Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara perdata di Indonesia. Ia menjelaskan tentang pengertian hukum acara perdata, sumber-sumber hukum yang mengatur bidang ini, cara mengajukan gugatan ke pengadilan perdata, dan tempat-tempat yang berwenang untuk mengadili berbagai jenis kasus perdata seperti perceraian, sengketa tata usaha negara, dan lainnya.

1. SEKILAS MENGENAL
HUKUM ACARA PERDATA
Oleh
IM. ARNAWA KARMAYA, SH. MH
1

2. Hukum Acara Perdata
Oleh. Arnawa Karmaya SH. MH
Buku / Literatur yang harus di baca Mahasiswa :
Komenter H I R.
Oleh. Mr. R. Tresna.
Penerbit. Pradnya Paramita
Hukum Acara Perdata di Indonesia.
Oleh. Dr. R. Wiryono Prodjodikoro SH.
Penerbit. Sumur Bandung
Hukum Acara Perdata Indonesia
Oleh Prof Dr. Sudikno Mertokosumo. SH
Penerbit. Liberti Yogjakarta
Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri
Oleh. Prof Dr Sudikno Mertokusumo. SH
Penerbit. Liberty Yogyakarta
Pokok Pokok Hukum Acara Perdata
Oleh. Moh Taufik Makarao SH. MH
Penerbit, Rineka Cipta
Hukum Acara Perdata
Oleh. R. Subekti
Penerbit, Binacipta / BPHN
Hukum Acara Perdata HIR/RBG
Oleh, Wantjik Saleh
Penerbit, Ghalia Indonesia Jakarta
Hukum Acara Perdata Indonesia
Oleh, Muhammad Abdul Kadir
Penerbit, Alumni Bandung
2

3. I. PENDAHULUAN
1. Lembaga lembaga peradilan di Indonesia antara lain :
1. Makamah Agung adalah lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia
2. Peradilan umum (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi)
3. Peradilan Agama (Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama)
4. Peradilan Militer (Mahmil dan Mahmilti )
5. Peradilan Administrasi (Pengadilan Tata Usaha Negara dan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara )
2. Undang Undang yang mengatur Perdilan
1. Undang Undang No. 14 tahun 1970 diganti dengan Undang
undang No. 35 tahun 1999 dan mengalami perubahan dengan
Undang Undang No. 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan
Kehakiman, Undang Undang ini merupakan induk dan
kerangka yang meletakan dasar, asas asas peradilan serta
pedoman bagi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan
Tata Usaha Negara, serta Peradila Militer (sedang masing
masing peradilan masih diatur dalam Undang Undang sendiri).
2. Undang Undang No. 2 tahun 1986, yang kemudian diganti
dengan Undang Undang No. 8 tahun 2004, tentang
Pengadilan Umum
3. Undang Undang No. 13 tahun 1965, yang kemudian diganti
dengan Undang Undang No. 14 tahun 1985, yang kemudian
diganti dengan Undang Undang No. 5 tahun 2004 tentang
Makamah Agung
4. Undang Undang No. 5 tahun 1986, yang kemudian diganti
dengan Undang Undang No. 9 tahun 2004 tentang
Pengadilan Tata Usaha Negara.
5. Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3

4. 3. Sekeme Peradilan
______________________
MAKAMAH AGUNG
______________________
_______________ ______________ ___________ _______________
PENGADILAN PENGADILAN MAHMILTI PENGADILAN
TINGGI TINGGI TINGGI USAHA
AGAMA NEGARA
____________ __ ______________ ____________ ______________
______________ _______________ ______________ ______________
PENGADILAN PENGADILAN PENGADILAN PENGADILAN
NEGERI AGAMA MILITER TATA USAHA
MEGARA
___________________ _____________________ ____________________ __________________
UMUM AGAMA ISLAM TNI ADMINISTRASI
4. Pengertian Hukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata adalah, rangkaian peraturan – peraturan yang
membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka
Pengadilan dan bagaimana Pengadilan itu harus bertindak, satu sama
lainnya untuk melaksanakan berjalannya peraturan peraturan Hukum
Perdata. (Wiryono Prodjodikoro)
Hukum Acara Perdata adalah, mengabdi kepada hukum materiiil, maka
dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaiknya
selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. (R. Subekti)
Hukum Acara Perdata adalah, peraturan hukum yang mengatur
bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata meteriil dengan
perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya
menjamin palaksanaan hukum perdata materiil. Konteknya Hukum Acara
Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mangajukan tuntutan hak,
memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya
(Sudikno Mertokusumo)
4

5. Jadi obyek pada ilmu pengetahuan hukum acara perdata ialah
keseluruhan peraturan yang melaksanakan dan mempertahankan atau
menegakan hukum perdata material dengan perantara kekuasaan negara
Perantara kekuasaas Negara dalam mempertahankan hukum material
perdata itu terjadi dengan peradilan, yang dimaksud peradilan disini ialah
pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana
dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara
serta bebas dari pengaruh apapun dan siapa pun juga dengan memberikan
putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah “eignrichting”
5. Sumber Sumber Hukum Acara Perdata
Dasar hukum penggunaan hukum acara perdata adalah :
1. Undang Undang Darurat No. 1/1951 disebut dengan Het Herziene
Iendonesisch Reglement ( HIR ) yang dimuat dalam L.N No. 16 jo
57/ 1848.
2. Reglement voor de Buitengeesten (Rbg) Ordonansi 11 Mei 1927 LN.
No. 227 / 1927 yang di mulai tanggal 1 juni 1927
3. Undang undang No. 14 tahun 1970, yang di ganti dengan Undang
undang No. 35 tahun 1999 yang kemudian diganti lagi dengan Undang
Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman,
4. Undang Undang No. 14 tahun 1985 yang kemudian diganti dengan
Undang Undang No. 5 tahun 2004 tentang Makamah Agung
5. Undang undang No. 5 tahun l986, yang kemudian diganti dengan
Undang Unadang No. 9 tahun 2004, tentang Peradilan Tata
Usaha Negara
6. Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
7. Undang undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (TLN. 3050) tetang Izin
Perkawinan
8. Yurisprodensi atau Putusan putusan hakim yang berkembang di
lingkungan dan sudah diputus di pengadilan
9. Doktrin -> Ilmu pengetahuan tempat hakim dapat mengambil hukum
secara perdata (walau Doktin itu buhan hukum)
10. Intruksi dan Surat Edaran Makah Agung -> sepanjang mengatur
hukum acara perdata dan hukum perdata meteril mengikat hakim
sebagai undang undang
11.Adat kebiasaan
5

6. II. CARA MENGAJUKAN GUGATAN / TUNTUTAN HAK
1. Perbedaan Permohonan dan Gugatan
| Permohonan | Gugatan |
- tidak ada sengketa atau perselisihan, | - adalah suatu sengketa suatu konflik
para ahli waris sama sama datang ke yang harus diselesaikan dan harus
Pengadilan untuk suatu penetapan diputus oleh Pengadilan
perihal masing masing bagian dari
warisan almarhum atau tentang
penggantian nama
- Hanya ada satu pihak yaitu pemohon | - ada dua atau lebih para pihak yaitu
yaitu pihak pemohon pihak penggugat dan pihak tergu -
gat yang merasa haknya atau hak
mereka dilanggar.
- Dikenal sebagai pengadilan VOLUN | - Dikenal sebagai pengadilan CON-
TAIR atau peradilan pura pura TENTOSA atau peradilan sungguh
Sungguh
- Putusan merupakan Penetapan | - Putusan merupakan Vonis
( beschikking)
Catatan : perbedaan ini tidak relefan lagi di Pengadilan Agama, karena dipengadilan agama semua
menggunakan permohonan
Dalam persidangan pemeriksaan perkara perdata ;
- perkara pemeriksaan persidangan (ps 115 - ps 161 HIR)
- Bukti (ps l62 -177 HIR)
- Musyawarah dan putusan hakim (ps 178 – ps 187 HIR)
Hk Ac Perdata / Arnawa
6

