Ringkasan dari dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang peringkat akreditasi pendidikan tinggi dan praktiknya di berbagai negara 2. Ada pendapat bahwa tujuan utama akreditasi adalah memberikan pengakuan, bukan melakukan peringkat 3. Negara seperti Amerika Serikat dan Eropa umumnya hanya memberikan status terakreditasi atau tidak, tanpa peringkat

1. PRINGKAT AKREDITASI : APAKAH PERLU?
(Oleh : Darwin Kadarisman)
Akreditasi pendidikan adalah suatu tipe proses penjaminan mutu di mana
layanan dan operasi dari suatu institusi atau program pendidikan dievaluasi oleh
lembaga eksternal untuk menentukan apakah standar yang berlaku terpenuhi. Jika
standar terpenuhi, maka status terakreditasi diberikan oleh instansi yang berwenang
(en.wikipedia.org/wiki/Educational_accreditation/2015/01/26). Menurut Legal
Definition Home akreditasi pendidikan tingg idi U.S. adalah tindakan pemberian
lisensi atau pengakuan kepada institusi pendidikan yang memenuhi suatu standar
yang ditentukan. Akreditasi adalah pemberian persetujuan bagi perguruan tinggi
oleh asosiasi profesional yang diakui secara nasional atau regional. Hal ini sangat
penting untuk diketahui bahwa sebuah perguruan tinggi atau universitas terakreditasi
karena dengan akreditasi institusi, maka kompetensi, kredibilitas, dan wewenang
institusi yang bersangkutan memperoleh sertifikat.
Tujuan akreditasi pada pendidikan tinggi adalah untuk memastikan bahwa
penyelenggara pendidikan tinggi telah memenuhi tingkat mutu yang dapat diterima
(basic standards) (definitions.uslegal.com/ 2015/01/2).. The Council for Higher
Education Accreditation Amerika Serikat (CHEA) memberikan definisi yang lebih
lengkap : Akreditasi pendidikan tinggi adalah suatu proses kolegial berdasarkan
asesmen mandiri (self evaluation) dan asesmen oleh “peer” (peer review) untuk
mewujudkan akuntabilitas publik serta perbaikan mutu akademik
(https://www2.ku.edu/~acejmc/.../ACCREDDEF.SHT..,/ 2015/01/26).
Dari berbagai definisi tersebut dapat dilihat bahwa akreditasi lebih
menekankan kepada aspek pengakuan atau persetujuan terhadap suatu
penyelenggara pendidikan tingg sehingga layak atau valid melaksanakan proses
pendidikan. Kegiatannya memiliki akuntabilitas terhadap publik sehingga masyarakat
terhindar dari penyelenggara “nakal” yang hanya mementingkan aspek komersial
belaka. Meskipun akreditasi berkaitan dengan penjaminan mutu eksternal, tetapi
upaya penjaminan mutu nasional jauh lebih luas. Juran (2010) menyebutkan dalam
bukunya yang terkenal: Juran’s Quality Handbook ( sixth edition), bahwa penjaminan
mutu nasional (baik produk atau jasa) meliputi penyusunan peraturan perundang-
undangan, standarisasi, akreditasi dan sertifikasi, pemeriksaan dan pengujian,
serta promosi mutu. Promosi mutu sendiri mencakup pendidikan dan pelatihan,

2. advokasi, seminar dan workshop, penghargaan mutu, pemeringkatan mutu dsb.
Dengan demikian, program penjaminan mutu pendidikan tinggi nasional memerlukan
upaya yang sangat ekstensif dan memerlukan biaya yang cukup tinggi. Apalagi di
Indonesia yang sasarannya mencakup 4200 PTN/PTS. Ini harus melibatkan banyak
instansi pemerintah baik pusat dan daerah bahkan partisipasi masyarakat luas.
Ada kecenderungan di seluruh dunia bahwa definisi akreditasi semakin
meluas sehingga semakin mendekati definisi penjaminan mutu (quality
assurance). Kecenderungan ini muncul dari berbagai kritik bahwa akreditasi yang
ada sudah tidak memadai untuk memperbaiki mutu pendidikan tinggi secara
berkesinambungan. Namun bersamaan dengan itu muncul juga lembaga-lembaga
pemeringkatan mutu, baik mutu institusi maupun program studi. Beberapa lembaga
pemeringkatan mutu PT yang bekerja secara gobal adalah : Academic Ranking of
World Class Universities (ARWU), Shanghai Jiaotong University, sejak 2003; Times
Higher Education Supplement World Rankings (THE), sejak 2004; Higher Education
Evaluation and Accreditation Council of Taiwan Ranking (HEEACT), sejak 2007 dan
The Leiden Ranking (LR) Leiden University, sejak 2008 (Westerheijden, 2012).
