1. OPTIMALISASI LAYANAN KESEHATAN
RUJUKAN YANG BERKUALITAS
DI KOTA DEPOK
dr. Zakiah
KEPALA SEKSI PELAYANAN DASAR DAN RUJUKAN
Dinas Kesehatan Kota Depok
November 2015
2. LATAR BELAKANG (1)
Meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang dalam
upaya meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya
Arah Pemb.
Kesehatan
diselenggarakan
berdasarkan pada :
1. Perikemanusiaan
2. Pemberdayaan
dan kemandirian
3. Adil dan merata
4. Pengutamaan dan
manfaat
Upaya
1. Dinamika kependudukan
2. Epidemiologi penyakit
3. Perubahan ekologi dan
lingkungan
4. Kemajuan IPTEK
5. Globalisasi dan
demokratisasi dengan
semangat kemitraan dan
kerjasama lintas sektoral
3. Kondisi Yang Diharapkan
Provinsi memiliki
sistem rujukan
sendiri-sendiri (tidak
sinkron satu sama
lain)
Koordinasi lemah
diantara implementator
(termasuk Dokter)
Implementasi Kebijakan Sistem
Rujukan lambat
Rendahnya
pemahaman SDM
tenaga kesehatan
Akses Faskes
terbatas
Mindset
masyarakat
Hospital
centrised
Keterbatasan
Transportasi
Perlakuan thd Pasien :
tidak sesuai, lambat, dan tidak aman
Sistem Rujukan
terintegrasi, terstruktur
dan berjenjang
Faskes Primer
Merata, berkualitas
dan kredibel
Rumah Sakit Yang Kuat
dan Fokus Patient
Safety Tercapai
Jaminan Kesehatan
Nasional Berjalan
Rakyat Sehat dan
Sejahtera
Sebelum SJSN Pasca SJSN
4. Latar Belakang (2)
• Sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan merupakan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur
pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan
secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal (pasal 3
PERMENKES 001/2012).
• Rujukan diartikan sebagai proses yang bermula pada saat seorang
petugas kesehatan pada salah satu tingkat pelayanan mengalami
kekurangan sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga,
anggaran/uang) dan kompetensi, untuk mengatasi sesuatu
kondisi, sehingga harus meminta bantuan kepada sarana
pelayanan kesehatan lain baik yang setingkat (horizontal) maupun
berbeda tingkat (vertikal).
4
5. • Menjamin terlaksananya pelayanan yang
berkelanjutan (continuum of care)
• Menjamin agar peserta SJSN memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
pemenuhan kebutuhan dasar kesehatannya
• Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem
kesehatan
• Memperkuat fasilitas kesehatan perifer
• Meningkatkan kemampuan membuat keputusan di
level bawah
• Meningkatkan kerjasama antara 3 level fasilitas
pelayanan kesehatan
6. Self Care
Primary Care
Secondary
Tertiary
Tertiary Care
RESTRUKTURISASI PELAYANAN KESEHATAN
Sistem Kesehatan di Provinsi
Rujukan -
Kewenangan
Dokter Pelayanan
Kesehatan Primer
Pembenahan Sistem Rujukan
Pelayanan Kesehatan Primer
7. UU NO. 17/2007 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
NASIONAL 2005-2025
• Kesehatan merupakan investasi peningkatan Sumber Daya Manusia
• Arah pem. Kesehatan: meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap oang agar peningkatan derajat
kesehatan setinggi-tingginya dapat terwujud
ARAH BANGKES JANGKA PANJANG (2005-2025)
1. Bangnas wawasan
kesehatan
2. Pemberdayaan Masy &
daerah
3. Pengembangan upaya &
pembiayaan kesehatan
4. Pengembangan dan
pemberdayaan SDM
Kesehatan
5. Penanggulangan keadaan
darurat kesehatan
STRATEGI UPAYAPOKOK
SASARAN
NO. INDKT 2009 2025
1 UHH 69 73,7
2 IMR 32,3 15,5
3 MMR 262 74
4 KR GIZI 26 9,5
TUJUAN
BANGKES
RPJPN 2005-2025
8. ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN
RPJMN I
2005 -2009
Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah
promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan
Bangkes
diarahkan untuk
meningkatkan
akses dan mutu
yankes
Akses masyarakat
thp yankes yang
berkualitas telah
lebih berkembang
dan meningkat
Akses masyarakat
terhadap yankes
yang berkualitas
telah mulai
mantap
Kes masyarakat
thp yankes yang
berkualitas telah
menjangkau dan
merata di
seluruh wilayah
Indonesia
VISI:
MASYARAKAT
SEHAT
YANG MANDIRI
DAN
BERKEADILAN
RPJMN II
2010-2014
RPJMN III
2015 -2019
RPJMN IV
2020 -2025
KURATIF-
REHABILITATIF
PROMOTIF - PREVENTIF