7. 2. Tuntuntan Hak
Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh
perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “
eingnrichating ”. Orang yang mengajukan hak tuntutan hak memerlukan
atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan
untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh kerena itu ia
mengajukan tuntutan hak kepengadilan.
Akan tetapi tidak semua setiap kepentingan dapat diterima sebagai dasar
pengajuan tuntutan hak, untuk menceeah agar setiap orang tidak asal saja
mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang mrngakibatkan menyulitkan
pengadilan.
Berdasarkan Makamah Agung dalam putusannya tanggal 7 juli 1971
No. 29 K / Sip / 1971 menyatakan Bahwa semua tuntutan hak harus
mempunyai kepentingan hukum yang cukup, menurut syarat utama untuk
dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa : point
d’interet, point d’action
3. Gugatan dapat diajukan ( pasal 118 HIR)
* Tempat dimana orang yang digugat / tempat kedudukan tergugat
* Jika yang digugat lebih dari satu orang, maka gugatan di ajukan pada
salah satu tempat tinggal tergugat / badan hukum
* Jika yang di gugat tidak diketahui tempat tinggalnya maka gugatan di
ajukan pada pengadilan wilayah tempat tinggal penggugat .
* Apa bila dalam sengkerta tata usaha negara dengan Pemerintah maka
gugatan di ajukan ke pengadilan wilayah kediaman penggugat
* Apa bila penggugat dan tergugat berkedudukan di luar negeri maka,
pengajuan guguatan di wilayah pengdilan nengeri Jakarta pusat
* Memilih salah satu wilayah pengadilan penggugat mau mengajukan
gugatannya terhadap benda benda tidak bergerak yang ada di
beberapa tempat
Catatan : Gugatan dpat diajukan secara lisan (ps 118 ayat 1 HIR) atau secara tertulis (ps 129 HIR)
Hk Ac Perdata / Arnawa
7

8. Selain ketentuan yang ada dalam pasal 118 HIR, tempat pengajuan
gugatan, ada juga yang mengatur untuk mengajukan gugatan yakni yang
terdapat dalam BW dan UU no. 1 tahun 1974 al :
1. tergugat tidak cakap, maka dapat digugat orang tuannya atau walinya (ps
21 BW)
2. yang menyakut gugatan PNS, yang berwenang adalah Pengadilan
tempat ia bekerja (ps 20 BW)
3. Buruh menginap di tempat sang majikan, maka Pengadilan yang
berwenang mengadili pengajuan gugtannya adalah ditempat majikannya
(ps. 22 BW)
4. tentang Pailit, yang berwenang untuk mengadili gugatan pailit
Pengadilan yang menyatakan pailit (ps 99 ayat15 RV)
5. Tentang jaminan, pengadilan yang berhak mengdili adalah Pengadilan
Negeri yang pertama dimana pemeriksaan itu dilakukan (ps. 99 ayat 14 RV)
6. Permohonan Pembatalan perkawinan , Pengadilan yang berwenang
adalah Pengadilan dimana perkawinan itu dilaksanakan, atau tempat
tinggal suami / istri (ps 25, 63 /1b, UU no 1/74 jo ps 38 /1.2, PP 9/75)
7. Tergugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan di ajukan di
Pengadilan melalui tempat kediaman penggugat, melalui perwakilam
Republik Indonesia setempat (ps 40, 63 /1 UU no 1/74 jo ps 20 / 2.3 PP 9/1975 )
Dalam pengajuan gugatan bila di perhatikan UU No. 9 tahun 2004 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara :
1. Gugatan sengketa Tata Usaha Negara, gugatan di ajukan ke
Pengadilan Negeri, tempat tinggal tergugat
2. Apa bila gugatan di tujukan lebih dari satu badan atau pejabat Tata
Usaha Negara dan kedudukannya tidak dalam satu daerah hukum,
Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri salah satu badan
hukum atau pejabat Tata Usaha Negara
3. Apa bila penggugat dan tergugat ber ada di Luar Negeri maka
pengajuan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Hk Ac Perdata / Arnawa
8

9. Demikian juga pada pasal 66. UU 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama,
permohoan cerai, bila laki laki islam :
1. Suami yang beragama islam menceraikan istrinya di ajukan
gugatan cerainya di pengadilan agama tempat kediaman termohon
2. apabila termohon bertempat diluar negeri maka gugatana cerainya
diajukan di Pengadilam Agama pemohon (pengugat)
3. Apa bila pemohon dan termohon bertempat diliuar negeri maka
gugutan di ajukan di Pengadilan Agama dimana perkawinan itu di
laksanakan, atau pada Pengadilan Jakarta Agama Jakarta Pusat
Demikian juga pada pasal 73, UU 7 tahun 1989 permohonan cerai untuk
perempuan islam kepada suaminya :
1. Permohonan cerai istri di ajukan oleh istri atau kuasanya kepada
penagdilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman termohon
2. Dalam hal pemohon bertempat tinggal di luar negeri,
permohonnya di ajukan ke pengadilan agama daerah hukumnya
meliputi tempat kedioaam termohon
3. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat tinggal di luat negeri
maka permohonannya di ajukan kepada pengadilan agama Jakarta
Pusat
4 .Gugatan
Yang boleh berpekara di muka pengadilan adalah, semua orang
“legetima persona in standi judicio” (kecuali yang belum dewasa dan yang
berada dibawah pengampunan mereka ini harus diwakili oleh wakilnya) dan
badan hukum pada asasnya mempunyai kewenangan untuk melakukan
perbuatan hukum.
Catatan : dalam Hukum Perdata barat, perempuan yang sudah menikah memerlukan izin atau bantuan
dari suaminya untuk berpekara, juga apa bila perempuan yang sudah bersuami digagat maka si
suami juga digugat
Hk Ac Perdata / Arnawa
9

10. 5. Yang harus diperhatikan isi gugatan / permohonan adalah :
1. Identitas para pihak, yakni nama, tempat tinggal, pekerjaan, agama,
umur, setatus perkawian
2. Posita atau Fundamentum Petendi yaitu :
 bagian yang menguraikan tentang kejadian kejadian
duduk perkara
 bagian yang menguraikan hukumnya, uraian
tentang adanya hak atau hubungan hukum yang
menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan
3. Petitum ( Tuntutan ) ada dua
a. Petitum ( tuntutan) primer
 menghukum tergugat menyerahkan hal yang
digugat dalam keadaan baik
 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang
yang di sediakan
 Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terdahulu
meski timbul perlawanan
 Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa
 Memakasa tergugat untuk membayar bunga
 Menutut tergugat untuk memberikan uang nafkah
setiap bulan
 Menutut tergugat bayar ongkos perkara
b. Petitum ( tuntutan) subsider
 Memohon hakim memberikan putusan yang seadil
adilnya
Bahwa tiap tuntutan perkara sipil dimulai dengan panggilan dakwa,
yang dilakukan oleh juru sita, Sebagai bukti juru sita telah melakukan
panegilan dakwa, juru sita memberikan surat panggilan pada dakwa di sebut
juga dengan exploit yang salinnya diberikan pada tergugat dan aslinya pada
penggugat, yang memberi tahu perkara akan segera di sidangkan.
Hk Ac Perdata / Arnawa
10

