Dokumen tersebut membahas mengenai upaya mengatasi kongkalikong antara kepala desa dan BPD yang dapat menyebabkan penyelewengan kekuasaan. Beberapa cara yang disarankan antara lain dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa, pelatihan untuk kades dan BPD, serta pengawasan dan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi.

1. MENGATASI KONGKALIKONG BPD
DAN KEPALA DESA
KELOMPOK 1:
MIFTAKUL HUDA
M.ARWANI IKHSAN
SITI AMINAH
MEYLIA PUTU P.
LISTON P.
MULYANDARU T.

2. Pengertian Desa
• Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yurisdiksi , berwenang
untuk mengatur dan mengurus tugas
kepentingan
masyarakat
setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan/atau dibentuk
dalam sistem pemerintahan nasional dan
berada di kabupaten/kota.

3. Pemerintah Desa
• Pemerintahan Desa merupakan lembaga
perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran
yang strategis dalam pengaturan masyarakat
desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan
nasional. Karena perannya yang besar, maka
perlu adanya Peraturan-peraturan atau UndangUndang yang berkaitan dengan pemerintahan
desa yang mengatur tentang pemerintahan desa,
sehingga roda pemerintahan berjalan dengan
optimal.

4. Pemerintah Desa
• Pemerintah desa terdiri dari
• Kepala Desa
• Perangkat Desa, yakni terdiri atas sekretaris
desa dan perangkat lainnya.

5. Badan Permusyawaratan Desa
• Sebagai perwujudan Demokrasi, dalam
penyelenggaraan pemerintah desa, dibentuk
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau
sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang
berkembang di desa bersangkutan, yang
berfungsi sebagai lembaga pengeturan dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti
pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa,
anggaran pendapatan dan belanja desa,
keputusan kepala desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa
• BPD berfungsi menetapkan peraturan desa
bersama dengan kepala desa dengan masukan
dari aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah
wakil dari penduduk desa bersangkutan yang
ditetapkan dengan cara musyawarah dan
mufakat, sedangkan pimpinan BPD dipilih dari
dan oleh anggota BPD yang masa jabatannya
adalah enam tahun dan dapat dipilh lagi untuk
satu kali masa jabatan berikutnya. Anggota
BPD ialah wakil penduduk desa bersangkutan

7. • Dewasa ini sering terjadi di beberapa daerah
tentang penyelewengan kekuasaaan dari
pemerintah daerah, terutama kepala desa.
Kepala desa bekerjasama dengan BPD untuk
bisa mengadakan proyek yang intinya untuk
keuntungan mereka sendiri. Dalam beberapa
kasus penyelewengan justru diketahui bukan
dari BPD sebagai pengawas pembangunan
tetapi dari laporan masyarakat sekitar.

8. Ada beberapa cara mengatasi atau
mencegah penyelewengan ini,
diantaranya:
• perlunya partisipasi masyarakat tidak hanya dalam
penyusunan kegiatan namun juga implementasi dan
pengawasan.
• perlunya ada pelatihan – pelatihan bagi kades dan BPD agar
penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik. Seperti
peatihan di Kalimantan tentang PNPM oleh pemerintah
kabupaten.
• perlunya pengawasan dari kecamatan terhadap pemerintah
desa.
• perlunya tindakan atau hukuman yang tegas bagi pelanggar
atau pelaku penyelewengan.

9. • Sekian dan Terima Kasih