Rangkuman dokumen ini adalah: 1) Dokumen ini merupakan rancangan anggaran rumah tangga untuk Badan Kerjasama Antar Desa di Kecamatan Barambai yang membahas tentang visi, misi, tujuan, struktur organisasi, dan kegiatan BKAD 2) BKAD akan bekerja sama dengan desa-desa di Kecamatan Barambai untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pelayanan publik melalui pengelolaan dana bergulir

1. Rancangan ART BKAD 2014
Kecamatan Barambai
1
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
KECAMATAN BARAMBAI
KABUPATEN BARITO KUALA, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN JANGKA WAKTU
Pasal 1
1. Organisasi ini bernama Badan Kerjasama Antar Desa, Kecamatan Barambai,
Kabupaten Barito Kuala. Propinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat
BKAD Kecamatan Barambai.
2. BKAD Kecamatan Barambai., berkedudukan di wilayah Kecamatan Barambai.,
Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan.
3. Wilayah kerja lembaga BKAD Kecamatan Barambai adalah wilayah antar desa
dalam satu Kecamatan dan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten,
Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan.
4. Organisasi ini berdiri di Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi
Kalimantan Selatan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
BAB. II
AZAS DAN PRINSIP
Pasal 2
Azas
Azas BKAD Kecamatan Barambai berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar
1945.
Pasal 3
Prinsip
BKAD melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip Bertumpu pada
pembangunan manusia, Otonomi, Desentralisasi, Berorientasi pada masyarakat miskin,
Partisipasi, Kesetaraan dan Keadilan Gender, Demokratis, Transparansi dan
Akuntabel, Prioritas dan Keberlanjutan.

2. 2
BAB. III
VISI, MISI DAN TUJUAN
Pasal 4
Visi
Visi BKAD Kecamatan Barambai adalah terwujudnya pelestarian dan pengembangan
kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan sistem pembangunan partisipatif.
Pasal 5
Misi
1. Melestarikan kelembagaan dan kegiatan yang telah dilakukan Pemberdayaan
Masyarakat sesuai dengan prinsip Bertumpu pada pembangunan manusia,
Otonomi, Desentralisasi, Berorientasi pada masyarakat miskin, Partisipasi Aktif,
Kesetaraan dan Keadilan Gender, Demokratis, Transparansi dan Akuntabel,
Prioritas dan Keberlanjutan.
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat pemerintah desa
serta kecamatan Barambai dalam memfasilitasi system pembangunan partisipatif
yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Memperluas jaringan kerjasama antar desa dengan pihak-pihak lain
Pasal 6
Tujuan
1. Tujuan Umum BKAD :
Mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat
melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan perencanaan
pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerja sama
antar desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif, serta
mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pengembangan
masyarakat.
2. Tujuan Khusus :
a. Mewakili masyarakat selaku pemilik modal dengan sistem perwakilan dalam hal
membuat keputusan yang berkaitan dengan kepemilikan modal.
b. Menjamin pelestarian dan pengembangan kegiatan Pinjaman yang dihasilkan
oleh Pemberdayaan Masyarakat untuk penyediaan pendanaan kebutuhan
usaha dan sosial dasar masyarakat di wilayah kecamatan Barambai
c. Memperkuat kelembagaan ekonomi yang mendukung kegiatan ekonomi
masyarakat miskin kecamatan Barambai
d. Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana
pendukung usaha masyarakat miskin yang tidak dapat dilayani oleh lembaga
keuangan formal.
e. Mensinergikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat baik keseluruhan ataupun
secara parsial.

3. 3
f. Melakukan Kerjasama Antar Desa dalam bidang peningkatan perekonomian
masyarakat desa, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemanfaatan
sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan, serta sosial budaya.
BAB IV
PEMBENTUKAN DAN KEGIATAN
Pasal 7
Pembentukan
1. BKAD adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar
kesepakatan dua atau beberapa desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan
atau antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.
2. Pembentukan pengurus BKAD dengan sistem perwakilan desa dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Sosialisasi ke Desa tentang rekruitmen calon pengurus BKAD
b. Pengajuan nama calon Pengurus BKAD dari Desa hasil Musyawarah Desa ke
Camat
c. Seleksi Calon Pengurus
d. Musyawarah Antar Desa penetapan pengurus BKAD yang dihadiri oleh
perwakilan desa yang terdiri dari unsur-unsur :
 Kepala Desa,
 Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
 Wakil Masyarakat (BKD).
e. Jumlah perwakilan minimal 6 orang dan minimal 50 % merupakan dari unsur
perempuan.
f. Wakil masyarakat paling tidak ada unsur masyarakat miskin.
Pasal 8
Kegiatan
Kegiatan BKAD adalah mengembangkan penyediaan/ menjaga kelestarian fasilitas
dan sarana/ prasarana dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan terutama
penyediaan modal usaha dan pendanaan kebutuhan sosial dasar, berupa:
1. Peningkatan perekonomian masyarakat desa;
2. Peningkatan pelayanan pendidikan, Kesehatan, Sosial budaya, ketentraman dan
ketertiban; dan/ atau
3. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan.