Salah satu contoh untuk pemeringkatan program studi adalah Educational Testing
Services (ETS), Princeton, New Jersey. Pada tahun 2003, ETS telah melakukan tes
terhadap 182 Business programs diseluruh U.S. dan melibatkan 359 peers (Anonim,
2004). ETS melakukan tes untuk 8 core business knowledge dan melakukan
peringkat. Dari uraian diatas, perlu dipertimbangkan apakah akan memperluas
cakupan akreditasi atau mendorong terbentuknya lembaga-lembaga pemeringkatan
yang sifatnya voluntary (Malcolm_Baldrige_National_Quality_Award..../2004/05).
Bahkan di USA juga berkembang pemeringkatan terhadap kompetensi lulusan PS
oleh lembaga penyedia data bisnis komersial seperti Education Benchmarking,
Inc.(EBI) yang bersifat independen.
PERINGKAT AKREDITASI DI BERBAGAI NEGARA
USA yang merupakan acuan penerapan akreditasi pendidikan tinggi hamper
seluruh negara di dunia (penyelenggaraan akreditasi telah berkembang sejak 1885).
Di Negara yang menjadi kiblat akreditasi pendidikan tinggi ini tidak dikenal adanya
peringkat akreditasi. Status akreditasi yang ada hanya accredited, preaccredited,
non accredited. Lembaga akreditasi regional (ada 6 di USA) dan ada 11 lembaga

3. akreditasi nasional melaksanakan akreditasi institusi spesifik (keagamaan dsb) tetapi
tidak melakukan rangking akreditasi dengan alasan sangat bervariasinya
universittas dan colleges baik misi, program maupun kelompok mahasiswa yang
dilayani sehingga tidak bisa dijamin realibilitas peringkat yang dihasilkan. Lembaga
akreditasi regional dan lembaga akreditasi nasional (untuk akreditasi institusi) dan
lembaga akreditasi program studi (kedua tipe ini berjumlah 84 pada 2012)
merupakan organisasi non-pemerintah/non profit, melayani akreditasi yang bersifat
voluntir (tidak wajib), dibiayai dari iuran tahunan institusi dan PS serta fee yang
diperoleh saat melakukan akreditasi. Lembaga akreditasi institusi diakui
(diakreditasi) oleh U.S. Department of Education (USDE) dan the Council for
Higher Education Accreditation (CHEA). CHEA merupakan organisasi swasta
(non pemerintah), nonprofit, yang cukup berpengaruh di USA (mengkoordinasi 60
lembaga akreditasi institusi/PS dan > 3.000 PT). ABET merupaka salah satu
lembaga akreditasi PS yang diakreditasi CHEA.
Status accredited di USA umumnya berlaku selama 10 tahun tapi setiap
tahun harus memberikan laporan kepada komisi akreditasi dibawah USDE. Bisa
juga memilih status preaccreditet tapi tidak boleh melebihi waktu melebihi 5 tahun.
Standar untuk akreditasi isiapkan oleh masing-masing lembaga akkreditasi
regional/nasional. Sebagai contoh, untuk New England terdiri atas 11 bidang
mencakup institutional academic dan administrative operations, bersifat
kualitatif dan lebih focus kepada input ketimbang outcomes untuk mengantisipasi
penerapan padaberbagai institusi yang sangat beragam. Setiap PT dapat
beroperasi tanpa akreditasi asal telah memberoleh izin operasi dari Negara
Bagian. Sebagai akibatnya, di USA berkembang berbagai lembaga pemeringkatan
mutu yang bersifat komersial berdasarkan evaluasi unsur mutu tertentu tetapi
tidak ada yang benar-benar komprehensif untuk menggambarkan mutu institusi.
Bahkan ada juga yang melakukan peringkat berdasarkan lamanya suatu institusi
telah terakreditasi. Demikian pula untuk program studi (specialized atau
programmatic), juga statusnya adalah accredited dan nonaccredited. Untuk
menunjukkan “kehebatan” suatu PS, yang sering dilakukan adalah memperoleh
double accreditation atau memperoleh peringkat dari lembaga pemeringkat yang
bersifat komersial.
