1. Amnesti Pajak memberikan pengampunan atas pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015 dengan cara Wajib Pajak mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan.
2. Uang Tebusan dihitung berdasarkan tarif tertentu dikalikan dengan nilai Harta bersih yang diungkapkan Wajib Pajak
3. YOUR LOGO
Page 3
Mendapat Penghasilan tapi tidak dilapor di SPT
Warisan dari ortu yang belum dilaporkan
Hibah,gratifikasi,remunerasi,honor,uang kopi,uang dengar, uang jasa yang
belum dilaporkan dalam SPT
Mendapat Hadiah/Harta Karun tapi belum lapor di SPT
Lapor Harta di SPT tapi penghasilan tdk cukup utk +/+ Harta
1
2
3
4
5
Tidak lapor Harta, tapi sudah lapor Hutang, atau tidak lapor Hutang
Pinjam Nama, Saham tidak lapor
Memiliki simpanan diluar negeri, membeli investasi, tapi tdk lapor SPT
6
7
8
Alasan
4. YOUR LOGO
Pengampunan Pajak
Undang-Undang
No. 11 Tahun 2016.
PENGAMPUNAN
PAJAK
Fakta
- Th.2018 'automatic
exchange of information‘
Hati2 “JEBAKAN”
Berlaku
01 Juli 2016 sd
31 Maret 2017
Rugi
Peluang itu tidak
datang dua kali!
5. YOUR LOGO
PELUANG
MANFAATKAN PENGAMPUNAN PAJAK SEKARANG, SEBELUM:
AUTOMATIC EXCHANGE OF
INFORMATION
(AEOI)
PALING LAMBAT MULAI 2018 REVISI UU PERBANKAN
UNTUK KETERBUKAAN
DATA BAGI PERPAJAKAN
WP tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya
(di mana pun) dari otoritas pajak
6. Tax Amnesty (UNGKAP – TEBUS – LEGA)
Page 6
penghapusan pajak yang seharusnya
terutang, tidak dikenai sanksi
administrasi perpajakan dan sanksi
pidana di bidang perpajakan dengan
cara mengungkap harta dan membayar
uang tebusan.
UNGKAP
Laporkan seluruh harta yang
belum dilaporkan atau disembunyikan
selama ini sampai dengan SPT
tahunan PPh terakhir 2015.
TEBUS
Pembayaran sejumlah uang
tebusan ke kas negara untuk
mendapatkan amnesti pajak.
Uang tebusan
= Tarif x Nilai Harta Bersih
Nilai harta bersih
= Harta - Utang
LEGA
Anda tidak perlu takut apapun
lagi dalam berinvestasi,
karena ibaratnya pelaporan
pajak anda di reset untuk
kembali menjadi 0.
7. INI YANG PALING PENTING:
Seseorang yang telah mengikuti tax amnesty akan ada payung
hukum,
Dimana TIDAK DAPAT dijadikan dasar
"penyelidikan, Penyidikan, dan/atau
Penuntutan tindak pidana apapun".
Page 7
9. YOUR LOGO
Page 9
Definisi Umum
Apa sih Amnesti Pajak itu?
Apa latar belakang dan tujuannya?
Apa saja aspek yang dicakupnya?
Apakah asal-usul dana/aset tidak dipermasalahkan?
Apakah Tax Amnesty Pajak ini merupakan yang terakhir?
1
2
3
4
5
Siapa saja yang berhak mendapatkan Amnesti Pajak?
Saya Wajib Pajak Non Efektif, bisakah mengajukan Amnesti Pajak?
Saya Belum Punya NPWP, bagaimana mengajukan Amnesti Pajak?
6
7
8
10. YOUR LOGO
Page 10
Apa sih Amnesti Pajak itu?1
Amnesti Pajak
Penghapusan atas pajak yang seharusnya terutang,
sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana
di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan
sebelum 31 Desember 2015 dengan cara Wajib
Pajak mengungkapkan Harta dan membayar Uang
Tebusan.
