Dokumen tersebut merangkum latar belakang pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) oleh pemerintah pendudukan Jepang. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka, yang kemudian menghasilkan Pancasila pada 1 Juni 1945. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk me

1. PERSIAPAN PEMBENTUKAN NEGARA
KEBANGSAAN INDONESIA
1. ALYA AZAHRA (02)
2. DHEYAINI MAZAYA (06)
3. IZZAH FAJRINA (15)
4. M. ADLY GIFARRI (18)
5. M. CARIEFZI (19)
6. ORISTANIA WAHYU N. (27)
7. REIHAN DAMARIO (29)
8. RIRID JATMIKO (31)
9. ROSA NABIILA M.T. (32)

2. LATAR BELAKANG
TERBENTUKNYA BPUPKI

3. Jepang menyadari mereka
dalam PD II
Jepang mulai menjanjikan
kemerdekaan indonesia
(Maeda membicarakannya
dengan Soekarno – Hatta)
Jepang berniat membuat
Indonesia sebagai negara
boneka
Kekalahan perang di
Teluk Leyte
GAGAL
Jepang merubah pendekatan
mereka dan mengincar
pencitraan baik
GAGAL Pemberontakan oleh
milisi PETA di Blitar

4. PERISTIWA
1 Maret 1945: Jepang mendirikan BPUPKI di gedung yang dulu digunakan
oleh Volksraad pada masa pemerintahan Belanda.
Jumlah Anggota : 59 orang terdiri dengan 8 orang
BPUPKI Dokuritzu Junbi Cosakai

5. SIDANG PERTAMA
29 MEI 1945 – 1 JUNI 1945

6. Dilaksanakan di
Gedung Chuo Sang In
Gedung Volksraad
Gedung Pancasila
D
U
L
U
Sekarang
TUJUANTUJUAN
Membahas bentuk
negara
Filsafat “Indonesia
Merdeka”
Merumuskan dasar
Negara Indonesia

7. AGENDA SIDANGAGENDA SIDANG
1. membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati
berbentuk "Negara Kesatuan Republik Indonesia" ("NKRI")
2. Merumuskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebelum melaksanakan agenda ke 2, BPUPKI harus merumuskan dasar negara
Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari UUD NKRI itu
sendiri, sebab UUD adalah merupakan konstitusi NKRI.
maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini
adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan
nasional Indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara
Republik Indonesia itu adalah

8. 29 MEI 1945
.
1. Peri Kebangsaan.
2. Peri Kemanusiaan.
3. Peri Ketuhanan.
4. Peri Kerakyatan.
5. Kesejahteraan Rakyat.

9. 31 MEI 194531 MEI 1945
.
1. Persatuan.
2. Kekeluargaan.
3. Mufakat & Demokrasi.
4. Musyawarah.
5. Keadilan Sosial.
DASAR NEGARA
INDONESIA MERDEKA

10. 1 JUNI 19451 JUNI 1945
.
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme dan
Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau
Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha
Esa
PANCASILA

11. Ir. SOEKARNO
PANCASILA :
1.Kebangsaan Indonesia
2.Internasionalisme & Peri
Kemanusiaan
3.Mufakat / Demokrasi
4.Kesejahteraan Sosial
5.Ketuhanan Yang Maha Esa
PANCASILA :
1.Kebangsaan Indonesia
2.Internasionalisme & Peri
Kemanusiaan
3.Mufakat / Demokrasi
4.Kesejahteraan Sosial
5.Ketuhanan Yang Maha Esa
TRISILA :
1.Sosionalisme.
2.Sosiodemokrasi.
3.Ketuhanan dan Kebudayaan.
TRISILA :
1.Sosionalisme.
2.Sosiodemokrasi.
3.Ketuhanan dan Kebudayaan.
EKASILA : Gotong-RoyongEKASILA : Gotong-Royong
Masa persidangan
BPUPKI yang
pertama ini dikenang
dengan sebutan
detik-detik lahirnya
Pancasila dan
tanggal 1 Juni
ditetapkan dan
diperingati sebagai
hari lahirnya
Pancasila.

12. PANITIA SEMBILAN
TUJUAN : Menemukan titik temu kesepakatan
dalam perumusan dasar negara Republik
Indonesia yang benar-benar tepat
TUGAS : Menggodok berbagai masukan dari
konsep-konsep sebelumnya yang telah
dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu
1. Ir. Soekarno (ketua)
2. Drs. Mohammad Hatta
(wakil ketua)
3. Mr. Raden Achmad
Soebardjo Djojoadisoerjo
(anggota)
4. Mr. Prof. Mohammad
Yamin, S.H. (anggota)
5. Kiai Haji Abdul Wahid
Hasjim (anggota)
6. Abdoel Kahar Moezakir
(anggota)
7. Raden Abikusno
Tjokrosoejoso (anggota)
8. Haji Agus Salim (anggota)
9. Mr. Alexander Andries
Maramis (anggota)

13. 22 JUNI 1945
Panitia Sembilan menghasilkan rumusan dasar negara
Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai "Piagam
Jakarta" atau "Jakarta Charter", yang pada waktu itu disebut-
sebut juga sebagai sebuah "Gentlement Agreement"
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rancangan itu
diterima untuk
selanjutnya
dimatangkan dalam
masa persidangan
BPUPKI yang
kedua, yang
diselenggarakan
mulai tanggal 10 Juli
1945

15. Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI,
Piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah (preambule). Selanjutnya
pada pengesahan UUD 45 18 Agustus 1945 oleh PPKI, istilah
Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan UUD. Butir pertama
yang berisi kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi
pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa oleh
Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi
dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo
dan Ki Bagus Hadikusumo.