Menurut Hakstaad (2006), model di Eropa menunjukkan bahwa akreditasi,
menggunakan standar dan ambang batas yang ditetapkan, serta adanya siklus

4. jaminan/pengendalian mutu, tampak cukup berpengaruh. Mekanismenya dinilai
sangat efisien bagi suatu Negara. Dengan akreditasi ada upaya penjaminan mutu
yang dipandang 'memberikan' perlindungan terhadap konsumen secara efektif.
Menurutnya, ada dua tujuan dalam program akreditasi di Eropa yaitu : Pertama,
memberikan pengakuan (recoqnized), kewenangan dan kepercayaan bahwa
suatu kursus, program atau institusi menyelengarakan mutu pendidikan sesuai
tingkatannya. Jadi ada penekanan kepada tingkat ketimbang mutu (diploma,
sarjana, master, doktor, silabus, beban sks, kualifikasi dosen dsb). Kedua,
penjaminan mutu, tetapi tidak sekedar pengendalian mutu saja meskipun
”pengendalian” suatu aspek penting.). Akreditasi mungkin memiliki keterbatasan
tertentu dalam hal penjamininan mutu ini dan lebih cocok untuk tujuan pengakuan
seperti diuraikan sebelumnya. Intinya adalah bahwa akreditasi mungkin lebih sesuai
untuk aspek pengakuan dan pemberian kewenangan. Saling terkait dan saling
tumpang tindih antara kedua tujuan ini, secara fungsional berbeda dan memiliki
pendekatan yang berbeda pula. Pertanyaan menarik tentang akreditasi adalah
bahwa akreditasi mengklaim untuk melakukan keduanya sekaligus, tetapi dapatkah
keduanya bekerja sama baiknya?
Dengan adanya Bologna process (Reformasi Eropa dalam bidang pendidikan
tinggi) pada 2010 program akreditasi meluas keseluruh wilayah negara peserta.
Meskipun begitu, dua negara besar dan memiliki tradisi mutu yang mapan seperti
Inggeris dan Perancis belum ikut serta (2006), karena skeptis terhadap akreditasi.
Demikian pula negara-negara Nordik. Akan tetapi saat ini secara bertahap telah
mempelajari berbagai hal tentang akreditasi. Pada tahun 2010, sistem pendidikan
tinggi di negara-negara Eropa akan diatur sedemikian rupa sehingga : (1). Mudah
untuk berpindah dari satu negara ke negara yang lain di Eropa untuk tujuan studi
atau pekerjaan, ( 2). Daya tarik pendidikan tinggi Eropa meningkat sehingga banyak
orang dari negara-negara non-Eropa datang untuk belajar dan/atau bekerja di
Eropa dan (3). Area Pendidikan Tinggi Eropa menyediakan secara luas, mutu tinggi,
basis pengetahuan dan memastikan pengembangan Eropa sebagai sebuah
komunitas yang stabil, damai dan toleran. Untuk tujuan pertama mereka memiliki the
European Consortium for Accreditation in Higher Education (ECA) yang didirikan
oleh 12 lembaga akreditasi Eropa.
Dari berbagai penelusuran internet diketahui bahwa di Eropa sama dengan di
USA, status akreditasi untuk institusi hanya accredited dan non accredited. Adapun

5. untuk program, umumnya berlaku istilah double accreditation dan triple
accreditation untuk menunjukkan tingkatan mutu atau “kehebatan” suatu program
studi. Sebagai contoh, pada 2014 dari 13.670 sekolah yang menawarkan program
bisnis di seluruh dunia, hanya 68 memperoleh triple accredited, dimana 68.2 %
program ada di Eropa, 3 % ada di Amerika Utara, 10.6 % ada di Amerika Latin, 6.1
% ada di Asia,7.6 % ada di Oceania dan 4.5 % ada di Afrika 4.5. Tiga institusi yang
memeberikan akreditasi tersebut cukup berpengaruh seperti AACSB - The
Association to Advance Collegiate Schools of Business (berbasis di Tampa, Florida,
kantor Asia di Singapura), AMBA - The Association of MBAs (berbasis di London)
dan EQUIS - European Quality Improvement System (berbasis di Brussels). Karena
sangat bergengsi, program yang memperoleh akreditasi dari ketiga lembaga
tersebut disebut sebagai triple crown accreditation (www.mba.today/.../triple-
accreditation-business-sc...9/2015)
Di Jepang, akreditasi pendidikan tinggi diawali dengan pendirian The Japan
University Accreditation Association (JUAA) pad 1947, disponsori oleh 46 PT
nasional dan local. Pada tahun 1951dimulai proses akreditasi PT dengan aplikasi
anggota penuh JUAA. Pada Agustus 2004, JUAA disertifikasi oleh the Minister of
Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) sebagai lembaga
evaluasi dan akreditasi yang pertama untuk PT di Jepang dan akreditasi PT sejak
saat itu bersifat wajib (mandatory). Tidak diperoleh informasi tentang peringkat
akreditasi, tapi mengingat akredirasi di Jepang mengadopsi beberapa lembaga
akreditasi di U.S., diduga di Jepang tidak ada peringkat akreditasi (accredited/non
accredited).