11. Kepada :
Yth : Ketua Pengadilan Negeri
atau Ketua Pengadilan Agama
di
Dengan Hormat
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama :........................pekarjaan................umur................. alamat..........
____________________untuk selanjutnya disebut Penggugat____________
Nama.........................pekerjaan......................Umur..................alamat............
___________________untuk selajutnya disebut Tergugat_______________
.
Posita
Adapun dasar – dasar atau alasan – alasan gugatan sebagaimana tersebut
diatas
1. Bahwa ........
2. Bahwa........ dan seterusnya
Petitum
Maka berkenaan dengan hal – hak tersebut diatas, memohon agar
Pengadilan ..............
Penggugat.
11

12. III. TINDAKAN YAMG MENDAHULUI PEMERIKSAAN DI
MUKA PENGADILAN
1. Tindakan – tidakan yang mendahului pemeriksaan di muka
pengadilan menyangkut masalah – masalah :
1. Pencatatan Perkara di pengadilan
Menurut ayat 1. pasal 121 HIR
surat gugatan atau catatan yanjg dibuat itu didaftar oleh panitra di
dalam daftar yang disediakan untuk itu.lalu Ketua menentukan
tanggal, hari, jam, untuk perkara itu di periksa di muka pengadilan
Menurut ayat 2 pasal 121 HIR
Ketika memangggil tergugat harus disertakan jiga kapada tergugat
salinan gugatan, dengan memberitahukan kepadanya, bahwa ia
dapat menjawab gugatan itu dengan tertulis
2. Penetapan biaya perkara dan beracara secara Cuma – Cuma
Menurut ayat 4 pasal 121 HIR
Mendaftar gugatan haurus di sertai mpembayaran sejumlah uang
yang ditentukan oleh ketua pengadilan kepada panitra sebagai
ongkos berperkara
Sdalam ayat 1 pasal 59 UU no 5 tahun1986 yang sudah perbaharui
oleh UU No. 9 tahun 2004 (UU PTUN), di sebutkan untuk
mengajukan gugatan, penggugatan membayar uang muka biaya
perkara
Pasal 112 UU No 5/ 1986 yang diperbaharui dengan UU no 9 tahun
2004, menyebutkan , jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh
penggugat atau tergugat di sebut dalam amar putusan akhir
pengadilan
3. Penetapan hari sidang
Wewenang untuk menetapkan hari sidang ada pada ketua
pengadilan
12

13. 4. Pemanggilan pihak – pihak yang berpekara
Dalam peraktek pwemanggilan pihak – pihak yang berpekara
dilakukan oleh para juru sita pengganti dsari pengadilan yamng
bersangkutan
Dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau ber ada di luar negeri
(diluar wilayah RI) ketua pengadiloan yang bersangkutan
melakukan panggilan dengan cara meneruskan surat penetapan
tganggal, hari sidang srta saoinan gugatan tersebut kepada
Departemen Luar Negeri RI
Setelah penggugat memasukan gugatannya pada panitra pengadilan dan
dan membayar / melunasi beaya perkara, kemudia hakim dengan surat
penetapannya memanggil kedua belah pihak agar menghadap di pengadilan
negeri pada hari yang telah di tentukan dengan membawa saksi saksi serta
bukti bukti yang diperlukanm (ps 121 ayat 1 HIR)
Panggilan dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat panggilan
(exploit) berserta surat gugatannya kepada tergugat di tempat tinggalnya,
apabila tergugat tidak dapat ditemukan di rumahnya panggilan 2, maka
suarat panggilan di serahkan / dititipan kepada kepala desa untuk diteruskan
(ps 390 ayat 1 HIR), apa bila panggilan 3, selanjutnya surat panggilan diserahkan /
dititipkan Bupati dan panggila tersebut ditempelkan di papan pengumuman
di Pengadilan Negeri (ps 126 HIR)
2. Masalah perubahan / pencabutan gugatan
Dalam peradilan perkarta perdata, Gugatan yang telah terdaftar di
panitra pengadilan negeri tidak diperbolehkan untuk mengubah petitum atau
tuntutan pokok.
Tetapi dalam peradilan Tata Usaha Negara, perubahan gugutan tegas
diatur dalam ps 75 (1) UU no. 5/86, penggugat dapat merubah gugatannya
hanya sampai dengan ruplik asal di sertai dengan alasan yang cukup asal
tidak merugikan kepentingan penggugat
Gugatan yang telah didaftarkan di panitra pengadilan negeri dapat
dilakukan pencabutan sebelum gugatan itu di periksa / disidang perkara
tersebut atau tergugat menjawabnya dari gugatan penggugat.
13

14. Pencabutan gugatan tidak diatur di HIR maupun di Rbg, tetapi diatur
pada pasal 271 Rv, disebutkan -> pencabutan gugatan bisa dilakukan
sebelum tergugat memberikan jawaban, atau pencabutan dapat dilakukan
setelah tergugat menjawab gugatannya, apa bila ada persetujuan dari
tergugat
Pencabutan dalam Peradilan Tata Usaha Negara / UU No. 5/1986 yang
telah diganti olah UU No, 9/2004 diatur dalam pasal 76 yakni :
a. Penggugat dapat sewaktu waktu mencabut gugatannya sebelum
tergugat memberikan jawaban
b. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatannya
itu, pencabutan gugatan itu dapat dikabulkan oleh
pengadilan tata usaha negara apa biala disetujui oleh tergugat
3. Hakim bersifat menunggu
a. Bahwa pelaksanaannya Persidangan berdasarkan inisiatif
penggugat mengajukan tututan hak diserahkan sepenuhnya
kepada yang berkepentingan, (atau badan pemerintah lainnya)
Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara
atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya
diserahkan pada yang berkepentingan (penggugat)
b. Pihak Pihak mempunyai kuasa penuh untuk menghentikan
acara / sidang yang telah dimulai, sebelum hakim memberi
keputusan
c. Luas pertikaan yang diajukan pada pertimbangan hakim pun
bergantung para pihak. Hakim hanya menimbang hal hal yang
diajukan oleh para pihak. Dengan kata lain hakim hanya
menentukan, adapun hal hal yang diajukan dan dibuktikan oleh
para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka,
hakim tidak boleh menambahkan sendiri hal hal lain dan tidak
boleh memberikan lebih dari pada yang diminta
Hk Ac Perdata / Arnawa
14

