RPJM Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018

RREENNCCAANNAA PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN
JJAANNGGKKAA MMEENNEENNGGAAHH DDAAEERRAAHH ((RRPPJJMMDD))
KKOOTTAA PPAALLAANNGGKKAA RRAAYYAA
TTAAHHUUNN 22001133--22001188
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2014

Diperbanyak Oleh :
Sub Bidang Pengendalian Program Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya

WALIKOTA PALANGKA RAYA
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013-2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALANGKA RAYA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan
bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD);
b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan
bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2013-2018.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2753);

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 4438);
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan
4725);

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001
tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Nomor 4575);
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Nomor 4664);
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
4815);
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Nomor 4817);
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
28. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Nasional Tahun 2010-2014;

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran negara
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah,
dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
Pembangunan Daerah;
Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam
Penyusunan atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis
Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah
Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka
Raya Nomor 04) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga
Teknis Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka
Raya Nomor 04);
34. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor
06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya
Tahun 2008-2028;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN PERWAKILAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2013-2018.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai
unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
4. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya
disebut Bappeda, adalah SKPD Daerah yang bertanggung jawab
terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan
di Kota Palangka Raya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
terhadap Pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
8. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian atau Lembaga
Pemerintah Pusat di Daerah
9. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk
masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan
dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
10. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah
dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Perencanaan Pembangunan Tahunan adalah proses penyusunan
rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk
menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu)
tahun.

13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat
RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh)
tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka
panjang Kota Palangka Raya.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk
periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
RKPD adalah Rencana kerja tahunan daerah yang merupakan
dokumen perencanaan Pembangunan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya yang selanjutnya
disebut RTRW Kota Palangka Raya adalah hasil perencanaan tata
ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kota
Palangka Raya untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah
yangselanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode
1 (satu) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara
terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah
untuk mewujudkan visi daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah
karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan
karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka
panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dimasa yang akan datang.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
24. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Pusat/Daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh
alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
26. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif
dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses,
keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan
tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

27. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Perda.
BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2013-2018 merupakan :
a. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala
Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dengan
mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028; dan
b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus
acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam
mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Maksud dan tujuan penetapan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) adalah untuk menetapkan pedoman
perencanaan sebagai acuan dalam :
a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat
Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja (Renja)
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran;
dan
b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan
terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan
Kabupaten.
Pasal 4
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk
menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala
Daerah yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya harus
menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun
pertama periode jabatan Kepala Daerah berikutnya.

BAB IV
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 5
Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 terdiri atas:
a. Pendahuluan;
b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka
Pendanaan;
d. Analisis Permasalahan dan Isu Strategis;
e. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
f. Strategi dan Arah Kebijakan;
g. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
h. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan
Pendanaan;
i. Indikator Kinerja Daerah; dan
j. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
Pasal 6
Isi dan uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5, tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya 2013-
2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada
peraturan yang berlaku.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Hal–hal yang berkaitan dengan pendanaan dan target indikator kinerja
daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bersifat indikatif
sehingga apabila terjadi penyesuaian dituangkan dalam Rancangan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) untuk mendapat persetujuan dan penetapan DPRD.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Palangka Raya.
Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 Agustus 2014
WALIKOTA PALANGKA RAYA,
H. M. RIBAN SATIA
Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
KANDARANI
LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013-2018
I. UMUM
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Palangka Raya merupakan penjabaran Visi, Misi Kepala
Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi. Selain itu, RPJMD tersebut
memuat Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah,
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum dan
Program Pembangunan, Indikasi Rencana Program Prioritas
Daerah, Indikasi Rencana Program Prioritas dan Indikator Kinerja
Daerah.
Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2013-2018, sangat tergantung dari kesepakatan,
kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kota
Palangka Raya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan
Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Kota Palangka
Raya.
Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan
menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala
Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir
pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja
Pembangunan Daerah pada tahun pertama periode pemerintahan
Kepala Daerah berikutnya, yaitu pada tahun 2019 sebagai bahan
penyusunan KUA dan PPAS dan RAPBD. Dengan demikian Kepala
Daerah terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang
gerak yang luas untuk menyempurnakan Kebijakan Umum APBD
dan PPAS pada tahun pertama pemerintahannya sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah
timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami
dan melaksanakan pasal-pasal dalan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang
disusun oleh Kepala Daerah yang sedang menjabat (masa
bakti tahun 2013-2018). Namun demikian Kepala Daerah
terpilih periode berikutnya (masa bakti tahun 2018 -
2023) tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk
menyempurnakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) pada tahun pertama pemerintahannya. Rencana
Kerja Pembangunan Daerah tahun pertama tersebut
(tahun 2019) berpedoman pada RPJMD sebelumnya
(Tahun 2013-2018) dan berlaku sampai dengan
ditetapkannya RPJMD yang disusun oleh Kepala Daerah
periode berikutnya.
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018
dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang dikoordinir oleh Bappeda.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 8
Hal ini dimaksudkan bahwa dana dan target indikator kinerja
yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini bersifat indikatif
terhadap kondisi yang ada dan selanjutnya memproyeksikan
sampai dengan tahun 2018 sehingga ada kekhawatiran asumsi
akan dapat berubah terhadap kondisi obyektif yang
berkembang. Atas dasar hal tersebut, maka dimungkinkan
terjadi perubahan dana dan target indikator kinerja dengan
alasan yang jelas dan terukur serta dituangkan dalam Kebijakan
Umum APBD dan PPAS untuk mendapat persetujuan dan
penetapan DPRD.
Pasal 9
Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 19

i
DAFTAR ISI
Halaman
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2013-2018
DAFTAR ISI ................................................................................................ i
DAFTAR TABEL ......................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ........................................................................ 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ...................................................... 2
1.3 Hubungan Antar Dokumen ...................................................... 7
1.4 Sistematika Penulisan .............................................................. 8
1.5 Maksud dan Tujuan ................................................................. 10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .......................................... 11
2.1 Aspek Geografis dan Demografis ........................................... 11
2.1.1 Luas dan Batas Administrasi ................................................... 11
2.1.2 Luas Wilayah, Topografi dan Kemiringan ................................ 12
2.1.3 Geologi dan Tanah ................................................................. 13
2.1.4 Hidrologi .................................................................................. 14
2.1.5 Klimatologi .............................................................................. 15
2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah ............................................ 16
2.1.6.1 Kawasan Lindung ................................................................ 17
2.1.6.2 Kawasan Budidaya .............................................................. 19
2.1.6.3 Kawasan Peruntukan Perumahan ........................................ 19
2.1.6.4 Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa ...................... 21
2.1.6.5 Kawasan Peruntukan Perkantoran ....................................... 21
2.1.6.6 Kawasan Peruntukan Industri .............................................. 22
2.1.6.7 Kawasan Peruntukan Pariwisata .......................................... 22
2.1.6.8 Kawasan Peruntukan Bandara ............................................. 23
2.1.6.9 Kawasan Peruntukan lainnya ............................................... 23
2.1.6.10 Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor
Informal .............................................................................. 24
2.1.6.11 Kawasan Peruntukan Militer ............................................... 24
2.1.6.12 Kawasan Peruntukan Pertanian ......................................... 24
2.1.7 Potensi Rawan Bencana ......................................................... 25
2.1.8 Demografi ............................................................................... 27
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................................ 28
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ............................... 28

ii
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional .......................................... 28
2.2.1.2 Pertumbuhan Sektoral dan Struktur Perekonomian ............. 29
2.2.1.3 Pendapatan Regional Perkapita ........................................... 31
2.2.2 Inflasi ...................................................................................... 32
2.2.3 Pemerataan Pendapatan ........................................................ 33
2.3 Fokus Kesejahteraan Sosial .................................................... 34
2.4 Fokus Seni dan Budaya ........................................................... 36
2.5 Aspek Pelayanan Umum .......................................................... 37
2.5.1 Urusan Wajib .......................................................................... 37
2.5.1.1 Pendidikan ........................................................................... 38
2.5.1.2 Kesehatan ............................................................................ 41
2.5.1.3 Pekerjaan Umum ................................................................. 54
2.5.1.4 Perumahan .......................................................................... 66
2.5.1.5 Penataan Ruang .................................................................. 68
2.5.1.6 Perencanaan Pembangunan ................................................ 71
2.5.1.7 Perhubungan ....................................................................... 71
2.5.1.8 Lingkungan Hidup ................................................................ 79
2.5.1.9 Kependudukan dan Catatan Sipil ......................................... 84
2.5.1.10 Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana .......... 85
2.5.1.11 Sosial ................................................................................. 87
2.5.1.12 Ketenagakerjaan ................................................................ 87
2.5.1.13 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ................................. 88
2.5.1.14 Penanaman Modal ............................................................. 89
2.5.1.15 Kebudayaan........................................................................ 91
2.5.1.16 Kepemudaan dan Olah Raga ............................................. 94
2.5.1.17 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ....................... 94
2.5.1.18 Otonomi Daerah tentang Perangkat Daerah ...................... 95
2.5.1.19 Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Pangan
Utama ................................................................................ 97
2.5.1.20 Pemberdayaan Masyarakat ............................................... 98
2.5.1.21 Statistik dan Kearsipan ...................................................... 99
2.5.1.22 Komunikasi dan Informatika ............................................... 100
2.5.1.23 Perpustakaan ..................................................................... 106
2.5.2 Urusan Pilihan ......................................................................... 107
2.5.2.1 Pertanian Tanaman Pangan ................................................ 107
2.5.2.2 Kehutanan dan Perkebunan ................................................. 110
2.5.2.3 Perikanan dan Peternakan ................................................... 112
2.5.2.4 Energi dan Sumber Daya Mineral ........................................ 114
2.5.2.5 Kepariwisataan .................................................................... 116
2.5.2.6 Perdagangan ....................................................................... 117
2.5.2.7 Perindustrian ........................................................................ 118
2.5.2.8 Ketransmigrasian ................................................................. 118

