tugas praktikum kumputer

1. PENGELOLAAN SPT DAN PPN
DI SUSUN
O
L
E
H
DESSY KEMALA
1201112502
ADMINISTRASI BISNI
2013
i

2. DAFTAR ISI
Pendahuluan………………………………………………………………….
iii
Pembahasan…………………………………………………………………..
1
A.SPT Masa PNN 1111…………………………………………………….
1
B. SPT Masa PNN 1111 DM……………………………………………….
8
C.Makin mudah atau rumit?.....................................................................
12
Kesimpulan…………………………………………………………………..
16
Daftar Pustaka……………………………………………………………….
17
ii

3. Pendahuluan
Mulai Masa Pajak Januari 2011, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberlakukan format baru
SPT Masa PPN, yaitu SPT Masa PPN 1111 dan SPT Masa PPN 1111 DM. Pemberlakuan format
baru ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk,
Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai (SPT Masa PPN) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 tentang
Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Pedoman
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.
Dengan demikian mulai Masa Pajak Januari 2011 dikenal 3 (tiga) jenis SPT Masa PPN yang
secara efektif diberlakukan, yaitu :
a. SPT Masa PPN 1111, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme Pajak
Masukan dan Pajak Keluaran (Normal);
b. SPT Masa PPN 1111 DM, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan Pedoman
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan; dan
c. SPT Masa PPN 1107 PUT, yang digunakan oleh Pemungut PPN.
Penerbitan
kedua
Peraturan
Direktur
Jenderal
Pajak
tersebut
dimaksudkan
untuk
mengakomodasi perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) dan Undang-Undang
iii

4. Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
42 Tahun 2009 (Undang-Undang PPN), berikut peraturan pelaksanaannya.
Baik bentuk SPT Masa PPN 1111 maupun bentuk SPT Masa PPN 1111 DM telah disesuaikan
dengan format scanning oleh PPDDP sehingga tidak lagi dibedakan antara bentuk SPT format
scanning dan format non-scanning. Petunjuk pengisian pun telah disesuaikan dengan format
scanning tersebut.
iv

5. Pembahasan
A.SPT Masa PPN 1111
SPT Masa PPN 1111 yang diatur dalam Perdirjen Nomor PER-44/PJ/2010 ini menggantikan
formulir SPT Masa PPN yang selama ini dikenal, yaitu:
a. SPT Masa PPN 1107 yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER146/PJ/2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2010; dan
b. SPT Masa PPN 1108 yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER29/PJ/2008 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dalam bentuk Formulir Kertas (Hard Copy) bagi Pengusaha
Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Dalam Rangka Pengolahan Data dan
Dokumen di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-15/PJ/2010.
SPT Masa PPN 1111, terdiri dari :
a. Induk SPT Masa PPN 1111- Formulir 1111 (F.1.2.32.04); dan
b. Lampiran SPT Masa PPN 1111:
1

6. 1. Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07). Lampiran SPT
Masa PPN ini sebagai Sub Induk SPT Masa PPN (memuat keterangan rekapitulasi penyerahan,
perolehan dan penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan)
2. Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP
(D.1.2.32.08). Lampiran SPT Masa PPN ini untuk melaporkan Pemberitahuan Ekspor Barang,
Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
3. Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur
Pajak (D.1.2.32.09). Lampiran SPT Masa PPN ini untuk melaporkan:
• Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak
mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, yang diterbitkan; dan/atau
• Nota Retur/Nota Pembatalan yang diterima
4. Formulir 1111 B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10). Lampiran SPT
Masa PPN ini untuk melaporkan Pemberitahuan Impor Barang atas impor Barang Kena Pajak
dan/atau SSP atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean
5. Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP
Dalam Negeri (D.1.2.32.11). Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan:
• Faktur Pajak yang dapat dikreditkan, yang diterima; dan/atau
2

