Dokumen ini membahas kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Perekonomian Indonesia sangat kacau akibat berbagai faktor seperti inflasi tinggi, blokade Belanda, dan kekosongan kas negara. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasinya seperti pinjaman nasional, konferensi ekonomi, dan rencana produksi pangan. Meski telah merdeka, kondisi e

1. Keadaan Politik & Ekonomi Indonesia pada
Awal Kemerdekaan – Demokrasi Liberal
Disusun Oleh:
Dede Kosasih (09)
Dimas Bayu Ichsandya (10)
Dwi Rahmawati (11)
Edi Prayogo (12)
Kelas XII MIA-3, SMA N 99 Jakarta Timur

2. KONDISI EKONOMI INDONESIA PADA SAAT AWAL
KEMERDEKAAN (PRESIDENSIAL) - DEMOKRASI LIBERAL
KONDISI EKONOMI INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN (PRESIDENSIAL)
Kondisi ekonomi pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Hal ini
disebabkan karena Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik,
dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia.
Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi
keuangan. Hal itu diperparah dengan Kondisi keamanan dalam negeri yang tidak stabil serta
Belanda yang masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.
Selain itu keadaan politik yang cepat berubah-ubah semakin memperburuk keadaan.
Banyak rapat serta kegiatan penting dilakukan mulai dari penunjukan presiden dan
wakilpresiden, pembentukan partai poitik, pembentukan perdana mentri serta cabinet, bahka
pemindahan ibukota dilakukan pada saat itu.
A. FAKTOR PENYEBAB KACAUNYA PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 1945-
1950
Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 adalah sebagai
berikut .
1. Terjadi Inflasi yang sangat tinggi
Inflasi tersebut disebabakan karena :
 Beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali
(pada bulan Agustus 1945 mencapai 1,6 Milyar yang beredar di Jawa sedangkan
secara umum uang yang beredar di masyarakat mencapai 4 milyar).
 Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-
bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yanh
jumlahnya mencapai 2,3 milyar.
 Repubik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah
tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku.

3. Karena inflasi ini kelompok yang paling menderita adalah para petani sebab petani
merupakan produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Hasil
pertanian mereka tidak dapat dijual, sementara nilai tukar mata uang yang mereka
miliki sangat rendah
Pemerintah Indonesia yang baru saja berdiri tidak mampu mengendalikan dan
menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut sebab Indonesia belum memiliki
mata uang baru sebagai penggantinya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk
sementara waktu menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu:
 Mata uang De Javasche Bank
 Mata uang pemerintah Hindia Belanda
 Mata uang pendudukan Jepang
2. Adanya Blokade ekonomi dari Belanda
Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar-
masuk perdagangan RI terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting.
Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945. Adapun alasan dari pemerintah
Belanda melakukan blokade ini adalah :
 Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
 Mencegah kelurnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.
 Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain.
Dengan adanya blokade tersebut menyebabakan:
 Barang-barang ekspor RI terlambat terkirim.
 Barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat di ekspor bahkan banyak
barang-barang ekspor Indonesia yang dibumi hanguskan.
 Indonesia kekurangan barang-barang import yang sangat dibutuhkan.
 Inflasi semakin tak terkendali sehingga rakyat menjadi gelisah.
Tujuan/harapan Belanda dengan blokade ini adalah
 Agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan
 Agar terjadi kerusuhan sosial karena rakyat tidak percaya kepada pemerintah
Indonesia, sehingga pemerintah Belanda dapat dengan mudah mengembalikan
eksistensinya.

4.  Untuk menekan Indonesia dengan harapan bisa dikuasai kembali oleh Belanda.
3. Kekosongan kas Negara
Kas Negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya sangat
berkurang sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah
hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian
inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk.
B. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN MENGHADAPI BURUKNYA KONDISI
EKONOMI INDONESIA
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonominya mulai dilakukan
pertama tama adalah dengan melakukan pinjaman nasional. Pelaksanaan pinjaman ini cukup
mendapat dukungan dari masyarakat. Namun kekacauan semakin bertambah dengan munculnya
mata uanga NICA di daerah yang diduduki sekutu pada tanggal 6 Maret 1946 oleh Panglima
AFNEI yang baru (Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford). Uang NICA ini dimaksudkan untuk
menggantikan uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun saat itu. Karena tindakan sekutu
tersebut maka pemerintah Indonesiapun mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik
Indonesia (ORI)sebagai pengganti uang Jepang.
Upaya mengatasi blokade belanda
Upaya pemerintah untuk keluar dari masalah blokade tersebut adalah sebagai berikut.
1. Usaha bersifat politis, yaitu Diplomasi Beras ke India
Pemerintah Indonesia bersedia untuk membantu pemerintah India yang sedang
ditimpa bahaya kelaparan dengan mengirimkan 500.000 ton beras. Pemerintah
melakukan hal ini sebab akibat blokade oleh Belanda maka hasil panen Indonesia yang
melimpah tidak dapat dijual keluar negeri pemerintah berasumsi pada pada musim panen
1946 akan diperoleh suplai hasil panen sebesar 200.000 sampai 400.000 ton.
2. Usaha bersifat ekonomis