iii
2.6 Aspek Daya Saing Daerah ....................................................... 118
2.6.1 Kemampuan Ekonomi Daerah ................................................ 120
2.6.2 Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur ............................... 121
2.6.3 Fokus Iklim Berinvestasi ......................................................... 123
2.6.4 Fokus Sumber Daya Manusia ................................................. 124
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN ............................................................... 127
3.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .......................... 127
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ..................................................... 131
3.1.1.1 Pendapatan Daerah ............................................................. 131
3.1.1.2 Realisasi Belanja ................................................................. 137
3.1.2 Neraca Daerah ........................................................................ 141
3.2 Analisis Pembiayaan Daerah ................................................... 144
3.2.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil ....................................... 144
3.2.2 Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran .............. 146
3.2.3 Analisis Proyeksi Belanja Daerah ........................................... 149
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ....... ............... 154
4.1 Pendahuluan ............................................................................ 154
4.2 Analisis Permasalahan ............................................................ 154
4.3 Isu Strategis ............................................................................. 168
4.4 Isu Strategis Eksternal ............................................................. 171
4.5 Strategi Umum ......................................................................... 176
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ............................................... 181
5.1 Visi ........................................................................................... 181
5.2 Misi .......................................................................................... 181
5.3 Tujuan dan Sasaran ................................................................. 182
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ................................................ 188
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH ...................................................................................... 210
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ............................ ......... 284
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH................... ........ 353
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ............... 370
10.1 Pedoman Transisi ............................................................... 371
10.2 Kaidah Pelaksanaan ........................................................... 371

iv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kota Palangka Raya Tahun
2012 ...................................................................................... 12
Tabel 2.2 Susunan Stratigrafi Wilayah Kota Palangka Raya
Tahun 2010............................................................................ 14
Tabel 2.3 Sebaran Potensi Air Tanah Wilayah Kota Palangka
Raya Tahun 2007 .................................................................. 15
Tabel 2.4 Pola Ruang Eksisting dan Rencana Pola Ruang
Wilayah Kota Palangka Raya ................................................ 16
Tabel 2.5 Areal dan Lokasi RTH yang ada di Wilayah Terbangun
Kota palangka Raya .............................................................. 18
Tabel 2.6 Rencana Luas Kawasan Budidaya di Wilayah Kota
Palangka Raya Tahun 2030 .................................................. 19
Tabel 2.7 Proporsi Penduduk Kota Palangka Raya dan Propinsi
Kalimantan Tengah berdasar Kelompok Umur Tahun
2012 ...................................................................................... 28
Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/ Lapangan
Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-
2012 ...................................................................................... 30
Tabel 2.9 Struktur Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun 2008-
2012 (persen) ........................................................................ 31
Tabel 2.10 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga
Berlaku dan Atas Harga Konstan 2000 Tahun 2008-
2012 (Rupiah) ....................................................................... 32
Tabel 2.11 Tingkat Inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 .......... 33
Tabel 2.12 Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Tahun
2008-2012 Berdasarkan Indeks Gini ..................................... 34
Tabel 2.13 Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Bidang
Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 .............. 35
Tabel 2.14a Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Bidang
Kesehatan Tahun 2009-2012 ................................................ 36
Tabel 2.14b Indikator Kesejahteraan Sosial Pertanahan dan
Ketenaga Kerjaan Tahun 2009-2012 ..................................... 36
Tabel 2.15 Indikator Fokus Kesejahteraan Bidang Seni dan
Budaya Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 .................... 37
Tabel 2.16 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di
Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 ................................. 39
Tabel 2.17 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Berdasarkkan Kecamatan di Kota Palangka Raya
Tahun 2012 ........................................................................... 39

v
Tabel 2.18 Rasio Murid terhadap Jumlah Gedung Sekolah di Kota
Palangka Raya Tahun 2008-2012 ......................................... 40
Tabel 2.19 Rasio Murid terhadap Gedung Sekolah setiap
Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2012 ................... 40
Tabel 2.20 Rasio Guru terhadap Murid per Kecamatan di Kota
Tabel 2.20.a Data Sekolah Per Kecamatan di Kota Palangka Raya
Tahun 2013 ........................................................................... 41
Tabel 2.21 Puskesmas Menurut Karakteristik Wilayah Kota
Tabel 2.22 Puskesmas dan Jaringannya di Kota Palangka Raya
Tahun 2013 ........................................................................... 43
Tabel 2.23 Rasio Puskesmas terhadap Luas Wilayah dan
Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2013 ......................... 44
Tabel 2.24 Sumber Daya Manusia Kesehatan Menurut Tempat
Kerja di Kota Palangka Raya Tahun 2012 ............................. 48
Tabel 2.25 Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan Menurut
Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun 2012 ....................... 48
Tabel 2.26 Jenis Bidang Studi yang ditempuh oleh SDM
Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka
Raya Tahun 2012 .................................................................. 49
Tabel 2.27 Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun 2012 .............. 50
Tabel 2.28 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kota
Tabel 2.29 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota
Tabel 2.30 Jaringan Irigasi Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012......... 58
Tabel 2.31 Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Kota
Tabel 2.32 Rasio Tempat Ibadah Kota Palangka Raya Tahun
2012 ...................................................................................... 60
Tabel 2.33 Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Kota
Tabel 2.34 Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan
Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ................ 61
Tabel 2.35 Jaringan Drainase Kota Palangka Raya Tahunn 2008-
2012 ...................................................................................... 63
Tabel 2.36 Informasi Pengelolaan Sampah Kota Palangka Raya
Tahun 2009-2012 .................................................................. 63

vi
Tabel 2.37 Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah
Penduduk Menurut Kecamatan Kota Palangka Raya
Tahun 2012 .......................................................................... 64
Tabel 2.38 Jumlah Pasar Pemerintah Kota Palangka Raya .................... 65
Tabel 2.39 Jumlah Stok Perumahan Berdasarkan Fungsi Rumah
di Kota Palangka Raya Tahun 2010 ...................................... 66
Tabel 2.40 Tingkat Kepadatan Pemukiman Kota Palangka Raya ........... 67
Tabel 2.41 Indikator Perumahan Kota Palangka Raya ............................ 68
Tabel 2.42 Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Wilayah Kota
Tabel 2.43 Kondisi Sarana Prasarana dan Infrastruktur
Perhubungan ......................................................................... 71
Tabel 2.44 Fasilitas Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kota Palangka
Raya Tahun 2013 .................................................................. 74
Tabel 2.45 Traffic Light dan warning Light Kota Palangka Raya
Tahun 2013 ........................................................................... 74
Tabel 2.46 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kota
Tabel 2.47 Persentase Uji Kir Angkutan Umum Kota Palangka
Raya Tahun 2008-2012 ......................................................... 76
Tabel 2.48 Lama waktu Uji Kir Angkutan Umum Kota Palangka
Raya Tahun 2008-2012 ......................................................... 76
Tabel 2.49 Biaya Uji Kir Angkutan Umum Kota Palangka Raya
Tahun 2008-2012 .................................................................. 77
Tabel 2.50 Peralatan Uji Kir Angkutan Umum Kota Palangka Raya
Tahun 2008-2012 .................................................................. 77
Tabel 2.51 Jumlah Pelabuhan Udara/Dermaga/Terminal Kota
Tabel 2.52 Uji Pencemaran Air Kota Palangka Raya Tahun 2008-
2012 ...................................................................................... 80
Tabel 2.53 Polutan Indeks Kualitas Air Sungai di Kota Palangka
Raya Tahun 2008-2012 ......................................................... 80
Tabel 2.54 ISPU di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 .................... 82
Tabel 2.55 Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palangka Raya
Tahun 2009-2012 .................................................................. 82
Tabel 2.56 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2009-2012 ........ 84
Tabel 2.57 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka
Raya Tahun 2009-2013 ......................................................... 85
Tabel 2.58 Indikator Pemberdayaan Perempuan Kota Palangka
Raya Tahun 2011-2013.......................................................... 86