8
9. Program Indonesia Sehat
Paradigma Sehat
Program
• Pengarusutamaan kesehatan dalam
pembangunan
• Prom prev sebagai pilar utama upaya
kesehatan
• Pemberdayaan masyarakat
Indikator
• Kota Sehat
• Kecamatan Sehat
Penguatan Yankes
Program
• Peningkatan Akses
• Peningkatan Mutu
• Regionalisasi Rujukan
Indikator
• Jumlah Kecamatan yang memiliki
minimal 1 Puskesmas yang
terakreditasi
• Jumlah Kab/Kota yang memiliki
minimal 1 RSUD yang terakreditasi
Jaminan Kesehatan
Nasional
Program
• Benefit
• Sistem pembiayaan: asuransi – azas
gotong royong
• Kendali Mutu dan Kendali Biaya
• Sasaran: PBI dan Non PBI
Indikator:
Total coverage
Tanda kepesertaan
KIS – Kartu BPJS
9
10. Sehat (70%*) Mengeluh Sakit (30%*)
FKTP
80 %
*Sumber : Susenas 2010
PERAN FASKES TINGKAT PERTAMA
MEWUJUDKAN PARADIGMA SEHAT
FKRTL
20%
KIE, Self care
Promosi Kesehatan
SEHAT ADALAH HARTAKU
YANG HARUS KUJAGA DAN KUPELIHARA
Yang Sehat Tetap Sehat
Yang sehat Tidak Sakit
sehat / rujuk balik
sakit
meninggal
UKBM( Posyandu, Posyandu Lansia, Posbindu
PTM, Polindes, Poskesdes, Desa Siaga)
12. Pembinaan Upaya Kesehatan
Sasaran :
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan yang berkualitas bagi Masyarakat
Indikator Kinerja Utama:
1. % kecamatan dengan kesiapan akses primer
2. % kab/kota dengan kesiapan akses rujukan
3. % Rumah Sakit yang terakreditasi
4. Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
• Kecamatan dengan kesiapan akses primer adalah :
Jika 1 Kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas yang memenuhi standar pelayanan
kesehatan primer (bangunan, alkes, tenaga dan management)
• Kab/kota dengan kesiapan akses rujukan adalah :
1. Rasio TT di RS dan klinik utama dibanding jml penduduk adalah 1: 1000, dan
2. Memiliki RS dengan minimal kelas D, dan
3. Memiliki RS yang berjejaring ke RS rujukan regional atau RS rujukan provinsi
20. Memperkuat
Layanan
Kesehatan
Primer
Meningkatkan
Kualitas
Layanan Kesehatan
Rujukan
Proses Rujukan
Penguatan Layanan Primer
Dan Peningkatan Kualitas Layanan Sekunder
PPK tingkat I Regionalisasi RS
PROFESI
Panduan Klinis
Penurunan Tingkat
Kematian di RS
Penurunan Beban
Kapasitas RS
FAKTA:
>70% Penyakit yang ditangani
Rumah Sakit adalah Penyakit
Kewenangan tingkat pertama
(puskesmas)
REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN MENDUKUNG MDG’S (1)
21. Tersier
Sekunder
Primer
Gatekeeper
sebagai kontak pertama pada
pelayanan kesehatan formal dan
penapis rujukan sesuai dengan
standar pelayanan medik.
MODEL SISTEM RUJUKAN PELAYANAN BERJENJANG
INTEGRASI SPGDT
PONED PONEK
UKP
UKM ?
Rujukan balik
Rujukan
Keterangan:
PONED
PONEK
PONEK
MENDORONG
PENCAPAIAN MDGs
REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN MENDUKUNG MDG’S (1)
22.
23.
24.
25. Sistem Rujukan
2015-2017
Tahun 2015
• Pemetaan Kondisi dan
Kebutuhan Daerah
pada Sistem Rujukan
• Penyusunan seluruh
Regulasi Terkait Sist.
Rujukan (MANUAL
RUJUKAN)
Regionalisasi dan pola
Gatekeeper
• Pelatihan Nakes
melalui Magang RSUD
• Pemenuhan Sarpras
• Penyiapan sistem IT SI
JARI EMAS fokus
Maternal Neonatal
Tahun 2016
• Pelaksanaan Sistem
Rujukan, regionalisasi
dan Pola Gatekeeper
di Beberapa
Puskesmas
(percontohan)
• Sosialisasi publik
sistem rujukan,
regionalisasi dan pola
gatekeeper di
seluruh Puskesmas
• Sistem IT rujukan
terpadu siap
dilaksanakan;
persiapan
penambahan menu
KLB, Bencana dan
Kasus Umum
Tahun 2017
• Sistem rujukan,
regionalisasi pola
gatekeeper berjalan di
seluruh fktp
• Sosialsiasi tentang
rujukan ke seluruh
masyarakat se-Kota
Depok
• Sistem Rujukan
Terpadu terlaksana
dengan baik
Kondisi Dinamika Roadmap Kebijakan Identifikasi
Koordinasi
26. Rekomendasi Untuk Keberhasilan
Sistem Rujukan:
• Mapping distribusi provider (regionalisasi)
• Optimalisasi fungsi gatekeeper
• Standarisasi pelayanan (standar sdm, sarpras, guideline)
• Pengaturan kewenangan bidan/perawat (khususnya wilayah tanpa
dokter)
• Penetapan mekanisme rujuk balik serta infrastruktur pendukungnya
• Pola pembayaran (Kapitasi)
• Sistem informasi yang kontiniu,akurat serta up-to-date .