5. a) Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Membuka hubungan
dagang langsung ke luar negeri dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak
swasta. Usaha tersebut antara lain:
b) Mengadakan kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika (Isbrantsen
Inc.). Tujuan dari kontak ini adalah membuka jalur diplomatis ke berbagai negara.
Dimana usaha tersebut dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corporation) atau
Perseroan Bank dan Perdagangan, suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang
membantu usaha ekonomi pemerintah, dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo dan
Ong Eng Die. Hasil transaksi pertama dari kerjasama tersebut adalah Amerika
bersedia membeli barang-barang ekspor Indonesia seperti gula, karet, teh, dan lain-
lain. Tetapi selanjutnya kapal Amerika yang mengangkut barang pesanan RI dan akan
memuat barang ekspor dari RI dicegat dan seluruh muatannya disita oleh kapal
Angkatan Laut Belanda.
c) Pemerintah RI pada 1947 membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi
nama Indonesian Office (Indoff). Secra resmi badan ini merupakan badan yang
memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia berusaha
menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan perdagangan barter.
Diharapkan dengan upaya ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.
3. Konferensi Ekonomi I (Februari 1946)
Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya
yang bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa, yang dipimpin
oleh Menteri Kemakmuran (Darmawan Mangunkusumo). Tujuan Konferensi ini adalah
untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang
mendesak, seperti :
a) Konsepsi untuk menghapuskan sistem autokrasi local warisan jepang dan
menggantikannya dengan system sentralisasi.
b) Bahan makanan akan ditangani oleh pemerintah secara sentral oleh organisasi
pengawas makanan rakyat yang merubah namanya menjadi badan persediaan dan
pembagi makanan (BPPM) yang dipimpin oleh dr.sudarsono
c) Semua perkebunan akan diawasi pemerintah untuk meningkatkan produksinya

6. 4 Konferensi ekonomi II ( 6 Mei 1946 )
Konferensi kedua di Solo, 6 Mei 1946 membahas mengenai masalah program
ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan
alokasi tenaga manusia. Wapres Moh. Hatta mengusulkan mengenai rehabilitasi pabrik
gula, dimana gula merupakan bahan ekspor penting sehingga harus dikuasai oleh negara.
Untuk merealisasikan keinginan tersebut maka pada 6 Juni 1946 dibentuk Perusahaan
Perkebunan Negara (PPN).
5. Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.
Badan ini dibentuk atas usul dari menetri kemakmuran AK. Gani. Badan ini
merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk
jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh
Tahun.
Badan ini bertujuan untuk menasionalisasikan semua cabang produksi yang telah
ada dengan mengubah ke dalam bentuk badan hukum. Hal ini dilakukan dengan harapan
agar Indonesia dapat menggunakan semua cabang produksi secara maksimal dan kuat di
mata hukum internasional.
6. Rencana Kasimo (Kasimo Plan)
Menteri persediaan makanan rakyat I J Kasimo menghasilkan rencana prokuksi 5
tahun yangdikenal dengan kasimo plan. Program ini meliputi rencana produksi tiga tahun
1948-1950 mengenai usaha swasembada pangan isinya antara lain:
a) Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul
b) Pencegahan penyembelihan hewan pertanian
c) Penanaman kembali tanah kosongTransmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau
Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun
7. Pinjaman Nasional
Program ini dilaksanakan oleh mentri keuangan ir.surachman dengan persetujuan
BP-KNIPpinjaman nasional akan dibayar kembali selama 40 tahun.pada bulan juli 1946
besar pinjaman sebesar 1 milyar, pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang
sejumlah 500milyar. Ini menunjukkan besarnya dukungan dari rakyat Indonesia.

