Rancangan Peraturan Menteri Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
•Als PPTX, PDF herunterladen•
0 gefällt mir•1,292 views
Rancangan Peraturan Menteri Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Diskusi Publik RPM Sistem Manajemen Pengamanan Informasi 4 November 2014 Hotel Trans Luxury Bandung
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Andere mochten auch
Andere mochten auch (20)
Ähnlich wie Rancangan Peraturan Menteri Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
Ähnlich wie Rancangan Peraturan Menteri Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (20)
Mehr von Directorate of Information Security | Ditjen Aptika
Mehr von Directorate of Information Security | Ditjen Aptika (16)
Rancangan Peraturan Menteri Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
- 1. 1 Rancangan Peraturan Menteri Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Direktorat Keamanan Informasi Ditjen Aplikasi Informatika Bandung, 4 November 2014
- 2. Landasan Hukum Kewajiban Pengamanan Sistem Elektronik bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik diatur dalam PP PSTE Pasal 20 Ayat (1) dan (2), yaitu: (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- 3. Amanat Penyusunan Peraturan Menteri Penyusunan Peraturan Menteri tentang Sistem Pengamanan diamanatkan oleh PP PSTE dalam Pasal 20 Ayat (4), yaitu: (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
- 4. Asas dan Ruang LIngkup • Asas Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik berdasarkan Asas Risiko • Ruang Lingkup Mencakup Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik.
- 5. Kategorisasi Sistem Elektronik No Sistem Elektronik Penetap Kategori 1 Strategis Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor setelah berkoordinasi dg Menteri 2 Tinggi Menteri 3 Rendah Menteri Kategorisasi Sistem Elektronik didasarkan pada kriteria
- 6. Kriteria Kategorisasi Sistem Elektronik 1. Nilai Investasi 2. Total Anggaran Operasional Tahunan 3. Kewajiban Kepatuhan thd Peraturan 4. Algoritma Khusus 5. Jumlah Pengguna Sistem Elektronik 6. Data Pribadi yang dikelola Sistem Elektronik 7. Tingkat kekritisan Data dalam Sistem Elektronik 8. Tingkat kekritisan Proses dalam Sistem Elektronik 9. Dampak Kegagalan Sistem Elektronik 10. Potensi kerugian akibat ditembusnya Sistem Elektronik Penilaian menggunakan metode pembobotan
- 7. Standar Manajemen Pengamanan No Sistem Elektronik Standar Manajemen Pengamanan Informasi 1 Strategis SNI ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanan dari Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor 2 Tinggi SNI ISO/IEC 27001 3 Rendah Indeks Keamanan Informasi
- 8. Kewajiban Sertifikasi • Penyelenggara Sistem Elektronik Strategis dan Tinggi wajib memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi • Penyelenggara Sistem Elektronik Rendah dapat memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi • Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi wajib diperbarui paling lambat 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi
- 9. Tenaga Ahli • Dalam penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menggunakan Tenaga Ahli Internal dan/atau Eksternal • Dalam hal penerapan pada Sistem Elektronik Strategis Penyelenggara Sistem Elektronik harus menggunakan Tenaga Ahli berkewarganegaraan Indonesia Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri
- 10. Lembaga Sertifikasi • Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi • Syarat Lembaga Sertifikasi: – Berbadan hukum Indonesia – Berdomisili di Indonesia – Terakreditasi Komite Akreditasi Nasional – Memiliki Tim Auditor minimal 1 orang Auditor Permanen – Memiliki Tim Pengambil Keputusan Sertifikasi • Dalam hal sertifikasi Sistem Elektronik Strategis Tim Auditor dan Tim Pengambil Keputusan Sertifikasi harus berkewarganegaraan Indonesia Ketentuan lebih lanjut mengenai Auditor diatur dengan Peraturan Menteri