11. YOUR LOGO
Page 11
Apa latar belakang dan tujuannya?2
1. Moderasi pertumbuhan
ekonomi global
2. Perekonomian Amerika yg
belum stabil
3. Perlambatan Pertumbuhan
Tiongkok
4. Ketidakpastian kebijakan
moneter
5. Harga komoditas menurun
6. Resiko geopolitik: Timur
Tengah & Brexit
Latar Belakang Tujuan
1. Peningkatan Likuiditas
Domestik
2. Perbaikan nilai tukar Rupiah;
3. Suku Bunga yang kompetitif
4. Peningkatan INVESTASI
12. YOUR LOGO
Page 12
Apa saja aspek yang dicakupnya? Asal Usul dana/aset ?
Amnesti Pajak diberikan
kepada seluruh Pajak yang
timbul atas pengungkapan
harta yang diajukan Amnesti
yaitu Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan
Nilai (PPN), dan Pajak
Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM).
Asal usul dana/ aset tersebut
tidak akan dipermasalahkan
dalam Amnesti Pajak.
Data dan informasi yang
bersumber dari Amnesti Pajak
tidak dapat dijadikan sebagai
dasar penyelidikan,
penyidikan, dan/atau
penuntutan pidana terhadap
Wajib Pajak.
3 4
13. YOUR LOGO
Page 13
Apakah Tax Amnesty Pajak ini merupakan yang terakhir?
Kebijakan Amnesti Pajak sedianya akan diikuti dengan kebijakan lain seperti
penegakan hukum yang lebih tegas dan
penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-
Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta
kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan.
Dengan demikian, Amnesti Pajak ini bisa jadi adalah yang terakhir dan
tidak akan terjadi lagi di kemudian hari.
5
14. YOUR LOGO
Page 14
Siapa saja yang berhak ? WP NE/DE ?
Setiap WP, kecuali WP
dilakukan penyidikan dan berkas
penyidikannya telah dinyatakan
lengkap oleh Kejaksaan;
dalam proses peradilan; atau
menjalani hukuman pidana,
atas Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan
Saat pengajuan Amnesti Pajak,
ternyata status WP= NE/DE,
maka petugas dari KPP harus
mengaktifkan kembali status WP
tersebut agar pengajuan Amnesti
Pajak dapat diterima.
Proses pengaktifan kembali
harus dilakukan pada hari itu
juga.
6 7
15. YOUR LOGO
Page 15
Belum terdaftar (tdk punya NPWP) ?
Wajib Pajak harus terlebih
dahulu mendaftarkan di
Kantor Pelayanan Pajak
domisili untuk
memperoleh NPWP.
8
20. YOUR LOGO
Cara hitung harta bersih
Page 20
Untuk menghitung besarnya
nilai Utang yang berkaitan
secara langsung dengan
perolehan Harta
tambahan yang dapat
diperhitungkan sebagai
pengurang nilai Harta
23. YOUR LOGO
Properti – NILAI WAJAR
Page 23
Pendekatan Harga Pasar (Pendekatan yang mengambil
langsung pembandingnya dari property sejenis yang nilai di
pasar)
Nilai Pendapatan (Misalnya perkantoran, karena dia
menghasilkan pendapatan, maka metodenya menggunakan
pendekatan pendapatan.)
Pendekatan Biaya
Pendekatan Lainnya
24. YOUR LOGO
Contoh Properti – NILAI WAJAR
Page 24
Harga Pasar = Rp. 1.000.000.000,-
Harga Pendapatan = Rp. 1.500.000.000,-
Pendekatan Biaya = Rp. 500.000.000,-
Pendekatan NJOP = Rp. 600.000.000,-
Pendekatan Harga awal = Rp. 100.000.000,-
Harga Pasar = Rp. 20.000.000,-
Harga Pendapatan = Rp. 30.000.000,-
Pendekatan Biaya = Rp. 10.000.000,-
Pendekatan NJOP = Rp. 12.000.000,-
Pendekatan Harga awal = Rp. 2.000.000,-
Uang tebusan 2% dengan NILAI WAJAR
31. Page 31
Berisi identitas WP, Harta,
Utang, Harta bersih, serta
perhitungan Uang Tebusan
Ditanda tangani oleh WP OP
sendiri, oleh pimpiman tertinggi
Badan Usaha atau Kuasanya.