16. SIDANG KEDUA
10 JULI 1945 – 14 JULI 1945

17. Sidang BPUPKI II
10-16 Juli 1945
Tema
Bahasa
n
Bentuk
Negar
a
Wilaya
h
Negar
a
Ranca
ngan
UUD
Kewar
ganeg
araan
Ekono
mi dan
Keuan
gan
Pembe
laan
Negar
a
Pendid
ikan
dan
Pengaj
aran

18. Pada sidang ini Ketua BPUPKI membentuk
tiga panitia yang terdiri atas:
a) Panitia Perancang UUD
diketuai oleh Ir. Soekarno.
b) Panitia Pembelaan Tanah Air
diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoejoso.
c)Panitia Keuangan dan Perekonomian
diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta.

19. 11 JULI 194511 JULI 1945
Sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir.
Soekarno, membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang
beranggotakan 7 orang
Tugas : Khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar,
1. Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia
kecil)
2. Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota)
3. Mr. Raden Achmad Soebardjo
Djojoadisoerjo (anggota)
4. Mr. Alexander Andries Maramis
(anggota)
5. Mr. Raden Panji Singgih (anggota)
6. Haji Agus Salim (anggota)
7. Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)

20. Pada 12 Juli 1945 panitia kecil perancang UUD berhasil
menyusun naskah rancangan UUD.
12 Juli 1945
13 Juli 1945
• Sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar
membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya.
• Dibentuklah panitia penghalus bahasa yang terdiri dari
Prof. Dr. P.A.H. Hoesein Djajadiningrat, Haji Agoes
Salim, dan Prof. Mr. Dr. Soepomo.

21. Sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia
Perancang Undang-Undang Dasar, Dalam laporan
tersebut membahas mengenai rancangan UUD yang di
dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu:
14 Juli 1945
Pernyataan
tentang Indonesia
Merdeka
Pembukaan
UUD
Batang tubuh
UUD Meliputi

22. Batang Tubuh UUD
• Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik.
• Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah
Putih.
• Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia.
14 Juli 1945

23. Batang Tubuh UUD
• Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas
wilayah Hindia-Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya,
Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis, dan pulau-pulau di
sekitarnya.
• Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan.
• Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik.
• Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih.
• Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia.
14 Juli 1945

24. Penyampaian konsep Rancangan Hukum Dasar oleh ketua
panitia kecil dengan penjelasannya dan disampaikan pula
usul Drs. Moh. Hatta tentang hak-hak asasi manusia.
15 Juli 1945
16 Juli 1945
Sidang menyetujui dan menerima Rancangan
Hukum Dasar yang diajukan oleh Panitia
Perancang Hukum Dasar

25. a) Kemerdekaan yang akan diberikan kepada
Indonesia meliputi bekas wilayah jajahan Belanda
(Hindia Belanda).
b) Harus dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia di Jakarta.
Naskah diserahkan kepada Pemerintah
Balatentara Jepang. Selanjutnya angkatan laut
Jepang mengadakan rapat Dewan Perang
Tertinggi.
17 Juli 1945

26. LATAR BELAKANG
TERBENTUKNYA PKI

27. PPKI resmi dibentuk pada 7
agustus 1945
Jepang mengalami
kemunduran dalam
perang asia timur raya
Jepang berjanji kepada akan
memberikan kemerdekaan
kepada indonesia pada tanggal
7 september 1945
Setelah kejadian bom di
Hiroshima pada 6 agustus
1945 jendral terauchi
menyetujui pembentukan PPKI
PPKI Dokuritsu Junbi Inkai

28. TUGAS
1. Meresmikan pembukaan (bahasa Belanda:
preambule).
2. Meresmikan batang tubuh Undang-Undang Dasar
1945.
3. Melanjutkan hasil kerja BPUPKI.
4. Mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak
pemerintah pendudukan militer Jepang kepada
bangsa Indonesia.
5. Mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut
masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia
baru.

29. PPKI beranggotakan 21 orang
Secara simbolik "PPKI" dilantik oleh Jendral Terauchi, pada tanggal 9
Agustus 1945, dengan mendatangkan Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta
dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat
ke "Kota Ho Chi Minh" atau dalam bahasa Vietnam: Thành phố Hồ Chí
Minh (dahulu bernama: Saigon), Vietnam.

30. TERIMA KASIH