SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
KABUPATEN MINAHASA
KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA ……………….
NOMOR ...... TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM DESA)
TAHUN 2016-2021 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes)TAHUN 2016
HUKUM TUA …………….
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Visi-Misi desa yang telah disepakati
bersama dalam mewujudkan Pembangunan yang berorientasi
pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan
Pembangunan baik skala desa dan ata uskala Kecamatan/
Kabupaten.
b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa
tersebut, sesuai dengan rencana pembangunan desa baik
bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu dibuat Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan
Rencana Kerja Pembangunan (RKP).
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dibentuk
Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
d. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan
dengan Keputusan Hukum Tua
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);
3. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
159);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor ….. Tahun
………… tentang …………………. Kabupaten Minahasa
……………….. ;
6. Peraturan Bupati Minahasa Nomor …………. Tahun …………
tentang ………………….. ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk dan Mengangkat nama-nama sebagaimana
terlampir pada Keputusan Hukum Tua ini sebagai Tim
Penyusun RPJMDes 2016-2021 dan RKP Des Tahun 2016 Desa
Timbukar, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa;
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat
Keputusan Hukum Tua ini dibebankan pada APB Desa
……………..;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di : ………………
Padatanggal : ........, Desember 2015
HUKUM TUA DESA
_________________
Tembusan Yth:
1. Camat Sonder
2. Ketua BPD Desa ………………
3. Arsip
Lampiran
Keputusan Hukum Tua …………………..
Nomor : ………………………………
Tanggal : …….., Desember 2015
SUSUNAN
TIM PENYUSUN RPJMDes 2016-2021 DAN RKP Desa Tahun 2016
Pembina : HukumTua
No Nama Jabatan Unsur
1. Ketua Sekdes
2. Sekretaris Ketua LPMD
3. Anggota Kaur Pembangunan
4. Anggota KPMD
5. Anggota KPMD
6. Anggota Tokoh Masyarakat
7. Anggota Tokoh Perempuan
8. Anggota TPK
9. Anggota Tokoh Perempuan
Ditetapkan di : Sonder
Pada tanggal : ........, Desember 2015
HUKUM TUA DESA
_________________

More Related Content

What's hot

Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Kang Margino
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Yudhi Aldriand
 
PAPARAN CAMAT ADIPALA, EVALUASI KGIATAN TAHUN 2014
PAPARAN CAMAT ADIPALA, EVALUASI KGIATAN TAHUN 2014PAPARAN CAMAT ADIPALA, EVALUASI KGIATAN TAHUN 2014
PAPARAN CAMAT ADIPALA, EVALUASI KGIATAN TAHUN 2014Novita Rahayu
 
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desaPerdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desaari saridjo
 
contoh Berita acara pilkades
contoh Berita acara pilkadescontoh Berita acara pilkades
contoh Berita acara pilkadesWanTsunami
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Jusa Erza
 
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Aji Sahdi Sutisna
 
Pengelolan Aset Desa.pptx
Pengelolan Aset Desa.pptxPengelolan Aset Desa.pptx
Pengelolan Aset Desa.pptxBudi953659
 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di DesaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di DesaMassaputro Delly TP
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desaProbo Asmara
 
MATERI SOSIALISASI PENGAWASAN DD UPLOAD.pptx
MATERI SOSIALISASI PENGAWASAN DD UPLOAD.pptxMATERI SOSIALISASI PENGAWASAN DD UPLOAD.pptx
MATERI SOSIALISASI PENGAWASAN DD UPLOAD.pptxZarpani1
 
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaPerdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaari saridjo
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfSuwondo Chan
 
SK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKSK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKJirman Huri
 
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaPermendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaJARI Indonesia Borneo Barat
 

What's hot (20)

Juknis PembentukanBPD
Juknis PembentukanBPDJuknis PembentukanBPD
Juknis PembentukanBPD
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
 
PAPARAN CAMAT ADIPALA, EVALUASI KGIATAN TAHUN 2014
PAPARAN CAMAT ADIPALA, EVALUASI KGIATAN TAHUN 2014PAPARAN CAMAT ADIPALA, EVALUASI KGIATAN TAHUN 2014
PAPARAN CAMAT ADIPALA, EVALUASI KGIATAN TAHUN 2014
 
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desaPerdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
 
contoh Berita acara pilkades
contoh Berita acara pilkadescontoh Berita acara pilkades
contoh Berita acara pilkades
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
 
2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des
 
Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif Sk sekdes definitif
Sk sekdes definitif
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
 