15. d. Jika para pihak se ia sekata / sepakat tentang hal hal tertentu,
dengan kata lain jika satu pihak mengakui kebenaran hal hal
yang diajukan oleh pihak lain hakim tidak perlu menyelidiki
lebih lainjut, bila hal hal yang diajukan itu beda. Hakim hurus
menerima apa yang ditetapkan oleh pera pihak
e. Hakim perdata tidak boleh melakukan pemeriksaan atas
kebenarannya sumpah decisoir yang dilakukan, yaitu sumpah
yang diminta oleh pihak yang satu dari pihak yang lainnya
dalam suatu acara, dengan maksud menguntungkan
keputusannya pada sumpah tersebut. (dalam hukum perdata
hakim tidak bolah memeriksa apakah sumpah itu palsu atau
tidak)
4. Hakim pasif
Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata,
bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim
untuk diperiksa asasnya ditetukan oleh para pihak yang berpekara dan bukan
olah hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan
Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan
putusan atas perkara yang tidak atau mengabulkan lebih dari yang di gugat
(pasal 178 ayat 2-3 HIR, 189 ayat 2-3 Rbg).
Para pihak dapat secara bebas meng akhiri sendiri sengketa yang telah
diajukan ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang
halanghi nya, hal ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan (pasal
130 HIR, 154 Rbg)
Jadi pengertian Hakim Pasif disini hanya berarti bahwa hakim tidak
menentukan luas dari pokok sengketa, hakim tidak boleh menambah atau
menguranginya, akan tetapi semuanya tidak berarti bahwa hakim sama
sekali tidak aktif, selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin,
memeriksa perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari
hambatan dan rintangan untuk mendapat tercapainya keadilan
15

16. Hakim berhak memberi nasehat kepada kedua belah pihak serta
menunjuk upaya hukum dan memberikan keterangan kepada meraka (pasal
132 HIR, 156 Rbg)
5. Hakim harus aktif
Hakim harus aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya
persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran, tetapi
dalam perkara perdata hakim harus bersifat tut wuri. -> Ketua pengadilan
negeri berkuasa memberi nasehat dan pertolongan kepada orang yang
menggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan tuntutannya ( pasal
119 HIR)
6. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
- asas sederhana, persidangannya jelas dan mudah dimengerti /
dipahami tidak berbelit belit
- Cepat, jalannya persidangan akan meningkatkan kewibawaan
pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat pada pengadilan
- Biaya ringan, yaitu biaya persidangan yang dipikul oleh rakyat harus
ringan, karena biaya yang tinggi/ berat akan menyebabkan pihak yang
berkepentingan enggan mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan
7. Sifat Terbuka Persidangan
Sidanng pemeriksaan pengadilan asasnya adalah terbuka untuk umum,
yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan
pemeriksaan di persidangan
Tujuan dari asas ini tidak lain untuk memberikan perlidungan hak hak
asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin
obyektipitas peradilan dengan memtanggung jawabkan pemeriksaan secara
fair, tidak memihak pada salah satu pihak, serta putusan yang adil pada
masyarakat
16

17. Jika putusan diucapkan, dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka
untuk umum, berarti putusan itu tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan
hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum.
8. Sita Jaminan Terhadap Barang Miliknya Sendiri
Perihal Sita Jaminan
Sita jaminan milik Penggugat (pasal 226 HIR)
Sita Jaminan milik Tergugat (pasal 227 HIR
Sita jaminan dalah pengambil alihan sesuatu barang yang yang diminta
oleh pihak yang merasa berhak, baik bartang ergerak maupun barang
tidak bergerak untuk disimpan sebagai jaminan dan tidak boleh di jual
belikan, disewakan kepada orang lain dan dilakukan sebelum perkara
tersebut di putus oleh hakim
Penyitaan ini dilakukan terhadap barang milik sendiri (kriditur /
prnggugat) yang dikuasai oleh orang lain (tergugat), penyitaan ini di bagi
dua yakni :
a. Sita Revindicatoir (pasal 226 HIR, 260 Rbg)
Pemilik Barang Bergerak, yang barangnya ada ditangan
orang lain dapat diminta, baik secara lisan mapupun secara
tertulis oleh ketua pengadilan negeri dari tempat orang yang
memegang atau menguasai barang bergerak tersebut,
untuk disita dan disimpan oleh yang berhak meyita /
menyimpan barang yang di persengketakan tersebut.
b. Sita Material
Menjamin barang barang yang disita tidak dijual, oleh pihak
pihak yang berpekara jadi fungsinya adalah untuk melindungi
hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di
pengadilan,selama berlangsung persidangan antara pemiohon
dan lawannya
Hk Ac Perdata / Arnawa
17

18. 9. Sita Jamina Terhadap Barang Debitur
Penyitaan ini disebut Sita conservatoir merupan tindakan persiapan dari
pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan
Negeri, untuk menjamin dapat dilaksakaannya putusan perdata guna menjual
barang barang debitur / tergugat (pasal 227 ayat I, 261 HIR, 145 ayat 1 Rbg)
10. Susunan Persidangan / Majelis
Susunan persidangan untuk semua peradilan pada dasarnya asasnya
merupakan majelis. Yang beranggota sekurang kurangnya tiga orang hakim
terdiri satu ketua majelis sidang dan yang lainnya anggota majelis sidang,
tetapi bisa juga terdiri dari lima hakim, satu ketua majelis sidang dan empat
lainnya anggota majelis sidang.
Dengan asas hakim majelis, dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan
yang subyektif dan obyektif, guna memberi perlindungan hak hak asasi
manuisia dalam peradilan
11. Mendengar Kedua Belah Pihak
Dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan
sama, tidak memihak dan untuk didengar keterangannya bersama sama
keduanya, mengadung arti bahwa di dalam hukum acara perdata, yang
berpekara harus sama sama diperhatikan, berhak atas memberikan pendapat/
keterangan, hakim tidak boleh menerima keteranga dari sepihak saja asas ini
disebut “Audiet Altertem” atao asas “eines Mannes Redwist keines Mannes
Rede”
Hal ini juga pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang
dihadiri oleh kedua belah pihal (pasal 132 ayat 2 HIR, pasal 145 HIR)
Dengan asas hakim majelis, dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan
yang subyektif dan obyektif, guna memberi perlindungan hak hak asasi
manuisia dalam peradilan
Hk Ac Perdata / Arnawa
18

19. 12. Tugas Hakim Dalam Proses Persidangan
Dalam prose persidangan perdata tugas hakim adalah mempertahankan
tatanan hukum perdata, menetepakan apa yang ditentukan oleh hukum
dalam suatu perkara, kebenran formil bukan kebenaran yang diatur
(verdrail), melainkan kebenaran yang dicapai oleh hakim dalam batas batas
yang ditentukan oleh pihak pihak yang berpekara
13. Perdamaian. (Pasal 130 HIR)
mengajukan upaya perdamaian Perdamaian dapat dilakukan di dalam
pengadilan atau di luar pengadilan
Perdamaian dalam HIR diatur dalam (pasal 130 HIR)
a. Apa bila pada hari sidang yang telah ditentukan dan kedua
belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantara
Ketua Sidang berusaha mendamaikan mereka
b. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan maka dibuat
suatu akta perdamaian yang kedua belah pihak, di hukum
untuk melaksanakan perjanjian perdamaian itu, akta
perdamaian itu di kuatkan dan dapat di jalankan sebagaimana
putusan biasa
c. Terhadap putusan yang demikian tidak dapat di mohonkan
banding
Perdamaian dalam PA diatur dalam pasal 7 UU No. 7/1989
a. Pada sidang pertama gugatan cerai, hakim berusaha
mendamaikan kedua belah pihak
b. Dalam sidang perdamaian tersebut suami dan istri harus datang
secara pribadi, kecuali salah satu bertempat tinggal di luar
negeri
c. Bila tidak dapat datang menghadap secara khusus, dapat
dikuasakan
d. Apa bila kedua belah pihak bertempat tinggal diluar negari,
maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus
menghadap secara pribadi
e. Selama perkara belum diputus usaha perdamaian dapat
dilakukan pada sidang pemeriksaan
19