vii
Tabel 2.59 Indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kota Palangka Raya Tahun 2009-2012 ................................ 86
Tabel 2.60 Indikator Pelayanan Urusan Sosial Kota Palangka
Raya Tahun 2010-2013 ......................................................... 87
Tabel 2.61 Keadaan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan
Pengangguran Kota Palangka Raya Tahun 2009-2012 ......... 87
Tabel 2.62 Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun
2009-2013 ............................................................................. 88
Tabel 2.63 Rencana PMDN yan Disetujui Pemerintah Menurut
Sektor di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2012 .................. 89
Tabel 2.64 Rencana PMA yang disetujui Pemerintah Menurut
Sektor di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2013 .................. 90
Tabel 2.65 Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal
Asing (PMA) di Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 ........ 90
Tabel 2.66 Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) di Kota Palangka Raya (Juta
RP) 2009-2013 ...................................................................... 91
Tabel 2.67 Jumlah Festival Seni Budaya Kota Palangka Raya
Tahun 2010-2013 .................................................................. 92
Tabel 2.68 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Kota
Palangka Raya tahun 2010-2013 .......................................... 93
Tabel 2.69 Organisasi Pemuda dan Sarana Olah Raga Kota
Tabel 2.70 Aspek Pelayanan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri Tahun 2009-2013 ................................. 95
Tabel 2.71 Aspek Pelayanan Umum Bidang Otonomi Daerah
tentang Perangkat Daerah ................................................... 95
Tabel 2.72 Produksi, Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kota
Tabel 2.73 Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya
Tahun 2009-2013 .................................................................. 99
Tabel 2.74 Layanan Komunikasi dan Informasi Tahun 2010-2013........... 101
Tabel 2.75 Data Menara Telekomunikasi Kota Palangka Raya
Tahun 2012 ........................................................................... 102
Tabel 2.76 Rasio Warnet/Wartel per 1000 Penduduk Kota
Palangka Raya Tahun 2012 ................................................. 103
Tabel 2.77 Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku
di Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 ............................. 106
Tabel 2.78 Produksi dan Produktivitas Padi Ladang dan Palawija
di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ............................. 107
Tabel 2.79 Produksi Buah-Buahan Kota Palangka Raya Tahun
2008-2012 ............................................................................. 108

viii
Tabel 2.80 Produksi Sayur-Sayuran Kota Palangka Raya Tahun
2008-2012 (Ton) ................................................................... 108
Tabel 2.81 Kelompok Tani dan Regu Proteksi Tanaman Kota
Tabel 2.82 Tanaman Perkebunan Kota Palangka Raya Tahun
2008-2012 ............................................................................. 112
Tabel 2.83 Produksi dan Nilai Ikan, Konsumsi Ikan Kota Palangka
Raya Tahun 2008-2013 ......................................................... 112
Tabel 2.84 Populasi Ternak Kota Palangka Raya Tahun 2008-
2012 ...................................................................................... 113
Tabel 2.85 Populasi Unggas Kota Palangka Raya Tahun 2008-
2012 ...................................................................................... 113
Tabel 2.86 Jumlah Keluarga yang menggunakan Listrik PLN Kota
Tabel 2.87 Sarana Pelayanan Bahan Bakar Kota Palangka Raya
Tahun 2009-2013 .................................................................. 115
Tabel 2.88 Konsumsi Bahan Bakar Kota Palangka Raya Tahun
2009-2013 ............................................................................. 115
Tabel 2.89 Sektor Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2009-
2013 ...................................................................................... 116
Tabel 2.90 Jumlah SIUP Perdagangan dan Jasa Menurut
Klasifikasi Tahun 2008-2012 ................................................. 117
Tabel 2.91 Kontribusi Sektor dan Pertumbuhan Industri Kota
Tabel 2.92 Pengeluaran Rumah Tangga per Bulan Kota Palangka
Raya dan Propinsi Kalteng Tahun 2011 ................................ 120
Tabel 2.93 Bank Pemerintah/Swasta di Kota Palangka Raya
Tahun 2008-2011 .................................................................. 122
Tabel 2.94 Angka Kriminalitas Kota Palangka Raya tahun 2008-
2012 ...................................................................................... 123
Tabel 2.95 Kejadian Kriminal, demo, Lama Perijinan Kota
Palangka Raya ..................................................................... 124
Tabel 2.96 Rasio Ketergantungan di Kota Palangka Raya Tahun
2008-2012 ............................................................................. 125
Tabel 3.1 Komposisi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2008-2012 (dalam persen) ........................................ 134
Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Kemampuan Pendapatan
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 (dalam
persen) ................................................................................. 135
Tabel 3.3 Proporsi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2008-2012 (dalam persen) .................................................... 137

ix
Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2008-2012 (dalam persen) ................ 139
Tabel 3.5 Analisis Rasio Keuangan Kota Palangka Raya Tahun
2010-2012 (dalam persen) .................................................... 143
Tabel 3.6 Surplus Defisit Pembiayaan Kota Palangka Raya
Tabel 3.7 Realisasi Pembiayaan APBD Kota Palangka Raya
Tabel 3.8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota
Palangka Raya Tahun 2008-2012 (dalam persen) ................ 148
Tabel 3.9 Nilai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
dengan Rata-Rata Pertumbuhan (dalam Rupiah) ................. 149
Tabel 3.10 Proyeksi Belanja Langsung dan Belanja Tidak
Langsung (dalam Juta) ......................................................... 149
Tabel 3.11 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2008-2012 (dalam Rupiah) ........................................ 150
Tabel 3.12 Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kota palangka
Raya Tahun 2008-2012 (dalam Rupiah) ............................... 151
Tabel 3.13 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tabel 3.14 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tabel 4.1 Analisis SWOT untuk menyusun Strategi Umum Kota
Palangka Raya ...................................................................... 177
Tabel 4.2 Keterkaitan antara Strategi Umum dan Visi Misi Wali
Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ........................................... 179
Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota
Palangka Raya ...................................................................... 182
Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangka Raya Misi
Pertama ............................................................................... 189
Kedua .................................................................................... 195
Ketiga .................................................................................... 200
Keempat ................................................................................ 205
Kelima ................................................................................... 208
Tabel 7.1 Sasaran dan Program Pembangunan Kota Palangka
Raya ..................................................................................... 212
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan Kota Palangka Raya ........................ 285

x
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ................... 354

xi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Sistem Perencanaan RPJMD Kota Palangka Raya ............... 8
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Palangka Raya ................................. 11

xii
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya dan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008-2012 ..................... 29
Grafik 2.2 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Kota
Grafik 2.3 Posyandu Balita dan Posyandu Lansia di Kota
Grafik 2.4 Sumber Daya Manusia Kesehatan Menurut Jenis
Kelamin di Kota Palangka Raya Tahun 2012 ......................... 47
Grafik 2.5 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Palangka Raya
Tahun 2008-2012 .................................................................. 51
Grafik 2.6 AKI di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ....................... 52
Grafik 2.7 AKABA di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ................ 53
Grafik 2.8 Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Palangka Raya
Tahun 2007-2011 .................................................................. 54

xiii
DAFTAR DIAGRAM
Halaman
Diagram 4.1 Analisis Aspek Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial
Kota Palangka Raya .............................................................. 156
Diagram 4.2 Kompleksitas Pelayanan Pendidikan di Kota Palangka
Raya ..................................................................................... 158
Diagram 4.3 Permasalahan Terkait dengan Kinerja Kesehatan di
Diagram 4.4 Permasalahan Terkait dengan Pelayanan Umum di
Diagram 4.5 Permasalahan Rentannya Ketahanan Pangan di Kota
Palangka Raya ...................................................................... 164
Diagram 4.6 Permasalahan Degrasasi Lingkungan Hidup di Kota
Palangka Raya ...................................................................... 166
Diagram 4.7 Permasalahan Terkait dengan Daya Saing Daerah ............... 168
Diagram 4.8 Permasalahan Pembangunan di Kota Palangka Raya .......... 170

1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.LATAR BELAKANG
Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 serta Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu
disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional, maka Pemerintah Kota Palangka
Raya perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.
Penyusunan RPJMD tersebut diawali dengan proses teknokratik
dan proses politik yang ditempuh dalam kerangka pelaksanaan
perencanaan partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah (Musrenbang) RPJMD. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan
adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/kota
dalam jangka waktu tertentu.
Penyusunan RPJMD dilakukan dengan tiga pendekatan penting,
pertama pendekatan teknokratik yakni proses penyusunan berdasarkan
analisis-analisis data teknis dari masing-masing bidang kewenangan serta
memadukan berbagai dokumen perencanaan yang sudah ada, kedua