7. • Nota Retur/Nota Pembatalan atas pengembalian Barang Kena Pajak/pembatalan Jasa Kena
Pajak yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan, yang diterbitkan
6. Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau yang Mendapat
Fasilitas (D.1.2.32.12). Lampiran SPT Masa PPN untuk melaporkan:
• Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas, yang diterima; dan/atau
• Nota Retur/Nota Pembatalan atas pengembalian Barang Kena Pajak/pembatalan Jasa Kena
Pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas, yang diterbitkan
SPT Masa PPN 1111 dapat berbentuk:
a. formulir kertas (hard copy); atau
b. data elektronik, yang disampaikan:
1. dalam media elektronik; atau
2. melalui e-Filing.
SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik wajib digunakan oleh PKP yang melaporkan
ekspor dan/atau Faktur Pajak dengan jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1
(satu) Masa Pajak. Penyampaian dalam bentuk data elektronik dengan media elektronik
menggunakan aplikasi e-SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak . Namun
3

8. demikian Induk SPT Masa PPN 1111 tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard
copy).
Dalam hal PKP menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy)
perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Penggunaan formulir SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk PDF.
1) PKP dapat mencetak formulir SPT Masa PPN 1111 langsung dari file PDF yang telah
disediakan, dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :
Dicetak dengan menggunakan kertas folio/F4 dengan berat minimal 70 gram.
Pengaturan ukuran kertas pada printer menggunakan ukuran kertas (paper size)
8,5 x 13 inci (215 x 330 mm).
Tidak menggunakan printer dotmatrix.
Disamping pedoman tersebut, terdapat petunjuk pencetakan yang harus diikuti, yang tersimpan
dalam bentuk file PDF dengan nama readme.pdf.
2) Formulir SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk file PDF terlebih dahulu dicetak, selanjutnya
PKP dapat mengisi formulir SPT Masa PPN 1111 tersebut, menandatanganinya kemudian
menyampaikannya ke KPP atau KP2KP.
b. Faktur Pajak dan Nota Retur
1) Faktur Pajak yang diisikan dalam Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan
Dalam Negeri dengan Faktur Pajak, adalah Faktur Pajak selain yang digunggung yang
4

9. dilaporkan dalam formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan pada butir I huruf
B angka 2.
Faktur Pajak yang dilaporkan secara gunggungan adalah Faktur Pajak yang tidak diisi dengan
identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf e angka 2/ Undang-Undang KUP.
Dalam hal PKP merupakan pedagang eceran, namun PKP tersebut juga melakukan penyerahan
maka Faktur Pajaknya :
- diisi lengkap sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN; dan/atau
- tidak diisi dengan identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b
Undang-Undang PPN;
dan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang strukturnya mengikuti ketentuan
dalam peraturan mengenai Faktur Pajak, PKP melaporkan Faktur Pajak dimaksud dalam
Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak.
2) Faktur Pajak Khusus yang menggunakan kode transaksi "06" yang diterbitkan oleh PKP Toko
Retail yang ditunjuk yang melakukan penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor
luar negeri semula dilaporkan secara gunggungan pada butir III - Penyerahan Dalam Negeri
dengan Faktur Pajak Sederhana dalam Lampiran 1 - Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM Formulir
1107A sedangkan rinciannya dilaporkan dalam lampiran SPT Masa PPN yaitu Daftar Rincian
Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.
Dalam SPT Masa PPN 1111, Faktur Pajak Khusus tersebut dilaporkan dalam Formulir 1111 A2 -
5

10. Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak dan PKP Toko Retail
tersebut tidak perlu membuat rincian penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor
luar negeri.
3) Faktur Pajak atas perolehan BKP/JKP yang diterima oleh PKP yang melakukan penyerahan
yang terutang dan tidak terutang pajak, dilaporkan di 2 (dua) tempat, yaitu di Formulir 1111 B2 Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri, sebesar
jumlah yang dapat dikreditkan dan di Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak
Dapat Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas, sebesar jumlah yang tidak dapat dikreditkan.
Selanjutnya sesuai ketentuan, PKP melakukan penyesuaian setiap akhir tahun sampai dengan
selesainya masa manfaat BKP/JKP terkait dalam Formulir 1111 AB butir III huruf B angka 3 Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah
(pengurang) Pajak Masukan.
4) Nota Retur yang dilaporkan dalam Lampiran SPT Masa PPN 1111 dikaitkan dengan Faktur
Pajaknya. Dalam hal Nota Retur tersebut terkait dengan Faktur Pajak yang dapat dikreditkan,
maka Nota Retur tersebut dilaporkan dalam Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak Masukan yang
Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri. Dalam hal PKP menerbitkan Nota
Retur yang terkait dengan Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas,
maka Nota Retur tersebut dilaporkan dalam Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang
Tidak Dapat Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas.
c. Penyampaian SPT Masa PPN 1111.
6