Di Taiwan akreditasi pendidikan tinggi terdiri atas dua kelompok yaitu :
Technological Universities and Colleges oleh Taiwan Evaluation and Assessment
Association (TWAEA) dibawah Departemen Pendidikan Teknolgi dan Vokasi dan
kelompok Universites oleh Higher Education Evaluation and Accreditation Council of
Taiwan (HEEACT) dibawah Departemen Pendidikan Tinggi. Untuk Universitas,
status akreditasi adalah accredited, accredited conditionally dan failure (Tsann
Mu, 2014).
Dari penelusuran internet, di samping Indonesia, negara yang mengadopsi
adanya peringkat akreditasi hanyalah India. Di India ada 4 peringkat akreditasi yaitu
: A, B, C and D, dengan sebutan berturut-turut Very good, Good, Satisfactory dan
Unsatisfactory. Peringkat ini mirip dengan peringkat akreditasi diIndonesia yaitu

6. tidak terakreditasi, terakreditasi baik, baik sekali dan unggul (Permendikbud N0.
87, tahun 2014).
ANALISIS KEBUTUHAN PERINGKAT AKREDITASI
Apakah peringkat akreditasi diperlukan atau tidak, seyogianya sangat
berkaitan dengan “untuk apa” akreditasi itu dilakukan. Dari uraian sebelumnya dapat
disimpulkan bahwa tujuan utama penerapan akreditasi di USA dan banyak Negara
lain adalah untuk memberikan pengakuan dan persetujuan kepada institusi (PT)
atau PS bahwa organisasi tersebut layak dan patut untuk menyelenggarakan
program pendidikan. Dickeson (2012) menguraikan manfaat akreditasi kepada
masyarakat secara lebih luas yaitu (1) Melindungi konsumen. Karena tidak dapat
meneliti secara rinci suatu organisasi pendidikan, mereka sangat mengandalkan
akreditasi, (2) Menghargai public interest berkaitan dengan investasi atau
sumbangan kepada institusi pendidikan, dan (3) Melayani kebutuhan informasi
masyarakat tentang mutu secara umum, apakah institusi pendidikan dapat
dipercaya sebagai sumber pengetahuan? Apakah melakukan operasi secara baik
dan berintegritas? Apakah memiliki daya saing global? Untuk organisasi
penyelengara pendidikan, akreditasi memberi manfaat seperti adanya perbaikan
berkesinambungan, (2) Meningkatnya kemampuan perencanaan dan (3) Sebagai
media inter-institutional exchange, sehingga memungkinkan terjadinya transfer
kredit mata kuliah diantara organisasi pendidikan yang sama-sama telah
terakreditasi. Memang masalah mutu tercakup dalam akreditasi terutama
persyaratan minimum dari input (kualifikasi dosen, fasilitas pendidikan, kurikulum
dsb). Akan tetapi tidak mencakup outputs dan outcomes seperti keberhasilan
mahasiswa, hasil penelitian dan publikasi atau pengabdian kepada masyarakat
apalagi dengan ukuran-ukuran kuantitaf. Memang banyak kritik di USA yang
mengarah kepada peranan akreditasi yang sudah tidak memadai untuk
menggambarkan kinerja mutu institusi atau program sehingga memerlukan
reformasi. Hali ini berangkat dari berkembangnya kebutuhan penilaian tidak sekedar
pengakuan (akreditasi) tetapi penjaminan mutu (Quality Assurance). Sering muncul
upaya pragmatis untuk memperluas definisi akreditasi agar mendekati penjaminan
mutu, meskipun keduanya memiliki cakupan dan pendekatan yang berbeda.