2
pendekatan partisipatif yakni dengan memberikan kesempatan kepada
stakeholder untuk memberikan masukan, saran dan kritikan atas
rancangan RPJMD, dan ketiga pendekatan politis yakni menetapkan
RPJMD melalui proses legislasi daerah dalam bentuk peraturan daerah.
RPJMD Kota Palangka Raya merupakan penjabaran dari visi,
misi, dan program kepala daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan
yang mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat Kota Palangka Raya
untuk jangka waktu lima tahun ke depan guna mengarahkan semua
sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan
dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
RPJMD ini merupakan tahapan kedua dari RPJPD Kota Palangka
Raya Tahun 2008-2028. Untuk mewujudkan keterkaitan program
pembangunan kota, provinsi, maupun pusat, maka RPJMD juga disusun
dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015.
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 merupakan
dokumen dalam perencanaan pembangunan daerah dan landasan hukum
dalam penyusunannya adalah sebagai berikut:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68,
11. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

4
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

6
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
28. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran negara
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah, dan
terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam
Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis
Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka

7
Raya Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota
Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor
04);
34. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota
Palangka Raya Tahun 2008-2028.
1.3.HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rangkaian rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di
tingkat pusat maupun daerah. Penyusunan RPJMD tidak dapat dilepaskan
dari berbagai dokumen perencanaan terkait, baik yang dihasilkan oleh
komponen vertikal maupun horisontal. Dari komponen vertikal, RPJM
Nasional menjadi acuan terutama dalam pengenalan dan penyelarasan
program pembangunan. Bagi pemerintahan daerah, RPJM Nasional
menjadi dokumen yang harus diperhatikan dan prioritas-prioritas nasional
perlu dijabarkan ke dalam program-program pembangunan daerah
sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. RPJM Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015 digunakan untuk menyelaraskan
strategi pembangunan Kota Palangka Raya dengan pembangunan
regional Provinsi kalimantan Tengah. Keterkaitan berbagai dokumen
perencanaan yang disebutkan digambarkan sebagai berikut:

8
Gambar 1.1
Sistem Perencanaan RPJMD Kota Palangka Raya
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan RPJMD Kota Palangka Raya periode 2013-
2018 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
RPJP
Nasional
Pedoman
RPJM
Nasional
Dijabarkan
RKP
Pedoman
RAPBN APBN
Diacu
RPJPD
Kalteng
Pedoman RPJPMD
Kalteng
Diperhatikan
RKP
Daerah
RAPBD APBD
Diserasikan melalui
Musrenbang
P
U
S
A
T
Renstra
KL
Renja
KL
Pedoman
RKA-
KL
Rincian
APBN
Pedoman
Dijabarkan
Renstra
SKPD
PedomanPedoman Renja
SKPD
RKA
SKPD
Rincian
APBD
RPJPMD
Palangka Raya
RKP
Daerah
RAPBD
Dijabarkan
Diacu
APBD
Visi – Misi
Walikota
Palangka Raya
Diacu
Kajian
P
R
O
V
I
N
S
I
K
O
T
A
Renstra
SKPD
Pedoman
Pedoman
Renja
SKPD
RKA
SKPD
Rincian
APBD1. Komitmen
Stakeholders
2. Permasalahan
pembangunan daerah
3. Isu-isu Strategis
4. Tata Ruang
Diserasikan melalui Musrenbang
Diperhatikan

9
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan
lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan Sistematika
penulisan sebagai berikut:
Bab I. Pendahuluan, berisikan latar belakang, dasar hukum
penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan,
maksud dan tujuan.
Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah, menguraikan aspek
geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat,aspek
pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
Bab III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka
Pendanaan, mencakup gambaran kinerja keuangan masa lalu,
kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka
pendanaan.
Bab IV. Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kota Palangka
Raya, menguraikan tentang permasalahan pembangunan dan
isu strategis.
Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisikan visi, misi, tujuan dan
sasaran.
Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan, menguraikan tentang strategi
dan arah kebijakan yang tempuh dalam rangka mewujudkan visi
dan misi.
Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah,
menguraikan tentang kebijakan umum dan program
pembangunan daerah.
Bab VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai
Kebutuhan Pendanaan, berisi tentang program prioritas untuk
pencapaian visi misi, serta program prioritas untuk pencapaian
visi misi dan layanan urusan pemerintahan daerah yang disertai
dengan kebutuhan pendanaan.

10
Bab IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah, menguraikan tentang
indikator kinerja daerah yang meliputi aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing
daerah.
Bab X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, menguraikan
tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2014 - 2018 adalah:
1. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun
anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
2. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan.
3. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar
pelaku pembangunan di Kota Palangka Raya.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif,
efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan kota, antar
wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah.
6. Memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi
kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat kota.
Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD adalah tersedianya
dokumen perencanaan kota untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya
dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan: (a) arah
kebijakan keuangan Kota Palangka Raya, (b) strategi pembangunan Kota
Palangka Raya, (c) kebijakan umum, (d) program SKPD dan lintas SKPD,
serta (e) program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

11
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS
2.1.1 Luas dan Batas Administrasi
Kota Palangka Raya secara resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota
Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 17 Juli 1957. Secara geografis
Kota Palangka Raya terletak pada 1130
30’ - 1140
04’ Bujur Timur dan 10
30’ -
20
30’ Lintang Selatan. Secara administrasi berbatasan dengan :
Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Barat : Kabupaten Katingan
Berdasarkan Perda No. 32 tahun 2002 secara administratif Kota
Palangka Raya dibagi menjadi 5 kecamatan dan 30 kelurahan. Peta batas
wilayah Kota Palangka Raya disajikan pada gambar di bawah ini.
Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Palangka Raya

12
2.1.2 Luas Wilayah, Topografi dan Kemiringan
Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 Km2
. Tabel
2.1 menyajikan pembagian luas wilayah Kota Palangka Raya berdasar
kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Rakumpit yang memiliki
luas hampir 10 kali lipat luas Kecamatan Pahandut yang memiliki luas paling
kecil.
Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Kota Palangka Raya 2013
No Kecamatan Kelurahan Luas (Km2
) %Wil.Kota
1. Pahandut
Ibu kota:
Pahandut
Pahandut 9,50 0,35
Panarung 23,50 0,88
Langkai 10,00 0,37
TumbangRungan 23,00 0,86
Tanjung Pinang 44,00 1,64
Pahandut Seberang 7,25 0,27
Luas KecamatanPahandut 117,25 4,38
2. Sabangau
Ibu kota:
Kalampangan
KerengBangkirai 270,50 10,10
Sabaru 152,25 5,68
Kalampangan 46,25 1,73
KamelohBaru 53,50 2,00
BerengBengkel 18,50 0,69
DanauTundai 42,50 1,59
Luas KecamatanSabangau 583,5 21,78
3. JekanRaya
Ibu kota:
Palangka
Menteng 31,00 1,16
Palangka 24,75 0,92
BukitTunggal 237,12 8,85
PetukKatimun 59,75 2,23
Luas KecamatanJekanRaya 352,62 13,16
4. BukitBatu
Ibukota:
Tangkiling
Marang 124,00 4,63
TumbangTuhai 44,84 1,67
Banturung 56,44 2,11
Tangkiling 78,64 2,94
Sei Gohong 89,00 3,32
Kanarakan 105,50 3,94
Habaring Hurung 73,58 2,75
Luas KecamatanBukitBatu 572 21,36
5. Rakumpit
Ibukota:
PetukBukit 283,67 10,59
PagerJaya 193,35 7,22

13
Mungku Baru Panjehang 39,43 1,47
GaungBaru 59,08 2,21
PetukBarunai 147,10 5,49
MungkuBaru 187,25 6,99
BukitSua 143,26 5,35
Luas KecamatanRakumpit 1 053,14 39,32
(Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan,Setda 2013)
Sebagian besar Kota Palangka Raya relatif datar (0-3%), di wilayah
Bukit Tangkiling Kecamatan Bukit Batu terdapat bukit berbatu dengan
kemiringan lahan > 40%. Berdasarkan peta topografi skala 1 : 250.000,
morfologi wilayah perencanaan merupakan daerah dataran rendah, dengan
ketinggian rata-rata kurang dari 60 m dari muka laut. Daerah morfologi
pegunungan rendah dengan ketinggian antara 30-60 meter membentang
dengan arah Utara-Selatan dan membagi lembah aliran Sungai Kahayan
dan Sungai Rungan dibagian barat.
2.1.3 Geologi dan Tanah
Geologi wilayah Kota Palangka Raya termasuk di dalam peta geologi
lembar Palangka Raya skala 1: 250.000 dan lembar Banjarmasin skala 1 :
1.000.000. Hampir seluruh wilayah perencanaan ditempati oleh formasi
batuan yang relatif berumur muda, yaitu plistosen hingga holosen. Struktur
geologi Kota Palangka Raya sebagian besar disusun dari batuan kwarsa dan
dari endapan kuarter. Endapan kuarter ini membentuk lahan bergambut
sehingga kurang cocok untuk dikembangkan sebagai lahan perkotaan.
Lahan jenis ini terletak di wilayah selatan Kota Palangka Raya yaitu di
Kecamatan Sabangau.
Wilayah utara Kota Palangka Raya struktur batuannya terbentuk dari
endapan mineral batu kwarsa, kaolin dan granodiarit (batu gunung) yang
memiliki sifat daya tekan yang kuat dan kestabilan tanah dan batuan yang
tinggi. Sebaran batuan ini sebagian besar berada di Kecamatan Bukit Batu
dan merupakan kawasan pertambangan dan galian. Jenis tanah yang
terdapat di wilayah Kota Palangka Raya meliputi podsol, regosol, organosol,