• Standarisasi proses administrasi
• Perumusan kebijakan pelayanan kegawat daruratan
• Mekanisme pemantauan rujukan termasuk penetapan indikator
penilaian
• Mekanisme penetapan sanksi
• Sosialisasi konsep baik kepada provider maupun peserta
27. MASALAH & UPAYA PEMECAHAN
SDM
REGULASI
SARANA
PRASARANA
PEMBIAYAAN
KESEHATAN
STANDAR
PEDOMAN
DISTRIBUSI NAKES YG TIDAK
MERATA
KOMPETENSI DAN KAPASITAS NAKES
YG MASIH KURANG
MUTASI NAKES YG CEPAT
-ADVOKASI PEMEGANG
KEBIJAKAN
-- PENINGKATAN KAPASITAS
SDM MLL
PERTEMUAN/PELATIHAN
--PEREKRUTAN TENAGA
KONTRAK
28. SDM
REGU LASI
SARANA
PRASARANA
PEMBIAYAAN
KESEHATAN
STANDAR
PEDOMAN
LEGALITAS YANKES DAN NAKES
YG MEMBERIKAN PELAYANAN
KES.
KETERLAMBATAN KELUARNYA
ATURAN/SK TERKAIT
PENGADAAN OBAT MLL
SISTEM E-CATALOG
SOSIALISASI DAN PEMBINAAN TERKAIT
PERIJINAN SARANA DAN TENAGA
KESEHATAN
MEMPERSIAPKAN KELENGKAPAN
PENGADAAN LAINNYA LEBIH AWAL
MENGOPTIMALKAN
PENGELOLAAN OBAT MLL
“ONE GATE POLICY”
MASALAH & UPAYA PEMECAHAN
RUJUKAN LINTAS BATAS
RAKOR
29. SDM
REGULASI
SARANA
PRASARANA
PEMBIAYAAN
KESEHATAN
STANDAR
PEDOMAN
KURANGNYA SARANA RAWAT INAP TERUTAMA
UNTUK PASIEN KELAS 3
JUMLAH AMBULANCE YG MASIH
KURANG SEBANYAK 16
MASIH ADANYA KERUSAKAN
BEBERAPA SARANA FASYANKES
PEMBANGUNAN RS PRATAMA
MENDORONG PENGEMBANGAN PUSK
NON PERAWATAN MJD PUSKESMAS
PERAWATAN
PENAMBAHAN TT RSUD UNTUK
PASIEN KELAS 3
REHABILITASI FASYANKES
DGN BERBAGAI SUMBER
PEMBIAYAAN
MASALAH & PAYA PEMECAHAN
PENGADAAN AMBULANCE
Program Indonesia Sehat terdiri atas : 1) Paradigma Sehat 2) Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer 3) Jaminan Kesehatan
Paradigma Sehat dan Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer akan mendukung terlaksananya Jaminan Kesehatan Nasional
Ketiga hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada paparan ini.
Peran FKTP di era JKN sebagai GATEKEEPER yaitu penyelenggara pelayanan kesehatan dasar yang berperan sebagai kontak pertama dan penapis rujukan sesuai dengan standar pelayanan.
Dokter di FKTP sebagai gate keeper mempunyai tugas:
Menyelenggarakan kesehatan dasar masyarakat melalui pelayanan kesehatan dasar berdasarkan kompetensi dan kewenangannya,
Mengatur pelayanan kesehatan lanjutan melalui sistem rujukan, penasehat, konselor, dan
Pendidik untuk mewujudkan keluarga sehat, dan
manajer sumber daya.
Sedangkan fungsi dokter di layanan primer sebagai gate keeper adalah kontak pertama pasien, penapis rujukan serta sebagai kendali mutu dan biaya
Pelayanan Kesehatan Dasar :
Pelayanan berbasis Kedokteran Keluarga
mengutamakan ekuitas pelayanan dasar shg perlu Distribusi, standarisasi sarana dan prasarana
memperhatikan good quality of care
Pelayanan Kesehatan Lanjutan
Tarif menggunakan Ina CBG’s, diterima oleh RS (dan memperhatikan tingkat kecukupan dana)