- 11. Pendaftaran Lembaga Sertifikasi • Permohonan penetapan diajukan kepada Menteri • Proses Penetapan paling lambat 14 hari kerja setelah Permohonan dinyatakan lengkap • Penetapan berlaku paling lama 4 tahun • Lembaga Sertifikasi yang memperoleh penetapan dimasukkan dalam daftar Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
- 12. Tata Cara Sertifikasi • Dilakukan terhadap seluruh ruang lingkup proses penyelenggaraan Sistem Elektronik sesuai dengan tingkat Risikonya • Tim Auditor melakukan audit dan melaporkan hasil audit kepada Lembaga Sertifikasi • Lembaga Sertifikasi mengkaji hasil audit • Lembaga Sertifikasi dapat menerbitkan atau mencabut sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi • Sertifikat berlaku paling lama 3 tahun • Audit Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi paling sedikit 1 kali dalam setahun
- 13. Tata Cara Pelaporan [1/2] • Lembaga Sertifikasi menyerahkan hasil sertifikasi secara tertulis kepada Menteri paling sedikit 2 kali dalam setahun • Laporan tsb memuat: – Data Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengajukan sertifikasi, mendapat sertifikat dan dicabut sertifikatnya. – Ringkasan eksekutif – Perubahan daftar Tim Auditor dan Tim Pengambil Keputusan
- 14. Tata Cara Pelaporan [2/2] • Dalam hal pencabutan sertifikat lembaga sertifikasi harus melaporkan paling lambat 2 hari kerja • Dalam hal Sertifikasi Sistem Elektronik Strategis perubahan Tim Auditor dan Tim Pengambil Keputusan dilaporkan kepada Menteri paling lambar 2 hari kerja
- 15. Penilaian Mandiri • Penilaian Mandiri berdasarkan Standar Indeks Keamanan Informasi wajib dilakukan terhadap Sistem Elektronik Rendah • Hasil Penilaian Mandiri wajib dilaporkan setiah tahun • Menteri dapat melakukan pemeriksaan atas hasil Penilaian Mandiri
- 16. Logo • Lembaga Sertifikasi yang telah ditetapkan dapat mencantumkan logo: – Kementerian Komunikasi dan Informatika – Komite Akreditasi Nasional – Nomor registrasi Lembaga Sertifikasi • Penyelenggara Sistem Elektronik yang lulus sertifikasi dapat mencantumkan logo: – Lembaga Sertifikasi – Kementerian Komunikasi dan Informatika – Komite Akreditasi Nasional – Nomor Sertifikasi
- 17. Pembinaan • Menteri dapat melakukan pembinaan penyelenggaraan sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi terhadap: – Lembaga Sertifikasi – Penyelenggara Sistem Elektronik – Masyarakat
- 18. Pengawasan • Menteri melakukan pengawasan terhadap: – Lembaga Sertifikasi – Penyelenggara Sistem Elektronik • Metode pengawasan berkala 1 kali dalam setahun atau sewaktu-sewaktu – Pemantauan – Pengendalian – Pemeriksaan – Penelurusan – Pengamanan
- 19. Sanksi • Sanksi administratif terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik: – Teguran tertulis – Jika tidak patuh dalam waktu 6 bulan, maka dikenakan penghentian sementara Nama Domain Indonesia • Sanksi administratif terhadap Lembaga Sertifikasi – Teguran tertulis – Jika tidak patuh dalam 30 hari kerja, maka dikeluarkan dari daftar Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
- 20. Ketentuan Peralihan [1/2] • Penyelenggara Sistem Elektronik yg telah beroperasi wajib memiliki sertifikat paling lama 2 tahun • Penyelenggara Sistem Elektronik yg telah memiliki sertifikat selain SNI 27001 wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 tahun • Penyelenggara Sistem Elektronik yg baru beroperasi wajib memiliki sertifikat paling lama 1 tahun • Menteri dapat menunjuk Auditor dalam hal Peraturan Menteri tentang Auditor belum diundangkan
- 21. Ketentuan Peralihan [2/2] • Menteri dapat menunjuk Tenaga Ahli dalam hal Peraturan Menteri tentang Tenaga Ahli belum diundangkan • Menteri dapat menunjuk Lembaga Sertifikasi dalam hal belum ada Lembaga Sertifikasi yang terdaftar