14
aluvial, litosol, dan podsolik merah kuning yang menyebar di sekitar bentaran
sungai dan danau.
Berdasarkan peta geologi (tahun 2010) sebaran bahan galian di
wilayah Kota Palangka Raya, potensi bahan galian yang terdapat di setiap
formasi batuan dijelaskan oleh tabel 2.2.
Tabel 2.2
Susunan Stratigrafi Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2010
Formasi/Sat
uan
Batuan
Penjelasan Batuan Luas Ha
Aluvium Terdiri dari lempung kaolit, pasir, kerakal,
lanau dan gambut. Bahan galian industri yang
diharapkan dari formasi satuan ini adalah
lempung kaolinit, pasir dan kerakal
110.610,35
Formasi Dahor Terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat
kuarsa, batu lempung, setempatlignit dan
imonit. Bahan galian industri yang diharapkan
dari formasi ini adalah batu pasir kuarsa,
konglomerat kuarsa, batu lempung dan
gambut
1.862,45
Granit Terdiri dari granit, granodiorit dan diorit.
Semua jenis batuan tersebut merupakan
bahan galian industri C untuk keperluan
industri bangunan
171.777,20
Jumlah 284.250,00
(Sumber: Peta Geologi Lembar Palangka Raya, Direktorat Geologi di
Bandung, 2010)
Jenis tanah yang terbentuk di suatu daerah dipengaruhi oleh struktur
batuan induk yang oleh proses bio-fisik atau proses pelapukan akan
membentuk jenis tanah tertentu. Oleh karena itu sifat batuan secara geologis
akan menentukan kesuburan tanah dan kemudian berpengaruh terhadap
kesesuaian penggunaan untuk budidaya tanaman.
2.1.4 Hidrologi
Kota Palangka Raya memiliki 3 Sungai yakni Kahayan, Rungan dan
Sabangau. Pola aliran sungai tersebut memperlihatkan pola aliran meranting
dengan stadium aliran dewasa hingga tua, yang ditandai oleh pola meander
yang sangat kuat hingga membentuk danau-danau kecil sebagai akibat
meander terpotong. Sungai Kahayan, Rungan dan Sabangau dengan anak-

15
anak sungainya adalah prasarana transportasi alam yang sangat penting,
karena sungai-sungai tersebut menghubungkan wilayah Kota Palangka Raya
dengan wilayah sekitarnya.
Sebagian besar penduduk Kota Palangka Raya memanfaatkan air
permukaan dangkal (sumur) sebagai air untuk kebutuhan hidupnya (minum,
memasak dan mencuci), dan sebagian lagi memanfaatkan air sungai
sebagai sumber air bersih. Tabel di bawah ini menjelaskan tentang deskripsi
kondisi Hidrologis Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2007.
Tabel 2.3
Sebaran Potensi Air Tanah Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2007
Potensi
AirTanah
Luas (Ha) (%) Deskripsi
Air Tanah
Dangkal
193.752,79 72,34
Daerah dengan aquater sistem yang
masih dipengaruhi oleh keberadaan jalur
sungai, baik sungai utama Rungan /
Kahayan, Sabangau dan sungai-sungai
lainnya yang tersebar pada daerah sekitar
Kahayan, baik sebagai anak-anak sungai
maupun alur-alur drainase alam lainnya
yang pembuangannya langsung ke sungai
besar yang terdekat.
Air Tanah
Menengah
Datar
74.098,21 27,66
Daerah dengan aquater sistemnya sangat
dipengaruhi oleh kondisi rawa gambut baik
yang dangkal maupun yang sepanjang
tahun tetap basah.
Total Luas 284.250,00 100,00
(Sumber: Peta Geohidrologis lembar Palangka Raya, Dir.Jend Geologi
Umum Bandung, 2007)
2.1.5 Klimatologi
Kondisi iklim di Kota Palangka Raya menurut sistem iklim Schmid
dan Ferguson, termasuk ke dalam kelas Af (iklim tropis, tanpa musim
kemarau yang nyata atau pada bulan terkering>32˚C). Sedangkan menurut
klasifikasi Oldeman, iklim di Kota Palangka Raya termasuk ke dalam kelas
B1 karena pada bulan basah selama 7 bulan berturut-turut sedangkan bulan
kering hanya terjadi 4 bulan.

16
2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah
Potensi pengembangan wilayah Kota Palangka Raya dapat dilihat
pada pola ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Palangka
Raya tahun 2009-2030. Tabel 2.4 menyajikan struktur pola ruang kota
Palangka Raya dan kondisi pemanfaatan ruang saat ini. Tabel itu
menginformasikan bahwa terdapat perbedaan antara recana RTRW dengan
kondisi eksisting sekitar 0,1%, sebuah perbedaan yang sangat kecil.
Kekurangan kawasan ada pada peruntukan kawasan lindung dengan
kelebihan pada kawasan peruntukan lainnya.
Tabel 2.4
Pola Ruang Eksisting dan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Palangka Raya
Peruntukkan Lahan
Eksisting(2010) Rencana(2030)
Beda
%
Luas
(Ha) %
Luas
(Ha) %
Kawasan Lindung
a. Kawasan yang Memberikan
Perlindungan Bawahannya
120.834 42,51 137.807 48,40 5,89
b. Kawasan Perlindungan
Setempat 11.832 4,16 18.563 6,50 2,34
c. Kawasan RTH, Hutan Kota 1.450 0,51 1.81
0
0,60 0,09
d. Kawasan Cagar Budaya 281 0,10 352 0,10 0,00
Kawasan Budidaya
a. Kawasan Perumahan 43.040 15,14 62.148 21,90 6,76
b. Kawasan Perdagangan, Jasa 305 0,11 489 0,20 0,09
c. Kawasan Perkantoran 450 0,16 527 0,20 0,04
d. Kawasan Industri - - 2.738 1,00 1,00
e. Kawasan Pariwisata 848 0,30 13.353 4,70 4,40
f.Kawasan Bandara Tjilik Riwut 200 0,07 217 0,10 0,03
g. Kawasan Peruntukkan
lainnya
105.010 36,94 46.247 16,30 (20,64)
284.250 100 284.250 100 0,10
(Sumber: Laporan Akhir Rencana Penyusunan Evaluasi Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palangka Raya, 2012)

17
2.1.6.1 Kawasan Lindung
Kawasan lindung berfungsi memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya di Kota Palangka Raya yang meliputi: area sempadan
Sungai Rungan/Kahayan dan Sungai Sabangau, kawasan resapan air dan
atau kawasan yang mempengaruhi terhadap tata air di daerah utara kota di
wilayah Kecamatan Rakumpit, kawasan hutan rawa gambut di Kelurahan
Kereng Bangkirai, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Bereng Bengkel,
Kelurahan Sabaru, Kelurahan Danau Tundai, Kelurahan Kameloh Baru,
Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Petuk Katimpun, Kelurahan Marang,
Kelurahan DanauTahai, Kelurahan Hambaring Hurung, kelurahan Tangkiling,
Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan, Kelurahan Petuk Bukit,
Kelurahan Pager Jaya, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Panjehang,dan
Kelurahan Petuk Barunai.
Kawasan perlindungan setempat di wilayah Kota Palangka Raya
sebagian besar terkonsentrasi di kawasan sempadan Sungai Rungan, dan
beberapa danau (sungai mati), yang mempunyai manfaat penting untuk
mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan danau. Perlindungan
terhadap sempadan sungai dan danau dilakukan untuk melindungi fungsi
sungai dan danau dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu,
merusak kondisi sungai sekaligus mengamankan aliran sungai.
Rencana pengembangan Kawasan Cagar Budaya di wilayah Kota
Palangka Raya diarahkan pada kawasan Bukit Tangkiling dan sekitarnya
dengan cakupan luas 352 ha atau 0,1% dari luas keseluruhan wilayah Kota
Palangka Raya. Pengelolaan kawasan cagar budaya di wilayah Kota
Palangka Raya dapat dilakukan melalui: mempertahankan keberadaannya
dan dijaga kelestariannya melalui upaya konservasi bangunan dan
lingkungan, membangun infrastruktur pendukung yang berfungsi menjaga
kelestarian kawasan, menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung
kegiatan budi daya di sekitar kawasan cagar budaya, menetapkan kegiatan-
kegiatan budi daya yang diperbolehkan di sekitar kawasan cagar budaya.
Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Palangka Raya