Mestinya mereka mengapresiasi muncul dan eksisnya berbagai lembaga

7. pemeringkatan mutu program di USA meskipun bersifat komersial dalam rangka
“menyempurnakan” manfaat akreditasi yang telah eksis sejak 1885 (135 tahun yang
lalu)? Bahkan seperti dijelaskan diatas, untuk peringkat mutu institusi telah
berkembang berbagai lembaga pemeringkatan secara global.
Contoh standar akreditasi institusi di USA (The New England Association of
Schools and Colleges) tahun 2005/revisi 2011, mencakup 11 standar yaitu : Mission
and Purposes, Planning and Evaluation, Organization ang Governance, The
Academic Program, Faculty, Students, Library and Other information Resources,
Physical andf Technological Resources, Financial Resources, Public Disclosure dan
Integrity. Setelah dibaca dengan lengkap, ternyata semua standar tersebut berkaitan
dengan input dan proses, kecuali untuk student (standard six), diminta juga ukuran-
ukuran keberhasilan mahasiswa. Mungkin standar ini merupakan filosofi
pendekatan proses yaitu, jika input baik dan proses baik maka output akan baik.
Sebaliknya jika output tidak baik maka input atau proses atau keduanya kurang baik.
Selanjutnya dijelaskan dalam pendahuluan standar bahwa institusi yang memenuhi
standar, memiliki tujuan tertentu sesuai tujuan institusi pendidikan tinggi,
memadukan dan mengelola sumberdaya yang perlu untuk mencapai tujuan, sedang
dalam pencapaian tujuan tersebut dan memiliki kemampuan melanjutkan
pencapaian tujuan tersebut. Jadi jelaslah bahwa standar akreditasi institusi bersifat
kualitatif, menekankan kepada kemampuan institusi (input/proses) untuk
menyelengarakan program pendidikan dan mencapai tujuannya. Mungkin fakta ini
yang menyebabkan status akreditasi di USA adalah accredited, precacredited dan
non accredited.
Kelihatannya, ketika Eropa mengadopsi system akreditasi USA, ada
perluasan cakupan akreditasi mendekati penjaminan mutu sehingga keduanya,
baik “pengakuan” maupun “penjaminan mutu” ingin dicapai serentak. Akan tetapi
banyak pengamat mutu menanggapi dengan skeptis. Salah satunya adalah
Hakstaad (2006) yang menyatakan bahwa meskipun kedua istilah tersebut saling
terkait, keduanya memiliki cakupan dan pendekatan yang berbeda sehingga sulit
dilaksanakan dalam satu kegiatan. Menurut penulis, mutu dalam bidang pendidikan
merupakan sesuatu yang kompleks. Penjaminan mutu suatu produk atau jasa
mencakup fungsi-fungsi perencanaan mutu, pengendalian mutu dan perbaikan
mutu (Trilogi Juran, 2010) dan adanya bukti bahwa ketiga fungsi tersebut efektif
(audit internal) sehingga dapat terjadi pengembangan (keunggulan mutu). Jika

8. hanya mengandalkan pengendalian mutu, bisa terjadi kondisi yang stagnan
(terkendali).
Indonesia yang memiliki jumlah institusi pendidikan tinggi sebanyak 4200
pada 2014 (PTN dan PTS) perlu mempertimbangkan secara hati-hati dan akurat
apakah akan menerapkan status akreditasi dengan peringkat atau hanya dengan
status “terakreditasi” dan “tidak terakreditasi”. Implikasi status akreditasi
menggunakan peringkat atau tidak menggunakan peringkat akan berimplikasi
terhadap tingkat kesederhanaan standar yang diperlukan, waktu/kerumitan proses
akreditasi dan biaya akreditasi. Fakta yang ada selama ini adalah kapasitas proses
akreditasi tidak sebanding dengan beban akreditasi secara nasional karena
berkaitan dengan biaya dan waktu proses. Penyederhanaan status akreditasi akan
mengurangi jumlah butir pertanyaan (penyederhanaan standar) yang pada gilirannya
akan menurunkan waktu proses dan biaya pelaksanaan.
