Paparan Kepala Bapermades Propinsi Jawa Tengah Pada acara Diskusi Publik II UPK KESMES 2015 Fakultas Ekonomi & Bisnis UNDIP Ikuti Desa Institue : www.desainstitute.com www.fb.com/desainstitute www,twitter.com/desainstitute

1. 1
IMPLEMENTASI
UNDANG UNDANG
6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
KEPALA BAPERMADES PROV. JATENG
Diskusi Publik II UPK KESMES 2015
Fakultas Ekonomi & Bisnis UNDIP

2. UU No. 6 Th 2014
Desa
PP. 47/2015
PP.43/2014
Tentang Pelaksanaan
UU 6/2014
PP. 22/2015
PP.60/2014
tentang Dana Desa
PERMENDAGRI:
1. Permendagri No. 111/2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa
2. Permendagri No. 112/2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa
3. Permendagri No. 113/2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
4. Permendagri No. 114/2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Desa
PERMENDES:
1. Permendes No.1/205 tentang Pedoman
Kewenangan Lokal Berskala Desa
2. Permendes No.2/2015 tentang MusDes
3. Permendes No.3/2015 tentang
Pendampingan Desa
4. Permendes No.4/2015 tentang BUMDES
5. Permendes No.5/2015 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa
LANDASAN HUKUM DESA

3. S P I R I T
UNDANG UNDANG 6 TAHUN 2014
• Penyelenggaraan Otonomi Desa ( Asli ) membuat Pemerintah
Desa semakin dekat, mengenali dan memahami masyarakat,
sehingga fungsi Pemerintah sebagai fasilitator dapat berjalan
dengan lebih baik.
• Proses bottom up yang melibatkan partisipasi masyarakat
dalam berbagai aspek kehidupan, tentunya akan lebih mudah
terealisasi.
• Dengan pemahaman ini, rakyat merupakan subyek yang
determinan sebagai aktor dan pelaku, baik dalam perencanaan
maupun dalam implementasi tindakan.
• Dengan demikian otonomi Desa harus dipahami sebagai sebuah
penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis rakyat atau “
people driven ”.

4. Kewenangan
berdasarkan
hak asal usul
Kewenangan
lokal berskala
Desa
Diatur dan
diurus oleh
Desa
Kewenangan yg
ditugaskan
Pemerintah,
Prov atau Kab.
Kewenangan yg
ditugaskan
Pemda, Prov./
Kab. sesuai
ketentuan
Diurus oleh
Desa
Hak asal-usul merupakan
warisan yg masih hidup dan
Berkembang dimasya/ Desa
Kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan
masyarakat Desa
Penugasan meliputi
• Pemerinthan
• pembangunan ,
• Kemasyarakatan
• Pemberdayaan
• Penugasan disertai
biaya
KEWENANGAN PELAKS CAKUPAN
KEWENANGAN DESA
(Ps. 18 UU 6/14 )
• PEMERINTAHAN
• PEMBANGUNAN
• PEMBINAAN
KEMASYARAKTN
• PEMBERDAYAAN
PENDANAAN
APBDesa
APBdesa/
DD/APBD
•APBN
•APBD KAB
•APBD PROV

5. 5
5
Lain-lain
Pendapatan
yang sah
hibah dan
sumbangan
pihak ketiga
PENDAPATAN
DESA
1
5
6
7
bantuan
keuangan dari
APBD
Prov/Kab/Kota
3
2
4
Alokasi APBN :
• dana transfer ke
daerah secara
bertahap
Bagian dari PDRD
kabupaten/kota
• Paling sedikit 10%
Alokasi Dana Desa (ADD)
• Paling sedikit 10% dari dari
dana perimbangan yang
diterima kab/kota dikurangi
DAK
Pendapatan asli Desa
SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 72

6.  Pengelolaan keuangan Desa :
a. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
Desa dan melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa
yang ditunjuk;
b. Pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa ditetapkan dalam APB Desa;
c. APB Desa ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama
Badan Permusyawaratan Desa;
 Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan
sesuai dengan Skala prioritas Kebutuhan Masyarakat berdasarkan
Musyawarah Desa
 Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh Kepala Desa kepada :
a. Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa
jabatan;
b. Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
Pengelolaan keuangan Desa
Pasal 73

7. PEMBA-
NGUNAN
DESA
Meningkatkan
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Desa
Meningkatkan
KUALITAS HIDUP
Manusia
Penanggu
langan
KEMISKINAN
Melalui:
Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
Pembangunan
SARPRAS Desa
Pengembangan
Potensi Ekonomi Lokal
Pemanfaatan SDA dan LH
Berkelanjutan
TUJUAN PEMBANGUNAN DESA
(Pasal 78 UU Desa)
DESA YANG KUAT, MAJU,
MANDIRI / BERDIKARI

8. • Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk
mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak
asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang
diatur
dan diurus oleh desa;
• Dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
• Penggunaan dana desa tertuang dalam prioritas belanja
desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa
(Musdes).
Penggunaan Dana Desa
Permendes 5 Tahun 2015

9. Untuk
Pembangunan
Desa
• Pemenuhan kebutuhan dasar;
• Pembangunan sarana dan prasarana desa;
• Pengembangan potensi ekonomi lokal;
• Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
secara berkelanjutan.
Untuk
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
• Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
• Mendukung kegiatan ekonomi, BUM Desa atau
kelompok lain;
• Pembentukan dan peningkatan kapasitas KPMD;
• Pembentukan dan fasilitasi para legal;
• Promosi kesehatan /gerakan hidup bersih dan
sehat;
• pengelolaan hutan desa dan hutan masyarakat;
• Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.
1
2
PRIORITAS PENGGUNAAN DADA DESA
Permendes 5 Th. 2015

10. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 79
 Perencanaan Pembangunan Desa mengacu pada
perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
 Perencanaan Pembangunan Desa meliputi:
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
 Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDes) jangka
waktu 1 (satu) tahun.
 RPJMDes dan RKPDes ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan
menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
 Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang
berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan
pelaksanaannya kepada Desa.

11.  Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan
mengikutsertakan masyarakat Desa (keterwakilan)
 Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah
perencanaan Pembangunan Desa.
 Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan
Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa,
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota.
PENYELENGGARAAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 80

12. 12
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA
Pasal 128
PP NO 43/2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014
1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan
pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara
berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
2) Pendampingan masyarakat Desa secara teknis dilaksanakan oleh
satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/kota dan dapat
dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader
pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
3). Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan
masyarakat Desa di wilayahnya.

13. Tujuan pendampingan Desa meliputi:
a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas
pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi
masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang
partisipatif;
c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa
antarsektor; dan
d. Mengoptimalkan aset lokal Desa.
PENDAMPINGAN DESA
13