18
dilengkapi fasilitas RTH yang dibutuhkan terdiri dari tempat bermain, taman,
lapangan olah raga. Pengaturan RTH di wilayah Kota Palangka Raya
berpedoman pada jumlah penduduk. Pada setiap unit lingkungan kecil akan
dibangun taman dan tempat bermain, sedangkan setiap 2-3 unit lingkungan
besar akan dibangun sebuah lapangan olah raga dan tempat rekreasi.
Dengan berpedoman kepada hal-hal tersebut, maka pengembangan
ruang terbuka hijau di wilayah Kota Palangka Raya adalah taman dan
lapangan olah raga melalui penataan lansekap yang lebih baik, sehingga
mempunyai daya tarik yang tinggi. Dan areal lokasinya menyebar ke setiap
unit lingkungan kelurahan dan kecamatan di wilayah Kota Palangka Raya.
Hutan Kota di wilayah Kota Palangka Raya yang akan
direncanakan, umumnya memusat di bagian Kelurahan Tumbang Rungan
yakni sempadan sungai Rungan. Luasan ini direncanakan sebagai luasan
untuk RTH secara keseluruhan di wilayah Kota Palangka Raya, dengan
lokasi yang menyebar ke setiap kecamatan hingga ke setiap kelurahan.
Tabel 2.5 menyajikan jenis RTH yang ada di kota Palangka Raya.
Tabel 2.5
Areal dan Lokasi RTH yang Ada di Wilayah Terbangun Kota Palangka Raya
No Jenis RuangTerbuka Hijau
Luas
(Ha)
(%)
1.
Taman Kota di areal bundaran besar,bundaran burung dan
areal bundaran-bundaran simpul jalan utama kota
34 0,06
2.
Taman Kota di areal residu lahan pengembangan jalan
utama kota dan taman kota yang telah direncanakan
sebagaimana dalam RTDTR Kawasan “perkotaan” seperti
di sebagian wilayah Kelurahan Palangka, Panarung dan
Kelurahan Langkai
32 0,05
3.
Hutan Kota dan ruang yang dicanangkan sebagai RTH
sebagaimana yang diusulkan pemerintah Kota Palangka
Raya di sebagian wilayah Kelurahan Tumbang Rungan
1.810 3,04
4.
Areal Garis Sempadan Jalan terhadap Bangunan (GSB)
Pada jalan Utama Kota di Jalur Jln Tjilik Riwut
100 0,17
5. Areal GSB pada Jalur atau ruas Jln Yos Sudarso 180 0,30
6. Areal GSB pada Jalur atau ruas Jln George Obos 125 0,21
7. Areal GSB pada Jalur atau ruas Jln RTA Milono 185 0,31
Total 2,466 4,14
(Sumber: Laporan Akhir Rencana Penyusunan Evaluasi Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palangka Raya, 2012)

19
2.1.6.2. Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,
sumber daya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya
merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan dengan
penggunaan lahan tertentu sebagai bagian dari kegiatan manusia untuk
memenuhi kebutuhannya. Kawasan ini terdiri atas perumahan, perdagangan
dan jasa, perkantoran, industri, pariwisata, bandara dan peruntukan lainnya.
Tabel 2.6 menyajikan rencana kawasan Budidaya kota Palangka Raya tahun
2030.
Tabel 2.6
Rencana Luas Kawasan Budidaya di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2030
No Kawasan
Eksisting 2010 Rencana 2030
Luas (Ha) (%) Luas(Ha) (%)
1. Perumahan
a.Perumahan Kepadatan Tinggi 790 0,28 9.324 3,28
b.Perumahan Kepadatan Sedang 1.430 0,50 17.400 6,12
c.Perumahan Kepadatan Rendah 2.920 1,03 35.424 12,46
2. Perdagangan dan Jasa 385 0,14 489 0,17
3. Perkantoran 482 0,17 527 0,19
4. Industri 0 0 2.738 0,96
5. Pariwisata 12.553 4,42 13.353 4,70
6. Bandara 118 0,04 217 0,08
7. Peruntukan lainnya - - -
a.Fasilitas Pelayanan Umum 583 0,21 694 0,24
b.Peruntukan Kegiatan Informal 403 0,14 509 0,18
c.Peruntukan Evakuasi Bencana 0 0 0 0
d.Peruntukan Militer 230 0,08 230 0,08
e.Peruntukan Pertanian 97.574 34,33 36.489 12,84
f.Peruntukan Pertambangan 8.250 2,90 8.324 2,93
Kawasan Budidaya 125.718 44,23 125.718 44,23
(Sumber: Laporan Akhir Rencana Penyusunan Evaluasi Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kota Palangka Raya, 2012)
2.1.6.3. Kawasan Peruntukan Perumahan
Rencana pengembangan perumahan dan permukiman kota tidak di
lakukan di kawasan cagar budaya, kawasan dengan kapasitas prasarana
yang terbatas, atau tingkat pelayanan jalannya rendah. Pengembangan

20
kawasan peruntukan permukiman berkepadatan tinggi diarahkan pada
sekitar wilayah pengembangan di Kelurahan Panarung (Kecamatan Pahadut)
Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya atau pusat wilayah
pengembangan dengan luas rata-rata 200m²/unit persil rumah hunian.
Rencana pengembangan kawasan peruntukan perumahan
kepadatan sedang di wilayah pengembangan ini adalah minimal 200 m2 per
unit persil rumah hunian. Arahan pengembangan yang diprioritaskan untuk
pengembangan permukiman dengan tingkat kepadatan sedang ini, selain
tetap mengisi lahan kosong yang ada pada kawasan permukiman yang ada,
juga pengembangan kawasan permukiman baru yang seiring dengan
realisasi rencana jalur jalan lingkar luar mulai dari intensifikasi kawasan
permukiman di Kelurahan Palangka hingga ke kawasan permukiman baru di
Kelurahan Bukit Tunggal dan sekitarnya.
Pengembangan kawasan peruntukan permukiman berkepadatan
rendah diarahkan pada pinggiran kota yang direncanakan, dengan rata-rata
luas 200m² per persil unit hunian perumahan. Wilayah pengembangan di
Kecamatan Bukit Batu mencakup ( Kelurahan Marang, Tumbang Tuhai,
Banturung, Tangkiling, Sei Gohong, Kanarakan, dan Habaring Hurung),
Kecamatan Rakumpit meliputi Kelurahan Petuk Bukit, Pager, Gaung Baru,
Panjehang, Mungku Baru, Petuk Barunai, dan Bukit Sua.
Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman Khas Perairan
Sungai (Lanting) Kawasan permukiman lanting dalam penertibannya erat
kaitannya dengan penetapan areal sempadan sungai dan danau. Untuk itu
kawasan lanting yang sebagian besar berada di pusat-pusat lingkungan
kelurahan yang linier dengan jalur sungai Rungan, Kahayan dan sungai
Sabangau masih tetap di berlakukan ketentuan lebar sempadannya 10-50 m
dari air pasang tertinggi kedaratan, atau dari tepian sungai dengan kedalam
minimal 3 m ke arah daratan yang mencapai tingkat kedalaman kurang dari
3 minimal.

21
2.1.6.4 Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa
Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa melayani kebutuhan
akan barang dan jasa yang dilakukan untuk perdagangan eceran dan grosir.
Perdagangan eceran dilakukan di Kelurahan Langkai dan Perdagangan
grosir dilakukan di Kelurahan Pahandut dan sekitarnya. Rencana
pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa adalah sebagai
berikut:
1. Pengaturan setiap kegiatan perdagangan dan jasa untuk menyediakan
ruang parkir yang mencukupi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
serta pembuatan aturan pemasangan iklan luar ruang;
2. Pengembangan perdagangan dengan komoditi yang diproduksi
kegiatan industri yang ada dan mendukung sektor pertanian yang ada
di sekitar wilayah Kota Palangka Raya, kegiatan perdagangan grosir
skala regional dilakukan ke Kelurahan Palangka dan Panarung
3. Pengembangan jasa berupa jasa keuangan (bank, asuransi, keuangan
non-bank, pasar modal), jasa pelayanan (komunikasi,
konsultan,kontraktor), jasa profesi (pengacara, dokter praktek, psikolog),
jasa perdagangan (ekspor-impor dan perdagangan berjangka), serta
jasa pariwisata (agen, biro perjalanan, dan penginapan) di arahkan ke
wilayah Kota Palangka Raya bagian selatan Kalampangan dan Kereng
Bangkirai serta sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai
dengan peruntukannya.
2.1.6.5 Kawasan Peruntukan Perkantoran
Tumbuh dan berkembangnya kawasan perkantoran di Kota
Palangka Raya terkonsentrasi di jalur jalan utama kota yakni jalan Tjilik
Riwut dan jalan Yos Sudarso. Jalur jalan utama kota ini merupakan jalur
yang melintasi pada sub kawasan di sebagian wilayah Administrasi
Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut. Jalan Tjilik Riwut merupakan jalur
jalan regional penghubung Palangka Raya ke Kabupaten Katingan, dan
kawasan ini merupakan kawasan baru untuk pengembangan pusat Kota
Palangka Raya bagian Barat. Sementara jalan Yos Sudarso merupakan