20. 14. Jawaban Tergugat
Setelah upaya perdamaian yang dilakukan hakim tidak berhasil, maka
kepada tergugat di berikan kesempatan untuk mengajukan jawaban atau
gugatan yang diajukan oleh penggugat. Sebagaimana penggugat diperkenan
kan untuk mengajukan gugatan secara terulis dan secara lisan, maka tergugat
pun diperkenankan untuk mengajukan jawaban secara tertulis dan secara
lisan
Jawaban tergugat dapat terdiri dari tiga macam yakni :
1. Eksepsi atau tangkisan yaitu, jawaban yang tidak langsung
mengenai pokok perkara
Tentang Eksepsi atau tangkisan HIR mengenal satu macam eksepsi
yakni : eksepsi perihal tidak berkuasanya hakim yaitu Eksepsi yang
menyangkut kekuasaan relatif dan eksepsi menyangkut kekuasaan
absolut
Eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif (pasal 133 HIR),
contoh : Gugatan nyang diajukan oleh penggugat salah
alamat atau keliru, karena yang berwenang untuk
kengadili perkara tersebut adalah Pengadilan dimana
tergugat bertempat tinggal terakhir.
Eksepsi yang menyangkut kekuasaan absolut (pasal 134 HIR)
contoh : Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara
yang tidak masuk wewenang pengadilan negeri untuk
mengtadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan
perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya
pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang
mengadili perkara itu dan pengadilan negeri kerena
jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak
berwenang mengadili perkara itu
2. Jawaban tergugat mengenai pokok perkara
Jawaban tergugat mengenai pokok perkara hendaknya dibuat
dengan jelas, singkat dan berisi, langsung menjawab pokok
persoalan dengan mengemukakan alasan – alasan yang mendasar
20

21. Jawaban terhadap pokok perkara biasanya mengandun pengakuan
atau penyangkalan (atau bantahan) dari isi gugatan
Pengakuan adalah jawaban yang membenarkan isi gugatan, artinya
apa yang di gugat terhadap terguguat diakui keberadaannnya
Penyangkalan atau bantahan ialah pernyataan yang tidak
membenarkan atau tidak mangakui apa yang digugat terhadap
tergugat.
Jika tergugat mengajukan bantahan maka bantahan itu harus
disertai dengan alasan – alasan bahwa keterangan yang dan
tuntutan penggugat itu adalah tidak benar sama sekali
3. Rekonvensi yaitu, gugatan balik atau gugatan balasan yang diajukan
kepada penggugat
Rekonvensi adalah Gugatan balik atau gugatan balasan yang
dilakukan oleh tergugat kepada penggugat, atau dengan kata lain
Gugatan yang diajukan oleh penggugat berhubungpenggugat juga
pernah melakukan wanperstasi terhadap tergugat
Gugatan balasan sangat bermanfaat bagi kedua belak pihak yang
bersengketa karena :
- Menghemat ongkos perkara
- Memudahkan pemeriksaan
- Mempercepat penyelesaian sengketa
- Menghindari putusan yang saling bertentangan
15. Prihal Putusan Gugurnya gugatan
Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan atau
tidak menyuruh orang lain yang mewakili untuk hadir, padalah ia telah
dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan di hukum
membayar biaya perkara, tetapi penggugat dapat / mempunyai hak untuk
mengajukan sekali lagi, setelah ia membayar gugatannya di panitra (ps 124
HIR)
catatan : apa bila banyak penggugat dan banyak tergugat maka dalam persidangan harus selurunya tidak
ada yang hadir atau tidak dan yang mewakili maka Pengadilan dapat memutus.
21

22. 16. Putusan di luar kehadiran tergugat (putusan Verstek)Pasal 125 HIR
Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan atau
tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai waliknya, apabilah ia telah
dipanggil dengan patut dan gugatan itu diterima dengan putusan tidak hadir
tergugat ( putusan Verstek)
Catatan : Putusan secara contradictoir putsan diluar dahir salah satu pihak yang berpekara
17. Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek
Perlawanan (verzet) yang diberikan atas putusan verstek, yang
diberikan oleh pihak tergugat, dengan masa tenggang waktu 14 hari setelah
putusan di terioma oleh tergugat. (pasal 129 ayat 1.2 HIR, 153 ayat 1.2 Rbg)
18. Putusan yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima
Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima apa bila gugatan
tersebut ditolak karena permasalahan yang menjadi bahan gugatan di luar
pokok permasalahan. Untuk ini ada dua putusan :
a. Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima
(nietonvankelijk) penggugat masih bisa mengajukan gugatannya
lagi ke Pengadilan Negeri
b. Putusan yang dinyatakan gugatan ditolak (onzeger) penggugat tidak
dapat mengajukan kembali gugatannya ke Pengadilan Negeri,
tetapi dapat mengajukan pemeriksaannya kembali ke Pengadilan
Tinggi (pengadilan tingkat banding)
19. Jalannya Persidangan
Susunan Persidangan :
a. Hakim tunggal atau Hakim Majelis (satu ketua hakim dua hakim
anggota) yang dilengkapi oleh panitra sebagai pencatat jalan
persidangan
b. Pihak Pengugat dan tergugat duduk didepan meja hakim, untuk
penggugat sebelah kanan, sedang tergugat sebelah kiri meja
hakim.
22

23. c. Persidangan berjalan lancar, maka jumlah persidangan tidak
kurang dari 8 kali, sampai putusan hakim
 Sidang Pertama
Setelah hakim membuka sidang pertama dengan
menyatakan “sidang dibuka untuk umum, dengan
mengetukan palu, maka hakim memuli mengajukan
pertanyaan kepada Penggugat tentang;
a. Identitas Penggugat
b. Identitas Tergugat
c. Apa sudah mengerti dengan kedatangannya para pihak
dimuka sidang pengadilan Hakim menghimbau agar
para pihak dilakukan perdamaian
 Sidang Kedua (jawaban tergugat)
Apabila para pihak dapat berdamai maka ada dua
kemungkinan :
- Gugatan di cabut
- Mereka megadakan perdamaian diluar maka hakim tidak
ikut campur sehingga apa bila salah satu ikar janji
permasalahan dapat diajukan lagi ke pengadilan
- Mereka mengadakan perdamaian di lakukan dimuka
hakim maka kekuatan perbamaian sama dengan putusan
pengdilan, apa bila salah satu pihak ikar janji perkara
tisdak dapat diajukan lagi
Apabila tidak tercapai suatu perdamaian, maka sidang
dilanjutkan dengan pernyerahkan jawaban dari pihak
tergugat, tergugat dapat menolak gugatan (penolakan
tersebut bisa peristiwa hubungan hukumnya)
- Jawaban dalam Eksepsi
Eksepsi adalah tangkisan bahwa syarat – syarat prosessuil
tidak benar atao eksepsi berdasarkan meteriel sehingga
gugtan tidak diterima (NO = Niet ontvankelijk verklaard)
dasar gugutan :
a. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang tidak
berwenang
23