11. PKP yang telah menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik, tidak
diperbolehkan lagi untuk menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas
(hard copy).
Sebagai contoh, PKP dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Mei 2011
melaporkan Faktur Pajak yang diterbitkan dan nota retur yang diterima dalam Formulir 1111 A2
pada setiap masa tidak melebihi 25 dokumen. Pada bulan Mei, PKP melakukan pembetulan SPT
Masa PPN Masa Pajak Februari 2011 yang mengakibatkan dokumen yang dilaporkan dalam
Formulir 1111 A2 lebih dari 25. Dalam hal demikian, PKP wajib menyampaikan pembetulan
SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011 dalam bentuk data elektronik. Untuk masa pajak
berikutnya yaitu Masa Pajak Juni 2011, PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam
bentuk data elektronik.
d. Pembetulan SPT Masa PPN.
Dalam hal PKP melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak sebelum Masa Pajak
Januari 2011, pembetulan dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN yang sama
dengan formulir SPT Masa PPN yang dibetulkan.
Sebagai contoh, PKP yang melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak April 2009 yang
SPT Normalnya menggunakan Formulir 1107, pembetulannya menggunakan Formulir 1107.
Begitu juga apabila PKP pada Masa Pajak April tersebut menggunakan Formulir 1108, maka
pembetulannya menggunakan Formulir 1108.
7

12. B. SPT Masa PPN 1111 DM
SPT Masa PPN Formulir 1111 DM yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-45/PJ/2010 hanya digunakan oleh PKP yang menggunakan pedoman penghitungan
pengkreditan Pajak Masukan. Formulir ini untuk mengakomodasi ketentuan Pasal 9 ayat (7) dan
ayat (7a) Undang-Undang PPN. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa dalam rangka
menyederhanakan penghitungan PPN yang harus disetor, PKP tertentu menghitung besarnya
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan menggunakan Pedoman Penghitungan
Pengkreditan Pajak Masukan. Bagi PKP yang peredaran usahanya tidak lebih dari Rp
1.800.000.000,00 dapat menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan,
sedangkan bagi PKP yang kegiatan usahanya semata-mata melakukan penyerahan kendaraan
bermotor bekas atau PKP yang bergerak di sektor perdagangan emas perhiasan diwajibkan untuk
menggunakan pedoman tersebut.
1. Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang
Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 74/PMK.03/2010 Pengusaha Kena Pajak dapat
menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan apabila memenuhi syarat:
a. mempunyai peredaran usaha dalam 2 (dua) tahun buku sebelumnya tidak melebihi Rp
1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) tahun buku;
b. Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
8

13. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman
penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu sebesar :
a. 60% (enam puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
b. 70% (tujuh puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak.
Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan
menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini tidak dapat membebankan
Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai
biaya untuk penghitungan Pajak Penghasilan
2. Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang
Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 79/PMK.03/2010 Pengusaha Kena Pajak yang
melakukan kegiatan usaha tertentu, dalam menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan, wajib menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. Kegiatan
usaha tertentu adalah kegiatan usaha yang semata-mata melakukan :
a. penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran; atau
b. penyerahan emas perhiasan secara eceran.
Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan pedoman penghitungan
pengkreditan Pajak Masukan, sebesar :
9

14. a. 90% (sembilan puluh persen) dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena Pajak
melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran;
b. 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan
penyerahan emas perhiasan secara eceran.
Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini tidak dapat membebankan Pajak Pertambahan Nilai
atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai biaya untuk penghitungan
Pajak Penghasilan.
Pada prinsipnya PKP yang menggunakan Deemed PM akan selalu mengalami Kurang Bayar
(KB), namun PKP masih dimungkinkan mengalami Lebih Bayar (LB), antara lain apabila:
1) PKP melakukan pembetulan SPT yang menyebabkan peredaran usaha menjadi lebih kecil;
atau
2) terdapat nota retur atau nota pembatalan yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah
penyerahan dalam masa pajak yang bersangkutan; atau
3) terdapat PM hasil kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya, namun hanya untuk LB masa
sebelum PKP tersebut menggunakan Deemed PM. Dengan demikian, apabila LB tersebut berasal
dari Masa Pajak pada saat PKP tersebut menggunakan mekanisme normal, kelebihan tersebut
tidak dapat dikompensasikan.
PKP yang menggunakan Deemed PM hanya melampirkan :
10