Dapat disampaikan paling
banyak 3(tiga) kali
SURAT PERNYATAAN
32. Kode SSP Pembayaran Uang Tebusan
Page 32
Pembayaran Uang Tebusan
dilakukan dengan menggunakan
Kode Akun Pajak 411129 dan Kode
Jenis Setoran 512. Uang Tebusan
diadministrasikan sebagai Pajak
Penghasilan Non Migas Lainnya.
38. YOUR LOGO
Page 38
Laporan penempatan Harta tambahan yang berada di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 3
(tiga) tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan.
• Laporan disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah
periode berakhir, yaitu:
Tgl 20 Januari untuk periode laporan realisasi investasi Juli sampai dengan Desember;
dan
Tgl 20 Juli untuk periode laporan realisasi investasi Januari sampai dengan Juni,
39. Page 39
Laporan penempatan Harta tambahan yang berada di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
40. Page 40
Pembukuan
Membukukan selisih antara nilai Harta bersih yang disampaikan dalam
Surat Pernyataan dikurangi dengan nilai Harta bersih yang telah
dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir, sebagai tambahan
atas saldo laba ditahan dalam neraca.
Harta tambahan yang
diungkapkan dalam Surat
Pernyataan berupa aktiva
tidak berwujud, tidak
dapat diamortisasi
untuk tujuan perpajakan.
Harta tambahan yang
diungkapkan dalam Surat
Pernyataan berupa aktiva
berwujud, tidak dapat
disusutkan untuk tujuan
perpajakan.
42. YOUR LOGO
Page 42
Contoh No. 1
WP A hanya memiliki Harta yang berada di dalam wilayah NKRI. Dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 (SPT PPh Terakhir)
Wajib Pajak melaporkan:
a.Nilai Harta Rp15.000.000.000,00
b.Nilai Utang Rp 5.000.000.000,00
------------------------ -
c.Nilai Harta bersih Rp10.000.000.000,00
Dalam Surat Pernyataan yang disampaikan pada periode bulan pertama sampai
dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku,
diketahui bahwa:
a. Nilai Harta Rp20.000.000.000,00
b. Nilai Utang Rp 6.000.000.000,00
------------------------ -
c.Nilai Harta bersih Rp14.000.000.000,00
43. Page 43
Dengan demikian dasar pengenaan Uang Tebusan adalah:
Rp14.000.000.000,00 - Rp10.000.000.000,00 = Rp4.000.000.000,00.
Penghitungan Uang Tebusan:Tarif pada periode bulan pertama
sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang
ini mulai berlaku adalah 2% (dua persen);
Dasar pengenaan Uang Tebusan adalah Rp4.000.000.000,00; Uang
Tebusan yang harus dibayar: 2% x Rp4.000.000.000,00 =
Rp80.000.000,00.
Contoh No. 1 (lanjutan...)
44. YOUR LOGO
Page 44
Contoh No. 2
WP B mengikuti program Pengampunan Pajak bermaksud mengalihkan sebagian
Harta dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI namun dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 (SPT PPh Terakhir)
Wajib Pajak B hanya melaporkan Harta yang berada di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:
a. Nilai Harta Rp15.000.000.000,00
b. Nilai Utang Rp 5.000.000.000,00
------------------------ -
c. Nilai Harta bersih Rp10.000.000.000,00
Dalam Surat Pernyataan yang disampaikan pada periode bulan pertama sampai
dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku,
diungkapkan bahwa: