilrekomendasi audit lingkungan kota yang terkait dengan
air limbah pemukiman.
KETENTUAN RENCANA INDUK
Umum
Kedudukan Rencana Induk
a) Penyusunan rencana induk pengembangan sarana dan
prasarana air limbah wajib mengacu pada Rencana Jangka
Panjang Daerah (RJPD) dan rencana tata ruang (Gambar 1).
b) Penyusunan program 5 tahunan bidang pengembangan
sarana dan prasarana air limbah atau rencana Renstra Dinas,
wajib mengacu pada rencana induk Air Limbah.
c) Rencana induk disusun oleh instansi yang berwenang
dimasing-masing Kabupaten/Kota dengan melibatkan
Stakeholders dan hasilnya disosialisasikan pada masyarakat
luas (termasuk melalui internet dengan domain khusus dari
instansi pengelola lingkungan daerah). Pengesahan rencana
induk SPAL ditetapkan melalui Perda.
06/03/2012
13
Kedudukan Master Plan
Gambar 1
KETENTUAN RENCANA INDUK
Umum
Pola Pikir Perencanaan Jangka Panjang
• Rencana Induk Air Limbah pada dasarnya
adalah perencanaan jangka panjang mengenai
pengembangan sarana dan prasarana air
limbah (Gambar 2).
• Berdasarkan sifat perencanaan yang berjangka
panjang tersebut, maka tahapan perumusan
perencanaan sekurang-kurangnya harus
mengikuti pola pikir sebagai berikut:
06/03/2012
14
POLA PIKIR PERENCANAAN
Gambar 2
KETENTUAN RENCANA INDUK
Klasifikasi Sumber Air Limbah
Pengertian Air Limbah
• Semua air buangan yang berasal dari kamar
mandi, dapur, cuci dan kakus serta air limbah
• Industri rumah tangga yang karakteristik air
limbahnya tidak jauh berbeda dengan air
limbah rumah tangga serta tidak mengandung
Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).
06/03/2012
15
KETENTUAN RENCANA INDUK
Klasifikasi Sumber Air Limbah
Klasifikasi Asal Sumber Air Limbah
• Rencana induk disusun berdasarkan analisis
identifikasi asal sumber air Limbah yang
dibedakan minimal sebagai berikut:
a. Air Limbah dari permukiman
b. Air Limbah dari daerah komersil dan institusional
c. Air Limbah dari bangunan bertingkat tinggi (high
rise building)
KETENTUAN RENCANA INDUK
Identifikasi Permasalahan
a) Langkah pertama sebelum menentukan arah dan
strategi pengembangan sarana dan prasarana air
limbah, terlebih dahulu harus disepakati mengenai
permasalahan pencemaran air limbah, baik pada area
skala Kelurahan, Kecamatan maupun kota.
b) Identifikasi permasalahan pencemaran air limbah
terhadap air tanah dan badan air harus difomulasikan
berdasarkan data-data yang lengkap (primer dan
sekunder) yang didukung oleh survey dan penyelidikan
(lapangan dan laboratorium) yang memadai serta
dilengkapi dengan peta-peta identifikasi permasalahan.
06/03/2012
16
KETENTUAN RENCANA INDUK
Identifikasi Permasalahan
c) Peta dasar dan peta identifikasi permasalahan yang
diperlukan meliputi:
– Peta tata guna lahan saat ini
– Peta kepadatan penduduk
– Peta kualitas air tanah/sumur penduduk dengan
parameter E. coli
– Peta kualitas air sungai dengan parameter E. coli dan BOD
– Peta kualitas air drainase (pembungan grey water) dengan
parameter E. coli dan BOD
– Peta water borne disease
– Peta pelayanan PDAM
– Peta fasilitas Sanitasi dan tingkat pelayanan sanitasi (on-
site dan offsite)
KETENTUAN RENCANA INDUK
Identifikasi Permasalahan
d) Formulasi permasalahan pencemaran air limbah
saat ini dilakukan dengan membandingkan
tingkat pencemaran dengan standard lingkungan
atau standar kesehatan yang berlaku.
e) Formulasi permasalahan pencemaran air limbah
di masa mendatang (20 tahun proyeksi)
dilakukan dengan memproyeksikan pencemaran
air limbah yang akan terjadi dengan skenario DO
SOMETHING.
06/03/2012
17
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Pilihan Arah Pengembangan
• Sebelum menetapkan rencana induknya, setiap
Kabupaten/Kota harus terlebih dahulu menetapkan pilihan
arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah untuk
masa 20 (dua puluh) tahun mendatang, dengan
mempertimbangkan antara lain:
a. Mengoptimalkan sistem setempat (on-site) yang sudah berjalan
b. Mengembangkan sistem off-site pada kawasan tertentu
c. Mengembangkan sistem off-site skala kota
d. Mengembangkan sistem off-site dengan teknologi maju
• Metode pemilihan arah pengembangan sarana dan prasarana
air limbah, minimal harus dianalisis dengan metode SWOT
(Strength, Weakness, Opportunities, Threats)
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Pembagian Zona Perencanaan
Daerah perencanaan pengembangan Sarana dan
Prasarana Air Limbah (SPAL) pada daerah terbangun
dibagi atas zona-zona perencanaan dan pengembangan
sarana dan prasarana air limbah, berdasarkan:
– Keseragaman tingkat kepadatan penduduk
– Keseragaman bentuk topografi dan kemiringan lahan
– Keseragaman tingkat kepadatan bangunan
– Keseragaman tingkat permasalahan pencemaran air tanah
dan permukaan.
– Kesamaan badan air penerima
– Pertimbangan batas administrasi
06/03/2012
18
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Analisis SWOT Arah Pengembangan Sarana & Prasarana Air
Limbah
• Analisis SWOT merupakan alat bantu perencanaan strategis
yang dapat membantu perencanaan dan dilakukan dengan
pertimbangan sebagai berikut:
a. Kondisi sistem penyediaan air minum;
b. Kondisi tingkat pencemaran air tanah;
c. Kondisi tingkat pencemaran badan air `penerima (air baku);
d. Kondisi sosial ekonomi masyarakat;
e. Kondisi kesehatan masyarakat;
f. Tingkat kesediaan membayar retribusi (willingness to pay)
g. Kondisi prasarana lingkungan permukiman lainnya (jalan,
drainase, dan sebagainya);
h. Proyeksi kapasitas pendanaan investasi dari APB
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Berdasarkan SWOT,
pengembangan sarana
dan prasarana air limbah
digambarkan atas 4
kuadran. Posisi kuadran
untuk menggambarkan:
• Posisi pengembangan
sarana dan prasarana
pada saat ini;
• Posisi potensi
pengembangan sarana
dan prasarana pada
masa mendatang (20
tahun mendatang).
Gambar 3
06/03/2012
19
Penetapan Arah Pengembangan
Penetapan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah dapat
ditetapkan berdasarkan posisi kuadran hasil analisis SWOT:
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Gambar 4
Penetapan Arah Pengembangan
Grand strategi kuadran I : Optimasi sistem on-site
– Arah pengembangan strategi ini meliputi antara lain:
• Optimalisasi pemanfaatan IPLT terbangun
• Peningkatan pelayanan penyedotan lumpur tinja
melalui:
• Peningkatan kapasitas armada
• Peningkatan kapasitas IPLT
• Pengembangan program SANIMAS
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
06/03/2012
20
Penetapan Arah Pengembangan
Grand strategi kuadran II : Pengembangan selektif sistem
off-site
– Arah pengembangan strategi ini meliputi antara lain:
• Optimalisasi pemanfaatan IPLT terbangun
• Peningkatan pelayanan penyedotan lumpur tinja melalui:
• Peningkatan kapasitas armada
• Peningkatan kapasitas IPLT
• Pengembangan program SANIMAS
• Pengembangan sistem terpusat skala kawasan pada daerah-
daerah prioritas.
– Pada strategi ini transformasi dari sistem setempat menjadi
sistem terpusat akan dimulai secara kawasan demi kawasan
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Penetapan Arah Pengembangan
Grand strategi kuadran II : Pengembangan agresif
sistem off-site
– Arah pengembangan strategi ini meliputi antara lain:
• Mengembangkan sarana dan prasarana Air
Limbah terpusat skala kota. Strategi ini berarti
sistem on-site akan ditinggalkan secara masif.
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
06/03/2012
21
Penetapan Arah Pengembangan
Grand strategi kuadran III : Pengembangan agresif
sistem off-site
– Arah pengembangan strategi ini meliputi antara lain:
• Mengembangkan sarana dan prasarana Air Limbah
terpusat skala kota. Strategi ini berarti sistem on-site
akan ditinggalkan secara masif.
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Penetapan Arah Pengembangan
Grand strategi kuadran IV : Pengembangan dengan
teknologi maju
– Arah pengembangan strategi ini merupakan strategi
pengembangan tingkat advance (lanjutan). Arah
pengembangan ini merupakan gambaran kondisi
permasalahan pencemaran air limbah telah demikian serius,
sementara hambatan untuk mengembangkan sarana
prasarana konvensionil sudah tidak memungkinkan dan tidak
efektif.
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
06/03/2012
22
Stategi Transformasi Sistem Setempat menjadi Sistem
Terpusat
• Perubahan (transformasi) prasarana sistem setempat menjadi
sistem terpusat memberi dampak adanya kebutuhan lembaga
untuk mengelola prasarana yang akan dibangun (Gambar 5).
• Penetapan arah pengembangan prasarana sistem terpusat
pada daerah permukiman terbangun memerlukan
perencanaan strategis dengan dukungan masyarakat dan
mewujudkan lembaga yang sesuai. Perencanaan strategis
tersebut meliputi:
a. Rencana public campaign;
b. Rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan sosialisasi
Perda;
c. Rencana pembentukan lembaga pengelola.
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Gambar 5
06/03/2012
23
Penetapan Zona Prioritas Pengembangan
Sistem Terpusat
a. Zona Prioritas adalah zona perencanaan yang
mendapat penilaian utama untuk diprioritaskan
dibangun terlebih dahulu dalam kurun waktu 20
tahun mendatang.
b. Perencanaan sarana dan prasarana air limbah di zona
prioritas dapat dibagi atas cluster-cluster untuk
mendukung perencanaan pembangunan secara
bertahap dalam kurun waktu 20 tahun mendatang
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Penetapan Zona Prioritas
a. Penetapan zona prioritas ditetapkan berdasarkan
pertimbangan:
– Tingkat permasalahan pencamaran air limbah terhadap air tanah
dan badan air penerima
– Tingkat kemudahan pelaksanaan
– Tingkat kelayakan ekonomi
– Tingkat kelayakan keuangan
– Kelayakan lingkungan
– Kelayakan kelambagaan
b. Perencanaan studi kelayakan pada zona prioritas wajib
mengacu pada pedoman studi kelayakan ekonomi, keuangan
dan lingkungan pengembangan sarana dan prasarana air
limbah.
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
06/03/2012
24
Pilihan Arah Pengembangan
• Pilihan arah pengembangan sarana dan prasarana air
limbah pada daerah permukiman baru adalah sebagai
berikut:
a. Mengembangkan sistem setempat (on-site)
b. Mengembangkan sistem terpusat skala kawasan tersendiri
c. Mengintegrasikan dengan sistem terpusat yang sudah
terbangun
Penetapan Arah Pengembangan
a. Permukiman baru yang akan dan sedang dikembangkan oleh
developer wajib memiliki rencana induk air limbah tersendiri.
b. Rencana induk air limbah kawasan permukiman baru tersebut
harus mengacu pada rencana induk air limbah Kota.
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Air Limbah Setempat
• Tingkat Pelayanan: Cakupan rencana pelayanan
sistem setempat minimal 60%.
• Debit Air Limbah:
a. Debit rata-rata tangki septik dengan kloset leher
angsa
a. Tanpa unit penggelontor = 5 – 10 L/0rg/hr
b. Dengan unit penggelontor = 10 – 15 L/0rg/hr
b. Waktu detensi minimal 1 hari
06/03/2012
25
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air
Limbah Setempat
• Tingkat Pelayanan: Cakupan rencana pelayanan sistem setempat
minimal 60%.
• Debit Air Limbah:
a. Debit rata-rata tangki septik dengan kloset leher angsa
• Tanpa unit penggelontor = 5 – 10 L/org/hr
• Dengan unit penggelontor = 10 – 15 L/org/hr
b. Waktu detensi minimal 1 hari
• Kloset
a. Individu (rumah tangga) = 1 kloset/5 org
b. MCK atau kakus umum = 1 kloset/25 org
Perencanaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
a. Kapasitas rencana IPLT dihitung berdasarkan desain debit air
limbah sebagai berikut:
– Asumsi laju spesifik, q = 0.5 Liter/org/hari
– Debit rata-rata, Qr (m3/hr) = q x penduduk dilayani pada periode proyeksi
– Debit harian maksimum, Qmd (m3/hr) = fmd x Qr
– Debit jam maksimum, Qp (m3/hr) = fp x Qr
b. Proyeksi debit perencanaan
– Kapasitas rencana IPLT dihitung berdasarkan debit harian maksimum
(Qmd)
– Proyeksi debit harus dihitung untuk periode 5 tahun dan 10 tahun, untuk
tahapan pengembangan kapasitas IPLT.
c. Perencanaan debit pada masing-masing komponen
– Debit rata-rata : hanya pada unit pengolahan kimia dan sekunder (biologi)
– Debit harian maksimum : hanya pada unit-unit pengolahan primer
– Debit jam maksimum : pada semua perpipaan unit-unit pengolahan
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
06/03/2012
26
Perencanaan Lokasi IPLT
• Lokasi IPLT harus dipilih sesuai dengan ketentuan tata ruang,
pada daerah bebas banjir untuk periode ulang 20 (dua puluh)
tahun.
• Lokasi IPLT harus dipilih tidak jauh dari jalan kota yang ada,
dekat dengan prasarana listrik dan badan air.
• Jarak lokasi IPLT yang direncanakan terhadap pusat pelayanan
agar memenuhi kriteria sebagai berikut:
– Kota kecil dan sedang : Kurang dari 10 km
– Kota besar : Kurang dari 20 km
– Kota Metro : Kurang dari 30 km
• Badan air penerima pembuangan efluen dari IPLT harus
memiliki kapasitas minimal 8 kali kapasitas Air Limbah yang
akan dibuang.
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Kebutuhan Lahan IPLT
a. Kebutuhan lahan untuk IPLT terdiri dari:
– Lahan untuk instalasi bangunan utama dan bangunan penunjang
– Lahan untuk buffer zone
b. Kebutuhan lahan untuk instalasi bangunan utama dihitung
berdasarkan proyeksi debit harian maksimum 20 tahun untuk
penerapan IPLT berbasis teknologi proses alamiah atau proses
biologi yang efisien dalam kebutuhan konsumsi listrik;
c. Kebutuhan lahan untuk lahan penyangga (buffer zone)
minimum harus dipersiapkan seluas 50% dari kebutuhan luas
lahan untuk instalasi;
d. Perkiraan kebutuhan lahan IPLT untuk sistem kolam sampai
akhir periode desain dihitung berdasarkan BOD influen 5000 mg/l
(Lumpur tinja sudah diencerkan ketika penyedotan dan di inlet
awal IPLT).
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
06/03/2012
27
Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Air Limbah Terpusat (IPAL)
• Perencanaan debit air limbah untuk perhitungan dimensi
jaringan perpipaan dan
• Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah :
a. Debit Spesifik Air Limbah (q) dihitung berdasarkan 80%
konsumsi air bersih perkapita atau sebesar 100-150 L/org/hr.
b. Debit Rata-Rata Air Limbah tanpa infiltrasi (Qr) dihitung
berdasarkan q dikali dengan penduduk yang dilayani pada
tahun proyeksi atau Q = q x penduduk dilayani (m3/hr).
c. Debit Harian Maksimum Air Limbah tanpa infiltrasi (Qmd)
dihitung berdasarkan debit rata-rata harian dikali faktor
maksimum harian atau : Qmd = fmd x Qr (m3/hr).
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Perencanaan Pengembangan Sarana dan
Prasarana Air Limbah Terpusat (IPAL)
d. Debit Jam Puncak tanpa infiltrasi (Qp) dihitung berdasarkan
debit rata-rata harian dikali faktor jam puncak atau : (Qp) = fp x
Qr (m3/hr).
e. Debit Jam Minimum tanpa infiltrasi (Qmin) dihitung
berdasarkan debit rata-rata harian dikali faktor jam minimum
atau : Qmin = fmin x Qr (m3/hr).
f. Faktor-faktor Debit Air Limbah seperti faktor harian
maksimum, faktor jam puncak dan faktornya minimum harus
sesuai dengan standar dan kriteria teknis yang berlaku yang
disesuaikan dengan kondisi daerah perencanaan.
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
06/03/2012
28
Perencanaan Sistem Jaringan Perpipaan
•Perencanaan Pipa Persil
a. Pipa persil adalah saluran dari bangunan rumah
tangga, bangunan kantor, bangunan umum dan
sebagainya yang menyalurkan air limbah ke pipa
retikulasi.
b. Perencanaan pipa persil Air Limbah meliputi: letak
pipa, diameter minimum, kemiringan minimum,
bak kontrol dan dimensi pipa harus mengacu pada
kriteria dan tatacara perencanaan teknis yang
berlaku.
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Perencanaan Sistem Jaringan Perpipaan
•Perencanaan Pipa Persil
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
06/03/2012
29
Perencanaan Sistem Jaringan Perpipaan
Perencanaan Pipa Retikulasi
a. Pipa retikulasi adalah saluran pengumpul air limbah untuk
disalurkan ke pipa utama; yang terdiri dari pipa servis dan pipa
lateral;
b. Pipa servis adalah saluran pengumpul air limbah dari beberapa
bangunan (blok bangunan) ke pipa lateral;
c. Pipa lateral adalah saluran pengumpul air limbah dari pipa servis
ke pipa induk;
d. Perencanaan pipa retikulasi air limbah meliputi: letak pipa,
diameter dan bahan pipa, metode konstruksi (open trench atau
pipe jacking), kemiringan minimum, manhole;
e. Perencanaan debit rata-rata (m3/hr) pada masing-masing seksi
pipa lateral harus memperhitungkan luas daerah tangkapan (ha),
klasifikasi dan proyeksi debit spesifik air limbah yang dilayani
(m3/hr/ha).
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Perencanaan Sistem Jaringan Perpipaan
Perencanaan Pipa Retikulasi
f. Perencanaan dimensi pipa retikulasi harus
memperhitungkan:
• Debit rata-rata (tanpa infiltrasi)
• Debit jam maksimum/puncak (dengan infiltrasi)
• Debit jam minimum - (tanpa infiltrasi)
g. Perencanaan dimensi pipa dan pompa harus
memperhitungkan debit jam maksimum dan debit jam
minimum untuk perencanaan penggelontoran di beberapa
bagian pipa.
h. Perencanaan pipa retikulasi harus mengacu pada kriteria dan
tata cara perencanaan teknis yang berlaku.
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
06/03/2012
30
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Pipa Retikulasi
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
• Perencanaan Pipa Induk (Main/trunk sewer)
a. Pipa induk adalah saluran yang menyalurkan air limbah dari pipa lateral
(retikulasi) menuju instalasi pengolahan air limbah; dapat dilengkapi
dengan pipa cabang yang berfungsi menyalurkan air limbah dari pipa
lateral (retikulasi)
b. Perencanaan pipa induk air limbah meliputi: letak pipa, dimensi dan
bahan pipa, metode konstruksi (open trench atau pipe jacking), stasiun
pompa dan bangunan pelengkap.
c. Perencanaan debit rata-rata (m3/hr) harus memperhitungkan seluruh
daerah tangkapan (ha), klasifikasi dan proyeksi debit spesifik air limbah
yang dilayani (m3/hr/ha).
d. Perencanaan dimensi pipa dan pompa harus memperhitungkan debit jam
maksimum (dengan infiltrasi) dan debit jam minimum (tanpa infiltrasi)
untuk perencanaan penggelontoran pipa induk.
e. Perencanaan teknis pipa induk harus mengacu pada standard teknis dan
tata cara perhitungan perencanaan teknis pipa induk Air Limbah yang
berlaku
06/03/2012
31
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
• Pipa Induk (Main/trunk sewer)
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Perencanaan Bangunan Pelengkap pada Sistem
Jaringan
a. Bangunan pelengkap pada sistem jaringan adalah semua
bangunan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran
penyaluran air limbah dan untuk menunjang kemudahan
pemeliharaan sistem jaringan air limbah;
b. Bangunan pelengkap pada sistem jaringan air limbah
meliputi: manhole, drop manhole, ventilasi udara,
terminal clean out, bangunan penggelontor, syphone
rumah pompa;
c. Perencanaan bangunan pelengkap pada sistem jaringan
air limbah yang meliputi: letak, dimensi minimum dan
kebutuhan lahan untuk mengacu pada standar teknis dan
tata cara perhitungan perencanaan teknis yang berlaku.
06/03/2012
32
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
• Bangunan Pelengkap pada Sistem Jaringan
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
• Perencanaan Kapasistas IPAL
a. Perencanaan debit IPAL
Kapasitas rencana IPAL dihitung berdasarkan desain debit air limbah
sebagai berikut:
- Debit rata-rata harian (dengan infiltrasi)
- Debit harian maksimum (dengan infiltrasi)
- Debit jam minimum (dengan infiltrasi)
Desain debit tersebut, adalah debit air limbah pada ujung akhir pipa
induk yang menuju ke IPAL.
b. Proyeksi debit perencanaan
Kapasitas rencana IPAL di atas diproyeksikan untuk debit perencanaan
20 (dua puluh) tahun sesuai periode perencanaan rencana induk.
06/03/2012
33
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
• Perencanaan Kapasistas IPAL
c. Perencanaan debit pada masing-masing komponen
- Debit rata-rata : hanya pada unit-unit pengolahan kimia dan sekunder
(biologi)
- Debit harian maksimum : hanya pada unit-unit pengolahan primer
- Debit jam maksimum : pada semua perpipaan unit-unit pengolahan
• Perencanaan Lokasi IPAL
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan lokasi IPAL
adalah sebagai berikut:
a. Lokasi IPAL harus sesuai dengan ketentuan tata ruang;
b.Pemilihan lokasi IPAL diujung muara pipa induk harus
mempertimbangkan aspek hidrolis dan aspek pembebasan lahan;
c. Lokasi IPAL harus merupakan daerah bebas banjir untuk periode ulang
20 (dua puluh) tahun.
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Kebutuhan Lahan
a. Kebutuhan lahan untuk IPAL terdiri dari:
– Lahan untuk instalasi dan bangunan penunjang
– Lahan untuk buffer zone
b. Kebutuhan lahan untuk instalasi dihitung berdasarkan
debit harian maksimum yang diproyeksikan 20 tahun untuk
penerapan IPAL berbasis teknologi proses alamiah atau
proses biologis yang efisien dalam kebutuhan konsumsi
listrik;
c. Kebutuhan lahan untuk lahan penyangga (buffer zone)
minimum harus dipersiapkan seluas 50% dari kebutuhan
luas lahan untuk instalasi;
06/03/2012
34
Indikasi Rencana Investasi Program
a. Seluruh program pengembangan dalam rencana induk harus
dikelompokan atas 4 (empat) tahapan pengembangan 5 tahun.
b. Seluruh program 5 tahunan ke 1, 2, 3, dan 4 harus dihitung nilai
investasinya dengan standar harga saat ini (current price).
c. Rencana biaya investasi program dari rencana induk harus dibandingkan
dengan rencana penduduk terlayani sehingga dapat diketahui nilai biaya
investasi perkapita atau nilai biaya investasi per rumah tangga dari
penduduk yang mendapat manfaat langsung.
d. Nilai biaya investasi perkapita tersebut harus dibandingkan dengan
income perkapita pertahun dari kota yang bersangkutan, sebagai lapisan
awal (screening) sebelum dilakukan studi kelayakan ekonomi dan
keuangan proyek.
e. Kelayakan proyek program 5 tahunan ke 1, 2, 3, dan 4 dapat dilakukan
kemudian sesuai tahapan pembangunan.
f. Program pengembangan sarana dan prasarana 5 tahun ke 1 (pertama)
harus dihitung kelayakan proyeknya dengan mengacu pada pedoman studi
kelayakan.
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah
Sistematika pelaporan studi rencana induk air limbah terdiri atas 8 bab.
Gambaran sistematika pelaporan studi rencana induk air limbah adalah:
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
SINGKATAN DAN PENGERTIAN
Bab 1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Ruang Lingkup
1.4 Landasan Hukum
1.5 Hubungan Rencana Induk air Limbah dengan Rencana Induk lainnya
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
06/03/2012
35
Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah
Bab 2 Visi, Misi dan Arah Pengembangan Pembangunan Kabupaten/Kota
2.1 Visi
2.2 Misi
2.3 Arah Pengembangan Pembangunan Kabupaten/Kota
Bab 3 Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah
3.1 Geomorfologi dan Metorologi
3.2 Demografi
3.3 Sosial dan Ekonomi
3.4 Kesehatan Masyarakat
Bab 4 Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Sanitasi dan Lingkungan Daerah
4.1 Kondisi dan Sarana dan Prasaran Air Limbah
4.2 Kondisi dan Sarana dan Prasaran Persampahan
4.3 Kondisi dan Sarana dan Prasaran Drainase
4.4 Kondisi Lingkungan Perairan (Air Baku)
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah
Bab 5 Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Kelembagaan Pengelolaan
Sarana dan Prasarana Air Limbah Daerah
5.1 Bentuk Kelembagaan
5.2 Peran dan Tanggung Jawab Kelembagaan
5.3 Kinerja Operasional Sarana dan Prasarana
Bab 6 Arah Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah
6.1 Pembagian Zona Perencanaan
6.2 Analisis SWOT
6.3 Arah Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah
Bab 7 Rencana Induk Air Limbah
7.1 Daerah Perencanaan
7.2 Rencana Umum Zona Prioritas
7.3 Proyeksi Air Limbah
7.4 Pemilihan Zona Prioritas
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
06/03/2012
36
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah
7.5 Pemilihan Zona Setempat (on-site) dan Terpusat (off-site)
7.6 Rencana Fasilitas IPLT
7.7 Rencana Pengembangan Jaringan Sistem Perpipaan Air Limbah
7.8 Rencana Pengembangan Fasilitas IPAL
Bab 8 Perencanaan Indikasi Program-program Pengembangan
8.1 Indikasi Program 5 Tahun Pertama
8.2.1 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
8.2.2 Program Pengembangan Kelembagaan
8.2.3 Program Pengembangan Pengaturan
8.2.4 Program Pengembangan Masyarakat
8.2.5 Program Pengembangan Peran Serta Masyarakat
8.2.6 Program Public Campign
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah
8.2 Indikasi Program 5 Tahun Pertama
8.2.1 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
8.2.2 Program Pengembangan Kelembagaan
8.2.3 Program Pengembangan Pengaturan
8.2.4 Program Pengembangan Masyarakat
8.2.5 Program Pengembangan Peran Serta Masyarakat
8.2.6 Program Public Campign
Lampiran : Daftar Partisipan
06/03/2012
37
Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air
Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
Penampilan Produk Laporan Studi Rencana Induk Air Limbah
Laporan Utama
a. Laporan utama rencana induk Air Limbah dibuat dalam format kertas A3
b. Peta-peta dibuat dengan skala 1 : 10.000 atau 1 : 25.000 dalam format
kertas A3
c. Cara penulisan besaran, satuan dan simbolnya serta singkatan istilah
mengacu pada pedoman penulisan Standar Nasional Indonesia
(Pedoman 8-2000).
Laporan Eksekutif
a. Laporan eksekutif rencana induk air limbah dibuat dalam format kertas
A4 (210 mm x 297 mm)
b. Peta-peta yang menyertai laporan eksekutif dibuat dengan skala 1 :
10.000 atau 1 : 25.000 dalam format kertas A3
c. Cara penulisan besaran, satuan dan simbolnya serta singkatan istilah
mengacu pada pedoman penulisan Standar Nasional Indonesia
(Pedoman 8-2000).
fakultas teknik sipil dan perencanaan – ITS surabaya
http://www.ftsp.its.ac.id
PERENCANAAN STUDI
KELAYAKAN
06/03/2012
38
PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
PENDAHULUAN
Dokumen studi kelayakan bidang air limbah, merupakan suatu
dokumen kelayakan ekonomi, keuangan dan lingkungan dari
program-program pengembangan sarana dan prasarana air
limbah yang terdapat dalam suatu rencana induk, terdiri atas 3
dokumen kelayakan proyek yaitu:
· Dokumen kelayakan ekonomi
· Dokumen kelayakan keuangan
· Dokumen kelayakan lingkungan
Hasil studi kelayakan ekonomi akan memberi gambaran mengenai
manfaat/benefit baik yang bersifat tangible maupun intangible.
Dari suatu investasi prasarana air limbah yang direncanakan.
PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
PENDAHULUAN
• Hasil studi kelayakan keuangan (financial) akan memberi
gambaran mengenai besaran tarif/retribusi yang akan
dibebankan kepada pelanggan yang mendapat pelayanan
(wajarkah dibanding pendapatan (income) para
pelanggannya?).
• Sementara dari sisi pengelola, hasil studi kelayakan
keuangan tersebut, akan memberi gambaran apakah
pendapatan operasional dari retribusi pelayanan Air
Limbah tersebut dapat menutup biaya O/M (OpEx) dan
biaya pengembalian modal (CapEx) serta apakah
menghasilkan laba?
06/03/2012
39
PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
PENDAHULUAN
• Selanjutnya informasi studi kelayakan keuangan ini
merupakan suatu informasi penting tentang bagaimana
bentuk kelembagaan pengelola yang sesuai, baik yang
berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat
untuk mengelola sarana dan prasara terbangun tersebut.
• Sedangkan hasil studi kelayakan lingkungan akan
memberi gambaran mengenai bagaimana
mengendalikan dampak negatif dari suatu rencana
pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
atau Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat (IPAL)
termasuk konsekuensi biaya yang ditimbulkan dari upaya
pengendalian dampak tersebut.
PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
• MAKSUD
Memberi pedoman bagi Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam menyusun studi
kelayakan bidang pengembangan sarana dan
prasarana air limbah, agar keputusan investasi
dan operasi didasari pada dokumen kelayakan
yang akurat.
06/03/2012
40
PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
• TUJUAN
Tujuan pedoman penyusunan studi kelayakan
air limbah adalah agar setiap Kabupaten/Kota
memiliki dokumen studi kelayakan proyek
yang lengkap dan memadai sebagai acuan
standard dalam pengambilan keputusan
investasi dan operasi pengembangan sarana
dan prasarana air limbah.
PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
• SASARAN
Sasaran dari adanya pedoman ini adalah agar
sarana dan prasarana air Limbah yang
direncanakan layak secara ekonomi,
keuangan, lingkungan dan kelembagaan
sehingga dapat berfungsi secara
berkelanjutan dan bermanfaat optimal.
06/03/2012
41
ACUAN NORMATIF
Norma Kelayakan Ekonomi dan Keuangan
Pada saat ini belum tersedianya Norma tertulis baik berupa
undang-undang, peraturan maupun keputusan yang
berkaitan dengan studi kelayakan ekonomi dan keuangan
dalam pengembangan sarana dan prasarana Air Limbah.
Norma-norma yang diacu dalam penyusunan pedoman ini
adalah:
a. Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air
Limbah (SPAL) meliputi:
• Rencana Induk
• Studi Kelayakan
• Perencanaan Teknis Terperinci
PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
b. Studi Kelayakan Ekonomi dan Keuangan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah (SP
AL) disusun berdasarkan:
- Rencana induk yang telah ditetapkan
- Hasil kajian kelayakan teknis
- Hasil kajian kelayakan lingkungan
- Kajian sumber pembiayaan investasi
c. Studi kelayakan pengembangan SP AL disusun oleh
penyelenggara pengembangan SPAL
PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
06/03/2012
42
Standard Perhitungan Ekonomi dan Keuangan
a. Perhitungan kelayakan ekonomi dan keuangan SPAL
menggunakan metode:
• Internal Rate of Return (IRR)
• Net Present Value (NPV)
b. Perubahan nilai uang terhadap waktu (Time value of
money) dihitung berdasarkan Discount Factor (DF)
c. Discount Factor (%) dihitung berdasarkan rata-rata
tingkat inflasi selama tahun proyeksi ditambah
perkiraan faktor resiko investasi.
PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
Norma dan Standard Teknis Kelayakan Lingkungan
Terdapat beberapa Norma, Kriteria Teknis dan Standard Teknis bidang Air
Limbah yang terkait dengan studi kelayakan lingkungan atau AMDAL.
Substansi Norma, Kriteria dan Standard yang diacu dalam penyusunan
kelayakan ekonomi atau studi AMDAL adalah:
Norma
a. Perencanaan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan
periode 20 (duapuluh) tahun (UU No. 25 Tahun 2004);
b. Kota Metropolitan atau kota-kota yang memiliki kepadatan penduduk yang
tinggi diwajibkan memiliki rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum
yang terpadu dengan pembuangan Air Limbah secara terpusat.;
c. Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan
pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Sarana dan
Prasarana Sanitasi (PP No. 16 Tahun 2005);
d. Pemilihan lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah harus memperhatikan
aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat serta
dilengkapi dengan zona penyangga (PP No. 16 Tahun 2005).
PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
06/03/2012
43
Standard Teknis Studi AMDAL
a. Petunjuk Teknis Penyusunan Kerangka Acauan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri PU No.
69/PRT/1995);
b. Petunjuk Tata Laksana Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen
Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri PU No. 58/KPTS/1995);
c. Petunjuk Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri
PU No. 296/KPTS/1996);
d. Petunjuk Tata Laksana Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri PU No.
377/KPTS/1996);
e. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana
Pemantauan Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri
PU No. 148/KPTS/1995);
f. Daftar jenis usaha atau kegiatan wajib AMDAL (Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006.
PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
Umum
Penentuan Tahun Proyeksi
a. Jumlah atau lamanya tahun proyeksi kelayakan ekonomi
dan finansial ditetapkan sejak tahun pertama investasi
pelaksanaan proyek dimulai (misal untuk biaya
perencanaan atau pembebasan lahan) sampai tahun
berakhirnya manfaat dari investasi;
b. Jumlah tahun proyeksi kelayakan ekonomi dan finansial
proyek sistem air Limbah terpusat adalah 40 (empat
puluh) tahun;
c. Jumlah tahun proyeksi kelayakan ekonomi dan finansial
proyek IPLT adalah 20 (dua puluh) tahun.
06/03/2012
44
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
Umum
Kriteria Kelayakan Ekonomi Air Limbah
a. Proyek dikatakan layak ekonomi apabila manfaat ekonomi lebih
besar dibanding dengan biaya yang ditimbulkan baik berupa biaya
operasional maupun biaya pengembalian modal;
b. Perhitungan kelayakan ekonomi proyek dihitung dengan metode
Economic Internat Rate of Return (EIRR);
c. Apabila hasil perhitungan EIRR proyek menghasilkan angka
prosentase (%) lebih besar dari discount factor, maka perhitungan
tersebut merekomendasikan bahwa proyek layak diterima dalam
pengertian melaksanakan proyek (Do Something) lebih baik
dibanding tidak melaksanakan proyek (Do Nothing);
d. Apabila hasil perhitungan EIRR proyek menghasilkan angka
prosentase (%) lebih kecil dari discount factor, maka proyek
ditolak. Proyek ini perlu direvisi skala investasinya agar tidak over
investment.
Kriteria Kelayakan Keuangan Proyek
a. Proyek dikatakan layak keuangan apabila pendapatan
tarif/retribusi Air Limbah lebih besar dibanding dengan biaya
yang ditimbulkan baik berupa biaya operasional maupun
biaya pengembalian modal.
b. Perhitungan kelayakan keuangan proyek dihitung dengan
metode Financial Economic Internal Rate of Return (FIRR)
dan Net Present Value (NPV);
c. Apabila hasil perhitungan FIRR menghasilkan angka
prosentase (%) lebih besar dari discount factor, maka
pendanaan investasi proyek dapat dibiayai dari pinjaman
komersial tanpa membebani Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) untuk pengembalian cicilan pokok dan
bunganya. Bahkan proyek ini mendapat manfaat keuangan
sebesar nilai NPV-nya (NPV positif);
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
06/03/2012
45
Kriteria Kelayakan Keuangan Proyek
d. Apabila hasil perhitungan FIRR menghasilkan angka
prosentase (%) sama dengan nol yang berarti lebih kecil
dari discout faktor, maka pendanaan investasi proyek
hanya layak apabila dibiayai dari sumber pendanaan
APBD atau sumber dana lain yang tidak mengandung
unsur bunga pinjaman dan pembayaran cicilan pokok.
e. Apabila kelayakan keuangan proyek tidak dapat menutup
biaya operasional (deficit O/M), maka proyek ditolak.
Proyek ini perlu direvisi perencanaannya dan pilihan
teknologinya agar biaya O/M-nya dapat menjadi lebih
rendah
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
Jenis Biaya Investasi Proyek Air Limbah
a. Investasi sarana dan prasarana Air Limbah meliputi:
- Investasi untuk pembangunan sistem setempat (on-site)
- Investasi untuk pembangunan sistem air limbah terpusat
dalam berbagai skala pengembangan (off-site)
b. Perhitungan kelayakan ekonomi dan keuangan proyek
air limbah harus memperhitungkan perbedaan
karakteristik biaya yang timbul antara proyek-proyek
sebagai berikut:
- Perluasan prasarana yang sudah ada
- Rehabilitas prasarana yang sudah ada
- Pengembangan prasarana pada daerah baru
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
06/03/2012
46
Proses Perhitungan Kelayakan Ekonomi dan
Keuangan
• Proses perhitungan kelayakan ekonomi dan
keuangan proyek Air Limbah harus memperkirakan
seluruh biaya yang timbul dan manfaat yang timbul
dari kegiatan investasi dan operasi serta
memperkirakan selisih atau membandingkan antara
biaya dan manfaat selama tahun proyeksi. Skematik
biaya dan manfaat yang harus dihitung tersebut
dapat digambarkan pada Gambar sebagai berikut:
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
Proses Perhitungan Kelayakan Ekonomi dan
Keuangan
06/03/2012
47
Perkiraan Biaya Investasi dan Pengendalian Modal
a. Seluruh biaya investasi yang diperlukan dalam proyek Air Limbah
harus diperkirakan baik berupa investasi awal maupun investasi
lanjutan yang diperlukan sesuai tahapan pengembangan proyek
termasuk investasi penggantian (replacement) aset yang sudah
usang;
b. Seluruh biaya pengembalian modal investasi harus diperkirakan
berdasarkan perhitungan depresiasi (penyusutan) terhadap
prasarana terbangun. Perhitungan depresiasi masing-masing
komponen prasarana terbangun dihitung bedasarkan standard
usia/umur manfaat prasarana;
c. Apabila biaya investasi pembangunan sarana dan prasarana
tersebut dibiayai dari dana pinjaman (Loan), maka biaya bunga
pinjaman harus diperhitungkan dalam komponen pengembalian
modal.
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
Perkiraan Biaya Operasional
a. Seluruh biaya operasi dan pemeliharaan (O & M) yang
diperlukan untuk mengoperasikan sarana dan prasarana
terbangun sesuai Standard Operation Procedure (SOP)
harus diperkirakan dalam satuan Rp/Thn serta
diproyeksikan selama tahun proyeksi dengan
memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi;
b. Seluruh biaya umum dan administrasi yang diperlukan
untuk membiayai operasi lembaga pengelola harus
diperkirakan dalam Rp/Thn serta diproyeksikan selama
tahun proyeksi dengan memperhitungkan perkiraan
tingkat inflasi dan pengembangan kapasitas lembaga
pengelola.
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
06/03/2012
48
Perkiraan Manfaat Ekonomi
a. Seluruh manfaat ekonomi yang timbul dari keberadaan
proyek Air Limbah harus diperkirakan baik berupa manfaat
yang dapat diukur dengan uang (Tangible) maupun manfaat
yang tidak dapat diukur dengan uang (Intangible);
b. Manfaat ekonomi proyek Air Limbah yang dapat diukur
dengan nilai uang (Tangible) baik berupa manfaat langsung
(Direct) maupun manfaat tidak langsung (Indirect) harus
dikonversikan dengan standard konversi yang dapat
dipertanggung jawabkan berdasarkan kaidah ekonomi yang
dihitung dalam satuan Rp/Thn;
c. Manfaat ekonomi proyek Air Limbah yang tidak dapat diukur
dengan nilai uang (Intangible) harus dijelaskan dengan
menggunakan data-data statistik yang relevan.
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
Perkiraan Manfaat Keuangan (Pendapatan Retribusi)
a. Seluruh potensi retribusi yang dapat diterima oleh
lembaga pengelola sebagai akibat dari pelayanan Air
Limbah harus diperkirakan berdasarkan perkiraan jumlah
pelanggan dan perkiraan tarif retribusi rata-rata setiap
tahun.
b. Proyeksi kenaikan jumlah pelanggan Air Limbah harus
dihitung berdasarkan skenario peningkatan jumlah
pelanggan hingga tercapainya kapasitas optimum (Full
Capacity) sesuai dengan rencana teknis proyek;
c. Proyeksi kenaikan tarif Air Limbah yang diperhitungkan
dalam proyeksi pendapatan tarif tidak boleh melampaui
tingkat inflasi.
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
06/03/2012
49
Komponen Biaya Investasi
Komponen Biaya Investasi Sistem Setempat
a. Komponen Biaya Engineering
Merupakan biaya-biaya survei, investigasi, Feasibility Study (FS), Detailed
Design, studi AMDAL, Public Campaign, Standard Operational Procedur
(SOP) dan biaya supervisi dan sebagainya. Besarnya komponen biaya
Engineering ini berkisar antara 5- 10% dari total biaya investasi (capital
cost);
b. Komponen Biaya Pembebasan Lahan
Pembebasan lahan untuk IPLT meliputi:
- Pembebasan lahan untuk IPLT termasuk lahan untuk buffer zone
- Pembebasan lahan untuk jalan akses IPLT
Biaya pembebasan lahan tersebut meliputi biaya ganti rugi tanah, bangunan dan
biaya administrasi yang berkisar antara 20-30% dari total biaya investasi.
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
Komponen Biaya Investasi
Komponen Biaya Investasi Sistem Setempat
c. Komponen Biaya Konstruksi
Merupakan biaya konstruksi IPLT termasuk jalan akses
yang meliputi:
- Biaya perataan tanah IPLT dan buffer zone
- Biaya pekerjaan civil IPLT dan buffer zone
- Biaya pekerjaan M/E IPLT
- Biaya pekerjaan landscape
- Biaya pekerjaan jalan akses
d. Komponen Biaya Pengadaan truk Tinja
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
06/03/2012
50
Komponen Biaya Investasi Sistem Terpusat
a. Komponen Biaya Engineering
Merupakan biaya-biaya survei, investigasi, Feasibility Study (FS),
Detailed Design, studi AMDAL, Public Campaign, Standard Operational
Procedur (SOP) dan biaya supervisi dan sebagainya. Besarnya
komponen biaya Engineering ini berkisar antara 5-10% dari total biaya
investasi (capital cost);
b. Komponen Biaya Pembebasan Lahan
Pembebasan lahan untuk sistem terpusat meliputi:
- Pembebasan lahan untuk IPAL termasuk lahan untuk buffer zone
- Pembebasan lahan untuk jalan akses IPAL
- Pembebasan lahan untuk pipa induk (Main Trunk)
Biaya pembebasan lahan tersebut meliputi biaya ganti rugi tanah dan
bangunan yang nilai biayanya berkisar antara 20-30% dari total biaya
investasi.
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
Komponen Biaya Investasi Sistem Terpusat
c. Komponen Biaya Konstruksi
Merupakan komponen biaya konstruksi Sistem Air Limbah Terpusat yang
meliputi:
• Biaya konstruksi jaringan perpipaan yang meliputi:
– Pipa persil
– Pipa retikulasi
– Pipa induk
– Bangunan pelengkap pada sistem jaringan
– Perbaikan prasarana eksisting yang terkena dampak pembangunan perpipaan
• Biaya konstruksi IPAL yang meliputi:
– Biaya tanah IPAL dan buffer zone
– Biaya pekerjaan civil IPAL dan buffer zone
– Biaya pekerjaan M/E IPAL
– Biaya pekerjaan landscape
– Biaya pekerjaan jalan akses
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
06/03/2012
51
Komponen Biaya Operasional Tahunan
Biaya operasional adalah biaya yang timbul
untuk mengoperasikan prasarana terbangun
agar mampu memberi manfaat pelayanan
sesuai kapasitasnya secara berkelanjutan dan
berdaya guna sesuai umur rencananya. Biaya
operasi dan pemeliharaan dihitung dalam
Rp/Thn.
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
Komponen Biaya Operasi Tahunan Sistem Setempat
Komponen Biaya Operasi dan Pemeliharaan Penyedotan dan
Pengangkutan
a. Biaya Operasi
- Biaya gaji tenaga operator dan perlengkapan kerja operator
- Biaya material habis pakai (BBM, dan sebagainya)
- Biaya peralatan operasi
b. Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan rutin truk tinja (ganti olie, dan sebagainya)
- Pemeliharaan berkala (ganti ban, kopling)
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
06/03/2012
52
Komponen Biaya Operasi Tahunan Sistem Setempat
Komponen Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPLT
a. Biaya Operasi IPLT
- Biaya gaji operator dan perlengkapan kerja operator
- Biaya material habis pakai (Listrik, BBM, dan sebagainya)
- Biaya peralatan operasional
b. Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan rutin instalasi
- Pemeliharaan berkala instalasi
- Pemeliharaan bangunan penunjang
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
Komponen Biaya Umum dan Administrasi
a. Biaya gaji staf dan manajemen
b. Biaya material habis pakai (ATK, Telpon, Listrik, dan
sebagainya)
c. Biaya peralatan kantor (Komputer, Printer, Kendaraan
Operasional, dan sebagainya)
d. Dan lain-lain.
Biaya penyusutan truk tinja
a. Biaya penyusutan IPLT
b. Biaya penyusutan kantor umum dan administrasi
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
06/03/2012
53
Komponen Biaya Operasional Sistem Terpusat
Komponen Biaya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
Perpipaan
a. Biaya Operasi
- Biaya gaji tenaga kerja operator
- Biaya material habis pakai
- Biaya peralatan operasi
b. Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan rutin sistem perpipaan
- Pemeliharaan berkala sistem perpipaan
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
Komponen Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPAL
a. Biaya Operasi
- Biaya gaji
- Biaya material
- Biaya peralatan
b. Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan rutin IPAL
- Pemeliharaan berkala IPAL
Komponen Biaya Umum dan Administrasi
a. Biaya gaji staf dan manajemen
b. Biaya material habis pakai (ATK, Telkomunikasi, Listrik)
c. Biaya peralatan kantor (Komputer, Printer, Kendaraan
Operasional, dan sebagainya)
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
06/03/2012
54
Komponen Biaya Penyusutan
a. Biaya penyusutan jaringan perpipaan
- Penyusutan pipa persil
- Penyusutan pipa retikulasi
- Penyusutan pipa induk
b. Biaya penyusutan IPAL
- Penyusutan bangunan instalasi
- Penyusutan M/E
- Penyusutan bangunan penunjang
c. Biaya penyusutan kantor administrasi
- Penyusutan bangunan kantor
- Penyusutan peralatan kantor
- Penyusutan lain-lain
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
Komponen Manfaat Ekonomi Proyek
Manfaat ekonomi proyek pengembangan sarana dan
prasaran Air Limbah adalah manfaat proyek yang dapat
dikonversi dalam satuan rupiah (Tangible) dan manfaat
proyek yang tidak dapat dikonversi dalam satuan rupiah
(Intangible).
Jenis Manfaat Ekonomi Proyek Air limbah
Manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang (Tangible)
Manfaat Tangible proyek dapat dibedakan sebagai manfaat
langsung (direct) dan manfaat tidak langsung (indirect).
Secara umum manfaat Tangible proyek pengembangan
sarana dan prasarana Air Limbah adalah sebagai berikut:
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
06/03/2012
55
a. Manfaat Langsung
- Pengurangan biaya pengolahan (Penjernihan) air baku
- Peningkatan biaya akibat sumur penduduk tidak dapat
digunakan karena telah tercemar air limbah
- Peningkatan nilai harga properti
b. Manfaat tidak Langsung
- Manfaat ekonomi berupa peningkatan produktifitas penduduk
akibat peningkatan derajat kesehatan
- Manfaat lingkungan berupa pengurangan derajat pencemaran
Air Limbah dan terjaganya kelestarian sumber daya air
- Manfaat sosial berupa penurunan derajat konflik yang
disebabkan oleh pencemaran Air Limbah
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
Jenis manfaat proyek yang tidak dapat diukur dengan nilai
uang (Intangible)
- Penurunan tingkat kematian bayi
- Penurunan rasio penyakit infeksi
Proyeksi Pendapatan Tarif Retribusi Air Limbah
Mengingat pelanggan Air Limbah berasal dari berbagai tingkat
dan golongan masyarakat yang berbeda kemampuan
keuangan/daya belinya, maka perkiraan pendapatan tarif
retribusi Air Limbah harus memperhitungkan:
a. Perkiraan tarif per golongan pelanggan dan per jenis pelayanan;
b. Perkiraan jumlah pelanggan per golongan pelanggan dan per
jenis pelayanan.
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
06/03/2012
56
Biaya operasi dan pemeliharaan
Perhitungan Perkiraan Tarif Pelayanan Air Limbah
a. Perkiraan perhitungan tarif pelayanan Air Limbah harus
memperhitungkan:
• Biaya depresiasi atau amortisasi
• Biaya bunga pinjaman
• Biaya umum dan administrasi
b. Perkiraan tarif per golongan pelanggan harus direncanakan
sebagai tarif terdeferensiasi untuk penerapan subsidi silang kepada
pelanggan yang berpenghasilan rendah.
c. Perkiraan tarif per golongan pelanggan untuk proyek yang bersifat
rehabilitasi atau peningkatan kapasitas harus memperhatikan
tingkat tarif yang sudah berlaku.
d. Perkiraan perhitungan tarif per golongan pelanggan, struktur tarif
dan penentuan satuan tarif harus mengacu kepada pedoman
penetapan tarif Air Limbah yang berlaku.
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
Komponen Penerimaan Retribusi
Berdasarkan jenis golongan pelanggan dan golongan
tarif retribusi Air Limbah, maka komponen penerimaan
retribusi harus dihitung berdasarkan perkiraan jumlah
pelanggan per masing-masing golongan sebagai
berikut:
a. Komponen penerimaan retribusi dari pelanggan
permukiman dalam Rp/Thn.
b. Komponen penerimaan retribusi dari pelanggan
daerah komersial atau institusional dalam Rp/Thn.
c. Komponen penerimaan retribusi dari pelanggan
high rise building dalam Rp/Thn.
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
06/03/2012
57
Perhitungan Kelayakan Ekonomi dan Keuangan
a. Perhitungan kelayakan ekonomi dan keuangan sekurang-
kurangnya disajikan dalam perhitungan spread sheet,
sehingga data-data perhitungan dan proyeksi perhitungan
dapat disajikan secara jelas.
b. Data-data yang harus disajikan untuk mendukung hasil
perhitungan IRR dan NPV sekurang-kurangnya meliputi:
- Jadwal konstruksi dan jadwal investasi
- Jadwal operasi dan proyeksi kapasitas operasi
- Asumsi-asumsi biaya O/M, umum dan administrasi
- Asumsi tarif retribusi
- Proyeksi Net Cash
- Analisis Sensitifitas
- Proyeksi rugi/laba
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
Pelaporan Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial
Sistematika pelaporan studi kelayakan ekonomi dan finansial terdiri
dari atas 8 bab. Gambaran sistematika pelaporan studi kelayakan
ekonomi dan finansial adalah sebagai berikut:
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
SINGKATAN DAN PENGERTIAN
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Gambaran Singkat Proyek
1.3 Maksud dan Tujuan
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
06/03/2012
58
Pelaporan Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial
Bab II Perkiraan Biaya Investasi
2.1 Biaya Pembebasan
2.2 Biaya Engineering
2.3 Biaya Konstruksi Pekerjaan Civil
2.4 Biaya Pengadaan dan Instalasi M & E
Bab III Perkiraan Biaya Operasional
3.1 Biaya O/M
3.2 Biaya Depresiasi
3.3 Biaya Umum dan Administrasi
Bab IV Perkiraan Manfaat Ekonomi
4.1 Proyeksi Perkiraan Manfaat Tangible (Tangible Benefit)
4.2 Proyeksi Perkiraan Manfaat Intangible (Intangible Benefit)
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
Pelaporan Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial
Bab V Perhitungan Kelayakan Ekonomi
5.1 Perhitungan EIRR
5.2 Perhitungan NPV
Bab VI Perkiraan Pendapatan Tarif (Revenue)
6.1 Proyeksi Perkiraan Besaran Tarif Air Limbah
6.2 Proyeksi Pendapatan Tarif
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
06/03/2012
59
Pelaporan Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial
Bab VII Perhitungan Kelayakan Keuangan
7.1 Proyeksi Perhitungan rugi/laba
7.2 Perhitungan FIRR dan NPV
7.3 Perhitungan Ratio-ratio Operasional
Bab VIII Rekomendasi
8.1 Rekomendasi Pendanaan Investasi
8.2 Rekomendasi Pendanaan Operasional
8.3 Rekomendasi Bentuk Kelembagaan Pengelola
Lampiran : Daftar Partisipan
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN FINANSIAL
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
LINGKUNGAN
Dokumen Kelayakan Lingkungan
Pada prinsipnya dokumen kelayakan lingkungan proyek air
Limbah adalah studi AMDAL yang terdiri atas 4 dokumen
yaitu:
a. Dokumen Kerangka Acuan
b. Dokumen Studi ANDAL
c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Dokumen
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
d. Dokumen ringkasan eksekutif
Proyek yang Perlu Kelayakan Lingkungan
Proyek pengembangan sarana dan prasarana Air Limbah yang
wajib melakukan studi AMDAL (berdasarkan KEPMEN
Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001) adalah:
a. Proyek Pembangunan IPLT
b. Proyek Pembangunan Sistem Terpusat
06/03/2012
60
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
LINGKUNGAN
Kriteria Kelayakan Lingkungan Proyek Air Limbah
a. Proyek dikatakan layak lingkungan apabila seluruh biaya yang timbul
dan kapasitas kelembagaan yang dibutuhkan sesuai rekomendasi
RKL dan RPL dapat dipenuhi oleh lembaga pengelola yang
bertanggung jawab.
b. Setiap usulan lokasi proyek Air Limbah, seperti:
· IPLT
· IPAL
Sebelum dilaksanakan studi AMDAL, terlebih dahulu harus
memenuhi kriteria pemilihan lokasi sesuai dengan tata cara yang
berlaku.
c. Kapasitas kelembagaan pengelolaan proyek harus memadai untuk
menjalankan rekomendasi RKL dan RPL baik pada masa pra
konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
LINGKUNGAN
06/03/2012
61
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI
KELAYAKAN LINGKUNGAN
Ruang Lingkup Studi Amdal
Ruang lingkup studi AMDAL proyek air Limbah minimum meliputi:
a. Identifikasi rona lingkungan awal
b. Identifikasi kegiatan proyek
c. Identifikasi kegiatan proyek yang menimbulkan dampak
d. Analisis dan assesment besaran dampak negatif
e. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
f. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Identifikasi dan analisis dampak negatif serta rencana pengelolaan dan
pemantauan lingkungan diuraikan berdasarkan kegiatan proyek yang
meliputi:
a. Periode Pra konstruksi
b. Periode Konstruksi
c. Periode Operasi
d. Periode Pasca Operasi
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI
KELAYAKAN LINGKUNGAN
Ruang Lingkup Studi Amdal
Tata Cara Pelaksanaan Studi
Tata cara pelaksanaan studi AMDAL proyek Air Limbah
wajib mengacu pada standar teknis studi AMDAL.
Sistematika Pelaporan
Sitematika pelaporan studi AMDAL proyek Air Limbah
wajib mengacu pada standard teknis studi AMDAL.
Penampilan Dokumen Laporan Studi AMDAL
Penampilan dokumen laporan studi AMDAL proyek Air
Limbah meliputi format laporan dan lain-lain, wajib
mengacu pada standard teknis studi AMDAL.
06/03/2012
62
KETENTUAN PERENCANAAN STUDI
KELAYAKAN LINGKUNGAN
fakultas teknik sipil dan perencanaan – ITS surabaya
http://www.ftsp.its.ac.id
TERIMA KASIH
Joni Hermana
Jurusan Teknik Lingkungan
Email: hermana@its.ac.id, hp: 08123029313

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Sistem Terpusat (Off-site)
Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Sistem Terpusat (Off-site)Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Sistem Terpusat (Off-site)
Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Sistem Terpusat (Off-site)Joy Irman
 
Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...
Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...
Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...infosanitasi
 
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Joy Irman
 
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk  Persampahan (Master Plan) Rencana Induk  Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk Persampahan (Master Plan) Joy Irman
 
Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah
Stasiun Peralihan Antara (SPA) SampahStasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah
Stasiun Peralihan Antara (SPA) SampahJoy Irman
 
Bab 4 pendekatan dan metodologi
Bab 4   pendekatan dan metodologiBab 4   pendekatan dan metodologi
Bab 4 pendekatan dan metodologidandi rustandi
 
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
 
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) SampahRehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampahinfosanitasi
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...Joy Irman
 
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
 
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Penataan Ruang
 
Pedoman pengoperasian & pemeliharaan tpa sistem controlled landfill & sanitar...
Pedoman pengoperasian & pemeliharaan tpa sistem controlled landfill & sanitar...Pedoman pengoperasian & pemeliharaan tpa sistem controlled landfill & sanitar...
Pedoman pengoperasian & pemeliharaan tpa sistem controlled landfill & sanitar...Oswar Mungkasa
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Pemilihan alat angkat dan alat berat persampahan
Pemilihan alat angkat dan alat berat persampahanPemilihan alat angkat dan alat berat persampahan
Pemilihan alat angkat dan alat berat persampahaninfosanitasi
 
Studi Kelayakan Persampahan
Studi Kelayakan PersampahanStudi Kelayakan Persampahan
Studi Kelayakan PersampahanJoy Irman
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Joy Irman
 
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)Joy Irman
 
Sumber pendanaan pemerintah untuk sanitasi
Sumber pendanaan pemerintah untuk sanitasiSumber pendanaan pemerintah untuk sanitasi
Sumber pendanaan pemerintah untuk sanitasiJoy Irman
 
Perencanaan Teknis Jaringan Perpipaan Air Limbah Sistem Terpusat (SPAL-T)
Perencanaan Teknis Jaringan Perpipaan Air Limbah Sistem Terpusat (SPAL-T)Perencanaan Teknis Jaringan Perpipaan Air Limbah Sistem Terpusat (SPAL-T)
Perencanaan Teknis Jaringan Perpipaan Air Limbah Sistem Terpusat (SPAL-T)Joy Irman
 

Was ist angesagt? (20)

Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Sistem Terpusat (Off-site)
Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Sistem Terpusat (Off-site)Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Sistem Terpusat (Off-site)
Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Sistem Terpusat (Off-site)
 
Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...
Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...
Kepdirjen Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...
 
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
 
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk  Persampahan (Master Plan) Rencana Induk  Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
 
Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah
Stasiun Peralihan Antara (SPA) SampahStasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah
Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah
 
Bab 4 pendekatan dan metodologi
Bab 4   pendekatan dan metodologiBab 4   pendekatan dan metodologi
Bab 4 pendekatan dan metodologi
 
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) SampahRehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
 
pengukuran timbulan sampah
pengukuran timbulan sampahpengukuran timbulan sampah
pengukuran timbulan sampah
 
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
 
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
 
Pedoman pengoperasian & pemeliharaan tpa sistem controlled landfill & sanitar...
Pedoman pengoperasian & pemeliharaan tpa sistem controlled landfill & sanitar...Pedoman pengoperasian & pemeliharaan tpa sistem controlled landfill & sanitar...
Pedoman pengoperasian & pemeliharaan tpa sistem controlled landfill & sanitar...
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
 
Pemilihan alat angkat dan alat berat persampahan
Pemilihan alat angkat dan alat berat persampahanPemilihan alat angkat dan alat berat persampahan
Pemilihan alat angkat dan alat berat persampahan
 
Studi Kelayakan Persampahan
Studi Kelayakan PersampahanStudi Kelayakan Persampahan
Studi Kelayakan Persampahan
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
 
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
Peraturan dan Standar Pengelolaan Persampahan (2/4)
 
Sumber pendanaan pemerintah untuk sanitasi
Sumber pendanaan pemerintah untuk sanitasiSumber pendanaan pemerintah untuk sanitasi
Sumber pendanaan pemerintah untuk sanitasi
 
Perencanaan Teknis Jaringan Perpipaan Air Limbah Sistem Terpusat (SPAL-T)
Perencanaan Teknis Jaringan Perpipaan Air Limbah Sistem Terpusat (SPAL-T)Perencanaan Teknis Jaringan Perpipaan Air Limbah Sistem Terpusat (SPAL-T)
Perencanaan Teknis Jaringan Perpipaan Air Limbah Sistem Terpusat (SPAL-T)
 

Ähnlich wie Master Plan Air Limbah

S2 mai kuliah_master plan dan fs sistem pengelolaa
S2 mai kuliah_master plan dan fs sistem pengelolaaS2 mai kuliah_master plan dan fs sistem pengelolaa
S2 mai kuliah_master plan dan fs sistem pengelolaaKurnia Zuliana
 
Penyusunan perencanaan sistem pengelolaan air limbah 2013
Penyusunan perencanaan sistem pengelolaan air limbah 2013Penyusunan perencanaan sistem pengelolaan air limbah 2013
Penyusunan perencanaan sistem pengelolaan air limbah 2013Muhammmad AlKholif
 
6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusat
6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusat6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusat
6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusatGloria Siagian
 
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusat
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusatPerencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusat
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusatCratos27
 
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusat
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusatPerencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusat
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusatCratos27
 
Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...
Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...
Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...Ardi Yanson
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
 
03 - Penyusunan RISPAM Kabupaten Kota.pdf
03 - Penyusunan RISPAM Kabupaten Kota.pdf03 - Penyusunan RISPAM Kabupaten Kota.pdf
03 - Penyusunan RISPAM Kabupaten Kota.pdfRidhaSafrani
 
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi, Cipta Karya
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi, Cipta KaryaPedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi, Cipta Karya
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi, Cipta KaryaJoy Irman
 
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatPerencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatinfosanitasi
 
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Pengantar Perencanaan spal
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Pengantar Perencanaan spalRencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Pengantar Perencanaan spal
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Pengantar Perencanaan spalJoy Irman
 
1. kak operasi dan pemeliharaan spam di kawasan perdesaan
1. kak operasi dan pemeliharaan spam di kawasan perdesaan1. kak operasi dan pemeliharaan spam di kawasan perdesaan
1. kak operasi dan pemeliharaan spam di kawasan perdesaanlingga16
 
Perencanaan sistem pengelolaan persampahan
Perencanaan sistem pengelolaan persampahanPerencanaan sistem pengelolaan persampahan
Perencanaan sistem pengelolaan persampahanOswar Mungkasa
 
Program dan Kegiatan Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan...
Program dan Kegiatan Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan...Program dan Kegiatan Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan...
Program dan Kegiatan Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan...infosanitasi
 
Sistematika Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
Sistematika Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase PerkotaanSistematika Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
Sistematika Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase PerkotaanJoy Irman
 
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Kebijakan Pengembangan SPAL
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Kebijakan Pengembangan SPALRencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Kebijakan Pengembangan SPAL
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Kebijakan Pengembangan SPALJoy Irman
 
Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan
Bab 2 konsep dan kriteria penyusunanBab 2 konsep dan kriteria penyusunan
Bab 2 konsep dan kriteria penyusunanNendi Subakti
 
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Strategi Sanitasi Kabupa...
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Strategi Sanitasi Kabupa...Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Strategi Sanitasi Kabupa...
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Strategi Sanitasi Kabupa...Joy Irman
 
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Tahapan Pelaksanaan Kegi...
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Tahapan Pelaksanaan Kegi...Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Tahapan Pelaksanaan Kegi...
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Tahapan Pelaksanaan Kegi...Joy Irman
 

Ähnlich wie Master Plan Air Limbah (20)

S2 mai kuliah_master plan dan fs sistem pengelolaa
S2 mai kuliah_master plan dan fs sistem pengelolaaS2 mai kuliah_master plan dan fs sistem pengelolaa
S2 mai kuliah_master plan dan fs sistem pengelolaa
 
Penyusunan perencanaan sistem pengelolaan air limbah 2013
Penyusunan perencanaan sistem pengelolaan air limbah 2013Penyusunan perencanaan sistem pengelolaan air limbah 2013
Penyusunan perencanaan sistem pengelolaan air limbah 2013
 
6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusat
6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusat6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusat
6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusat
 
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusat
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusatPerencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusat
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusat
 
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusat
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusatPerencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusat
Perencanaan pengelolaan air_limbah_dengan_sistem_terpusat
 
Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...
Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...
Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
 
03 - Penyusunan RISPAM Kabupaten Kota.pdf
03 - Penyusunan RISPAM Kabupaten Kota.pdf03 - Penyusunan RISPAM Kabupaten Kota.pdf
03 - Penyusunan RISPAM Kabupaten Kota.pdf
 
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi, Cipta Karya
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi, Cipta KaryaPedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi, Cipta Karya
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi, Cipta Karya
 
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatPerencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
 
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Pengantar Perencanaan spal
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Pengantar Perencanaan spalRencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Pengantar Perencanaan spal
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Pengantar Perencanaan spal
 
1. kak operasi dan pemeliharaan spam di kawasan perdesaan
1. kak operasi dan pemeliharaan spam di kawasan perdesaan1. kak operasi dan pemeliharaan spam di kawasan perdesaan
1. kak operasi dan pemeliharaan spam di kawasan perdesaan
 
Tor ri spam
Tor  ri spamTor  ri spam
Tor ri spam
 
Perencanaan sistem pengelolaan persampahan
Perencanaan sistem pengelolaan persampahanPerencanaan sistem pengelolaan persampahan
Perencanaan sistem pengelolaan persampahan
 
Program dan Kegiatan Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan...
Program dan Kegiatan Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan...Program dan Kegiatan Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan...
Program dan Kegiatan Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan...
 
Sistematika Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
Sistematika Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase PerkotaanSistematika Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
Sistematika Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
 
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Kebijakan Pengembangan SPAL
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Kebijakan Pengembangan SPALRencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Kebijakan Pengembangan SPAL
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Kebijakan Pengembangan SPAL
 
Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan
Bab 2 konsep dan kriteria penyusunanBab 2 konsep dan kriteria penyusunan
Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan
 
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Strategi Sanitasi Kabupa...
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Strategi Sanitasi Kabupa...Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Strategi Sanitasi Kabupa...
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Strategi Sanitasi Kabupa...
 
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Tahapan Pelaksanaan Kegi...
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Tahapan Pelaksanaan Kegi...Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Tahapan Pelaksanaan Kegi...
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Tahapan Pelaksanaan Kegi...
 

Master Plan Air Limbah

  • 1. 06/03/2012 1 fakultas teknik sipil dan perencanaan – ITS surabaya http://www.ftsp.its.ac.id Penyusunan Master Plan dan FS Sistem Pengelolaan Air Limbah Joni Hermana Jurusan Teknik Lingkungan Email: hermana@its.ac.id, hp: 08123029313 Manajemen Asset Infrastruktur Program Pascasarjana Teknik Sipil fakultas teknik sipil dan perencanaan – ITS surabaya http://www.ftsp.its.ac.id ISI PEMBAHASAN 1. PERENCANAAN MASTER PLAN 2. PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN (FEASIBILITY STUDY)
  • 2. 06/03/2012 2 Sumber Pustaka: 1. Sebagian besar materi ini berasal dari Materi Diseminasi Keteknikan Bidang Air Limbah, Direktorat Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, 2011 2. Berbagai Sumber dan Literatur sebagai tambahan. fakultas teknik sipil dan perencanaan – ITS surabaya http://www.ftsp.its.ac.id fakultas teknik sipil dan perencanaan – ITS surabaya http://www.ftsp.its.ac.id PERENCANAAN MASTER PLAN
  • 3. 06/03/2012 3 fakultas teknik sipil dan perencanaan – ITS surabaya http://www.ftsp.its.ac.id PERENCANAAN MASTER PLAN Pengelolaan air limbah memerlukan prasarana dan sarana penyaluran dan pengolahan. Saat ini sistem pengelolaan air limbah terpusat hanya berada di Indonesia hanya 11 kota saja dengan cakupan pelayanan yang masih rendah. Diperlukan pedoman untuk penyusunan rencana induk (Master Plan) sistem Prasarana dan Sarana air limbah. 5 PERENCANAAN MASTER PLAN PENDAHULUAN • Rencana Induk atau Master Plan bidang air limbah merupakan suatu dokumen perencanaan dasar yang menyeluruh mengenai pengembangan sarana dan prasarana air limbah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Di dalamnya termasuk: Gambaran arah pengembangan, Strategi penembangan dan Prioritas- prioritas pengembangan sarana dan prasarana air limbah. • Rencana induk air limbah tersebut selanjutnya digunakan sebagai acuan oleh instansi yang berwenang dalam penyusunan program pembangunan 5 (lima) tahun bidang air limbah atau Renstra Dinas Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah.
  • 4. 06/03/2012 4 PERENCANAAN MASTER PLAN • Rencana Induk atau Master Plan bidang Air Limbah merupakan suatu dokumen perencanaan dasar yang menyeluruh mengenai pengembangan sistem Prasarana dan Sarana (P/S) Air Limbah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 7 PERENCANAAN MASTER PLAN PENDAHULUAN • Merupakan penjabaran rencana induk mengenai 6 jenis program pengembangan, yaitu: – Pengembangan Prasarana – Pengembangan Kelembagaan – Pengembangan Pengaturan – Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat – Pengembangan Peran Serta Masyarakat – Pengembangan Public Campaign • Disamping itu , rencana induk air limbah juga digunakan sebagai acuan dalam memadukan program-program yang terkait dengan bidang air limbah seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), bidang persampahan, drainase dan sebagainya.
  • 5. 06/03/2012 5 PERENCANAAN MASTER PLAN MAKSUD • Memberi pedoman bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana induk Sarana dan Prasarana bidang air limbah, agar proses dan produk perencanaan yang dihasilkan menjadi: efektiff, efisien, terpadu dan berwawasan lingkungan. Maksud Penyusunan Master Plan Perencanaan yang efektif Proses dan produk perencanaan prasarana dan sarana bidang Air Limbah menjadi efektif karena pilihan prioritasnya tepat sasaran, didukung oleh kelembagaan (Operator dan Regulator) yang efektif dan mendapat dukungan partisipasi masyarakat. 10
  • 6. 06/03/2012 6 Maksud Penyusunan Master Plan Perencanaan yang efisien Proses dan produk perencanaan Prasarana dan Sarana bidang Air Limbah menjadi efisien karena pilihan teknologinya tepat guna dan terjangkau sesuai dengan kondisi daerah setempat. 11 Maksud Penyusunan Master Plan Perencanaan yang terpadu Agar produk perencanaan air limbah telah dipadukan (Integrated) dengan perencanaan sektor-sektor terkait, baik dari aspek keterpaduan pemanfaatan ruang, keterpaduan program dan keterpaduan pengaturan. 12
  • 7. 06/03/2012 7 Maksud Penyusunan Master Plan Perencanaan yang berwawasan lingkungan Agar produk perencanaan air limbah merupakan hasil pilihan perencanaan yang telah mempertimbangkan faktor keamanan lokasi, keamanan lingkungan dan keamanan teknologi terutama yang berkaitan dengan resiko kesehatan dan pelestarian sumber air. 13 Maksud Penyusunan Master Plan Perencanaan yang berkelanjutan Agar produk perencanaan air limbah ini dapat mendukung untuk keberlanjutan program-program yang lain sesuai dengan prinsip pengembangan wilayah. 14
  • 8. 06/03/2012 8 Tujuan pedoman rencana induk Sarana dan Prasarana bidang air limbah adalah setiap Kabupaten/Kota memiliki Rencana Induk Air Limbah dengankualitas perencanaan yang memenuhi standar nasional 15 Tujuan Penyusunan Master Plan 16 Sasaran Penyusunan Master Plan Agar setiap Kabupaten/Kota memiliki Rencana Induk pengembangan prasarana dan sarana air limbah yang sitematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap kebutuhan sesuai karakteristik lingkungan dan sosial ekonomi daerah, serta tanggap terhadap kebutuhan stakeholder (pemerintah, investor dan masyarakat).
  • 9. 06/03/2012 9 1. Perencanaan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun (UU No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) 2. Kota Metropolitan atau kota kota yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi diwajibkan memiliki Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang terpadu dengan pembuangan Air Limbah secara terpusat. 3. Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Sarana dan prasarana Sanitasi (PP No. 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan SPAM) ACUAN NORMATIF • Norma 17 4. Pemilihan lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) harus memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat serta dilengkapi dengan zona penyangga (PP No. 16 Tahun 2005). 5. Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001, Tentang Peruntukan Badan Air. ACUAN NORMATIF • Norma 18
  • 10. 06/03/2012 10 Kriteria teknis pemilihan lokasi fasilitas sanitasi yang dapat diacu adalah: • Tata cara pemilihan lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) • Tata cara pemilihan lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ACUAN NORMATIF • Kriteria Teknis 19 STANDARD TEKNIS 20 Tata Cara Perencanaan IPLT Sistem Kolam, CT/AL/Re-TC/001/98. Tata Cara Pengolahan Air Limbah dengan Oxidation Ditch, CT/AL/Re- TC/004/98. Tata Cara Pembuatan Sarana Pembuangan Air Limbah, CT/AL-D/Re- TC/005/98. Tata Cara Survey Perencanaan dan Pembangunan Sarana Sanitasi Umum, CT/AL-D/Re-TC/006/98. Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem, SNI 03-2398-2002.
  • 11. 06/03/2012 11 STANDARD TEKNIS 21 Tata Cara Perencanaan, Operasi dan Instalasi Pengolahan Air Limbah, SNI 03-3981-1995. Pedoman pengelolaan Air Limbah Perkotaan, Dep. PU 2003 Tata cara penimbunan tanah untuk bidang resapan pada pengolahan air limbah RT, SNI 19-6410-2000 Tata cara perencanaan IPLT Sistem kolam, CT/ALRE-TC/001/98 Tata cara pembangunan IPLT sistem kolam, CT/AL/Ba-TC/002/98 Tata cara pengoperasian IPLT sistem kolam, CT/AL/Op- TC/003/98 STANDARD TEKNIS 22 Tata cara pembuatan Sarana pembuatan air limbah (SPAL), CT/AL-D/Ba-TC/005/98 Tata cara survey perencanaan dan pembangunan sarana sanitasi umum, CT/AL-D/Re-TC/006/98 fakultas teknik sipil dan perencanaan – ITS surabaya http://www.ftsp.its.ac.id
  • 12. 06/03/2012 12 KETENTUAN RENCANA INDUK Umum Jangka Waktu Perencanaan • Rencana induk pengembangan sarana dan prasarana air limbah harus direncanakan untuk periode perencanaan 20 tahun. Evaluasi Rencana Induk • Rencana induk pengembangan sarana dan prasarana harus dievaluasi setiap 5 tahun untuk disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dan disesuaikan dengan perubahan rencana induk bidang sanitasi lainnya, tata ruang dan rencana induk SPAM serta perubahan strategi di bidang lingkungan (Local Environment Strategy). Ataupun • Hasilrekomendasi audit lingkungan kota yang terkait dengan air limbah pemukiman. KETENTUAN RENCANA INDUK Umum Kedudukan Rencana Induk a) Penyusunan rencana induk pengembangan sarana dan prasarana air limbah wajib mengacu pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD) dan rencana tata ruang (Gambar 1). b) Penyusunan program 5 tahunan bidang pengembangan sarana dan prasarana air limbah atau rencana Renstra Dinas, wajib mengacu pada rencana induk Air Limbah. c) Rencana induk disusun oleh instansi yang berwenang dimasing-masing Kabupaten/Kota dengan melibatkan Stakeholders dan hasilnya disosialisasikan pada masyarakat luas (termasuk melalui internet dengan domain khusus dari instansi pengelola lingkungan daerah). Pengesahan rencana induk SPAL ditetapkan melalui Perda.
  • 13. 06/03/2012 13 Kedudukan Master Plan Gambar 1 KETENTUAN RENCANA INDUK Umum Pola Pikir Perencanaan Jangka Panjang • Rencana Induk Air Limbah pada dasarnya adalah perencanaan jangka panjang mengenai pengembangan sarana dan prasarana air limbah (Gambar 2). • Berdasarkan sifat perencanaan yang berjangka panjang tersebut, maka tahapan perumusan perencanaan sekurang-kurangnya harus mengikuti pola pikir sebagai berikut:
  • 14. 06/03/2012 14 POLA PIKIR PERENCANAAN Gambar 2 KETENTUAN RENCANA INDUK Klasifikasi Sumber Air Limbah Pengertian Air Limbah • Semua air buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur, cuci dan kakus serta air limbah • Industri rumah tangga yang karakteristik air limbahnya tidak jauh berbeda dengan air limbah rumah tangga serta tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).
  • 15. 06/03/2012 15 KETENTUAN RENCANA INDUK Klasifikasi Sumber Air Limbah Klasifikasi Asal Sumber Air Limbah • Rencana induk disusun berdasarkan analisis identifikasi asal sumber air Limbah yang dibedakan minimal sebagai berikut: a. Air Limbah dari permukiman b. Air Limbah dari daerah komersil dan institusional c. Air Limbah dari bangunan bertingkat tinggi (high rise building) KETENTUAN RENCANA INDUK Identifikasi Permasalahan a) Langkah pertama sebelum menentukan arah dan strategi pengembangan sarana dan prasarana air limbah, terlebih dahulu harus disepakati mengenai permasalahan pencemaran air limbah, baik pada area skala Kelurahan, Kecamatan maupun kota. b) Identifikasi permasalahan pencemaran air limbah terhadap air tanah dan badan air harus difomulasikan berdasarkan data-data yang lengkap (primer dan sekunder) yang didukung oleh survey dan penyelidikan (lapangan dan laboratorium) yang memadai serta dilengkapi dengan peta-peta identifikasi permasalahan.
  • 16. 06/03/2012 16 KETENTUAN RENCANA INDUK Identifikasi Permasalahan c) Peta dasar dan peta identifikasi permasalahan yang diperlukan meliputi: – Peta tata guna lahan saat ini – Peta kepadatan penduduk – Peta kualitas air tanah/sumur penduduk dengan parameter E. coli – Peta kualitas air sungai dengan parameter E. coli dan BOD – Peta kualitas air drainase (pembungan grey water) dengan parameter E. coli dan BOD – Peta water borne disease – Peta pelayanan PDAM – Peta fasilitas Sanitasi dan tingkat pelayanan sanitasi (on- site dan offsite) KETENTUAN RENCANA INDUK Identifikasi Permasalahan d) Formulasi permasalahan pencemaran air limbah saat ini dilakukan dengan membandingkan tingkat pencemaran dengan standard lingkungan atau standar kesehatan yang berlaku. e) Formulasi permasalahan pencemaran air limbah di masa mendatang (20 tahun proyeksi) dilakukan dengan memproyeksikan pencemaran air limbah yang akan terjadi dengan skenario DO SOMETHING.
  • 17. 06/03/2012 17 Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Pilihan Arah Pengembangan • Sebelum menetapkan rencana induknya, setiap Kabupaten/Kota harus terlebih dahulu menetapkan pilihan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah untuk masa 20 (dua puluh) tahun mendatang, dengan mempertimbangkan antara lain: a. Mengoptimalkan sistem setempat (on-site) yang sudah berjalan b. Mengembangkan sistem off-site pada kawasan tertentu c. Mengembangkan sistem off-site skala kota d. Mengembangkan sistem off-site dengan teknologi maju • Metode pemilihan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah, minimal harus dianalisis dengan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Pembagian Zona Perencanaan Daerah perencanaan pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah (SPAL) pada daerah terbangun dibagi atas zona-zona perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana air limbah, berdasarkan: – Keseragaman tingkat kepadatan penduduk – Keseragaman bentuk topografi dan kemiringan lahan – Keseragaman tingkat kepadatan bangunan – Keseragaman tingkat permasalahan pencemaran air tanah dan permukaan. – Kesamaan badan air penerima – Pertimbangan batas administrasi
  • 18. 06/03/2012 18 Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Analisis SWOT Arah Pengembangan Sarana & Prasarana Air Limbah • Analisis SWOT merupakan alat bantu perencanaan strategis yang dapat membantu perencanaan dan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Kondisi sistem penyediaan air minum; b. Kondisi tingkat pencemaran air tanah; c. Kondisi tingkat pencemaran badan air `penerima (air baku); d. Kondisi sosial ekonomi masyarakat; e. Kondisi kesehatan masyarakat; f. Tingkat kesediaan membayar retribusi (willingness to pay) g. Kondisi prasarana lingkungan permukiman lainnya (jalan, drainase, dan sebagainya); h. Proyeksi kapasitas pendanaan investasi dari APB Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Berdasarkan SWOT, pengembangan sarana dan prasarana air limbah digambarkan atas 4 kuadran. Posisi kuadran untuk menggambarkan: • Posisi pengembangan sarana dan prasarana pada saat ini; • Posisi potensi pengembangan sarana dan prasarana pada masa mendatang (20 tahun mendatang). Gambar 3
  • 19. 06/03/2012 19 Penetapan Arah Pengembangan Penetapan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah dapat ditetapkan berdasarkan posisi kuadran hasil analisis SWOT: Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Gambar 4 Penetapan Arah Pengembangan Grand strategi kuadran I : Optimasi sistem on-site – Arah pengembangan strategi ini meliputi antara lain: • Optimalisasi pemanfaatan IPLT terbangun • Peningkatan pelayanan penyedotan lumpur tinja melalui: • Peningkatan kapasitas armada • Peningkatan kapasitas IPLT • Pengembangan program SANIMAS Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  • 20. 06/03/2012 20 Penetapan Arah Pengembangan Grand strategi kuadran II : Pengembangan selektif sistem off-site – Arah pengembangan strategi ini meliputi antara lain: • Optimalisasi pemanfaatan IPLT terbangun • Peningkatan pelayanan penyedotan lumpur tinja melalui: • Peningkatan kapasitas armada • Peningkatan kapasitas IPLT • Pengembangan program SANIMAS • Pengembangan sistem terpusat skala kawasan pada daerah- daerah prioritas. – Pada strategi ini transformasi dari sistem setempat menjadi sistem terpusat akan dimulai secara kawasan demi kawasan Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Penetapan Arah Pengembangan Grand strategi kuadran II : Pengembangan agresif sistem off-site – Arah pengembangan strategi ini meliputi antara lain: • Mengembangkan sarana dan prasarana Air Limbah terpusat skala kota. Strategi ini berarti sistem on-site akan ditinggalkan secara masif. Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  • 21. 06/03/2012 21 Penetapan Arah Pengembangan Grand strategi kuadran III : Pengembangan agresif sistem off-site – Arah pengembangan strategi ini meliputi antara lain: • Mengembangkan sarana dan prasarana Air Limbah terpusat skala kota. Strategi ini berarti sistem on-site akan ditinggalkan secara masif. Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Penetapan Arah Pengembangan Grand strategi kuadran IV : Pengembangan dengan teknologi maju – Arah pengembangan strategi ini merupakan strategi pengembangan tingkat advance (lanjutan). Arah pengembangan ini merupakan gambaran kondisi permasalahan pencemaran air limbah telah demikian serius, sementara hambatan untuk mengembangkan sarana prasarana konvensionil sudah tidak memungkinkan dan tidak efektif. Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  • 22. 06/03/2012 22 Stategi Transformasi Sistem Setempat menjadi Sistem Terpusat • Perubahan (transformasi) prasarana sistem setempat menjadi sistem terpusat memberi dampak adanya kebutuhan lembaga untuk mengelola prasarana yang akan dibangun (Gambar 5). • Penetapan arah pengembangan prasarana sistem terpusat pada daerah permukiman terbangun memerlukan perencanaan strategis dengan dukungan masyarakat dan mewujudkan lembaga yang sesuai. Perencanaan strategis tersebut meliputi: a. Rencana public campaign; b. Rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan sosialisasi Perda; c. Rencana pembentukan lembaga pengelola. Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Gambar 5
  • 23. 06/03/2012 23 Penetapan Zona Prioritas Pengembangan Sistem Terpusat a. Zona Prioritas adalah zona perencanaan yang mendapat penilaian utama untuk diprioritaskan dibangun terlebih dahulu dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. b. Perencanaan sarana dan prasarana air limbah di zona prioritas dapat dibagi atas cluster-cluster untuk mendukung perencanaan pembangunan secara bertahap dalam kurun waktu 20 tahun mendatang Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Penetapan Zona Prioritas a. Penetapan zona prioritas ditetapkan berdasarkan pertimbangan: – Tingkat permasalahan pencamaran air limbah terhadap air tanah dan badan air penerima – Tingkat kemudahan pelaksanaan – Tingkat kelayakan ekonomi – Tingkat kelayakan keuangan – Kelayakan lingkungan – Kelayakan kelambagaan b. Perencanaan studi kelayakan pada zona prioritas wajib mengacu pada pedoman studi kelayakan ekonomi, keuangan dan lingkungan pengembangan sarana dan prasarana air limbah. Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  • 24. 06/03/2012 24 Pilihan Arah Pengembangan • Pilihan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah pada daerah permukiman baru adalah sebagai berikut: a. Mengembangkan sistem setempat (on-site) b. Mengembangkan sistem terpusat skala kawasan tersendiri c. Mengintegrasikan dengan sistem terpusat yang sudah terbangun Penetapan Arah Pengembangan a. Permukiman baru yang akan dan sedang dikembangkan oleh developer wajib memiliki rencana induk air limbah tersendiri. b. Rencana induk air limbah kawasan permukiman baru tersebut harus mengacu pada rencana induk air limbah Kota. Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Setempat • Tingkat Pelayanan: Cakupan rencana pelayanan sistem setempat minimal 60%. • Debit Air Limbah: a. Debit rata-rata tangki septik dengan kloset leher angsa a. Tanpa unit penggelontor = 5 – 10 L/0rg/hr b. Dengan unit penggelontor = 10 – 15 L/0rg/hr b. Waktu detensi minimal 1 hari
  • 25. 06/03/2012 25 Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Setempat • Tingkat Pelayanan: Cakupan rencana pelayanan sistem setempat minimal 60%. • Debit Air Limbah: a. Debit rata-rata tangki septik dengan kloset leher angsa • Tanpa unit penggelontor = 5 – 10 L/org/hr • Dengan unit penggelontor = 10 – 15 L/org/hr b. Waktu detensi minimal 1 hari • Kloset a. Individu (rumah tangga) = 1 kloset/5 org b. MCK atau kakus umum = 1 kloset/25 org Perencanaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) a. Kapasitas rencana IPLT dihitung berdasarkan desain debit air limbah sebagai berikut: – Asumsi laju spesifik, q = 0.5 Liter/org/hari – Debit rata-rata, Qr (m3/hr) = q x penduduk dilayani pada periode proyeksi – Debit harian maksimum, Qmd (m3/hr) = fmd x Qr – Debit jam maksimum, Qp (m3/hr) = fp x Qr b. Proyeksi debit perencanaan – Kapasitas rencana IPLT dihitung berdasarkan debit harian maksimum (Qmd) – Proyeksi debit harus dihitung untuk periode 5 tahun dan 10 tahun, untuk tahapan pengembangan kapasitas IPLT. c. Perencanaan debit pada masing-masing komponen – Debit rata-rata : hanya pada unit pengolahan kimia dan sekunder (biologi) – Debit harian maksimum : hanya pada unit-unit pengolahan primer – Debit jam maksimum : pada semua perpipaan unit-unit pengolahan Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  • 26. 06/03/2012 26 Perencanaan Lokasi IPLT • Lokasi IPLT harus dipilih sesuai dengan ketentuan tata ruang, pada daerah bebas banjir untuk periode ulang 20 (dua puluh) tahun. • Lokasi IPLT harus dipilih tidak jauh dari jalan kota yang ada, dekat dengan prasarana listrik dan badan air. • Jarak lokasi IPLT yang direncanakan terhadap pusat pelayanan agar memenuhi kriteria sebagai berikut: – Kota kecil dan sedang : Kurang dari 10 km – Kota besar : Kurang dari 20 km – Kota Metro : Kurang dari 30 km • Badan air penerima pembuangan efluen dari IPLT harus memiliki kapasitas minimal 8 kali kapasitas Air Limbah yang akan dibuang. Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Kebutuhan Lahan IPLT a. Kebutuhan lahan untuk IPLT terdiri dari: – Lahan untuk instalasi bangunan utama dan bangunan penunjang – Lahan untuk buffer zone b. Kebutuhan lahan untuk instalasi bangunan utama dihitung berdasarkan proyeksi debit harian maksimum 20 tahun untuk penerapan IPLT berbasis teknologi proses alamiah atau proses biologi yang efisien dalam kebutuhan konsumsi listrik; c. Kebutuhan lahan untuk lahan penyangga (buffer zone) minimum harus dipersiapkan seluas 50% dari kebutuhan luas lahan untuk instalasi; d. Perkiraan kebutuhan lahan IPLT untuk sistem kolam sampai akhir periode desain dihitung berdasarkan BOD influen 5000 mg/l (Lumpur tinja sudah diencerkan ketika penyedotan dan di inlet awal IPLT). Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  • 27. 06/03/2012 27 Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Terpusat (IPAL) • Perencanaan debit air limbah untuk perhitungan dimensi jaringan perpipaan dan • Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah : a. Debit Spesifik Air Limbah (q) dihitung berdasarkan 80% konsumsi air bersih perkapita atau sebesar 100-150 L/org/hr. b. Debit Rata-Rata Air Limbah tanpa infiltrasi (Qr) dihitung berdasarkan q dikali dengan penduduk yang dilayani pada tahun proyeksi atau Q = q x penduduk dilayani (m3/hr). c. Debit Harian Maksimum Air Limbah tanpa infiltrasi (Qmd) dihitung berdasarkan debit rata-rata harian dikali faktor maksimum harian atau : Qmd = fmd x Qr (m3/hr). Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Terpusat (IPAL) d. Debit Jam Puncak tanpa infiltrasi (Qp) dihitung berdasarkan debit rata-rata harian dikali faktor jam puncak atau : (Qp) = fp x Qr (m3/hr). e. Debit Jam Minimum tanpa infiltrasi (Qmin) dihitung berdasarkan debit rata-rata harian dikali faktor jam minimum atau : Qmin = fmin x Qr (m3/hr). f. Faktor-faktor Debit Air Limbah seperti faktor harian maksimum, faktor jam puncak dan faktornya minimum harus sesuai dengan standar dan kriteria teknis yang berlaku yang disesuaikan dengan kondisi daerah perencanaan. Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  • 28. 06/03/2012 28 Perencanaan Sistem Jaringan Perpipaan •Perencanaan Pipa Persil a. Pipa persil adalah saluran dari bangunan rumah tangga, bangunan kantor, bangunan umum dan sebagainya yang menyalurkan air limbah ke pipa retikulasi. b. Perencanaan pipa persil Air Limbah meliputi: letak pipa, diameter minimum, kemiringan minimum, bak kontrol dan dimensi pipa harus mengacu pada kriteria dan tatacara perencanaan teknis yang berlaku. Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Perencanaan Sistem Jaringan Perpipaan •Perencanaan Pipa Persil Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  • 29. 06/03/2012 29 Perencanaan Sistem Jaringan Perpipaan Perencanaan Pipa Retikulasi a. Pipa retikulasi adalah saluran pengumpul air limbah untuk disalurkan ke pipa utama; yang terdiri dari pipa servis dan pipa lateral; b. Pipa servis adalah saluran pengumpul air limbah dari beberapa bangunan (blok bangunan) ke pipa lateral; c. Pipa lateral adalah saluran pengumpul air limbah dari pipa servis ke pipa induk; d. Perencanaan pipa retikulasi air limbah meliputi: letak pipa, diameter dan bahan pipa, metode konstruksi (open trench atau pipe jacking), kemiringan minimum, manhole; e. Perencanaan debit rata-rata (m3/hr) pada masing-masing seksi pipa lateral harus memperhitungkan luas daerah tangkapan (ha), klasifikasi dan proyeksi debit spesifik air limbah yang dilayani (m3/hr/ha). Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Perencanaan Sistem Jaringan Perpipaan Perencanaan Pipa Retikulasi f. Perencanaan dimensi pipa retikulasi harus memperhitungkan: • Debit rata-rata (tanpa infiltrasi) • Debit jam maksimum/puncak (dengan infiltrasi) • Debit jam minimum - (tanpa infiltrasi) g. Perencanaan dimensi pipa dan pompa harus memperhitungkan debit jam maksimum dan debit jam minimum untuk perencanaan penggelontoran di beberapa bagian pipa. h. Perencanaan pipa retikulasi harus mengacu pada kriteria dan tata cara perencanaan teknis yang berlaku. Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  • 30. 06/03/2012 30 Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Pipa Retikulasi Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun • Perencanaan Pipa Induk (Main/trunk sewer) a. Pipa induk adalah saluran yang menyalurkan air limbah dari pipa lateral (retikulasi) menuju instalasi pengolahan air limbah; dapat dilengkapi dengan pipa cabang yang berfungsi menyalurkan air limbah dari pipa lateral (retikulasi) b. Perencanaan pipa induk air limbah meliputi: letak pipa, dimensi dan bahan pipa, metode konstruksi (open trench atau pipe jacking), stasiun pompa dan bangunan pelengkap. c. Perencanaan debit rata-rata (m3/hr) harus memperhitungkan seluruh daerah tangkapan (ha), klasifikasi dan proyeksi debit spesifik air limbah yang dilayani (m3/hr/ha). d. Perencanaan dimensi pipa dan pompa harus memperhitungkan debit jam maksimum (dengan infiltrasi) dan debit jam minimum (tanpa infiltrasi) untuk perencanaan penggelontoran pipa induk. e. Perencanaan teknis pipa induk harus mengacu pada standard teknis dan tata cara perhitungan perencanaan teknis pipa induk Air Limbah yang berlaku
  • 31. 06/03/2012 31 Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun • Pipa Induk (Main/trunk sewer) Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Perencanaan Bangunan Pelengkap pada Sistem Jaringan a. Bangunan pelengkap pada sistem jaringan adalah semua bangunan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyaluran air limbah dan untuk menunjang kemudahan pemeliharaan sistem jaringan air limbah; b. Bangunan pelengkap pada sistem jaringan air limbah meliputi: manhole, drop manhole, ventilasi udara, terminal clean out, bangunan penggelontor, syphone rumah pompa; c. Perencanaan bangunan pelengkap pada sistem jaringan air limbah yang meliputi: letak, dimensi minimum dan kebutuhan lahan untuk mengacu pada standar teknis dan tata cara perhitungan perencanaan teknis yang berlaku.
  • 32. 06/03/2012 32 Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun • Bangunan Pelengkap pada Sistem Jaringan Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) • Perencanaan Kapasistas IPAL a. Perencanaan debit IPAL Kapasitas rencana IPAL dihitung berdasarkan desain debit air limbah sebagai berikut: - Debit rata-rata harian (dengan infiltrasi) - Debit harian maksimum (dengan infiltrasi) - Debit jam minimum (dengan infiltrasi) Desain debit tersebut, adalah debit air limbah pada ujung akhir pipa induk yang menuju ke IPAL. b. Proyeksi debit perencanaan Kapasitas rencana IPAL di atas diproyeksikan untuk debit perencanaan 20 (dua puluh) tahun sesuai periode perencanaan rencana induk.
  • 33. 06/03/2012 33 Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) • Perencanaan Kapasistas IPAL c. Perencanaan debit pada masing-masing komponen - Debit rata-rata : hanya pada unit-unit pengolahan kimia dan sekunder (biologi) - Debit harian maksimum : hanya pada unit-unit pengolahan primer - Debit jam maksimum : pada semua perpipaan unit-unit pengolahan • Perencanaan Lokasi IPAL Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan lokasi IPAL adalah sebagai berikut: a. Lokasi IPAL harus sesuai dengan ketentuan tata ruang; b.Pemilihan lokasi IPAL diujung muara pipa induk harus mempertimbangkan aspek hidrolis dan aspek pembebasan lahan; c. Lokasi IPAL harus merupakan daerah bebas banjir untuk periode ulang 20 (dua puluh) tahun. Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kebutuhan Lahan a. Kebutuhan lahan untuk IPAL terdiri dari: – Lahan untuk instalasi dan bangunan penunjang – Lahan untuk buffer zone b. Kebutuhan lahan untuk instalasi dihitung berdasarkan debit harian maksimum yang diproyeksikan 20 tahun untuk penerapan IPAL berbasis teknologi proses alamiah atau proses biologis yang efisien dalam kebutuhan konsumsi listrik; c. Kebutuhan lahan untuk lahan penyangga (buffer zone) minimum harus dipersiapkan seluas 50% dari kebutuhan luas lahan untuk instalasi;
  • 34. 06/03/2012 34 Indikasi Rencana Investasi Program a. Seluruh program pengembangan dalam rencana induk harus dikelompokan atas 4 (empat) tahapan pengembangan 5 tahun. b. Seluruh program 5 tahunan ke 1, 2, 3, dan 4 harus dihitung nilai investasinya dengan standar harga saat ini (current price). c. Rencana biaya investasi program dari rencana induk harus dibandingkan dengan rencana penduduk terlayani sehingga dapat diketahui nilai biaya investasi perkapita atau nilai biaya investasi per rumah tangga dari penduduk yang mendapat manfaat langsung. d. Nilai biaya investasi perkapita tersebut harus dibandingkan dengan income perkapita pertahun dari kota yang bersangkutan, sebagai lapisan awal (screening) sebelum dilakukan studi kelayakan ekonomi dan keuangan proyek. e. Kelayakan proyek program 5 tahunan ke 1, 2, 3, dan 4 dapat dilakukan kemudian sesuai tahapan pembangunan. f. Program pengembangan sarana dan prasarana 5 tahun ke 1 (pertama) harus dihitung kelayakan proyeknya dengan mengacu pada pedoman studi kelayakan. Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah Sistematika pelaporan studi rencana induk air limbah terdiri atas 8 bab. Gambaran sistematika pelaporan studi rencana induk air limbah adalah: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR SINGKATAN DAN PENGERTIAN Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Ruang Lingkup 1.4 Landasan Hukum 1.5 Hubungan Rencana Induk air Limbah dengan Rencana Induk lainnya Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  • 35. 06/03/2012 35 Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah Bab 2 Visi, Misi dan Arah Pengembangan Pembangunan Kabupaten/Kota 2.1 Visi 2.2 Misi 2.3 Arah Pengembangan Pembangunan Kabupaten/Kota Bab 3 Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah 3.1 Geomorfologi dan Metorologi 3.2 Demografi 3.3 Sosial dan Ekonomi 3.4 Kesehatan Masyarakat Bab 4 Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Sanitasi dan Lingkungan Daerah 4.1 Kondisi dan Sarana dan Prasaran Air Limbah 4.2 Kondisi dan Sarana dan Prasaran Persampahan 4.3 Kondisi dan Sarana dan Prasaran Drainase 4.4 Kondisi Lingkungan Perairan (Air Baku) Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah Bab 5 Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Kelembagaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Daerah 5.1 Bentuk Kelembagaan 5.2 Peran dan Tanggung Jawab Kelembagaan 5.3 Kinerja Operasional Sarana dan Prasarana Bab 6 Arah Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah 6.1 Pembagian Zona Perencanaan 6.2 Analisis SWOT 6.3 Arah Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Bab 7 Rencana Induk Air Limbah 7.1 Daerah Perencanaan 7.2 Rencana Umum Zona Prioritas 7.3 Proyeksi Air Limbah 7.4 Pemilihan Zona Prioritas Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun
  • 36. 06/03/2012 36 Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah 7.5 Pemilihan Zona Setempat (on-site) dan Terpusat (off-site) 7.6 Rencana Fasilitas IPLT 7.7 Rencana Pengembangan Jaringan Sistem Perpipaan Air Limbah 7.8 Rencana Pengembangan Fasilitas IPAL Bab 8 Perencanaan Indikasi Program-program Pengembangan 8.1 Indikasi Program 5 Tahun Pertama 8.2.1 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 8.2.2 Program Pengembangan Kelembagaan 8.2.3 Program Pengembangan Pengaturan 8.2.4 Program Pengembangan Masyarakat 8.2.5 Program Pengembangan Peran Serta Masyarakat 8.2.6 Program Public Campign Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Pelaporan Studi Rencana Induk Air Limbah 8.2 Indikasi Program 5 Tahun Pertama 8.2.1 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 8.2.2 Program Pengembangan Kelembagaan 8.2.3 Program Pengembangan Pengaturan 8.2.4 Program Pengembangan Masyarakat 8.2.5 Program Pengembangan Peran Serta Masyarakat 8.2.6 Program Public Campign Lampiran : Daftar Partisipan
  • 37. 06/03/2012 37 Arah Pengembangan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Pada Daerah Permukiman Terbangun Penampilan Produk Laporan Studi Rencana Induk Air Limbah Laporan Utama a. Laporan utama rencana induk Air Limbah dibuat dalam format kertas A3 b. Peta-peta dibuat dengan skala 1 : 10.000 atau 1 : 25.000 dalam format kertas A3 c. Cara penulisan besaran, satuan dan simbolnya serta singkatan istilah mengacu pada pedoman penulisan Standar Nasional Indonesia (Pedoman 8-2000). Laporan Eksekutif a. Laporan eksekutif rencana induk air limbah dibuat dalam format kertas A4 (210 mm x 297 mm) b. Peta-peta yang menyertai laporan eksekutif dibuat dengan skala 1 : 10.000 atau 1 : 25.000 dalam format kertas A3 c. Cara penulisan besaran, satuan dan simbolnya serta singkatan istilah mengacu pada pedoman penulisan Standar Nasional Indonesia (Pedoman 8-2000). fakultas teknik sipil dan perencanaan – ITS surabaya http://www.ftsp.its.ac.id PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
  • 38. 06/03/2012 38 PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN PENDAHULUAN Dokumen studi kelayakan bidang air limbah, merupakan suatu dokumen kelayakan ekonomi, keuangan dan lingkungan dari program-program pengembangan sarana dan prasarana air limbah yang terdapat dalam suatu rencana induk, terdiri atas 3 dokumen kelayakan proyek yaitu: · Dokumen kelayakan ekonomi · Dokumen kelayakan keuangan · Dokumen kelayakan lingkungan Hasil studi kelayakan ekonomi akan memberi gambaran mengenai manfaat/benefit baik yang bersifat tangible maupun intangible. Dari suatu investasi prasarana air limbah yang direncanakan. PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN PENDAHULUAN • Hasil studi kelayakan keuangan (financial) akan memberi gambaran mengenai besaran tarif/retribusi yang akan dibebankan kepada pelanggan yang mendapat pelayanan (wajarkah dibanding pendapatan (income) para pelanggannya?). • Sementara dari sisi pengelola, hasil studi kelayakan keuangan tersebut, akan memberi gambaran apakah pendapatan operasional dari retribusi pelayanan Air Limbah tersebut dapat menutup biaya O/M (OpEx) dan biaya pengembalian modal (CapEx) serta apakah menghasilkan laba?
  • 39. 06/03/2012 39 PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN PENDAHULUAN • Selanjutnya informasi studi kelayakan keuangan ini merupakan suatu informasi penting tentang bagaimana bentuk kelembagaan pengelola yang sesuai, baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat untuk mengelola sarana dan prasara terbangun tersebut. • Sedangkan hasil studi kelayakan lingkungan akan memberi gambaran mengenai bagaimana mengendalikan dampak negatif dari suatu rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat (IPAL) termasuk konsekuensi biaya yang ditimbulkan dari upaya pengendalian dampak tersebut. PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN • MAKSUD Memberi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun studi kelayakan bidang pengembangan sarana dan prasarana air limbah, agar keputusan investasi dan operasi didasari pada dokumen kelayakan yang akurat.
  • 40. 06/03/2012 40 PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN • TUJUAN Tujuan pedoman penyusunan studi kelayakan air limbah adalah agar setiap Kabupaten/Kota memiliki dokumen studi kelayakan proyek yang lengkap dan memadai sebagai acuan standard dalam pengambilan keputusan investasi dan operasi pengembangan sarana dan prasarana air limbah. PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN • SASARAN Sasaran dari adanya pedoman ini adalah agar sarana dan prasarana air Limbah yang direncanakan layak secara ekonomi, keuangan, lingkungan dan kelembagaan sehingga dapat berfungsi secara berkelanjutan dan bermanfaat optimal.
  • 41. 06/03/2012 41 ACUAN NORMATIF Norma Kelayakan Ekonomi dan Keuangan Pada saat ini belum tersedianya Norma tertulis baik berupa undang-undang, peraturan maupun keputusan yang berkaitan dengan studi kelayakan ekonomi dan keuangan dalam pengembangan sarana dan prasarana Air Limbah. Norma-norma yang diacu dalam penyusunan pedoman ini adalah: a. Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah (SPAL) meliputi: • Rencana Induk • Studi Kelayakan • Perencanaan Teknis Terperinci PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN b. Studi Kelayakan Ekonomi dan Keuangan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah (SP AL) disusun berdasarkan: - Rencana induk yang telah ditetapkan - Hasil kajian kelayakan teknis - Hasil kajian kelayakan lingkungan - Kajian sumber pembiayaan investasi c. Studi kelayakan pengembangan SP AL disusun oleh penyelenggara pengembangan SPAL PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
  • 42. 06/03/2012 42 Standard Perhitungan Ekonomi dan Keuangan a. Perhitungan kelayakan ekonomi dan keuangan SPAL menggunakan metode: • Internal Rate of Return (IRR) • Net Present Value (NPV) b. Perubahan nilai uang terhadap waktu (Time value of money) dihitung berdasarkan Discount Factor (DF) c. Discount Factor (%) dihitung berdasarkan rata-rata tingkat inflasi selama tahun proyeksi ditambah perkiraan faktor resiko investasi. PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN Norma dan Standard Teknis Kelayakan Lingkungan Terdapat beberapa Norma, Kriteria Teknis dan Standard Teknis bidang Air Limbah yang terkait dengan studi kelayakan lingkungan atau AMDAL. Substansi Norma, Kriteria dan Standard yang diacu dalam penyusunan kelayakan ekonomi atau studi AMDAL adalah: Norma a. Perencanaan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan periode 20 (duapuluh) tahun (UU No. 25 Tahun 2004); b. Kota Metropolitan atau kota-kota yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi diwajibkan memiliki rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum yang terpadu dengan pembuangan Air Limbah secara terpusat.; c. Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Sarana dan Prasarana Sanitasi (PP No. 16 Tahun 2005); d. Pemilihan lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah harus memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat serta dilengkapi dengan zona penyangga (PP No. 16 Tahun 2005). PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN
  • 43. 06/03/2012 43 Standard Teknis Studi AMDAL a. Petunjuk Teknis Penyusunan Kerangka Acauan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri PU No. 69/PRT/1995); b. Petunjuk Tata Laksana Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri PU No. 58/KPTS/1995); c. Petunjuk Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri PU No. 296/KPTS/1996); d. Petunjuk Tata Laksana Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri PU No. 377/KPTS/1996); e. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri PU No. 148/KPTS/1995); f. Daftar jenis usaha atau kegiatan wajib AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006. PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL Umum Penentuan Tahun Proyeksi a. Jumlah atau lamanya tahun proyeksi kelayakan ekonomi dan finansial ditetapkan sejak tahun pertama investasi pelaksanaan proyek dimulai (misal untuk biaya perencanaan atau pembebasan lahan) sampai tahun berakhirnya manfaat dari investasi; b. Jumlah tahun proyeksi kelayakan ekonomi dan finansial proyek sistem air Limbah terpusat adalah 40 (empat puluh) tahun; c. Jumlah tahun proyeksi kelayakan ekonomi dan finansial proyek IPLT adalah 20 (dua puluh) tahun.
  • 44. 06/03/2012 44 KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL Umum Kriteria Kelayakan Ekonomi Air Limbah a. Proyek dikatakan layak ekonomi apabila manfaat ekonomi lebih besar dibanding dengan biaya yang ditimbulkan baik berupa biaya operasional maupun biaya pengembalian modal; b. Perhitungan kelayakan ekonomi proyek dihitung dengan metode Economic Internat Rate of Return (EIRR); c. Apabila hasil perhitungan EIRR proyek menghasilkan angka prosentase (%) lebih besar dari discount factor, maka perhitungan tersebut merekomendasikan bahwa proyek layak diterima dalam pengertian melaksanakan proyek (Do Something) lebih baik dibanding tidak melaksanakan proyek (Do Nothing); d. Apabila hasil perhitungan EIRR proyek menghasilkan angka prosentase (%) lebih kecil dari discount factor, maka proyek ditolak. Proyek ini perlu direvisi skala investasinya agar tidak over investment. Kriteria Kelayakan Keuangan Proyek a. Proyek dikatakan layak keuangan apabila pendapatan tarif/retribusi Air Limbah lebih besar dibanding dengan biaya yang ditimbulkan baik berupa biaya operasional maupun biaya pengembalian modal. b. Perhitungan kelayakan keuangan proyek dihitung dengan metode Financial Economic Internal Rate of Return (FIRR) dan Net Present Value (NPV); c. Apabila hasil perhitungan FIRR menghasilkan angka prosentase (%) lebih besar dari discount factor, maka pendanaan investasi proyek dapat dibiayai dari pinjaman komersial tanpa membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pengembalian cicilan pokok dan bunganya. Bahkan proyek ini mendapat manfaat keuangan sebesar nilai NPV-nya (NPV positif); KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  • 45. 06/03/2012 45 Kriteria Kelayakan Keuangan Proyek d. Apabila hasil perhitungan FIRR menghasilkan angka prosentase (%) sama dengan nol yang berarti lebih kecil dari discout faktor, maka pendanaan investasi proyek hanya layak apabila dibiayai dari sumber pendanaan APBD atau sumber dana lain yang tidak mengandung unsur bunga pinjaman dan pembayaran cicilan pokok. e. Apabila kelayakan keuangan proyek tidak dapat menutup biaya operasional (deficit O/M), maka proyek ditolak. Proyek ini perlu direvisi perencanaannya dan pilihan teknologinya agar biaya O/M-nya dapat menjadi lebih rendah KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL Jenis Biaya Investasi Proyek Air Limbah a. Investasi sarana dan prasarana Air Limbah meliputi: - Investasi untuk pembangunan sistem setempat (on-site) - Investasi untuk pembangunan sistem air limbah terpusat dalam berbagai skala pengembangan (off-site) b. Perhitungan kelayakan ekonomi dan keuangan proyek air limbah harus memperhitungkan perbedaan karakteristik biaya yang timbul antara proyek-proyek sebagai berikut: - Perluasan prasarana yang sudah ada - Rehabilitas prasarana yang sudah ada - Pengembangan prasarana pada daerah baru KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  • 46. 06/03/2012 46 Proses Perhitungan Kelayakan Ekonomi dan Keuangan • Proses perhitungan kelayakan ekonomi dan keuangan proyek Air Limbah harus memperkirakan seluruh biaya yang timbul dan manfaat yang timbul dari kegiatan investasi dan operasi serta memperkirakan selisih atau membandingkan antara biaya dan manfaat selama tahun proyeksi. Skematik biaya dan manfaat yang harus dihitung tersebut dapat digambarkan pada Gambar sebagai berikut: KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL Proses Perhitungan Kelayakan Ekonomi dan Keuangan