4. 4
Pasal 9
Kegiatan BKAD bersifat sebagai pelaksana mandat Forum MAD berfungsi sebagai
pengatur hubungan kelembagaan yang ada di masyarakat baik dari program yang
berjalan ataupun program yang akan datang dalam konteks Pemberdayaan
Masyarakat, baik dalam kegiatan Ekonomi, Kesehatan ataupun Pendidikan.
BAB V
PENYALURAN DANA PROGRAM KEMASYARAKATAN
Pasal 10
Dalam melakukan penyaluran dana program kemasyarakatan, pengurus BKAD harus
tunduk dan taat pada ketentuan Forum MAD dan pemilik program yang akan ditentukan
dalam Peraturan MAD.
BAB VI
PENGELOLAAN DANA PROGRAM KEMASYARAKATAN
Pasal 11
Dalam melakukan pengelolaan dana program kemasyarakatan BKAD harus tunduk dan
taat pada ketentuan Forum MAD dan pemilik program yang akan ditentukan dalam
Peraturan MAD.
BAB VII
PENGELOLAAN DANA BERGULIR
Pasal 12
Kegiatan pengelolaan dana bergulir harus tunduk dan taat pada dasar-dasar
pengelolaan dana bergulir dan aturan pokok pengelolaan dana bergulir serta ketentuan
Forum MAD.
Pasal 13
Dasar Dasar Pengelolaan Dana Bergulir
1. Pelestarian Kegiatan Pinjaman adalah dalam melakukan pengelolaan dana bergulir
mempunyai tujuan yaitu:
a. Tersedianya dana pinjaman yang produktif dan bertambah jumlahnya.
b. Tersedianya dana pinjaman sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin.

5. 5
c. Penggunaan surplus usaha mengutamakan penambahan modal.
d. Penggunaan Surplus usaha untuk kepentingan lain dapat dilakukan setelah
menghitung resiko pinjaman.
2. Pelestarian prinsip adalah dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus tetap
berdasarkan prinsip-prinsip dan mekanisme terutama transparansi, partisipasi,
keberpihakan rumah tangga miskin dan keberlanjutan.
3. Pelestarian kelembagaan adalah dalam melakukan pengelolaan dana bergulir
tetap menggunakan kelembagaan yang sesuai di Program yang ada di Masyarakat.
4. Pengembangan Kelompok adalah dalam pengelolaan dana bergulir harus
memperhatikan pengembangan kelompok atau pengembangan pemanfaat.
Pasal 14
Aturan Pokok perguliran dana bergulir
1. Pendanaan dana bergulir tidak diperbolehkan untuk memberikan pinjaman secara
individu dan hanya diperbolehkan untuk pendanaan secara kelompok.
2. Pendanaan kepada kelompok harus bersifat langsung tanpa adanya lembaga
perantara.
3. Setiap kelompok yang menerima pendanaan harus telah dilakukan verifikasi oleh
Tim Verifikasi Perguliran.
4. Setiap pendanaan kepada kelompok harus ada perjanjian antara kelompok dan
UPK.
5. Pembebanan jasa pinjaman sesuai dengan bunga pasar yang ditetapkan oleh
Forum MAD atau Tim yang dibentuk Forum MAD.
6. Jadwal angsuran harus sesuai dengan fungsi kelompok dan jenis kelompok.
7. Kelompok dapat diberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu.
8. Tidak diperbolehkan melakukan pembagian jasa pinjaman dan pendapatan
sebelum dikurangi biaya–biaya dan resiko pinjaman.
9. Segala ketentuan tentang pemberian pinjaman diatur lebih lanjut dalam penjelasan
Kredit prosedur manual.
BAB VIII
KEPENGURUSAN BKAD
Pasal 15
1. Pengurus BKAD adalah individu-individu yang terlibat langsung secara
operasional sehari-hari dan bertanggung jawab secara operasional yang terdiri
dari :
a. Seorang Ketua.
b. Seorang Sekretaris.
c. Seorang Bendahara