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
 
Pengelolan Aset Desa.pptx
Pengelolan Aset Desa.pptxPengelolan Aset Desa.pptx
Pengelolan Aset Desa.pptx
 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di DesaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desa
 
MATERI SOSIALISASI PENGAWASAN DD UPLOAD.pptx
MATERI SOSIALISASI PENGAWASAN DD UPLOAD.pptxMATERI SOSIALISASI PENGAWASAN DD UPLOAD.pptx
MATERI SOSIALISASI PENGAWASAN DD UPLOAD.pptx
 
Tata persuratan
Tata persuratanTata persuratan
Tata persuratan
 
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaPerdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
 
SK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKSK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTK
 
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaPermendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
 

Similar to 1. sk tim penyusun rpjm des

SK Tim Penyusun RPJM Desa.doc
SK Tim Penyusun RPJM Desa.docSK Tim Penyusun RPJM Desa.doc
SK Tim Penyusun RPJM Desa.docjumN
 
Dokumen desa bone tondo
Dokumen desa bone tondoDokumen desa bone tondo
Dokumen desa bone tondoWarnet Raha
 
Sk kepengurusan bumdes
Sk kepengurusan bumdesSk kepengurusan bumdes
Sk kepengurusan bumdesinankcomputer
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesEka Saputra
 
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).pptjaelanijaelani10
 
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppttoha43
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Formasi Org
 
1. perdes rkp des
1. perdes rkp des1. perdes rkp des
1. perdes rkp desdermolo
 
01.b. Keputusan BPD.doc
01.b. Keputusan BPD.doc01.b. Keputusan BPD.doc
01.b. Keputusan BPD.docjumN
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)Pemdes Wlahar Wetan
 
Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015zaepul rhmn
 
Perdes apb des cibalung 2015
Perdes apb des cibalung 2015Perdes apb des cibalung 2015
Perdes apb des cibalung 2015zaepul rhmn
 
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016Ayahna Chykhall
 
Perdes no.6 th 2016 review rpjm des
Perdes no.6 th 2016 review rpjm desPerdes no.6 th 2016 review rpjm des
Perdes no.6 th 2016 review rpjm desari saridjo
 

Similar to 1. sk tim penyusun rpjm des (20)

SK Tim Penyusun RPJM Desa.doc
SK Tim Penyusun RPJM Desa.docSK Tim Penyusun RPJM Desa.doc
SK Tim Penyusun RPJM Desa.doc
 
02 sk panitia
02 sk panitia02 sk panitia
02 sk panitia
 
Dokumen desa bone tondo
Dokumen desa bone tondoDokumen desa bone tondo
Dokumen desa bone tondo
 
Dokumen desa bone tondo
Dokumen desa bone tondoDokumen desa bone tondo
Dokumen desa bone tondo
 
1. draft keputusan kades ttg rkp des
1. draft keputusan kades ttg rkp des1. draft keputusan kades ttg rkp des
1. draft keputusan kades ttg rkp des
 
SK Tim Penyusun RPJMDes
SK Tim Penyusun RPJMDesSK Tim Penyusun RPJMDes
SK Tim Penyusun RPJMDes
 
Sk kepengurusan bumdes
Sk kepengurusan bumdesSk kepengurusan bumdes
Sk kepengurusan bumdes
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt
 
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt
 
Perdes RPJMDes
Perdes RPJMDesPerdes RPJMDes
Perdes RPJMDes
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 
1. perdes rkp des
1. perdes rkp des1. perdes rkp des
1. perdes rkp des
 
01.b. Keputusan BPD.doc
01.b. Keputusan BPD.doc01.b. Keputusan BPD.doc
01.b. Keputusan BPD.doc
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
 
Sk .PTPKDes
Sk .PTPKDesSk .PTPKDes
Sk .PTPKDes
 
Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015
 
Perdes apb des cibalung 2015
Perdes apb des cibalung 2015Perdes apb des cibalung 2015
Perdes apb des cibalung 2015
 
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
 
Perdes no.6 th 2016 review rpjm des
Perdes no.6 th 2016 review rpjm desPerdes no.6 th 2016 review rpjm des
Perdes no.6 th 2016 review rpjm des
 

More from deivie rondonuwu

Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxdeivie rondonuwu
 
pelatihan-pengelolaan-home-stay-2018.ppt
pelatihan-pengelolaan-home-stay-2018.pptpelatihan-pengelolaan-home-stay-2018.ppt
pelatihan-pengelolaan-home-stay-2018.pptdeivie rondonuwu
 