  • 47. 06/03/2012 47 Perkiraan Biaya Investasi dan Pengendalian Modal a. Seluruh biaya investasi yang diperlukan dalam proyek Air Limbah harus diperkirakan baik berupa investasi awal maupun investasi lanjutan yang diperlukan sesuai tahapan pengembangan proyek termasuk investasi penggantian (replacement) aset yang sudah usang; b. Seluruh biaya pengembalian modal investasi harus diperkirakan berdasarkan perhitungan depresiasi (penyusutan) terhadap prasarana terbangun. Perhitungan depresiasi masing-masing komponen prasarana terbangun dihitung bedasarkan standard usia/umur manfaat prasarana; c. Apabila biaya investasi pembangunan sarana dan prasarana tersebut dibiayai dari dana pinjaman (Loan), maka biaya bunga pinjaman harus diperhitungkan dalam komponen pengembalian modal. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL Perkiraan Biaya Operasional a. Seluruh biaya operasi dan pemeliharaan (O & M) yang diperlukan untuk mengoperasikan sarana dan prasarana terbangun sesuai Standard Operation Procedure (SOP) harus diperkirakan dalam satuan Rp/Thn serta diproyeksikan selama tahun proyeksi dengan memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi; b. Seluruh biaya umum dan administrasi yang diperlukan untuk membiayai operasi lembaga pengelola harus diperkirakan dalam Rp/Thn serta diproyeksikan selama tahun proyeksi dengan memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi dan pengembangan kapasitas lembaga pengelola. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  • 48. 06/03/2012 48 Perkiraan Manfaat Ekonomi a. Seluruh manfaat ekonomi yang timbul dari keberadaan proyek Air Limbah harus diperkirakan baik berupa manfaat yang dapat diukur dengan uang (Tangible) maupun manfaat yang tidak dapat diukur dengan uang (Intangible); b. Manfaat ekonomi proyek Air Limbah yang dapat diukur dengan nilai uang (Tangible) baik berupa manfaat langsung (Direct) maupun manfaat tidak langsung (Indirect) harus dikonversikan dengan standard konversi yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan kaidah ekonomi yang dihitung dalam satuan Rp/Thn; c. Manfaat ekonomi proyek Air Limbah yang tidak dapat diukur dengan nilai uang (Intangible) harus dijelaskan dengan menggunakan data-data statistik yang relevan. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL Perkiraan Manfaat Keuangan (Pendapatan Retribusi) a. Seluruh potensi retribusi yang dapat diterima oleh lembaga pengelola sebagai akibat dari pelayanan Air Limbah harus diperkirakan berdasarkan perkiraan jumlah pelanggan dan perkiraan tarif retribusi rata-rata setiap tahun. b. Proyeksi kenaikan jumlah pelanggan Air Limbah harus dihitung berdasarkan skenario peningkatan jumlah pelanggan hingga tercapainya kapasitas optimum (Full Capacity) sesuai dengan rencana teknis proyek; c. Proyeksi kenaikan tarif Air Limbah yang diperhitungkan dalam proyeksi pendapatan tarif tidak boleh melampaui tingkat inflasi. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  • 49. 06/03/2012 49 Komponen Biaya Investasi Komponen Biaya Investasi Sistem Setempat a. Komponen Biaya Engineering Merupakan biaya-biaya survei, investigasi, Feasibility Study (FS), Detailed Design, studi AMDAL, Public Campaign, Standard Operational Procedur (SOP) dan biaya supervisi dan sebagainya. Besarnya komponen biaya Engineering ini berkisar antara 5- 10% dari total biaya investasi (capital cost); b. Komponen Biaya Pembebasan Lahan Pembebasan lahan untuk IPLT meliputi: - Pembebasan lahan untuk IPLT termasuk lahan untuk buffer zone - Pembebasan lahan untuk jalan akses IPLT Biaya pembebasan lahan tersebut meliputi biaya ganti rugi tanah, bangunan dan biaya administrasi yang berkisar antara 20-30% dari total biaya investasi. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL Komponen Biaya Investasi Komponen Biaya Investasi Sistem Setempat c. Komponen Biaya Konstruksi Merupakan biaya konstruksi IPLT termasuk jalan akses yang meliputi: - Biaya perataan tanah IPLT dan buffer zone - Biaya pekerjaan civil IPLT dan buffer zone - Biaya pekerjaan M/E IPLT - Biaya pekerjaan landscape - Biaya pekerjaan jalan akses d. Komponen Biaya Pengadaan truk Tinja KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  • 50. 06/03/2012 50 Komponen Biaya Investasi Sistem Terpusat a. Komponen Biaya Engineering Merupakan biaya-biaya survei, investigasi, Feasibility Study (FS), Detailed Design, studi AMDAL, Public Campaign, Standard Operational Procedur (SOP) dan biaya supervisi dan sebagainya. Besarnya komponen biaya Engineering ini berkisar antara 5-10% dari total biaya investasi (capital cost); b. Komponen Biaya Pembebasan Lahan Pembebasan lahan untuk sistem terpusat meliputi: - Pembebasan lahan untuk IPAL termasuk lahan untuk buffer zone - Pembebasan lahan untuk jalan akses IPAL - Pembebasan lahan untuk pipa induk (Main Trunk) Biaya pembebasan lahan tersebut meliputi biaya ganti rugi tanah dan bangunan yang nilai biayanya berkisar antara 20-30% dari total biaya investasi. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL Komponen Biaya Investasi Sistem Terpusat c. Komponen Biaya Konstruksi Merupakan komponen biaya konstruksi Sistem Air Limbah Terpusat yang meliputi: • Biaya konstruksi jaringan perpipaan yang meliputi: – Pipa persil – Pipa retikulasi – Pipa induk – Bangunan pelengkap pada sistem jaringan – Perbaikan prasarana eksisting yang terkena dampak pembangunan perpipaan • Biaya konstruksi IPAL yang meliputi: – Biaya tanah IPAL dan buffer zone – Biaya pekerjaan civil IPAL dan buffer zone – Biaya pekerjaan M/E IPAL – Biaya pekerjaan landscape – Biaya pekerjaan jalan akses KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  • 51. 06/03/2012 51 Komponen Biaya Operasional Tahunan Biaya operasional adalah biaya yang timbul untuk mengoperasikan prasarana terbangun agar mampu memberi manfaat pelayanan sesuai kapasitasnya secara berkelanjutan dan berdaya guna sesuai umur rencananya. Biaya operasi dan pemeliharaan dihitung dalam Rp/Thn. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL Komponen Biaya Operasi Tahunan Sistem Setempat Komponen Biaya Operasi dan Pemeliharaan Penyedotan dan Pengangkutan a. Biaya Operasi - Biaya gaji tenaga operator dan perlengkapan kerja operator - Biaya material habis pakai (BBM, dan sebagainya) - Biaya peralatan operasi b. Biaya Pemeliharaan - Pemeliharaan rutin truk tinja (ganti olie, dan sebagainya) - Pemeliharaan berkala (ganti ban, kopling) KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  • 52. 06/03/2012 52 Komponen Biaya Operasi Tahunan Sistem Setempat Komponen Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPLT a. Biaya Operasi IPLT - Biaya gaji operator dan perlengkapan kerja operator - Biaya material habis pakai (Listrik, BBM, dan sebagainya) - Biaya peralatan operasional b. Biaya Pemeliharaan - Pemeliharaan rutin instalasi - Pemeliharaan berkala instalasi - Pemeliharaan bangunan penunjang KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL Komponen Biaya Umum dan Administrasi a. Biaya gaji staf dan manajemen b. Biaya material habis pakai (ATK, Telpon, Listrik, dan sebagainya) c. Biaya peralatan kantor (Komputer, Printer, Kendaraan Operasional, dan sebagainya) d. Dan lain-lain. Biaya penyusutan truk tinja a. Biaya penyusutan IPLT b. Biaya penyusutan kantor umum dan administrasi KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  • 53. 06/03/2012 53 Komponen Biaya Operasional Sistem Terpusat Komponen Biaya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan a. Biaya Operasi - Biaya gaji tenaga kerja operator - Biaya material habis pakai - Biaya peralatan operasi b. Biaya Pemeliharaan - Pemeliharaan rutin sistem perpipaan - Pemeliharaan berkala sistem perpipaan KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL Komponen Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPAL a. Biaya Operasi - Biaya gaji - Biaya material - Biaya peralatan b. Biaya Pemeliharaan - Pemeliharaan rutin IPAL - Pemeliharaan berkala IPAL Komponen Biaya Umum dan Administrasi a. Biaya gaji staf dan manajemen b. Biaya material habis pakai (ATK, Telkomunikasi, Listrik) c. Biaya peralatan kantor (Komputer, Printer, Kendaraan Operasional, dan sebagainya) KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  • 54. 06/03/2012 54 Komponen Biaya Penyusutan a. Biaya penyusutan jaringan perpipaan - Penyusutan pipa persil - Penyusutan pipa retikulasi - Penyusutan pipa induk b. Biaya penyusutan IPAL - Penyusutan bangunan instalasi - Penyusutan M/E - Penyusutan bangunan penunjang c. Biaya penyusutan kantor administrasi - Penyusutan bangunan kantor - Penyusutan peralatan kantor - Penyusutan lain-lain KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL Komponen Manfaat Ekonomi Proyek Manfaat ekonomi proyek pengembangan sarana dan prasaran Air Limbah adalah manfaat proyek yang dapat dikonversi dalam satuan rupiah (Tangible) dan manfaat proyek yang tidak dapat dikonversi dalam satuan rupiah (Intangible). Jenis Manfaat Ekonomi Proyek Air limbah Manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang (Tangible) Manfaat Tangible proyek dapat dibedakan sebagai manfaat langsung (direct) dan manfaat tidak langsung (indirect). Secara umum manfaat Tangible proyek pengembangan sarana dan prasarana Air Limbah adalah sebagai berikut: KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  • 55. 06/03/2012 55 a. Manfaat Langsung - Pengurangan biaya pengolahan (Penjernihan) air baku - Peningkatan biaya akibat sumur penduduk tidak dapat digunakan karena telah tercemar air limbah - Peningkatan nilai harga properti b. Manfaat tidak Langsung - Manfaat ekonomi berupa peningkatan produktifitas penduduk akibat peningkatan derajat kesehatan - Manfaat lingkungan berupa pengurangan derajat pencemaran Air Limbah dan terjaganya kelestarian sumber daya air - Manfaat sosial berupa penurunan derajat konflik yang disebabkan oleh pencemaran Air Limbah KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL Jenis manfaat proyek yang tidak dapat diukur dengan nilai uang (Intangible) - Penurunan tingkat kematian bayi - Penurunan rasio penyakit infeksi Proyeksi Pendapatan Tarif Retribusi Air Limbah Mengingat pelanggan Air Limbah berasal dari berbagai tingkat dan golongan masyarakat yang berbeda kemampuan keuangan/daya belinya, maka perkiraan pendapatan tarif retribusi Air Limbah harus memperhitungkan: a. Perkiraan tarif per golongan pelanggan dan per jenis pelayanan; b. Perkiraan jumlah pelanggan per golongan pelanggan dan per jenis pelayanan. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  • 56. 06/03/2012 56 Biaya operasi dan pemeliharaan Perhitungan Perkiraan Tarif Pelayanan Air Limbah a. Perkiraan perhitungan tarif pelayanan Air Limbah harus memperhitungkan: • Biaya depresiasi atau amortisasi • Biaya bunga pinjaman • Biaya umum dan administrasi b. Perkiraan tarif per golongan pelanggan harus direncanakan sebagai tarif terdeferensiasi untuk penerapan subsidi silang kepada pelanggan yang berpenghasilan rendah. c. Perkiraan tarif per golongan pelanggan untuk proyek yang bersifat rehabilitasi atau peningkatan kapasitas harus memperhatikan tingkat tarif yang sudah berlaku. d. Perkiraan perhitungan tarif per golongan pelanggan, struktur tarif dan penentuan satuan tarif harus mengacu kepada pedoman penetapan tarif Air Limbah yang berlaku. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL Komponen Penerimaan Retribusi Berdasarkan jenis golongan pelanggan dan golongan tarif retribusi Air Limbah, maka komponen penerimaan retribusi harus dihitung berdasarkan perkiraan jumlah pelanggan per masing-masing golongan sebagai berikut: a. Komponen penerimaan retribusi dari pelanggan permukiman dalam Rp/Thn. b. Komponen penerimaan retribusi dari pelanggan daerah komersial atau institusional dalam Rp/Thn. c. Komponen penerimaan retribusi dari pelanggan high rise building dalam Rp/Thn. KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  • 57. 06/03/2012 57 Perhitungan Kelayakan Ekonomi dan Keuangan a. Perhitungan kelayakan ekonomi dan keuangan sekurang- kurangnya disajikan dalam perhitungan spread sheet, sehingga data-data perhitungan dan proyeksi perhitungan dapat disajikan secara jelas. b. Data-data yang harus disajikan untuk mendukung hasil perhitungan IRR dan NPV sekurang-kurangnya meliputi: - Jadwal konstruksi dan jadwal investasi - Jadwal operasi dan proyeksi kapasitas operasi - Asumsi-asumsi biaya O/M, umum dan administrasi - Asumsi tarif retribusi - Proyeksi Net Cash - Analisis Sensitifitas - Proyeksi rugi/laba KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL Pelaporan Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial Sistematika pelaporan studi kelayakan ekonomi dan finansial terdiri dari atas 8 bab. Gambaran sistematika pelaporan studi kelayakan ekonomi dan finansial adalah sebagai berikut: DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR SINGKATAN DAN PENGERTIAN Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Gambaran Singkat Proyek 1.3 Maksud dan Tujuan KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  • 58. 06/03/2012 58 Pelaporan Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial Bab II Perkiraan Biaya Investasi 2.1 Biaya Pembebasan 2.2 Biaya Engineering 2.3 Biaya Konstruksi Pekerjaan Civil 2.4 Biaya Pengadaan dan Instalasi M & E Bab III Perkiraan Biaya Operasional 3.1 Biaya O/M 3.2 Biaya Depresiasi 3.3 Biaya Umum dan Administrasi Bab IV Perkiraan Manfaat Ekonomi 4.1 Proyeksi Perkiraan Manfaat Tangible (Tangible Benefit) 4.2 Proyeksi Perkiraan Manfaat Intangible (Intangible Benefit) KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL Pelaporan Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial Bab V Perhitungan Kelayakan Ekonomi 5.1 Perhitungan EIRR 5.2 Perhitungan NPV Bab VI Perkiraan Pendapatan Tarif (Revenue) 6.1 Proyeksi Perkiraan Besaran Tarif Air Limbah 6.2 Proyeksi Pendapatan Tarif KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL
  • 59. 06/03/2012 59 Pelaporan Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial Bab VII Perhitungan Kelayakan Keuangan 7.1 Proyeksi Perhitungan rugi/laba 7.2 Perhitungan FIRR dan NPV 7.3 Perhitungan Ratio-ratio Operasional Bab VIII Rekomendasi 8.1 Rekomendasi Pendanaan Investasi 8.2 Rekomendasi Pendanaan Operasional 8.3 Rekomendasi Bentuk Kelembagaan Pengelola Lampiran : Daftar Partisipan KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN FINANSIAL KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN Dokumen Kelayakan Lingkungan Pada prinsipnya dokumen kelayakan lingkungan proyek air Limbah adalah studi AMDAL yang terdiri atas 4 dokumen yaitu: a. Dokumen Kerangka Acuan b. Dokumen Studi ANDAL c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) d. Dokumen ringkasan eksekutif Proyek yang Perlu Kelayakan Lingkungan Proyek pengembangan sarana dan prasarana Air Limbah yang wajib melakukan studi AMDAL (berdasarkan KEPMEN Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001) adalah: a. Proyek Pembangunan IPLT b. Proyek Pembangunan Sistem Terpusat
  • 60. 06/03/2012 60 KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN Kriteria Kelayakan Lingkungan Proyek Air Limbah a. Proyek dikatakan layak lingkungan apabila seluruh biaya yang timbul dan kapasitas kelembagaan yang dibutuhkan sesuai rekomendasi RKL dan RPL dapat dipenuhi oleh lembaga pengelola yang bertanggung jawab. b. Setiap usulan lokasi proyek Air Limbah, seperti: · IPLT · IPAL Sebelum dilaksanakan studi AMDAL, terlebih dahulu harus memenuhi kriteria pemilihan lokasi sesuai dengan tata cara yang berlaku. c. Kapasitas kelembagaan pengelolaan proyek harus memadai untuk menjalankan rekomendasi RKL dan RPL baik pada masa pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN
  • 61. 06/03/2012 61 KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN Ruang Lingkup Studi Amdal Ruang lingkup studi AMDAL proyek air Limbah minimum meliputi: a. Identifikasi rona lingkungan awal b. Identifikasi kegiatan proyek c. Identifikasi kegiatan proyek yang menimbulkan dampak d. Analisis dan assesment besaran dampak negatif e. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) f. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Identifikasi dan analisis dampak negatif serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan diuraikan berdasarkan kegiatan proyek yang meliputi: a. Periode Pra konstruksi b. Periode Konstruksi c. Periode Operasi d. Periode Pasca Operasi KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN Ruang Lingkup Studi Amdal Tata Cara Pelaksanaan Studi Tata cara pelaksanaan studi AMDAL proyek Air Limbah wajib mengacu pada standar teknis studi AMDAL. Sistematika Pelaporan Sitematika pelaporan studi AMDAL proyek Air Limbah wajib mengacu pada standard teknis studi AMDAL. Penampilan Dokumen Laporan Studi AMDAL Penampilan dokumen laporan studi AMDAL proyek Air Limbah meliputi format laporan dan lain-lain, wajib mengacu pada standard teknis studi AMDAL.
  • 62. 06/03/2012 62 KETENTUAN PERENCANAAN STUDI KELAYAKAN LINGKUNGAN fakultas teknik sipil dan perencanaan – ITS surabaya http://www.ftsp.its.ac.id TERIMA KASIH Joni Hermana Jurusan Teknik Lingkungan Email: hermana@its.ac.id, hp: 08123029313