24. b. Gugatan salah alamat (tergugat tidak ada hubungannya
dengan hukum
c. Penggugat tidak berkualitas (penggugat tidak
mempunyai hubungan hukum
d. Tergugat tidak lengkap
e. Penggugat telah memberi penundaan pembayaran
- Jawaban Dalam Pokok Perkara
Jawaban Dalam Pokok Perkara ini merupakan bantahan
terhadap dalil – dalil yang diajukan penggugat
 Sidang Ketiga (Replik)
Pada sidang ini penggugat menyerahkan replik satu untuk
hakim, satu untuk tergugat satu untuk pegangan sendiri.
Replik adalah tanggapan Penggugat terhadap jawaban
tergugat
 Sidang ke empat (Duplik)
Dalam sidang ini tergugat menyerahkan duplik kepada
penggugat. Duplik adalah tanggapan tergugat terhadap
replik penggugat
 Sidang ke lima (pembuktian dari Penggugat)
Dalam sidang kali ini penggugat mengajukan bukti – bukti
yang memperkuat dalil – dalil tergugat (bukti – bukti yang
dimaksud adalah surat – surat dan saksi – saksi)
 Sidang ke enam (pembuktian dari tergugat)
Dalam sidang ini adalah merupakan pembuktian dari pihak
tergugat, proses persidangannya sama dengan sidang kelima
 Sidak ke tujuh
Sidang penyerahan kesimpulan. (disini kedua belah pihak
menyerahkan kesimpulan dari halis – hasil persidangan
terdahulu
Hk Ac Perdata / Arnawa
24

25.  Sidang ke delapan
Sidang ke delapan merupakan sidang keputusan hakim,
dalam sidang ini hakim membacakan yang seharusnya
dihadiri oleh para pihak. (dengan megetuk palu tiga kali).
Apabila salah satu pihak merasa tdak puas dengan putusan
haki maka dapat mengajikan banding yang harusdilakukan
14 hari terhitung sehari dari putusan hakim diputuskan
20.Replik dan Duplik
Replik adalah -> Jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas
gugatannya. Replik ini diajukan oleh pernggugat untuk meneguhkan
gugatannya dengan mematahkan alasan alasan penolakan yang dikemukakan
tergugat dalam jawabannya. Replik ini bisa diajukan secara lisan dan
tertulis
Duplik adalah -> Jawaban tergugat terhadap replik yang di ajukan
penggugat. Duplik diajukan tergugat untuk meneguhkanjawabannya yang
lahimnya berisi penilakan terhadap gugatan penggugat. Duplik ini dapat di
ajukan secara lisan dsan tertulis
Dalam perakter di pengadilan biasanya acara jawab menjawab antara
penggugat dan tergugat berjalan tertulis. Oleh karena itu untuk
mempersiapkan jawab menjawab tersebut diperlukannwaktu yang cukup
dengan menunda waktu selama satu atau dua minggu untuk setiap tahapan
pemeriksaaan, apa bila tahap jawab menjawab selesai antara penggugat dan
tergugat maka tahap selanjutnya adalah pembuktian.
Hk Ac Perdata / Arnawa
25

26. Contoh : Surat Jawaban
Kota, tanggal / bulan / tahun
Jawaban Tergugat
Dalam Perkara No... / G / Tahun / PN....
Antara.
Nama , Penggugat
Lawan
Nama, tergugat
Dengan hormat,
Untuk dan atas nama Tergugat dengan ini hendak mengajukan dalil – dalil
separti yang terurai dibawah ini :
1. Bahwa....
2. Bahwa....
3. Bahwa.... dst
Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas , Tergugat mohon dengan
hormat sudilah kiranya Pengadilan.... berkenan memutuskan :
- Menolah gugatan Penggugat atau setidak – tidaknya menyatakan tidak
dapatdityerima
- Mrnghukum Pengguat untuk membayar biaya perkara
Hormat kuasa Tergugat
Arnawa, SH,MH
26

27. Contoh. Jawaban dusertai Eksepsi dan Rekonvensi
Kota, tanggal / bulan / tahun
Jawaban Tergugat
Dalam Perkara : No.../ Pdt / G / Tahun / PN....
Antara
Nama. Penggugat Konversi / Tergugat rekonvensi
Melawan
Nama, tergugat Konvensi / Penggugat rekonvensi
Dengan Hormagt.
Untuk dan atas nama Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi
dengan kini jhendak mengajukan dalil – dalil seperti yang terurai dibawah
ini sebagai jawaban dalam konvensi dan gugutan dalam rekonvensi
DALAM EKSSESPI
1. Bahwa gugatan penggugat telah keliru di ajukan kepengadilan PN.....
karena Tergugat bertempat tinggal di.....yang telah diketahui oleh
Penggugat
2. Bahwa menurut pasal 118 HIR gugatan harus di ajukan ke PN .....
tempat tinggal terakhir tergugat
Maka berdasarkan segala apa nyang terurai diatas, maka PN...... tidak
berkenan mengadili perkara tersebut
Apabila Pengadilan Negeri....... berpendapatr lain, maka
27

28. DALAM POKOK PERKARA
DALAM KONPENSI
1. Bahwa Tergugat mwenhangkal dalil – dalail yang dikemukakan
Penggugat Konvensi kecuali apa yang diakui dengan tegas
2. Bhawa memang benar Tergugat konvensi ......
3. Bahwa.... dst
Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat konpensi mohon
dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negari..... tidak memutuskaN :
- Menolak gugatan Penggugat Konpensi
- Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayhar biaya perkara
DALAM REKONPENSI.
1. Bhawa ....
2. Bahawa....
3. Bahswa..... dst
PRIMER
1. Menyatkan
2. Menghukum
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun
timbul verzet, banding, dan kasasi
SUBSIDER
Dalam peradilan yang baik, memohon ke adilan yang seadil – adilnya
Hormat Kuasa Hukum Konpensi
Penggugat Rekonpensi
Arnawa SH, MH
28

29. 21. Putusan Harus di Sertai Alasan
Semua putusan pengadilan harus disertai alasan alasan putusan yang dijadikan dasar
mengadili (pasal 184 ayat 1 HIR, 390 HIR, 195, 618 Rbg)
Alasan alasan atau argumentasi yang dimaksud sebagai pertanggung
jawaban hakim sehingga mempunyai nilai obyektif.
21. Peninjauan Kembali
Upaya peninajuan kembali di mungkinkan terhadap putusan pengadilan
yang telah mempunyai ketetapan hukum dalam perkara perdata oleh para
pihak pihak yang berkepentingan ke Makamh Agung.
Hk Ac Perdata / Arnawa
29

30. III. PEMBUKTIAN
1. Arti Pembuktian
Pembuktian adalah penyajian alat alat buklti yang syah menurut
hukum, kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan
kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Membuktikan
adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil dalil yang dikemukan
dalam suatu perkara
2. Beban Pembuktian
Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau
guna mengukuhkan haknya sendiri mau pun membantah hak orang lain,
menunjukan pada suatu di wajibkan membuktikan adanya hak atau
peristiwa tersebut (pasal 163 HIR, 283 Rbg)
Maka beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak berat
sebelah, karena suatu pembuktian yang berat sebelah berarti secara mutlak
menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dalam
jurang kekalahan
3. Hal hal yang Perlu Dibuktikan
Yang dibuktikan oleh pihak pihak yang perkara bukan hukumnya,
akan tetapi peristiwa atau kejadian, karena hakim dianggap telah mengetahu
hukumnya yang diterapkan baik baik hukum yang tertulis mapun hukum
yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat
Untuk alat bukti diterima atau ditolah sebagai alat bukti oleh hakim
dalam perkara perdata (pasal 162, 163 HIR)
30