22
salah satu jalur jalan yang memiliki nilai historis yaitu jalan utama kota yang
terbentuk seiring dengan sejarah terbentuknya Kota Palangka Raya.
2.1.6.6. Kawasan Peruntukan Industri
Sektor perindustrian yang akan dikembangkan di wilayah Kota
Palangka Raya adalah sektor industri kecil dan menengah yang
berwawasan lingkungan. Kawasan Industri menengah tersebut di
kembangkan pada Kelurahan Kalampangan di Kecamatan Sabangau.
Sedangkan industri kecil yang di kembangkan di pusat lingkungan pada
Kelurahan Bereng Bengkel Kecamatan Sabangau dan Kelurahan Tanjung
Pinang Kecamatan Pahandut. Pengembangan kawasan kegiatan industri di
rencanakan menempati kawasan di Kalampangan, Bereng Bengkel dan
Tanjung Pinang bagian selatan.
2.1.6.7. Kawasan Peruntukan Pariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata yang dikembangkan mencakup
destinasi dan sarana pendukungnya untuk memenuhi kebutuhan ruang
kegiatan pariwisata baik lokal, regional dan nasional yang meliputi:
1. Pariwisata yang memiliki tujuan kelestarian tradisional dan budaya
Dayak yang ada di wilayah Kota Palangka Raya maupun yang mewakili
dayak pada umumnya di Kalimantan Tengah. Kawasan peruntukan
pariwisata ini berada di bagian wilayah Kelurahan Marang;
2. Pariwisata tepian sungai dan danau Rungan dikembangkan di
Kelurahan Tumbang Rungan, pariwisata yang memanfaatkan daerah
sungai mati (danau) dan tepian sungai Rungan;
3. Pariwisata yang memiliki tujuan kelestarian alam dan lingkungan, serta
upaya penangkaran hewan primateoa berupa kebun binatang di
Kecamatan Sabangau;
4. Pariwisata kuliner dikembangkan di daerah ikon Kota Palangka Raya
pada daerah Jembatan di Kelurahan Pahandut Seberang;
5. Pariwisata minat khusus (olahraga otomotif) dikembangkan di
Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau;

23
2.1.6.8. Kawasan Peruntukan Bandara
Kota Palangka Raya sebagai pusat kegiatan regional mempunyai
fungsi dan peranan yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional sebagai
Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Fungsi dan peran kota ini selain telah
didukung oleh infrastruktur lainnya, maka badara Tjilik Riwut merupakan
sarana penunjang yang sudah ada. Pengembangan Bandara Tjilik Riwut ke
depannya direncanakan dengan lahan kurang lebih 217 Ha atau 0,10% dari
luas keseluruhan wilayah Kota Palangka Raya.
Pengembangan yang dilakukan adalah penambahan panjang
landasan pacu pesawat yang ada hingga panjang landasan pacu yang
sesuai bagi berbagai maskapai penerbangan lingkup nasional maupun
internasional. Dan pengembangan sarana lainnya termasuk perkantoran,
lahan parkir,dan kawasan kegiatan lainnya yang terkait dengan aktivitas di
BandaraTjilik Riwut.
2.1.6.9. Kawasan Peruntukan Lainnya
- Kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum meliputi :
1. Kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum terdiri dari fasilitas
pendidikan, kesehatan, dan peribadatan. Kawasan pendidikan
dikembangkan untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi kegiatan
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Rencana
pengembangan kawasan peruntukan pendidikan tinggi dikembangkan di
Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut.
2. Kawasan peruntukan kesehatan dikembangkan untuk melayani
kebutuhan kesehatan masyarakat Kota Palangka Raya dan/atau
Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan peruntukan kesehatan ini
dikembangkan di Kelurahan Menteng dan Palangka,
KelurahanTangkiling,dan Kelurahan Petuk Bukit.
3. Pengembangan kawasan peruntukan peribadatan dikembangkan di
Kalampangan, Kereng Bangkirai, Tangkiling, Petuk Bukit dan Mungku
Baru.

24
2.1.6.10. Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal
Rencana pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan
sektor informal, khususnya Pedagang Kaki Lima (PK5) di Kota Palangka
Raya dilakukan dengan menetapkan lokasi-lokasi kegiatan perdagangan
informal yang tidak mengganggu kepentingan umum sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku. Kawasan-kawasan yang ditetapkan
untuk kegiatan sektor informal adalah di Kawasan Taman dan Kawasan
Kampus UNPAR, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan G.Obos. Rencana
pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor
informal perdagangan dan jasa di Kota Palangka Raya dapat dilakukan
melalui pengaturan setiap kegiatan perdagangan dan jasa untuk
menyediakan ruang parkir yang mencukupi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, pembuatan aturan pemasangan iklan luar ruang, pengembangan
perdagangan dengan komoditi yang diproduksi kegiatan industri yang ada
dan mendukung sektor pertanian yang ada di sekitar Kota Palangka Raya.
2.1.6.11. Kawasan Peruntukan Militer
Kawasan peruntukan militer ditetapkan untuk kegiatan bidang
pertahanan dan keamanan Kota Palangka Raya berada di wilayah Kelurahan
Pahandut dan Kelurahan Bukit Tunggal.
2.1.6.12. Kawasan Peruntukan Pertanian
Kawasan peruntukan pertanian (termasuk perkebunan dan
kehutanan rakyat) adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian,termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat bermukim di pinggiran Kota Palangka Raya.
Pertanian yang sedang dikembangkan sekarang adalah pertanian tanaman
pangan lahan basah di wilayah Kecamatan Rakumpit. Pengembangan
perkebunan, khususnya perkebunan karet rakyat juga saat sekarang sedang
dikembangkan pada areal kurang lebih 8.200 Ha di Kelurahan Pager dan
Petuk Bukit Kecamatan Rakumpit.
Pertanian untuk pengembangan komoditi Jagung dan kacang-
kacangan pada lahan +5.700 Ha di Kelurahan Kameloh Baru,

25
Kalampangan, Sabaru dan Bereng Bengkel Kecamatan Sabangau. Lahan
pertanian yang dipertahankan umumnya berada di Kecamatan Rakumpit,
Bukit Batu dan Sabangau. Mengingat lapangan usaha di sektor pertanian
dan perkebunan mencapai lebih dari 18%, bahkan hingga 20 tahun
mendatang lapangan usaha di sektor pertanian (perkebunan dan kehutanan)
akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk
sehingga penyediaan lapangan usaha di sektor pertanian ini jadi orientasi
penggalian nilai ekonomi yang efektif dan perlu dilakukan konversi lahan
pertanian.
Upaya pengembangan kawasan peruntukan pertanian di wilayah
Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut: pengembangan lahan
pertanian untuk budidaya komoditas jagung, kacang-kacangan, mete,
mangga, dan jenis komoditi holtikultura lainnya; pengembangan pertanian
lahan kering dan basah untuk peningkatan ketahanan pangan; membatasi
alih fungsi lahan pertanian yang produktif untuk kegiatan budidaya yang
sifatnya terbangun; mempertahankan jaringan prasarana irigasi di
kawasan pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi
geografis; inventarisasi lahan dan pemilik lahan pertanian serta potensi
kebutuhan air baku bagi pertanian.
2.1.7 Potensi Rawan Bencana
Kejadian kebakaran akibat titik api gambut kering pada musim
kemarau dan banjir yang terjadi pada musim hujan di Kota Palangka Raya
tercatat sebagai bencana sepanjang tahun belakangan ini, dimana tanah
gambut yang dulunya tidak mudah terbakar karena selalu tergenang air, kini
sudah menjadi bagian yang sulit dihindarkan dari api. Wilayah-wilayah yang
masuk dalam klasifikasi tingkat kerawanan kebakaran sangat tinggi adalah
wilayah pusat kegiatan kota di wilayah Kecamatan Pahandut. Atas dasar
gambaran lokasi-lokasi rawan bencana karena alam tersebut, maka jalur
evakuasi yang diarahkan guna menyelamatkan dari bencana tersebut adalah
jalur jalan terdekat dan ke daerah-daerah yang memiliki elevasi tanah lebih
tinggi atau ke arah utara kota (Tangkiling dan sekitarnya).