6. 6
2. Pengurus BKAD Kecamatan Barambai berasal dari warga masyarakat wilayah
Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan yang
dipilih dan diangkat oleh MAD
3. Syarat-syarat Pengurus BKAD adalah sebagai berikut:
a. Mempunyai jiwa pemimpin dan jujur.
b. Pendidikan minimal SMA atau yang sederajat.
c. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam berorganisasi dan
pengembangan ekonomi
d. Memiliki pengalaman dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat minimal 2
tahun.
e. Memiliki waktu yang cukup dalam melaksanakan tugasnya.
f. Diusulkan dari desa.
g. Bukan sebagai Kepala Desa, BPD Kecamatan Barambai dan atau Kabupaten
Barito Kuala.
h. Diterima dimasyarakat dan tidak pernah terlibat dalam perkara pidana.
i. Anggota BKAD harian tidak boleh calon tetap Anggota legislatif atau Kepala
Daerah
Pasal 16
Masa Kerja Pengurus BKAD
1. Pengurus BKAD dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
2. Pengurus BKAD dapat diberhentikan oleh MAD setiap waktu bila terbukti:
a. Pengurus BKAD melakukan penyelewengan yang merugikan BKAD.
b. Pengurus BKAD tidak lagi mentaati AD/ART BKAD dan peraturan MAD serta
peraturan lainnya.
c. Pengurus BKAD tidak mampu lagi menjalankan tugasnya.
3. Pengurus BKAD yang masa jabatannya telah habis atau diberhentikan maka
penggantiannya harus melalui MAD.
4. Apabila Pengurus BKAD berhalangan tetap atau mengundurkan diri karena sesuatu
hal, maka penggantiannya harus melalui MAD.
Pasal 17
Jumlah Pengurus BKAD
Pengurus BKAD disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang dikaitkan dengan
lokasi geografis sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang.

7. 7
BAB IX
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS BKAD
Pasal 18
Kewajiban Pengurus BKAD
1. Pengurus BKAD wajib menerima dan memeriksa laporan pengelolaan dari lembaga
operasionalnya.
2. Pengurus BKAD wajib melakukan administrasi untuk setiap laporan yang berkaitan
dengan kegiatan BKAD,
3. Pengurus BKAD wajib membuat laporan kegiatan, laporan keuangan operasional
yang diterima.
4. Pengurus BKAD harus melaksanakan segala ketentuan dalam AD/ART dan
peraturan-peraturan lainnya yang dibuat oleh MAD.
Pasal 19
Hak Pengurus BKAD
1. Pembiayaan Operasional BKAD dialokasikan dari anggaran PEMDA melalui
PERDA yang melindungi BKAD.
2. Pembiayaan operasional diterima dari Desa – Desa yang mengadakan kerjasama
3. Pengurus BKAD berhak atas gaji/ honor, tunjangan lain dari pembagian surplus
kegiatan.
4. Pengurus BKAD berhak menerima hak-hak lain sesuai hasil keputusan MAD.
BAB X
HUBUNGAN BKAD DENGAN LEMBAGA OPERASIONAL
Pasal 20
1. Setiap program yang mempunyai lembaga operasional wajib memberikan laporan
perkembangannya untuk dilakukan evaluasi terhadap segala konsekwensinya.
2. Membantu Lembaga Operasional dalam pelestarian kegiatan melalui BKAD.
3. Setiap Lembaga Operasional harus mempunyai AD/ART dan dilengkapi dengan
penjelasan pelaksanaanya.
4. Pengurus BKAD tidak boleh merangkap dalam Lembaga Pengelola Operasional.

8. 8
BAB XI
HUBUNGAN BKAD DENGAN KELOMPOK PEMANFAAT
Pasal 21
1. Kelompok – kelompok pemanfaat sebagai nasabah dari BKAD, (melalui lembaga
operasionalnya).
2. Kelompok mengajukan kepada BKAD (melalui lembaga operasionalnya) usulan/
proposal kegiatan untuk didanai oleh BKAD.
3. Kelompok mengembalikan pinjaman yang mencakup pokok dan bunga/ jasa,
sesuai dengan jadwal angsuran secara langsung melalui lembaga operasionalnya.
4. Hubungan antara BKAD dan Kelompok mempunyai sifat hubungan langsung.
5. Hubungan BKAD terhadap kelompok bersifat hubungan hukum, hubungan
transaksi keuangan (melalui lembaga operasionalnya) dan hubungan pembinaan.
BAB XII
HUBUNGAN BKAD DENGAN TIM VERIFIKASI
Pasal 22
1. Tim verifikasi adalah kelembagaan yang membantu dalam proses perencanaan
kegiatan.
2. Hubungan pengurus BKAD dan Anggota Tim Verifikasi sebagai mitra kerja dalam
proses verifikasi usulan kelompok yang akan didanai.
3. Pendanaan kegiatan verifikasi oleh Tim Verifikasi, didanai dengan ketentuan sesuai
dengan Keputusan Forum MAD dan kemampuan dana.
Pasal 23
Penilaian (Verifikasi) Perguliran
1. BKAD (melalui lembaga opersionalnya) berhak mengajukan calon – calon Tim
Verifikasi kepada MAD
2. Setiap Usulan Perguliran yang masuk, wajib diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
3. Setelah Usulan Perguliran di verifikasi, Tim Verifikasi membuat rekomendasi hasil
kunjungan lapangannya untuk dibahas dalam Forum Musyawarah Pendanaan
Perguliran.
4. Kelompok-kelompok yang memenuhi kriteria, berhak mendapatkan perguliran
dana.
5. Kriteria yang dimaksud adalah:
a. Kelompok miskin produktif;
b. Kelompok Pengusaha ekonomi lemah;
c. Kelompok yang mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai modal.

9. 9
6. Dari Kriteria yang dimaksud untuk Persyaratan Kelompok:
a. Umur kelompok sekurang-kurangnya 1 tahun pada saat akan mengajukan
pinjaman.
b. Pendanaan perguliran;
 Kelompok “Pemula” untuk setiap pemanfaat hanya dapat memperoleh
pinjaman maksimal Rp. 1 juta.
 Kelompok “Berkembang” untuk setiap pemanfaat diperbolehkan mendapat
pinjaman maksimal Rp. 3 Juta Maksimal 1 kelompok sebesar Rp 75 juta
 Kelompok “Matang” untuk setiap pemanfaat dapat memperoleh pinjaman
lebih dari Rp. 3 juta, dengan batas maksimal pinjaman kelompok sebesar
Rp 200 juta.
7. Besarnya pinjaman untuk usaha yang dapat ditentukan sesuai kelayakan keuangan
dan kelayakan usahanya yang mengacu proposal usaha dan pada Berita Acara Tim
Verifikasi (TV).
8. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Lembaga Operasionalnya, mencairkan
dana usulan kelompok mengacu pada Berita Acara Musyawarah Pendanaan
Perguliran yang diselenggarakan oleh BKAD.
9. Tim penilai bersifat independen dan tidak bisa dicampuri oleh pihak manapun.
10.Proposal yang dipandang perlu perbaikan dikembalikan ke kelompok pengusul
untuk diperbaiki disertai dengan catatan seperlunya yang ditandatangani oleh
semua anggota tim penilai.
11.Hasil Penilaian dibuatkan rekomendasi Layak/ Tidak layak (Tanpa Catatan atau
Dengan Catatan) dan ditandatangani oleh seluruh anggota tim penilai
12.Hasil penilaian tim penilai merupakan rekomendasi yang akan dijadikan bahan
pertimbangan oleh Tim Pendanaan dalam pengambilan keputusan.
13.Rekomendasi dari tim Penilai harus berupa uraian (narasi) yang dapat
menggambarkan secara jelas mulai dari latar belakang sampai kepada
kemungkinan keberhasilan (prospek) dari usaha yang dijalankan kelompok.
Pasal 24
Tim Penilai (Tim Verifikasi) Perguliran
1. Untuk menjamin terciptanya proses yang adil dan obyektif dalam proses verifikasi
usulan maka dibentuklah sebuah Tim Verifikasi.
2. Pembentukan TV dilakukan oleh Ketua BKAD serta Tokoh Masyarakat yang
disahkan oleh Camat.
3. Unsur-unsur Tim Verifikasi harus memiliki:
a. Sikap netral tidak memihak pada satu kelompok/desa tertentu.
b. Pemahaman tentang Tujuan, Azas dan Prinsip-prinsip Pemberdayaan
Masyarakat.
c. Kemampuan dan pengalaman yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan.
d. Berorientasi pada pengembangan ekonomi produksi masyarakat.
e. Masa kerja Tim Verifikasi adalah 3 (tiga) Tahun dengan ketentuan yang sama
dengan ketentuan yang mengatur masa kerja UPK

10. 10
Pasal 25
Unsur Tim Verifikasi
Untuk mendapatkan hasil verifikasi yang obyektif, maka tim verifikasi berunsurkan
sekurang-kurangnya:
1. Masyarakat yang memiliki kompetensi terhadap bidang yang akan diverifikasi.
2. Dinas terkait.
Pasal 26
Aturan Pendanaan Tim Verifikasi
1. Seluruh pembiayaan operasional (termasuk honorarium/ insentif dan tunjangan)
Pengurus Harian dan Anggota TV disusun dalam detail Rencana Kerja (RK) dan
target pemeriksaan berkala (misal triwulan, semester dan tahunan) disertai dengan
Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) terinci.
2. Pengaturan tentang formula perhitungan honorarium dan tunjangan yang dijadikan
acuan/ standar penyusunan RK dan RAB TV diatur dalam dokumen SOP, dengan
mengikuti pola ketentuan pada UPK.
BAB XIII
HUBUNGAN BKAD DENGAN BADAN PENGAWAS
Pasal 27
1. Badan Pengawas adalah lembaga yang bersifat mitra kerja yang bertugas
mengawasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban seluruh
kegiatan, termasuk kegiatan pengelolaan keuangan dan pinjaman.
2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK ) sebagai Lembaga Operasional, wajib memberikan
laporan kegiatan dan keuangan kepada Badan Pengawas secara periodik.
3. Lembaga Operasional wajib memberikan informasi dan data-data kegiatan serta
keuangan kepada Badan Pengawas pada saat Badan Pengawas melakukan
pemeriksaan dan pengawasan.
4. Badan Pengawas berhak memberikan saran baik secara lisan maupun tertulis
kepada Lembaga Pelaksana Operasional
5. Badan Pengawas berhak memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis
untuk disampaikan kepada BKAD bilamana Badan Pengawas menemukan
pelanggaran AD/ART dan peraturan MAD serta peraturan lainnya.
6. Badan Pengawas berhak memberikan rekomendasi kepada MAD untuk
menonaktifkan sementara Pengurus Lembaga Pelaksana Operasional, bilamana
Pengurus diindikasikan melakukan penyelewengan.

11. 11
Pasal 28
Syarat, Masa Kerja, Struktur Organisasi, dan Proses Pemilihan Badan Pengawas
1. Syarat – syarat untuk menjadi Badan Pengawas adalah sebagai berikut :
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Mempunyal sifat kejujuran dan berprilaku baik
c. Mempunyai wawasan, pengetahuan, dan keterampilan kerja di bidang lembaga
keuangan dalam mengelola manajemen dan organisasi
d. Tidak pernah menjadi anggota terlarang oleh pemerintah dan tidak pernah
dihukum
e. Tokoh masyarakat atau PNS yang memiliki wawasan tentang pongelolaan
keuangan
f. Sebagai tenaga sukarela yang mempunyai komitmen dalam pengembangan
kapasitas masyarakat.
g. Jujur dan bertanggung jawab.
h. Dapat diterima dan dihargai dengan baik oleh anggota masyarakat.
i. Bukan aparat kecamatan dan aparat desa.
j. Berpengalaman dalam administrasi dan pelaporan program.
k. Mempunyai cukup waktu.
l. Tidak pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan
penyalahgunaan Dana Program Masyarakat.
2. Masa Kerja Badan Pengawas
Badan Pengawas yang dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dengan ketentuan
yang sama dengan ketentuan yang mengatur masa kerja UPK
3. Struktur Organisasi Badan Pengawas
a. Struktur Organisasi inti adalah Ketua dan Anggota, struktur tersebut dapat
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
b. Ketua satu orang dan anggota minimal 2 orang dengan jumlah keseluruhan harus
memenuhi bilangan ganjil.
c. Ketua dan anggota dipilih dari masyarakat dengan keputusan MAD dan disahkan
dengan Surat Keputusan Camat.
4. Proses Pemilihan Anggota Badan Pengawas
a. Calon Badan Pengawas diusulkan dan dipilih secara langsung dari masyarakat
baik dari wakil desa, calon pengurus Lembaga pelaksana Operasional, atau
masyarakat lain yang dianggap memenuhi kriteria.
b. Wakil desa yang tidak terpilih sebagai anggota dan ketua forum MAD dan calon
pengurus BKAD yang tidak terpilih sebagai pengurus atau anggota masyarakat
lainnya yang hadir dalam MAD, merupakan bakal calon badan pengawas.
c. Proses Pemilihan sebagai berikut :
 Fasilitator pertemuan MAD menyampaikan secara terbuka tugas dan
tanggung jawab Badan Pengawas, kriteria, tata cara pemilihan Badan
Pengawas, dan memfasilitasi kesepakatan jumlah badan pengawas.

12. 12
 Fasilitator pertemuan MAD mengumumkan secara tertulis dan terbuka siapa
saja calon-calon Badan Pengawas.
 proses pemilihan dengan pemungutan suara secara tertutup dengan setiap
wakil desa memilih 2 nama dalam kertas pemilihan tanpa mencantumkan
identitas .
 hasil pemilihan diranking dan dipilih sesuai dengan kesepakatan jumlah
badan pengawas.
 masyarakat yang terpilih sebagai pengawas segera berkumpul dan
menentukan ketua badan pengawas.
 susunan Badan Pengawas BKAD ditetapkan dengan Surat Keputusan
Camat.
d. Penggantian dan pemberhentian Badan Pengawas diatur dalam kesepakatan
MAD
Pasal 29
Tugas Badan Pengawas
1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan Lembaga
Operasional sekurang-kurangnya 3 ( tiga ) bulan sekali
2. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi,dokumen-
dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan
pinjaman yang dikelola.
3. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan pada prinsip dan mekanisme
Pemberdayaan Masyarakat
4. Melakukan pengawasan ketaatan terhadap aturan-aturan MAD, termasuk aturan
perguliran.
5. Memantau Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Lembaga
Pelaksana Operasional
6. Memantau Realisasi anggaran Lembaga Pelaksana Operasional dan rencana
kerjanya.
7. Memantau Pelaksanaan Tugas Tim Verifikasi terhadap kelayakan verifikasi yang
dilakukan.
8. Memantau Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim lain yang dibentuk MAD
dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya kepada forum MAD
Pasal 30
Wewenang Badan Pengawas
1. Memberikan saran, koreksi dan peringatan kepada pengurus Lembaga Pelaksana
Operasional.

13. 13
2. Merealisasi kebijakan yang diusulkan oleh pengurus Lembaga Pelaksana
Operasional untuk kemajuan dan hasil realisasi ini harus dilaporkan dan disahkan
dalam Forum MAD.
3. Sebagai perwakilan dari Forum MAD yang memiliki hak memberikan kebijakan yang
sangat penting yang membantu kedalam proses kinerja Lembaga Pelaksana
Operasional.
4. Badan Pengawas berwenang memberikan rekomendasi kepada Forum MAD
melalui pengurus BKAD mengenai kinerja pengurus Lembaga Pelaksana
Operasional.
Pasal 31
Aturan Pendanaan Badan Pengawas
1. Seluruh pembiayaan operasional (termasuk honorarium/ insentif dan tunjangan)
Pengurus Harian dan Anggota Tim Pengawas UPK disusun dalam detail Rencana
Kerja (RK) dan target pemeriksaan berkala (misal triwulan, semester dan tahunan)
disertai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) terinci.
2. Pengaturan tentang formula perhitungan honorarium dan tunjangan yang dijadikan
patokan/standar penyusunan RK dan RAB Tim Pengawas UPK diatur dalam
dokumen SOP, dengan mengikuti pola ketentuan pada UPK.
BAB XIV
HUBUNGAN BKAD DENGAN TIM PENDANAAN
Pasal 32
1. Tim Pendanaan sebagai organisasi yang otonom dibawah BKAD harus memiliki
SOP (yang disetujui dan ditetapkan MAD) yang mengatur seluruh aspek dan
mekanisme kerja organisasi.
2. Tim Pendanaan secara profesional bekerja sebagai mitra dan berdampingan
dengan UPK.
3. Tim Pendanaan Kegiatan harus dapat memastikan bahwa seluruh pendanaan yang
dilakukan oleh UPK sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang telah
ditetapkan BKAD melalui MAD.
4. Kompetensi dan kemampuan Tim Pendanaan Kegiatan meliputi perencanaan
penganggaran, pengambilan keputusan, dapat bersikap independen, teliti dan
konsisten.
Pasal 33
Aturan Pendanaan Tim Pendanaan
1. Seluruh pembiayaan operasional (termasuk honorarium/ insentif dan tunjangan)
Pengurus Harian dan Anggota Tim Pendanaan disusun dalam detail Rencana Kerja

14. 14
(RK) dan target-target pelaksanaan perguliran (triwulan, semester dan tahunan)
disertai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) terinci.
2. Pengaturan tentang formula perhitungan honorarium dan tunjangan yang dijadikan
acuan/ standar penyusunan RK dan RAB Tim Pendanaan diatur dalam dokumen
SOP, dengan mengikuti pola ketentuan pada UPK.
BAB XV
HUBUNGAN BKAD DENGAN TIM PENYEHATAN PINJAMAN
Pasal 34
1. Tim Penyehatan Pinjaman dibentuk untuk mendorong pelestarian dan
pengembangan dana bergulir melalui penyehatan pinjaman bermasalah.
2. Tim Penyehatan Pinjaman bersifat ad-hoc sesuai dengan kebutuhan untuk
melakukan penyehatan pinjaman melalui pola-pola penyelesaian yang sesuai
dengan kondisi pinjaman bermasalah dan permasalahan kelompok.
3. Tim Penyehatan Pinjaman dibentuk oleh BKAD atau MAD.
Pasal 35
Aturan Pendanaan Tim Penyehat Pinjaman
1. Biaya Insentif penagihan oleh tim penyehatan pinjaman dapat diberikan seluruh
jasa pinjaman yang dapat ditagih untuk pinjaman kategori Kolektibilitas V.
2. Untuk pinjaman lancar s/d Kolektibilitas IV tidak diberikan insentif karena
merupakan tanggung jawab tugas pengurus UPK.
BAB XVI
PENYEHATAN PINJAMAN
Pasal 36
1. Identifikasi pada pada kelompok pada awal penyaluran dan pengembalian beserta
bukti yang melengkapi.
2. Menentukan permasalahan berdasarkan kriteria Permasalahan Kelembagaan,
Permasalahan Microfinance, Permasalahan Penyalahgunaan dana, Permasalahan
Force Majeure.
Pasal 37
Pola Penyehatan
1. Melakukan Penjadwalan Ulang Pinjaman dengan cara Sisa Pinjaman
diperhitungkan dengan suku bunga/ jasa yang baru.