31. 4. Hal hal Yang Perlu Dibuktikan
Dalam acara pembuktian di muka persidangkan ada hal hal yang tidak
perlu di buktikan:
a. Hal hal yang telah diakui oleh pihak lawan
b. Hal hal yang telah dilihat sendiri oleh hakim di dalam sidang
c. Hal hal yang dianggap diketahui oleh umum
5. Alat Alat Bukti (pasal 164 HIR / 1866 KUHPerdata)
Alat alat bukti yang diaksud dalam HIR:
a. Surat (ps 165 -167 HIR / ps 282 -305 Rbg / ps 1867 – ps 1894 KUHPerdata)
b. Saksi (ps 168 -172 HIR / ps 282 -305 Rbg / ps 1867 – ps 1894 KUHPerdata)
c. Perasangkaan (ps 173 HIR / 310 Rbg / ps 1915 – 1922 KUHPerdata)
d. Pengakuan (ps 174 – 176 HIR / ps 311 – 313 Rbg / 1928 KHUPerdata)
e. Sumpah (ps 155 – 158, 177 HIR / ps 182 – 185 Rbg / ps 1929 – 1945 KUHPerdata)
Alat alat bukti yang dimaksud dalam UU No. 5/1986 -> 9/2004 (PTUN)
a. Surat atau Tulisan (ps 165 -167 HIR / ps 282 -305 Rbg )
b. Keterangan Ahli (ps 154 ayat 1 HIR / ps 181 ayat 1 Rbg)
c. Keterangan saksi (ps 165 -167 HIR / ps 282 -305 Rbg )
d. Perngakuan para pihak (ps 174 – 176 HIR / ps 311 – 313 Rbg )
e. Pengetahuan Haki (pasal 100 UU. No. 5/1986)
6. Alat Bukti Tertulis atau Surat (pasa; 165 – pasal 167 HIR)
Alat bukti tulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda tanda
bacaan tetapi tidak bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu,
tanda baca yang dimaksud adalah huruf latin, huruf arab, huruf kanji dan
lain sebagainya (pasal 165 – 167 HIR, 282 - 305 Rbg)
Alat bukti tertulis atau suarat ini ada dua macam yakni :
a. Akta -> Surat atau tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk di
jadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani oleh
pembuatnya. Akte ini meliputi :
31

32. - Akta Otentik -> Surat yang dibuat menurut ketentuan undang
undang oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk
membuat suat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedau
belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang
mendapatkan hak darinya tentang segala hal yang tersebut di
dalam surat itu. (pasal 165 HIR, 285 Rbg, 1870 KUHPerdata)
Catatan Akta Otentik ada dua macam yakni :
a. Akta Otentik -> yang dibuat oleh pejabat (acta ambtelijk), misalnya berita
acara pemeriksaan sidang yang dibuat panitra, berita acara penyitaan dan
atau pelelengan barang barang tergugat, notaries membuat suatu verslag atau
laporan tentang rapatyang dihadiri para pemegang saham suatu persero
b. Akta yang dibuat dihadapan pejabat (acta partij), misalnya akta jual beli tanah,
yang dibuat oleh Camat atau Notaris PPAT
- Akta dibawah tangan -> Surat yang dibuat dan ditanda tangani
oleh pihak pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk
diperguna kan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa
hukum yang tercantum di dalamnya (pasal pasal 1876 – 1894 KUHPerdata,
pasal 101 huruf b UU No. 5/1986, HIR tidak mengatur)
b. Tulisan -> surat suat lain
Alat bukti tulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda
tanda bacaan tetapi tidak bisa dimengerti dan mengandung suatu
pikiran tertentu, tanda baca yang dimaksud adalah huruf latin,
huruf arab, huruf kanji dan lain sebagainya (pasal 165 – 167 HIR, 282 - 305 Rbg)
7.Saksi (Pasal 168 – pasal 172 HIR – pasal 1895 = pasal 1912 KUH Perdata)
Pembuktian dengan saksi – saksi diperkenankan dalam segalikan
dengan undang – undang jika hal itu tidak dikecualian , contoh :
1. Pasal 150 KUH Perdata (perjajian kawin)
2. Pasal 258 KUH Dagang (perjajian pertanggungan)
3. Pasal 2 UUNo. 1 /1974 (Sahnya perkawinan)
Hk Ac Perdata / Arnawa
32

33. IV. PUTUSAN HAKIM
1. Arti Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan
Putusan hakim ; Suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat
negara yang diberi wewenang untuk itu, di ucapkan di persidangan dan
bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa
antara para pihak (Sudikno Mertokusumo )
Putusan pengadilan ; pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang
pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri
perkara perdata ( Riduan Syahrani)
Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus
ditandatangai oleh hakim ketua sidang dan hakim – hakim anggota yang ikut
seta memeriksa dan memutskan perkara serta panitra pengganti yang ikut
sidang
Susunan dan Isi Putusan, terdiri dari :
1. Kepala Putusan
Setiap keputusan pengadilan harus lah mempunyai kepala pada
bagian atas dan putusannya berbunyi untuk pengadilan Negeri
“Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa” (pasal 4
ayat 1 UU No 4 tahun 2004), sedang untuk pengadilan agama
“Bismillahirrahmannirrahim Demi Keadilan Berdasarkan
KetuhananYang Maha Esa”(pasal 57 ayat 2 UU No. 7 tahun 1989)
2. Identitas Pihak - pihak yang berekara
Dalam putusan harus dimuat Identitas dari para pihak, nama, alamat,
pekarjaan, dan para pengacara bila para pihak menguasakan pada
orang lain
3. Pertimbangan atau Alasan – alasan
Putusan hakim terdiri atas dua bagian yakani :
1. Pertimbangan tentang duduknya perkara
2. Pertimbangan tentang hukumnya (pasal 184 HIR)
33

34. 4. Amar atau Diktum Putusan
Putusan hakim adalah menjawab permintaan atau tuntutan, apa kah
mengabulkan atau menolak gugatan tersebut, dalam amar dimuat
suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak.
Dalam Peradilan Tata Usaha Neraga secara rinci putusan telah
tertuang dalam pasal 109 UU No. 9 tahun 2004 yakni :
a. Kepala putusan yang berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”
b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat tinggal, atau tempat
kedudukan para pihak yang bersengketa.
c. Ringkasan gugutan dan jawaban tergugatyang jelas
d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal
yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa
e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan
f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara
g. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitra,
serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak
Catatan :
Undang Undang No. 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang Undang ini merupakan induk dan kerangka yang meletakan dasar, asas asas
peradilan serta pedoman bagi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata
Usaha Negara, serta Peradila Militer (sedang masing masing peradilan masih diatur
dalam Undang Undang sendiri).
Undang Undang No. 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama
Undang Undang No. 5 tahun 2004, tentang Makamah Agung
Undang Undang No. 8 tahun 2004, tentang Pengadilan Umum
Undang Undang No. 9 tahun 2004, tentang Pengadilan Tata Usaha
Negara.
2. Kekuatan Putusan Hakim
1. Kekuatan Pembuktian Mengikat
Putusan hakim sebagai dukumen yang merupakan suatu akta otentek
menurut pengertian undang – undang sehingga tidak hanya
mempunyai kekuatan pembuktian mengikat kedua belah pihak atau
pihak pihak yang berpekara, dengan demikian menimbulkan hak dan
kewajiban bagi pihak pihak yang bersengketa
Hk Ac Perdata / Arnawa
34