Jika diuraikan secara rinci, ada beberapa justifikasi tidak memberlakukan
peringkat akreditasi (cukup dengan status terakreditasi dan tidak terakreditasi
saja), yaitu :
1. Ukuran dan mutu PT sangat bervariasi
Dengan jumlah PT di Indonesia sebanyak 4200 (2014), dapat diduga sangat
beragam baik jenisnya (universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik), mutu, usia,
instansi pembina dan lokasinya (kota besar, kota kecil, daerah maju/kurang
maju). Pemberian peringkat akreditasi akan bias, misalnya meskipun sama-sama
memperoleh peringkat A, beda mutu bisa sangat besar.
2. Pendekatan yang berbeda dalam menilai
Penilaian akreditasi dalam rangka memberi pengakuan atau kepercayaan
akan berbeda dengan menilai mutu secara keseluruhan. Untuk pengakuan,
penilaian banyak ditekankan kepada input/proses dan bersifat kualitatif
sedangkan untuk menilai mutu secara komprehensif, disamping menilai kinerja
input/proses juga menilai output dan outcomes serta bersifat kuatitatif
3. Biaya yang dibutuhkan
Fakta yang ada menunjukkan bahwa dana yang tersedia dari anggaran
pemerintah setiap tahunnya relatif kecil dibandingkan kebutuhan berasarkan
sasaran akreditasi. Penyederhanaan status kareditasi akan mengurangi cakupan
penilaian, mempercepat waktu proses dan lebih mengefektifkan dana yang
tersedia. Misalnya pada asesmen kecukupan selama dua hari masing-masing

9. aseor dapat melakukan 3-4 Institusi atau PS, karena butir pertanyaan bisa
dikurangi sampai 50-70 %.
4. Memanfaatkan/mengembangkan lembaga pemeringkatan mutu/sertifikasi
mutu yang ada
Sebenarnya PT atau program studi disuatu PT jika ingin “menunjukkan”
peringkat mutunya, banyak upaya yang dapat dilakukan. Salah satunya, untuk
institusi telah banyak berkembang lembaga pemeringkatan internasioanal seperti
THE, HEEACT, LR dan ARWU seperti penjelasan diatas dan beberapa PT di
Indonesia telah memperoleh peringkat tersebut. Bisa juga dengan melakukan
double accreditation karena di luar negeri ada juga lembaga akreditasi yang
berkenan mengakreditasi PT diluar negaranya. Sebagai contoh di USA, The New
England Association of Schools and Colleges selama 2002-2007 telah
mengakreditasi 7 PT di Negara-negara Kanada, Inggeris, Taiwan dan Uni Emirat
Arab. Untuk program studi, kita dapat mengembangkan lembaga-lembaga
pemeringkat mutu pemerintah/non pemerintah atau melakukan double/triple
accreditation. Ada beberapa program studi yang memperoleh double/tripple
accredited, disamping BAN-PT anatar lain, AUN (Asian University Network),
ABET, IFT, IUFOST, EQUIST, AACSB dan AMBA.
Sertifikasi manajemen mutu ISO-9000, baik untuk institusi maupun program
studi sebenarnya tidak bisa diabaikan meskipun banyak pengamat yang skeptis
karena menganggap ISO 9000 tidak sesuai untuk institusi pendidikan. ISO 9000
dirancang sebagai suatu kerangka sistem (manajemen) mutu baik untuk
organisasi manufaktur maupun jasa (termasuk organisasi pendidikan). Suatu
institusi yang memperoleh sertfikat ISO 9001diyakini telah menerapkan 8 prinsip
manajemen mutu, yaitu customer focus, leadership, involvement of people,
process approach, system approach to management, continual improvement,
factual approach to decision making dan mutually beneficial supplier
relationships. Misalnya, dalam rangka customer focus suatu institusi pendidikan
harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan (mahasiswa, orang tua,
pemberi kerja dst) saat ini dan dimasa mendatang dengan melakukan
survei/penelitian, merancang kurikulum, proses pembelajaran, merancang
sumber daya, melakukan evaluasi atas kinerja jasa yang dihasilkan. Demikian
pula prinsip-prinsip yang lain. Jika ini semua diterapkan, diyakini akan terjadi

10. proses pencapaian tujuan mutu dan perbaikan mutu yang berkelanjutan secara
tersistem yang melibatkan semua SDM di institusi pendidikan tersebut.