Contoh teknologi pengolahan panganpada kelompok bahan pangan
Contoh teknologi pengolahan panganpada kelompok bahan panganContoh teknologi pengolahan panganpada kelompok bahan pangan
Contoh teknologi pengolahan panganpada kelompok bahan pangandeivie rondonuwu
 
ruang strategis impl uu desa
ruang strategis impl uu desaruang strategis impl uu desa
ruang strategis impl uu desadeivie rondonuwu
 
standar kinerja unit pengelola kecamatan
standar kinerja unit pengelola kecamatanstandar kinerja unit pengelola kecamatan
standar kinerja unit pengelola kecamatandeivie rondonuwu
 
standar kinerja unit pengelola kecamatan
standar kinerja unit pengelola kecamatanstandar kinerja unit pengelola kecamatan
standar kinerja unit pengelola kecamatandeivie rondonuwu
 

More from deivie rondonuwu (12)

Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
 
pelatihan-pengelolaan-home-stay-2018.ppt
pelatihan-pengelolaan-home-stay-2018.pptpelatihan-pengelolaan-home-stay-2018.ppt
pelatihan-pengelolaan-home-stay-2018.ppt
 
Pedoman menu bergizi
Pedoman menu bergiziPedoman menu bergizi
Pedoman menu bergizi
 
Contoh teknologi pengolahan panganpada kelompok bahan pangan
Contoh teknologi pengolahan panganpada kelompok bahan panganContoh teknologi pengolahan panganpada kelompok bahan pangan
Contoh teknologi pengolahan panganpada kelompok bahan pangan
 
ruang strategis impl uu desa
ruang strategis impl uu desaruang strategis impl uu desa
ruang strategis impl uu desa
 
hak asal usul desa
hak asal usul desahak asal usul desa
hak asal usul desa
 
standar kinerja unit pengelola kecamatan
standar kinerja unit pengelola kecamatanstandar kinerja unit pengelola kecamatan
standar kinerja unit pengelola kecamatan
 
standar kinerja unit pengelola kecamatan
standar kinerja unit pengelola kecamatanstandar kinerja unit pengelola kecamatan
standar kinerja unit pengelola kecamatan
 
3 draft sop perguliran
3 draft sop perguliran3 draft sop perguliran
3 draft sop perguliran
 
2 draft art bkad
2 draft art bkad2 draft art bkad
2 draft art bkad
 
1 draft ad bkad
1 draft ad bkad1 draft ad bkad
1 draft ad bkad
 
Spss 18
Spss 18Spss 18
Spss 18
 

Recently uploaded

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (8)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

1. sk tim penyusun rpjm des

  • 1. KABUPATEN MINAHASA KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA ………………. NOMOR ...... TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM DESA) TAHUN 2016-2021 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)TAHUN 2016 HUKUM TUA ……………. Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Visi-Misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan Pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan Pembangunan baik skala desa dan ata uskala Kecamatan/ Kabupaten. b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, sesuai dengan rencana pembangunan desa baik bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP). c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). d. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Hukum Tua Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  • 2. 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor ….. Tahun ………… tentang …………………. Kabupaten Minahasa ……………….. ; 6. Peraturan Bupati Minahasa Nomor …………. Tahun ………… tentang ………………….. ; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : Membentuk dan Mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir pada Keputusan Hukum Tua ini sebagai Tim Penyusun RPJMDes 2016-2021 dan RKP Des Tahun 2016 Desa Timbukar, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa; KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Hukum Tua ini dibebankan pada APB Desa ……………..; KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; Ditetapkan di : ……………… Padatanggal : ........, Desember 2015 HUKUM TUA DESA _________________ Tembusan Yth: 1. Camat Sonder 2. Ketua BPD Desa ……………… 3. Arsip
  • 3. Lampiran Keputusan Hukum Tua ………………….. Nomor : ……………………………… Tanggal : …….., Desember 2015 SUSUNAN TIM PENYUSUN RPJMDes 2016-2021 DAN RKP Desa Tahun 2016 Pembina : HukumTua No Nama Jabatan Unsur 1. Ketua Sekdes 2. Sekretaris Ketua LPMD 3. Anggota Kaur Pembangunan 4. Anggota KPMD 5. Anggota KPMD 6. Anggota Tokoh Masyarakat 7. Anggota Tokoh Perempuan 8. Anggota TPK 9. Anggota Tokoh Perempuan Ditetapkan di : Sonder Pada tanggal : ........, Desember 2015 HUKUM TUA DESA _________________