35. 2. Kekuatan Eksekutorial
Kekuatan untuk dapat dipaksa dengan bantuan aparan keamanan
terhadap pihak – pihak yang tidak menaatinya dengan sukarela.
Suatu putusan dimaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan atau
sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya (semata – mata hanya
menetapkan hak atau huku,mnya)
3. Kekuatan mengajukan eksepsi (tangkisan)
Kuekuatan untuk mnenangkis atau gugatan baru mengenzi hal yang
sudah pernah diputus atau mengehai hal – hal yang sama ,
berdasarkan asas ne bis in idem (tidak boleh dijatuhkan putusan lagi
dalam perkara yang sama)
3. Macam – macam Putusan Hakim
Bentuk penyelesaian perkara di pengadilan di bedakan ada dua yakni :
Putusan pengadilan ada dua Yakni :
a. Putusan Sela (Tusse Vonis)
Putusan sela adalah”putusan yang dijatuhkan sebelum putusan
akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau
mempermudah kelajutan pemeriksaan perkara
Misalnya tergugat mengajukan sautu tangkisan (eksipsi / pasal
136 HIR) yang bertujuan agar hakim menyatakan dirinya
berkompetensi memeriksa perkara tersebut karena perkara
tersebut adalah wewenang pengadilan lain.
Dalam hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela yakni
• Putusan Pteparatoir
Yakni putusan persiapan mengenai jalanya pemeriksaan
untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusn
akhir (contoh, putusan untuk menolak pengunduran
peneriksaan saksi)
• Putusan Interlocutoir
Yakni putusan yang memrintahkan pembuktian, (contoh,
putusan untuk memriksa saksi atau memeriksa kesempatan,
karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian)
35

36. • Putusan Incidentiel
Yakni putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu
peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa
(contoh, putusan yang memboleghkan pihak ketiga ikut
sertadalam suatu perkara)
• Putusan Provisional
Yakni putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu,
permintaan pihak yang berpekara agar diadakantidakan
pendahuluanguna kepantingan salah satu pihak sebelum
putusan akhir dijatuhkan, (contoh, sebelum perceraian dalam
pokok peerkara diputyuskan, istrui minta dibebesakan dari
kewajiban untuk tinggal bersama suaminya, karena suaminya
suka menganiaya)
b. Putusan akhir (eind vonis)
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada
tingkat pemeriksaan pengadilan,, meliputi pengadilan tingkat
pertama, pengadilan tinggi, dan Makamah Agung
Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) ada tiga macam yakni
• Putusan Condemnatoir
Putusan yang bersifa menghukum pihak yang dikalahkan
untuk memenuhi prrestasi. (contoh, mengadili menghukum
tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat,
menghuikum tergugat untuk menyerahkan tanah yang
menjadi sengketa kepada penggugat,
• Putusan Declaratoir
Putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai
keadaan yang sah menurut hukum. (contok, mengatakan
penggungat sebagai pemilik atas tanah sengketa
• Putusan Konstitutif
Putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru.
(contoh, menyatakan ikatan perkawinan antara pengguigat
dan tergugat putus karena perceraian )
Hk Ac Perdata / Arnawa
36

37. 4. Kekuatan Putusan
Putusan hakim yang telah mempinyai kekuatan hukum yang tetap
adalah : putusan yang menurut ketentuan undang – undang, tidak ada
kdesempatan lagi untuk menggunakan uapaya hukum melawan putusan itu.
(putusan yang tidak dapat diganggu gugat)
Misalnya :
1. Putusan verstek (putusan tampa hadirnya tergugat)
2. Putudan pengadilan tingkat pertama yang tidak di ajukan
perlawanan
3. Putusan pengadilan tinggi yang tidak di ajukan kasasi
4. Putusan kasasi yang tidak diajukan upaya hukum luar biasa yaitu
peninjauan kembali putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap
Sedangkan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang
tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang – undang masih
terbuka kesempatan untuk menggunakan uapay hukum melawan putusan itu,
Misalnya : Verzet
Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam
perkara perdata mempunyai tiga macam kekuatan yaitu :
1. Kekuatan pembuktian mengikat
Putusan hakim itru sebagai dokumen yang merupakan suatu akte
otentek menurfut pengertian undang – undang, sehingga tidak hanya
mempunyai kekuiatan pembeuktian mengikat antra para pihak yang
berpekara, tetapipembuktian bahwa telah ada suatu perkara pihak –
pihak yang disebutkan dalam putusan itu
2. Kekuastan eksekutorial
Yaitu kekuatannya untuk dapat dilaksanakan dengan bantuan aparat
keamanan terhadap pihak yang tidak menaatinya dengan sukarela
3. Kekuatan mengajukan eksepsi (tangkisan)
Kekutan untuk menangkis suatu gugata n baru mengenai hal yang
sudah pernah diputus atau mengenai hal – hal yang sama,
37

38. berdasarkan asas nebis in idem (tidak boleh dijatuhi putusan lagi
dalam perkara yang sama)
5. Putusan Hakim yang dapat Dilaksanakan Lebih Dahulu
Menurut hukum acara pada dasarnya putusan pengadilan hanya dapat
dilaksnakan apa bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap (inkracht van gewijsde)
Namun dekian dalam HIR / RBG terdapat ketentuan yang memberikan
kemungkinan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij
voorrad). Pada pasal 180 HIR / 191 ayat 1 RBG menentukan pengadilan
negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan lebih dahulu
walupun ada perlawanan atau banding, jika :
1. Ada surat yang syah (akta otentik) atau tulisan dibawah tangan yang
menurut undang – undang mempunyai kekuatan bukti
2. Ada putusn pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap
3. Dikabulkannya gugatann yang didahului (gugatan provisional)
dalam hal sengketa tentang hak milik
Catatan : sebelum tahun 1964 hakim dapat menjatuhkan putusan yang
dapat dilaksanakan lebih dahulu apa bila memenuhi syarat – syarat
hukum yang ditentukan pada pasal 180 HIR / 191 ayat 1, RBG, akan
tetapi stelah dikeluarkannya Surat Edaran Makaham Agung No 13 /
l964, jika putusan yang dimintakan banding, agar sedapat mungkin
memberikan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, tetapi
dengan Surat Edaran Makaham Agung No 15 /1969 tanggal 2 juni
1969 menyerahakan sepenuhnya pada pengadilan tinggi, memberi
pertimbangan dan memutuskan dapat atau tidaknya dikabulkan
permintaan persetujuan pelaksanaan Putusan yang dapat dilaksanakan
dahulu itu ..............>
Hk Ac Perdata / Arnawa
38

39. Dasar hukum penggunaan hukum acara perdata adalah :
1. HET HERZIENE IENDONESISCH REGLEMENT ( HIR ) L.N
No. 16 jo 57/ 1848. disebut UU Darurat No. 1/1951
2. Reglement voor de Buitengeesten (Rbg) Ordonansi 11 Mei 1927
LN. No. 227 / 1927
3. Undang undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Pokok
Kehakiman,
4. Undang Undang No. 5 tahun 2004 tentang Makamah Agung
5. Undang Unadang No. 9 tahun 2004, tentang Peradilan Tata
Usaha Negara
6. Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
7. Undang undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (TLN. 3050) tetang
Izin Perkawinan
8. Yurisprodensi atau Putusan putusan hakim yang berkembang di
lingkungan dan sudah diputus di pengadilan
9. Doktrin -> Ilmu pengetahuan tempat hakim dapat mengambil
hukum secara perdata (walau Doktin itu buhan hukum)
10. Intruksi dan Surat Edaran Makah Agung -> sepanjang mengatur
hukum acara perdata dan hukum perdata meteril mengikat hakim
sebagai undang undang
11. Adat kebiasaan
39