5. Ketidak adilan bagi lulusan dengan nilai akademik tinggi tetapi institusinya
memiliki peringkat akreditasi rendah
Adanya peringkat akreditasi program studi telah menciptakan masalah baru,
antara lain adalah berbagai instansi pemberi kerja mulai banyak yang
mensyaratkan hanya menerima lulusan dari program studi terakreditasi baik ( A
dan B). Persyaratan ini bisa menutup peluang lulusan dengan predikat sangat
memuskan bahkan cumlaude untuk diterima bekerja di instansi tersebut.
Sebaliknya, seorang lulusan dengan predikat biasa-biasa saja masih memiliki
peluang.
6. Reputasi perguruan tinggi
Banyak PTdi Indonesia, baik PTN maupun PTS telah memiliki reputasi
(keunggulan mutu) karena dalam waktu yang lama telah konsisten membangun
budaya mutunya. Jumlahnya terus bertambah seiring berjalannya waktu. Pada
tahun 2007, Ditjen Dikti telah memilih dan mempublikasikan 50 PT terbaik di
Indonesia (Indonesia promising university) yang terdiri atas 28 PTN dan 22 PTS.
Mestinya kegiatan ini dapat dilakukan secara periodik dan teratur dengan
menyempurnakan kriteria penetapan dan memperbanyak jumlahnya, misalnya
100, 200 atau berapa sehingga sebanding dengan jumlah PT yang ada. PT yang
memiliki reputasi ini telah membangun sistem manajemen mutu dan budaya
mutu secara terus menerus sampai akhirnya memperoleh kepercayaan dan
pengakuan masyarakat. Kepercayaan ini diperoleh melalui mutu lulusannya,
hasil penelitian melalui publikasi, paten dan lisensi serta darma baktinya kepada
masyarakat yang tidak kenal lelah. PT ini, meskipun tidak memiliki akreditasi dari
lembaga manapun, tidak akan kekurangan jumlah mahasiswa karena telah
dikenal secara luas oleh masyarakat. Jauh sebelum akreditasi diberlakukan di
Indonesia perusahan-perusahan besar telah memiliki preferensi terhadap lulusan
program studi tertentu dari beberapa PT di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Darwin Kadarisman. 2006. Merancang dan Membangun Sistem Manajemen Mutu
pada Institusi Pendidikan. Rapat Kerja Pimpinan dan Senat Akademik Universitas
Lampung (UNILA).

11. Darwin Kadarisman. 2008. Manajemen Mutu Pada Perguruan Tinggi. Semiloka
Nasional : Manajemen Pendidikan Tinggi Masa Depan Untuk Meningkatkan Daya
Saing Bangsa (Di Batam, Balikpapan dan Denpasar).Direktorat Pembinaan
Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ditjen DIKTI.
definitions.uslegal.com › Legal Definitions Home › (26 Januari 2015)
Dickeson. R.J.2012. The need of Accreditation Reform . A National Dialogue. The
Secretary of Education’s Commission on the Future of Higher Education in USA
Eaton, J.S. 2014. It’s time to speak out: Accreditation, Its critics and Its future. The Council of
Higher Education Accreditaion (CHEA).
Haakstad. J. 2006. Accreditation and Quality Assurance: Accreditation as Quality
Assurance – A Skeptical View. The International Conference on the Legal Aspects of
Quality Assurance and Accreditation, The European Society for Educational Law
and Policy. Salzburg
https://www2.ku.edu/~acejmc/.../ACCREDDEF.SHT.. Definition of accredition in
Higher Education. (26 Januari 2015)
https://cihe.neasc.org/... FAQ Accreditation. (26 Januari 2015)
Padro. F.F. 2004. Accreditation: The Current Gate to Quality Assurance in U.S.
Higher Education. American Society Quality (ASQ).
https://www.neasc.org/..2011. Standards for Accreditation Adopted 2005/Revision
2011. (21 Pebruari 2015)
http://www. en.wikipedia.org/wiki/… Educational_accreditation (26 Januari 2015)
Malcolm_Baldrige_National_Quality_Award....Monfort Application Summary. Malcom
Balridge Qualty Award. (Juni 2004)
triple-accreditation-business-sc...(9 Januari 2015). Triple accredited business
schools (AACSB, AMBA, EQUIS)
Tsann Mu. P.T. 2014. Higher Education in Taiwan: Present state and future
prospect. Taiwan Assessment and Evaluation Association.