7. KEADAAN EKONOMI INDONESIA PADA SAAT DEMOKRASI LIBERAL
Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya
untuk mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa
Indonesia berjalan tersendat-sendat.
A. FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERSENDATNYA PEREKONOMIAN
INDONESIA PADA MASA DEMORASI LIBERAL
Faktor yang menyebabkan keadaan
ekonomi tersendat adalah sebagai
berikut:
1. Indonesia hanya mengandalkan satu
jenis ekspor terutama hasil bumi,
yaitu pertanian dan perkebunan
sehingga apabila permintaan ekspor
dari sektor itu berkurang akan
memukul perekonomian Indonesia.
2. Setelah pengakuan kedaulatan dari
Belanda pada tanggal 27 Desember
1949, bangsa Indonesia
menanggung beban ekonomi dan
keuangan seperti yang telah
ditetapkan dalam KMB. Beban
tersebut berupa utang luar negeri
sebesar 1,5 triliun Rupiah dan utang
dalam negeri sejumlah 2,8 rriliun
Rupiah.
3. Defisit yang harus ditanggung oleh
Pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1
miliar rupiah.
4. Pemerintah Belanda tidak mewarisi
nilai-nilai yang cukup untuk mengubah
sistem ekonomi kolonial menjadi sistem
ekonomi nasional.
5. Belum memiliki pengalaman untuk
menata ekonomi secara baik, belum
memiliki tenaga ahli dan dana yang
diperlukan secara memadai.
6. Situasi keamanan dalam negeri yang
tidak menguntungkan berhubung
banyaknya pemberontakan dan gerakan
sparatisisme di berbagai daerah di
wilayah Indonesia.
Dari masalah-masalah tersebut masalah jangka pendek yang harus dihadapi
pemerintah antara lain adalah mengurangi jumlah uang yang beradar di masyarakat dan
mengatasi kenaikan biaya hidup. Sementara masalah jangka panjang yang harus dihadapi
adalah pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.

8. B. KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATASI MASALAH EKONOMI
Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan
tantangan yang menghadang cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi
ekonomi adalah sebagai berikut:
1. Gunting Syafruddin
Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering) dengan cara
memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya hanya tinggal
setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin
Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20
Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950.
Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp5,1 miliar dan
dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp2,50 ke atas
hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat
mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari
pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp200 juta.
2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik
Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah pada masa Kabinet
Natsir yang direncanakan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Joyohadikusumo.
Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi
struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya adalah
menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan masyarakat Indonesia dengan cara:
 Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
 Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan
bantuan kredit.
 Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi
maju.
Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir. Program
Gerakan Benteng dimulai pada bulan April tahun 1950. Hasilnya selama tiga tahun
(1950 – 1953) lebih kurang 700 perusahaan Indonesia menerima bantuan kredit dari

9. program ini. Namun, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun
beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan
karena:
 Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi
dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
 Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
 Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
 Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
 Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara
hidup mewah.
 Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara
cepat dari kredit yang mereka peroleh.
Dampaknya program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan negara.
Beban defisit anggaran belanja pada tahun 1952 sebanyak 3 miliar Rupiah ditambah
sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar Rupiah. Akhirnya Menteri
Keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha
dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para
pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan
mengurangi volume impor.
3. Nasionalisasi De Javasche Bank
Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951
pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank
Indonesia. Awalnya terdapat peraturan mengenai pemberian kredit harus
dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam
menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter.
Tujuan dari nasionalisasi ini adalah untuk menaikkan pendapatan dan
menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan
mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank
sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan
Undang-undang No. 24 tahun 1951.
4. Sistem Ekonomi Ali-Baba

10. Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Menteri Perekonomian Iskaq
Tjokrohadisurjo, Kabinet Ali I. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi
sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha nonpribumi khususnya Cina.
Tujuan dari program ini adalah:
 Untuk memajukan pengusaha pribumi.
 Agar para pengusaha pribumi Bekerjasama memajukan ekonomi nasional.
 Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam
rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
 Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi
dan nonpribumi.
Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab:
Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk
mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha nonpribumi lebih
berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.
Indonesia menerapkan sistem liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.
Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.
5. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap dikirim delegasi ke Geneva untuk
merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak
Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 7 Januari
1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek yang berisi:
 Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
 Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
 Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat
oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.
Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia
mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari 1956 Kabinet Burhanuddin
Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Tujuannya
adalah untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga
pada tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno menandatangani undang-undang
pembatalan KMB. Sementara itu dampaknya adalah banyak pengusaha Belanda yang

11. menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil
alih perusahaan Belanda tersebut.
6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang
silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Hal ini
menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan
pembangunan. Program yang dilaksanakan pada umumnya merupakan program
jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo II, pemerintahan
membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang
Negara.
Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Djuanda diangkat
sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana
Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun
1956 – 1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran
dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap).
Pembiayaan RPLT diperkirakan sekitar 12,5 miliar Rupiah. Namun, dalam
pelaksanaannya RPLT tidak dapat berjalan dengan baik karena:
 Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun
1957 dan awal tahun 1958 yang mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara
merosot.
 Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-
perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
 Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang
melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.
7. Musyawarah Nasional Pembangunan
Masa Kabinet Djuanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah.
Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah
Nasional Pembangunan (Munap).
Tujuan diadakannya Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan
agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang,

12. tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik
karena:
 Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
 Terjadi ketegangan politik yang tidak dapat diredakan.
 Timbul pemberontakan PRRI/Permesta. Membutuhkan biaya besar untuk
menumpas pemberontakan PRRI/Permesta sehingga meningkatkan defisit
Indonesia.
 Memuncaknya ketegangan politik Indonesia-Belanda menyangkut masalah Irian
Barat mencapai konfrontasi bersenjata.
KONDISI POLITIK INDONESIA PADA SAAT AWAL
KEMERDEKAAN (PARLEMENTER) - DEMOKRASI LIBERAL
KONDISI POLITIK INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN (PRESIDENSIAL)
Untuk mewujudka hasil sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 yang isinya antara lain
tentang pembentukan alat kelengkapan negara dan pemerintahan, pemerintah membentuk panitia
kecil (Ahmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo,Kasman Singodimejo). Akhirnya stelah
proses penyusunan selesai maka pada tanggal 12 September 1945 Pemerintah mengumumkan
tebentuknya Kabinet yang pertama dengan sistem pemerintahan Presidensiil yang membawahi
12 departemen dan 4 kementerian negara non departemen, sebagai berikut,
1. Departemen Dalam Negeri : Wiranata Kusuma
2. Departemen Luar Negeri : Ahmad Subardjo
3. Departemen Kehakiman : Dr. Soepomo
4. Departemen Keuangan : A.A Maramis
5. Departemen Kemakmuran : Ir. Surachman Tjokrodisuryo
6. Departemen Pengajaran : Ki Hajar Dewantara
7. Departemen Penerangan : Amir Syarifudin
8. Departemen Sosial : Iwa Kusumasumantri
9. Departemen Pertahanan : Supriyadi

13. 10. Departemen Kesehatan : Boentaran Martoatmodjo
11. Departemen Perhubungan : Abikusno Tjokrosujoso
12. Departemen Pekerjaan Umum : Abikusno Tjokrosujoso
Sedangkan empat Kementerian Negara Non Departemen adalah sebagai berikut,
1. Menteri Negara : Wachid Hasyim
2. Menteri Negara : R.M Sartono
3. Menteri Negara : M. Amir
4. Menteri Negara : R. Otto Iskandardinata
Pejabat tinggi negara
1. Ketua Mahkamah Agung : Dr. Mr. Kusumaatmadja
2. Jaksa Agung : Mr. Gatot Tarunamihardja
3. Sekretaris Negara : Mr. A.G. Pringgodigdo
4. Juru Bicara Negara : Sukardjo Wirjopranoto
Sementara itu untuk melengkapi pemerintahan maka wilayah Indonesia dibagi dalam 8 propinsi
dengan 2 daerah istimewa dimana masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang gubernur yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengambilan keputusan di daerahh. Provinsi-provinsi
serta Daerah Istimewa yang di miliki oleh Indonesia pada awal kemerdekaan adalah sebagai
berikut ;
No. Nama Provinsi Nama Gubernur
1 Sumatera Teuku Mohammad Hasaan
2 Jawa Barat Sutardjo Kartohadikusumo
3 Jawa Tengah R. Panji Surono
4 Jawa Timur R.M. Suryo
5 Sunda Kecil (Nusa Tenggara) Mr. I. Gusti Ketut Puja
6 Maluku Mr. J. Latuharhary
7 Sulawesi R. G.S.S.J. Ratulangi
8 Kalimantan Ir. Pangeran Mohammad Noor

14. Sedangkan dua Daerah Istimewa yang dimiliki Indonesia pada awal masa kemerdekaan
adalah Yogyakarta dan Surakarta dengan Kepala Daera nya adalah Sultan Hamengkubuwono
dan Pakubuwono untuk menghormati kearifan lokal yang ada pada dua daerah tersebut
A. Pembentukan Komite Nasional Indonesia
Pemerintah Indonesia juga membentuk komite Nasional indonesia sesuai keputusan
Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945, yang nantinya organisasi ini berfungsi sebagai
parlemen (DPR serta MPR) karena keadaan yang masih dalam situasi perang sehingga
tidak memungkinkan diadakanya pemilu, maka pembentukanya berdasarkan penunjukan
langsung.
Organisasi ini dibentuk sebagai penjelmaan pelakasanaan tujuan dan cita-cita
bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahan yang didasarkan kedaulaan
rakyat. Susunan organisasi Komite Nasional indonesia dibagi menjadi dua yaitu Komite
Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berkedudukan di Jakarta yang berfungsi sebagai DPR dan
MPR, sedangkan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) berkedudukan di ibukota
propinsi berkedudukan sebagai parlemen daerah yaitu DPRD. Akhirnya pada tanggal 29
Agustus 1945, Presiden Sukarno melantik 135 anggota KNIP di Gedung Kesenian Jakarta
dengan ketua Kasman Singodimejo.
B. PNI Sebagai Partai Tunggal
Hasil sidang PPKI 1945 juga menyatakan pembentukan Parata Nasional
Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal di Indonesia serta sebagai alat persatuan dan
perjuangan politik bagi rakyat Indonesia. Namun kemudian keputusan tersebut ditunda
hingga 31 Agustus 1945.
C. Maklumat Pemerintah 14 November 1945
Sejak permulaan bulan Oktober, dan anggota KNIP lainnya mempunyai rencana
untuk mengubah sistem pemerintahan presidentil itu menjadi sistem parlementer. Para
kabinet bertanggungjawab langsung kepada KNIP dengan kekuasaan legislatif yang
sebenarnya. Untuk itu mereka merencanakan untuk mengajukan veto tidak percaya
kepada kabinet yang ada. Kemudian mereka akan menunjuk Syahrir menjadi Perdana
Menteri.

15. Selanjutnya Kelompok Sosialis dalam tubuh BP-KNIP yang dimotori oleh
beberapa tokoh seperti Supeno, Sukarni, Ir. Sakirman, Mangunsarkoro secara resmi
mengajukan usul kepada pemerintah yang disiarkan dalam pengumuman Badan Pekerja
KNIP No. 5 tahun 1945 tanggal 11 November 1945. berbunyi :
“Supaya lebih tegas adanya kedaulatan rakyat dalam susunan pemerintahan Republik
Indonesia, maka berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar yang
dirubah, badan Pekerja dalam rapatnya telah membicarakan soal pertanggungjawaban
para Menteri kepada Badan perwakilan Rakyat (menurut sistem sementara kepada
Komite Nasional Pusat).”
Kemudian Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah menyetujui usulan BP-
KNIP tersebut. Persetujuan pemerintah tersebut diumumkan melalui Maklumat
Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang berbunyi :
“Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan
selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat
sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna
menyempurnakan tata usaha Negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam
perubahan-perubahan susunan kabinet baru it ialah, tanggungjawab adalah di dalam
tangan Menteri”.
Maka Sejak Maklumat 14 November 1945 terujudlah gagasan dan usul Mr. Amir
Sjariffudin, Wakil Ketua BP KNIP, suatu kabinet parlementer yang mewajibkan para
menteri bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat dan masih berlandaskan
UUD RI 1945 sebagai konstitusi negara. Yang sebenarnya menyimpang dari Konstitusi
UUD 1945 yang ada .
Sejak terbitnya Maklumat Pemerintah 14 November 1945 Sistem pemerintahan
yang berlaku adalah sistem kabiner parlementer dengan menggunakan Konstitusi UUD
1945 dan hal ini berlangsung hingga 27 Desember 1945. Selama tempo itu terdapat
Sembilan kali pergantian kabinet, antara lain sebagai berikut.
1.) Kabinet Presidensial Pertama, 2 September 1945-14 November 1945.
2.) Kabinet Syahrir I, 14 November 1945-12 Maret 1946.
3.) Kabinet Syahrir II, 12 Maret 1946-20 Oktober 1946.
4.) Kabinet Syahrir III, 20 Oktober 1946-27 Juni 1947.

16. 5.) Kabinet Amir Syarifuddin I, 3 Juli 1947-11 November 1947.
6.) Kabinet Amir Syarifuddin II, 11 November 1947-29 Januari 1948.
7.) Kabinet Hatta I (Presidensial), 29 Januari 1948-4 Agustus 1948.
8.) Kabinet Darurat (PDRI), 19 Desember 1948-13 Juli 1949.
9.) Kabinet Hatta II (Presidensial), 4 Agustus 1949-20 Agustus 1949.
a. Kabinet Sutan Syahrir
Kabinet pertama masa Parlementer dibawah pimpinan Sutan Syahrir
(golongan Sosialis). Program dari kabinet ini adalah Menjalankan roda pemerintahan
Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat Indonesia Mengatasi
konflik antara Indonesia dan Belanda secara damai.
Hasil dari kabinet ini adalah :
 Dilakukan perundingan Indonesia-Belanda di Linggarjati.
 Disepakati perjanjian Lingarjati pada tanggal 10 November 1946.
Berakhirnya kabinet Syahrir dikarenakan sebagai berikut:
 Akibat ketidaksetujuan, ketidakpuasan, dan kekecewaan dari berbagai tokoh
politik akan hasil perundingan Linggarjati tersebut maka menimbulkan muncul
berbagai gejolak politik.
 Akibatnya Sutan Syahrir menyerahkan mandatnya kepada presiden dan
berakhirlah pemerintahan dari kabinet Sutan Syahrir.
b. Kabinet Amir Syarifuddin
Presiden akhirnya menunjuk Amir Syarifuddin (golongan Sosialis). Program
dari kabinet ini sama dengan kabinet Syahrir yaitu :
 Menjalankan roda pemerintahan Indonesia.
 Meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat Indonesia
 Mengatasi konflik antara Indonesia dan Belanda melalui jalur damai.
Hasil dari kabinet ini adalah :
 PBB bersedia membantu Indonesia menyelesaikan masalah konflik Indonesia-
Belanda.
 Dibentuklah KTN (Komisi Tiga Negara) sebagai komisi perantara untuk
mengatasi masalah konflik Indonesia-Belanda.
 Dilakukan perundingan Renville dan disepakatinya perjanjian Renville

17. Berakhirnya kabinet Amir Syarifuddin adalah dikarenakan sebagai berikut:
 Amir Syarifuddin menyadari bahwa perjanjian Renville sangat merugikan
Indonesia dan meminta agar presiden membatalkan perjanjian tersebut tetapi
presiden tidak setuju.
 Akibat ditolaknya permintaan Amir tersebut maka ia menyerahkan mandatnya
kembali ke presiden dan membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR).
 FDR bergabung dengan PKI dibawah pimpinan Muso dan melakukan
pemberontakan pada tahun 1948 di Madiun.
c. Kabinet Hatta
Presiden menunjuk Hatta untuk membentuk kabinet baru sekaligus sebagai
kabinet terakhir pada masa Parlementer. Program kabinet ini yaitu, Penyelesaian
konflik Indonesia-Belanda secepat mungkin.
Hasil dari kabinet ini adalah sebagai berikut :
 Terjadi Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 27 Desember 1949.
 Berakhirlah konflik Indonesia-Belanda.
 Penyerahan kedaulatan atas wilayah Indonesia dari pemerintah kerajaan Belanda
dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).
 Indonesia mendapat pengakuan sebagai negara merdeka yang berdaulat dari
kerajaan Merdeka.
 Segala urusan yang berhubungan dengan Indonesia merupakan urusan intern
Indonesia sehingga negara lain tidak dapat ikut campur tangan dalam masalah
Indonesia.
Namun Perubahan Pemerintahan ini melalui Maklumat 14 November 1945
jelas-jelas melanggar konstitusi karena bertolak belakang dengan UUD 1945 yang
berlaku saat itu. Dan seiring berjalannya waktu, Indonesia merasa tak cocok dengan
sistem ini. Hal ini dibuktikan dengan sering jatuh bangunnya kabinet yang membuat
pemerintahan kurang stabil dan membuat pembangunan terhambat.
D. Kabinet Pemerintahan Saat Masa Demokrasi Liberal
Masa demokrasi liberal di Indonesia dimulai
pada tahun 1950 hingga 1959 dan dilaksanakan

18. sesuai UUDS 1950. Selama masa demokrasi liberal ini, Indonesia berganti-ganti perdana
menteri sebanyak 7 perdana menteri, yaitu Mohammad Natsir, Sukiman Wirjosandjojo,
Wilopo, Ali Sastroamidjojo, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamidjojo, Djuanda
Kartawidjaja. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki pemerintahan yang tidak stabil.
a. Kabinet Muhammad Natsir
Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi.
Perdana Menteri : Mohammad Natsir (Partai Masyumi).
Tanggal Pelantikan : 07September 1950-21 Maret
Program-program
1. Mempersiapkan dan
menyelenggarakan pemilihan
umum untuk Konstituante.
2. Mencapai konsolidasi dan
penyempurnaan susunan
pemerintahan serta membentuk
peralatan negara yang kuat dan daulat.
3. Menggiatkan usaha keamanan dan
ketentraman.
4. Menyempurnakan organisasi Angkatan
perang dan pemulihan bekas – bekas
anggota tentara dan gerilya dalam
masyarakat.
5. Memperjuangkan penyelesaian
soal Irian Barat secepatnya.
6. Mengembangkan dan
memperkokoh kesatuan ekonomi
rakyat sebagai dasar bagi
pelaksanaan ekonomi nasional
yang sehat.
7. Membantu pembangunan
perumahan rakyat serta
memperluas usaha – usaha
8. meninggikan derajat kesehatan
dan kecerdasan rakyat.
9. Membantu pembangunan
perumahan rakyat serta
memperluas usaha – usaha
meninggikan derajat kesehatan
dan kecerdasan rakyat.
10. Pelaksanaan program
industrialisasi (Rencana
Sumitro).
11. Pembentukan DPRD.

19. Keberhasilan :
1. Di bidang ekonomi, ada Sumitro
Plan yang mengubah ekonomi
kolonial ke ekonomi nasional.
2. Indonesia masuk PBB.
3. Berlangsung perundingan antara
Indonesia-Belanda untuk pertama
kalinya mengenai masalah Irian
Barat.
Masalah-masalah :
1. Pada penerapan Sumitro Plan,
pengusaha nasional diberi bantuan
kredit, tetapi bentuan itu
diselewengkan penggunaannya
sehingga tidak mencapai sasaran.
2. Upaya memperjuangkan masalah
Irian Barat dengan Belanda
mengalami jalan buntu (kegagalan).
3. Timbul masalah keamanan dalam
negeri yaitu terjadi pemberontakan
hampir di seluruh wilayah
Indonesia, seperti Gerakan DI/TII,
Gerakan Andi Azis, Gerakan
APRA, Gerakan RMS.
4. Seringnya mengeluarkan Undang
Undang Darurat yang mendapat
kritikan dari partai oposisi.
Kegagalan :
1. Kegagalan kabinet dalam
menyelesaikan masalah Irian Barat.
2. Adanya Mosi tidak percaya dari
PNI tentang pencabutan peraturan
pemerintah mengenai DPRD dan
DPRDS, Mosi tersebut disetujui
parlemen sehingga mandat kabinet
harus dikembalikan kepada
Presiden.
B. Kabinet Sukiman
Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara partai Masyumi dan partai PNI.
Perdana Menteri : Sukiman Wiryosanjoyo (Partai Masyumi).
Tanggal pelantikan : 27 April 1951-03 April 1951
Program-program :
1. Menjamin keamanan dan
ketentraman.
2. Mengusahakan kemakmuran
rakyat dan memperbaharui

20. hukum agraria agar sesuai
dengan kepentingan petani.
3. Mempercepat persiapan pemilihan
umum.
4. Menjalankan politik luar negeri secara
bebas aktif serta memasukkan Irian
Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.
Keberhasilan :
Terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, dari program
Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk
menjamin keamanan dan ketentraman.
Masalah :
1. Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia
Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Dimana
dalam Mutual Security Act (MSA) terdapat pembatasan kebebasan politik luar
negeri RI karena RI diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika. Tindakan
tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif
karena lebih condong ke blok barat.
2. Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada
setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.
3. Masalah Irian Barat belum juga teratasi.
4. Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya
tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah,
Sulawesi Selatan.
Kegagalan :
Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka
menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan
terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.
C. Kabinet Wilopo

21. Kabinet ini adalah zaken kabinet (kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam
biangnya).
Perdana Menteri : Mr. Wilopo
Tanggal Pelantikan : 3 April 1952 –3 Juni 1953
Program-Program :
1. Program dalam negeri : Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR,
dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat,
dan pemulihan keamanan.
2. Program luar negeri : Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda,
Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar
negeri yang bebas-aktif.
Masalah :
1. Adanya kondisi krisis ekonomi
yang disebabkan karena
jatuhnya harga barang-barang
eksport Indonesia sementara
kebutuhan impor terus
meningkat.
2. Terjadi defisit kas negara karena
penerimaan negara yang
berkurang banyak terlebih
setelah terjadi penurunana hasil
panen
sehingga membutuhkan biaya
besar untuk mengimport beras.
3. Munculnya gerakan sparatisme
dan sikap provinsialisme yang
mengancam keutuhan bangsa.
Semua itu disebabkan karena
rasa ketidakpuasan akibat
alokasi dana
dari pusat ke
daerah yang
tidak
seimbang.
4. Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952,
yang merupakan upaya pemerintah
untuk menempatkan TNI sebagai alat
sipil sehingga
5. Munculnya peristiwa Tanjung
Morawa mengenai bentrokan antara
aparat kepolisian dengan para petani
liar mengenai persoalan tanah
perkebunan di Sumatera Timur (Deli)
karena sesuai dengan perjanjian KMB
pemerintah mengizinkan pengusaha
Mr. Wilopo

22. asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan.
Kegagalan :
Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani
Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan
mandatnya pada presiden.
D. Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU.
Perdana Menteri : Mr. Ali Sastroamidjojo
TanggalPelantikan : 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955
Program-Program :
1. Meningkatkan keamanan dan
kemakmuran serta segera
menyelenggarakan Pemilu.
2. Pembebasan Irian Barat
secepatnya.
3. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan
peninjauan kembali persetujuan
KMB.
4. Penyelesaian Pertikaian politik.
Keberhasilan :
1. Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan
diselenggarakan pada 29 September 1955.
2. Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
Masalah :
1. Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan,
seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
2. Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 yaitu suatu peristiwa yang menunjukkan adanya
kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –
AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa
17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai
Kepala Staf AD mengajukan permohonan
berhenti dan disetujui oleh kabinet.

23. 3. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang
menunjukkan gejala membahayakan.
4. Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
5. Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan
untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti
oleh partai lainnya.
Kegagalan :
NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam
kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.
E. Kabinet Burhanuddin Harahap
Perdana Menteri : Burhanuddin Harahap
Tanggal Pelantikan : 12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956
Program-program
1. Mengembalikan kewibawaan
pemerintah, yaitu
mengembalikan kepercayaan
Angkatan Darat dan masyarakat
kepada pemerintah.
2. Melaksanakan pemilihan umum
menurut rencana yang sudah
ditetapkan dan mempercepat
terbentuknya parlemen baru.
3. Masalah desentralisasi, inflasi,
pemberantasan korupsi.
4. Perjuangan pengembalian Irian Barat.
Mr. Ali Sosroamijoyo
Burhanudian Harahap

24. 5. Politik Kerjasama Asia-Afrika
berdasarkan politik luar negeri bebas
aktif.
Keberhasilan:
1. Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955
(memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat
70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi.
Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI,
NU, Masyumi, dan PKI.
2. Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran
Uni Indonesia-Belanda.
3. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan
oleh polisi militer.
4. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.
5. Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH
Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.
Masalah :
Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan
ketidaktenangan.
Kegagalan :
Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai.
Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga cabinet
pun jatuh.
F. Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU.
Perdana Menteri : Ali Sastroamidjojo
Tanggal Pelantikan : 20 Maret 1956 – 4 Maret 1957

25. Program yang disebut sebagai "Rencana Pembangunan Lima Tahun" :
1. Perjuangan pengembalian Irian Barat.
2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-
anggota DPRD.
3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.
4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan
kepentingan rakyat.
Program Pokok :
1. Pembatalan KMB.
2. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan
politik luar negeri bebas aktif.
3. Melaksanakan keputusan KAA.
Keberhasilan :
Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari
periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian
KMB.
Masalah :
1. Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.
2. Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah
pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan.
3. Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap
mengabaikan pembangunan di daerahnya.
4. Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai
nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Sehingga muncullah peraturan yang
dapat melindungi pengusaha nasional.
5. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali
Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI
berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi
dan parlementer.

26. Kegagalan :
Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh
dan menyerahkan mandatnya pada presiden.
G. Kabinet Djuanda
Ir. Djuanda
Kabinet ini adalah zaken kabinet (kabinet yang
terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya).
Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam
menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS
1950 dan terjadinya perebutan kekuasaan antara
partai politik.
Perdana Menteri : Ir. Djuanda
Tanggal Pelantikan : 9 April 1957 - 5 Juli 1959
Program- program yang disebut "Panca Karya" :
1. Membentuk Dewan Nasional.
2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia.

27. 3. Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB.
4. Perjuangan pengembalian Irian Jaya.
5. Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan.
Keberhasilan :
1. Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi
Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial.
2. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan
menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan
presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem
demokrasi terpimpin.
3. Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di
berbagai daerah.
4. Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah
krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.
Masalah :
1. Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah
semakin meningkat yang menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi
terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.
2. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program
pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.
3. Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap
Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini pada tanggal 30 November 1957
dan menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam
kesatuan negara.
Kegagalan :
Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan
mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.