26
Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana dikembangkan untuk
melayani kebutuhan evakuasi bencana. Bencana yang terjadi sebagaimana
yang telah dialaminya di wilayah Kota Palangka Raya adalah bencana banjir,
karena meluapnya arus air Sungai Rungan atau Kahayan dan sungai
Sabangau, serta bencana kebakaran hutan atau kebakaran bangunan kota.
Untuk itu kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana direncanakan
sebagai berikut: memanfaatkan ruang bangunan/fasilitas publik dan
bangunan privat untuk kepentingan evakuasi korban bencana yang dapat
diatur oleh pemerintah kota melalui kerjasama dan atau sesuai dengan
kesepakatan, menyediakan tenda-tenda darurat pada lokasi-lokasi yang
dekat dengan fasilitas kesehatan, yaitu yang ada di setiap kelurahan dan
atau kecamatan.
Secara terperinci kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana
ditetapkan berdasarkan jenis bencananya adalah sebagai berikut:
1. Bencana Banjir
Peruntukan ruang evakuasi bencana alam direncanakan pada kawasan
yang dekat dengan lokasi rawan/lokasi sepanjang sungai Rungan dan
Sungai Kahayan (Kelurahan Kameloh Baru, Bereng Bengkel, Danau
Tundai, Tanjung Pinang, Pahandut, Pahandut Seberang, Tumbang
Rungan, Petuk Katimpun, Marang, Tumbang Tahai, Sei Gohong,
Kanarakan, Petuk Bukit, Sabaru, dan Kereng Bangkirai), seperti banjir
dievakuasi pada kawasan yang memiliki bangunan-bangunan tinggi,
seperti rumah sakit, gedung- gedung pemerintahan dan fasilitas sosial
yang berlantai dua atau lebih, dan bangunan-bangunan fasilitas umum
lainnya yang terdekat atau yang dapat dijangkau untuk pelaksanaan
evakuasi bencana banjir.
2. Bencana Kebakaran
Bencana kebakaran pada kawasan padat dapat dievakuasi pada
bangunan tempat ibadah, ruang serba guna kantor kelurahan, dan lain-
lain yang memungkinkan untuk menampung korban. Untuk bencana
kebakaran rencana pengembangannya adalah menempatkan hidran
umum dan pos pemadam kebakaran dengan pertimbangan kepadatan

27
penduduk; kepadatan bangunan; kondisi bangunan; proporsi kegiatan
terbangun dengan luas lahan; ketersedian air.
2.1.8 Demografi
Pertambahan penduduk yang cepat, penyebaran penduduk yang
tidak merata dan kualitas penduduk yang rendah merupakan ciri-ciri masalah
kependudukan di Indonesia umumnya, dan di Kota Palangka Raya
khususnya. Penyebaran penduduk yang tidak merata per kecamatan akan
mengakibatkan pemanfaatan sumber daya manusia tidak atau kurang efektif.
Jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2012 sebanyak 229.599 jiwa,
dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 85,72 jiwa/Km2
.
Dibandingkan dengan kepadatan rata-rata penduduk Propinsi Kalimantan
Tengah wilayah ini termasuk sangat tinggi, pada tahun 2011 kepadatan
penduduk Kalimantan Tengah hanya 14,64 jiwa per km2
, dibandingkan kota
Palangka Raya yang telah mencapai angka 83,88 jiwa per km2
pada tahun
yang sama. Jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2012
meningkat dibanding tahun 2011. Peningkatan jumlah penduduk tahun 2012
dibandingkan dengan 2011 sebesar 2,20 persen. Angka tersebut lebih tinggi
jika dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk dari tahun 2011 ke
2010, yaitu sebesar 1,67 persen.Tahun 2012 rasio jenis kelamin di Kota
Palangka Raya sebesar 105, yang berarti bahwa diantara 105 orang
penduduk laki-laki terdapat 100 orang penduduk perempuan. Selama 3
tahun terakhir (2010-2012) jumlah penduduk laki-laki lebih banyak
dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.
Tabel 2.7 menyajikan struktur penduduk Kota Palngka Raya
dibandingkan dengan propinsi Kalimantan Tengah. Dibandingkan dengan
Propinsi, maka Kota Palangka Raya memiliki lebih banyak penduduk
produktif, artinya di kota ini angka ketergantungannya relatif lebih redah
dibadingkan propinsi. Dengan tabel tersebut dapat dihitung bahwa angka
ketergantungan Kota Palangka Raya adalah 30,50 % dibandingkan dengan
propinsi yang mencapai angka 33,84 %.

28
Tabel 2.7
Proporsi Penduduk Kota Palangka Raya dan Propinsi Kalimantan
Tengah berdasar Kelompok Umur Tahun 2012
No Umur Kota Palangka Raya
Propinsi Kalimantan
Tengah
1. Kurang dari 15 tahun 28,05 30,94
2. 15-64 tahun 69,48 66,15
3. Diatas 65 tahun 2,45 2,90
4. Jumlah 100 100
(Sumber : BPS Kota Palangka Raya, 2012 dan BPS Propinsi Kalimantan
Tengah, 2012)
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat
merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama
periode 5 tahun terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial. Hasil
evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat
selama periode 2008-2013 diuraikan sebagai berikut:
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional
Pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya merupakan gambaran
makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan
oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat Kota Palangka Raya
menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi Kota Palangka
Raya juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang
berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup Kota Palangka
Raya. Karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan
merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan pertumbuhan
ekonomi Kota Palangka Raya selama 5 tahun belakangan menunjukkan
kecenderungan yang terus meningkat dan bahkan lebih tinggi dibandingkan
dengan pertumbuhan propinsi Kalimantan Tengah (lihat grafik 1).

29
Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan karena
adanya peningkatan pada kelompok usaha sekunder (6,05%) dan tersier
(8,27%) terutama pada sektor usaha listrik, gas dan air serta sektor usaha
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya dan Propinsi Kalteng
Tahun 2008-2012
(Sumber : BPS Kota Palangka Raya, 2012 dan BPS Propinsi Kalimantan
Tengah, 2012)
2.2.1.2 Pertumbuhan Sektoral dan Struktur Perekonomian
Pertumbuhan ekonomi di Palangka Raya berkaitan erat dengan
pertumbuhan masing-masing sektor perekonomian yang ada. Tabel 2.8
menyajikan pertumbuhan sektoral ekonomi Kota Palangka Raya. Sektor
yang tumbuh dengan kecepatan sangat tinggi adalah sektor kuangan,
persewaan dan jasa perusahaan dan sektor perdagangan hotel dan restoran.
Sebagai kota yang berada di jalur lintasan kota-kota lain di Kalimantan
Tengah memang kota ini memiliki potensi yang sangat besar di sektor
tersier. Hal ini juga dapat dibuktikan bahwa sektor tersier memiliki peran
yang sangat tinggi dalam perekonomian kota ini (lihat tabel 2.9).
6,09
5,55
6,95 6,99
7,55
6,17
5,57
6,49
6,74
2008 2009 2010 2011 2012
Palangkaraya Propinsi Kalteng

30
Sektor primer, pertanian dan pertambangan kurang memiliki peran di
wilayah ini. Untuk sektor pertambangan, kota ini memang kurang memiliki
sumber daya tambang, sementara itu untuk sektor pertanian perannya
semakin berkurang dan dengan pertumbuhan yang relatif lambat. Cepatnya
pertumbhan sektor lain yang tidak dibarengi oleh kecepatan pertumbuhan
sektor pertanian menjadikan sektor ini tertinggal di belakang. Lambatnya
pertumbuhan sektor pertanian terkait dengan jenis tanah yang memang
kurang mendukung (lihat analisis sektor pertanian).
Sektor sekunder, industri pengolahan juga menunjukkan kinerja yang
makin lama makin berkurang (lihat tabel 2.9), dengan pertumbuhan yang
juga terus melambat. Melambatnya sektor industri ini terkait dengan kurang
berkembangnya usaha disektor industri terutama industri rumah tangga
yang disebabkan antara lain semakin berkembangnya sektor tersier misalnya
keuangan, persewaan, jasa perusahaan, perdagangan, hotel dan restoran.
Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/ Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2012
Lapangan Usaha (Sektor) 2008 2009 2010 2011 2012
1. Pertanian 5,58 2,45 -2,13 0,30 2,48
2. Pertambangan dan Penggalian 5,66 9,48 6,12 1,30 3,33
3. Industri Pengolahan 4,90 3,85 2,57 2,02 2,04
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1,91 3,13 4,25 3,99 7,22
5. Bangunan 5,84 9,13 6,94 8,89 8,35
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 6,41 8,51 7,90 10,12 10,52
7. Pengangkutan dan Komunikasi 2,00 3,06 5,08 5,66 4,23
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan
32,21 12,51 22,46 10,76 14,78
9. Jasa – jasa 5,07 4,09 7,06 7,03 7,59
T o t a l 6,09 5,55 6,95 6,99 7,55
(Sumber : BPS Kota Palangka Raya, 2012)

RPJM Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018

RPJM Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (10)

Similar to RPJM Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018

Similar to RPJM Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018 (20)

More from Mellianae Merkusi

More from Mellianae Merkusi (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

RPJM Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2018