15. 1) Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak; dan
2) Daftar Pengembalian BKP dan Pembatalan JKP oleh PKP yang menggunakan Pedoman
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.
Kedua lampiran tersebut lebih ditujukan untuk kepentingan konfirmasi.
Mekanisme penghitungan untuk PKP yang menghitung menggunakan Deem PM adalah sebagai
berikut :
1) PM dihitung sebesar persentase tertentu dari PK;
2) PK dihitung sebesar tarif (10%) dikalikan dengan peredaran usaha; dan
3) Peredaran usaha meliputi peredaran yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN.
Sesuai mekanisme Deemed PM, PKP tidak diperkenankan untuk mengkreditkan PM atas
perolehan barang (termasuk barang modal) atau jasa yang diterima, sehingga PKP tersebut:
1) tidak akan pernah melakukan penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan (dalam hal
barang modal tersebut digunakan untuk penyerahan yang terutang dan tidak terutang PPN); dan
2) tidak akan pernah mengalami skema gagal berproduksi.
11

16. C.Makin Mudah atau Makin Rumit?
Untuk mengatakan SPT PPN baru makin mudah atau makin rumit, ada baiknya diperbandingkan
antara bentuk baru SPT Masa PPN dan bentuk lamanya. Terdapat beberapa hal yang berbeda
terkait dengan pemberlakuan dua bentuk baru formulir SPT Masa PPN jika diperbandingkan
dengan bentuk lama, yaitu
a. Dalam SPT Masa PPN bentuk lama PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan
Pengkreditan Pajak Masukan dan PKP lainnya menggunakan bentuk formulir yang sama yaitu
SPT Masa PPN PPN 1107 atau SPT Masa PPN PPN 1108. Sedangkan dalam SPT Masa PPN
bentuk baru dibedakan, untuk yang PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan
Pengkreditan Pajak Masukan menggunakan SPT Masa PPN 1111 DM, sedangkan PKP lainnya
menggunakan SPT Masa PPN 1111
b. Baik bentuk SPT Masa PPN 1111 maupun bentuk SPT Masa PPN 1111 DM telah disesuaikan
dengan format scanning oleh PPDDP sehingga tidak lagi dibedakan antara bentuk SPT format
scanning dan format non scanning. Sedangkan dalam bentuk lama masih dikenal SPT format
scanning (SPT PPN 1108) dan format non scanning (SPT PPN 1107). Dengan demikian dari
sudut pandang DJP, SPT Masa PPN 1111 bentuk baru lebih memudahkan untuk kepentingan
administrasi dan pengolahan data.
c. SPT Masa PPN 1111 atau SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk data elektronik wajib
digunakan oleh PKP yang melaporkan ekspor atau Faktur Pajak dengan jumlah lebih dari 25
(dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan
12

17. bentuk lama, SPT Masa PPN 1107 dalam bentuk data elektronik wajib digunakan oleh PKP yang
melaporkan ekspor atau Faktur Pajak dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) dokumen dalam 1
(satu) Masa Pajak. Dengan demikian SPT Masa PPN bentuk baru lebih membatasi PKP dalam
menggunakan SPT dalam bentuk kertas (hardcopy).
d. Dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam lampiran SPT Masa PPN 1111 atau SPT
Masa PPN 1111 DM , PKP tidak perlu melampirkan lampiran tersebut. Ini dimaksudkan untuk
memberikan kemudahan bagi PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN 1111 atau SPT Masa
PPN 1111 DM dalam bentuk formulir kertas dan mengurangi beban administrasi DJP.
Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan bentuk lama. Dalam SPT Masa PPN 1107 atau SPT
Masa PPN 1108 walaupun tidak ada data yang dilaporkan dalam lampiran SPT Masa PPN 1107
atau SPT Masa PPN 1108 PKP tetap harus melampirkan lampiran tersebut.
e. Faktur Pajak yang diisikan dalam Formulir 1111 A2 adalah semua faktur pajak yang
menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang strukturnya mengikuti ketentuan dalam
peraturan mengenai Faktur Pajak. Termasuk juga yang identitasnya tidak lengkap. Hal ini
berbeda dengan SPT Masa PPN bentuk lama. Dalam lampiran 1107 A atau 1108 A angka III
yang dirinci hanya faktur pajak standar, sedangkan faktur pajak lainnya dimasukkan dalam
faktur pajak sederhana.
Perubahan ketiga UU PPN dengan UU No 42 Tahun 2009 tidak lagi mengenal istilah faktur
pajak sederhana. Namun dalam penerbitan faktur pajak PKP masih diperkenankan mengisi faktur
pajak tanpa mencantumkan :
13

18. • identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang
Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya
• identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)
huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam
hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran
Untuk mengakomodasi perubahan UU PPN tersebut maka didalam format baru SPT Masa PPN
1111 dikenal istilah "Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Yang Tidak Digunggung"
(formulir 1111 AB I.B.1) dan "Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Yang
Digunggung" (formulir 1111 AB I.B.2). Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang
Tidak Digunggung diisi dengan jumlah DPP, PPN, dan PPnBM, atas penyerahan BKP dan/atau
JKP dalam negeri dengan Faktur Pajak yang menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
yang strukturnya mengikuti ketentuan dalam peraturan mengenai Faktur Pajak. Termasuk juga
yang identitasnya tidak lengkap. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang
Digunggung Diisi dengan jumlah DPP, PPN, dan PPnBM, atas penyerahan BKP dan/atau JKP
dalam negeri dengan Faktur Pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda
tangan penjual, dalam Masa Pajak yang bersangkutan. Pengisiannya dilakukan dengan cara
menjumlahkan secara manual seluruh Faktur Pajak atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang
tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Dengan kata lain,
penyerahan yang dulu menggunakan istilah faktur pajak sederhana sekarang dilaporkan di
Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung formulir 1111 AB I.B.2.
f. Sebelumnya DJP menyediakan file PDF untuk format scanning (SPT Masa PPN 1108) yang
dapat diketik dalam file PDF tersebut dan mencetaknya langsung, yang sekarang tidak
14

19. dimungkinkan lagi. Sehingga dalam pengisian SPT Masa PPN bentuk baru dilakukan dengan
cara ditulis tangan dengan menggunakan huruf balok (bukan huruf sambung) atau diketik dengan
menggunakan mesin ketik. Walaupun disediakan file PDF, SPT Masa PPN 1111 dan 1111 DM
dalam bentuk file PDF terlebih dahulu dicetak, selanjutnya PKP mengisi formulir SPT Masa
PPN 1111 atau 1111 DM tersebut secara manual dengan tulisan tangan ata
15

20. Kesimpulan
Bentuk baru SPT Masa PPN lebih membatasi PKP dalam menggunakan formulir kertas (hard
copy). Bentuk lama SPT Masa PPN (1107 atau 1108) memperkenankan PKP menyampaikan
SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas untuk pelaporan ekspor atau Faktur Pajak sampai
dengan 30 dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak, sedangkan Bentuk baru SPT Masa PPN (1111
atau 1111 DM) dibatasi hanya 25 dokumen. Dengan kata lain, PKP lebih didorong untuk
melaporkan dengan menggunakan data elektronik (eSPT). Bentuk baru SPT Masa PPN
memberikan kemudahan bagi PKP, yaitu dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam
lampiran SPT Masa PPN 1111 atau SPT Masa PPN 1111 DM , PKP tidak perlu melampirkan
lampiran tersebut. Dari sudut pandang DJP dapat mengurangi beban administrasi.
16

21. DAFTAR PUSTAKA
http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/artikel/ok-ppn/1092-spt-ppn-1111-makin-rumitatau-makin-mudah
http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PER-2-2011.pdf
http://pusatperpajakan.blogspot.com/2011/01/penerimaan-dan-pengolahan-spt-masa-ppn.html
http://syafrianto.blogspot.com/2011/01/tata-cara-penerimaan-dan-pengolahan-spt_13.html
17