15. 15
2. Melakukan Restrukturisasi pinjaman
3. Melakukan Pengurangan kewajiban dengan cara menghilangkan tunggakan bunga
dan menjadwal ulang sisa pinjaman saja tanpa dikenai bunga pinjaman.
4. Kompensasi harta.
5. Pengajuan perkara ke jalur hukum
6. Melakukan langkah kombinasi Penjadwalan Ulang dengan kompensasi harta yang
akan diatur dalam klausul tersendiri.
7. Seluruh langkah yang ditempuh harus mendapat persetujuan MAD.
8. Mekanisme penentuan pola penyehatan pinjaman diputuskan oleh MAD,
berdasarkan hasil kategorisasi kelompok dan juga memperhatikan ketentuan
pengelolaan dana bergulir
BAB XVII
HUBUNGAN BKAD DENGAN MUSYAWARAH ANTAR DESA
Pasal 38
1. Forum MAD adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kegiatan BKAD.
2. BKAD adalah lembaga pelaksana mandat Forum MAD untuk mengatur hubungan
kelembagaan yang diputuskan oleh Forum MAD.
3. Forum MAD berhak memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus BKAD
4. BKAD bertanggung jawab kepada Forum MAD.
BAB XVIII
SUMBER PENDANAAN PROGRAM KEMASYARAKATAN
Pasal 39
Sumber pendanaan untuk kegiatan penyaluran dan pengelolaan program
kemasyarakatan berasal dari pemilik program yang telah bekerjasama dengan Forum
MAD.

16. 16
BAB XIX
SUMBER PENDANAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR
Pasal 40
Sumber pendanaan
1. Sumber pendanaan pengelolaan dana bergulir berasal dari hibah dana kepada
masyarakat wilayah Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, Propinsi
Kalimantan Selatan yang telah dialokasikan dalam bentuk kegiatan SPP/ UEP.
2. Penambahan modal dari surplus operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
3. Dana kerjasama program baik dari pihak pemerintah maupun pihak lain.
Pasal 41
Pengelolaan
1. Modal dana kegiatan SPP/ UEP dan penambahan modal dipergunakan untuk
pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kelompok-
kelompok SPP serta kegiatan lain sesuai dengan keputusan MAD.
2. Dana kerjasama program dipergunakan untuk pengembangan dan pemberdayaan
program sesuai dengan keputusan MAD.
3. Dana pinjaman dan penanaman modal dipergunakan untuk pengembangan
ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kelompok-kelompok UEP
dan SPP sesuai dengan keputusan MAD.
BAB XX
JENIS PELAPORAN
Pasal 42
1. Pelaporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dilaporkan setiap bulan
disebut Laporan Bulanan.
2. Pelaporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam kaitan tutup buku yang
dilakukan setiap tanggal 31 Desember.
3. Pelaporan Pertanggung Jawaban Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang dibuat oleh
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam kaitan pertanggung jawaban seluruh kegiatan
Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
4. Pelaporan lain-lain yang dianggap perlu.
Pasal 43
Proses Administrasi Dan Pelaporan Keuangan
1. Tahun Buku dan Pelaporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dimulai dari
1 Januari tahun berjalan sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

17. 17
2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai
dengan aturan Pemberdayaan Masyarakat dan prinsip-prinsip pengelolaan
keuangan yang transparan, mempunyai akuntabilitas dan bertujuan untuk
pelestarian.
3. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada setiap akhir tutup buku wajib mengadakan
perhitungan operasional kegiatan, neraca dan perhitungan hasil kegiatan lainnya
sesuai dengan aturan Pemberdayaan Masyarakat dan prinsip-prinsip akuntansi
Indonesia.
BAB XXI
SURPLUS
Pasal 44
1. Surplus adalah pendapatan setelah dikurangi biaya Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
selama jangka waktu satu tahun buku.
2. Pendapatan adalah semua pendapatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) baik
pendapatan operasional, pendapatan non operasional dan pendapatan lain-lain
yang diperoleh Unit Pengelola Kegiatan ( UPK ) selama jangka waktu satu tahun
buku.
3. Biaya adalah semua biaya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) baik biaya operasional,
biaya non operasional dan biaya lain-lain yang dikeluarkan Unit Pengelola Kegiatan
(UPK) selama jangka waktu satu tahun buku.
Pasal 45
Penggunaan Surplus
Penggunaan Surplus Operasional UPK tahunan setelah mempertimbangkan risiko
pinjaman (sesuai dengan Laporan Kolektibilitas 4 dan 5) dan alokasi operasional 2%
non SPP mengacu ketentuan sebagai berikut :
1. Perhitungan Surplus Operasional dibuat setelah tutup buku secara tahunan, bagi
UPK yang belum melakukan tutup buku tahunan tidak diperkenankan melakukan
pembagian Surplus Operasional;
2. Batasan pembagian surplus UPK digunakan untuk;
a. Penambahan Modal minimal 50% dari surplus tahun berjalan;
b. Bantuan Langsung RTM (mengacu daftar RTM yang disepakati dalam MAD)
minimal 15% dari surplus tahun berjalan;
c. Pendanaan bagi kelembagaan kegiatan dana bergulir termasuk pemberian
bonus dan peningkatan kapasitas, Maksimal 35% dari surplus tahun berjalan
dengan perincian penggunaan untuk:
 Biaya Musyawarah Antar Desa (MAD) dan Rapat Pendanaan;
 Biaya Operasional Kelembagaan BKAD;

18. 18
 Bonus Kelembagaan BKAD;
 Peningkatan Kapasitas Pengurus Kelembagaan BKAD.
3. Besaran anggaran untuk masing masing uraian rencana pembagian surplus harus
telah dirumuskan dalam rapat internal kelembagaan BKAD untuk disampaikan
serta dibahas dalam forum MAD
4. Uraian pembagian surplus harus mendapat persetujuan forum MAD
5. Bila Unit Pengelola Kegiatan (UPK) belum mempunyai surplus berjalan, maka
pendanaan operasional Kelembagaam BKAD untuk sementara disubsidi dari
anggaran biaya operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
BAB XXII
PERSELISIHAN
Pasal 46
1. Perselisihan Kerja Sama Antar Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan
diselesaikan oleh Camat.
2. Perselisihan Kerja Sama Antar Desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu
Kabupaten/ Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/ Walikota.
3. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan secara adil dan tidak memihak.
4. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
bersifat final.
5. Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan,
difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
6. Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang
berbeda dalam satu Kabupaten/Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh
Bupati/Walikota.
7. Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat mengajukan penyelesaian ke
pengadilan.
8. Apabila terjadi perselisihan, penyimpangan dan lain-lain yang dilakukan oleh Unit
Pengelola Kegiatan ( UPK ), Badan Pengawas , Tim Verifikasi, Kelompok serta
Anggota Kelompok akan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak tercapai
kata sepakat maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

19. 19
BAB XXIII
PEMBINAAN
Pasal 47
BKAD berada dibawah pembinaan Camat Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito
Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan
BAB XXIV
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN
Pasal 48
1. Yang berhak membubarkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah MAD.
2. Pembubaran dapat dilakukan setelah dilakukan upaya-upaya penyelamatan dan
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dinyatakan pailit.
3. Untuk menyatakan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pailit, maka harus dibentuk Tim
Khusus yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah.
4. Harta atau hutang yang masih ada pada saat pembubaran pembagian harta dan
pemenuhan kewajiban hutang akan ditentukan oleh MAD, sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
BAB XXV
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN MAD
Pasal 49
1. MAD menetapkan aturan Peraturan BKAD yang memuat peraturan pelaksanaan
Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Rumah
Tangga.
2. MAD menetapkan Anggaran Rumah Tangga (ART) lembaga pelaksana
Operasional yang dibentuk oleh BKAD yang memuat peraturan pelaksanaan
Anggaran Dasar dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
3. Anggaran Rumah Tangga lembaga yang dibentuk oleh BKAD harus diatur lebih
lanjut secara terperinci terhadap teknis pelaksanaannya.

20. 20
BAB XXVI
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 50
1. Ketentuan tentang jenis dan kegiatan yang mempunyai Unit Operasional atau
lembaga pelaksana operasional lainya yang sejenis baik secara keseluruhan atau
sebagian yang dikerjasamakan,akan diatur lebih lanjut dalam lembaran tambahan.
2. Segala keputusan untuk merubah Anggaran Rumah Tangga ini harus melalui MAD.
BAB XXVI
PENUTUP
Pasal 51
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam
Peraturan MAD.
Ditetapkan di : Barambai
Pada tanggal :
Badan Kerjasama Antar Desa
Kecamatan Barambai
AHMAD SUPAWIE
Ketua
Mengetahui
Camat Barambai
MULIANSYAH, S.IP. M.Si.
NIP. 19860222 198602 1 003