Pembangunan Bidang agama

1. Disampaikan Oleh :
Yafeth Iyai, S.Th
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bulungan
2021
Pada Acara
Pelatihan Moderasi beragamaDan Nasionalsme /
Kerukunan Umat beragama Bagi ASN pada Kementrian
Agama Kabupaten Nabire Provinsi Papua

2. VISI DAN MISI
KEMENTERIAN AGAMA
V I S I
“ Terwujudnya masyarakat Indonesia yang TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS,
MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN ”

3. MISI
1)Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
2)Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
3)Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah,
perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan
pendidikan keagamaan.
4)Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah
haji.
5)Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang
bersih dan berwibawa.

4. CITA-CITA KEMERDEKAAN
INDONESIA
• Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah -darah
Indonesia
• Mencerdaskan kehidupan bangsa
• Memajukan kesejahteraan umum
• Ikut ambil bagian dalam menciptakan tatanan kehidupan dunia yang
dilandasi kemerdekaan, kebebasan, dan keadilan sosial

5. Pengertian Agama
Agama mempunyai kedudukan dan peranan
yang sangat penting dan strategis, utamanya
sebagai landasan spiritual, moral dan etika
dalam hidup dan kehidupan umat manusia.
Agama sebagai sistem nilai seharusnya
dipahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh
pemeluknya dalam tatanan kehidupan setiap
individu, keluarga dan masyarakat serta
menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. Pengertian Agama (Sambungan)
Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat
penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual,
moral, dan etika dalam pembangunan nasional.
Agama sebagai sistem nilai yang harus dipahami dan
diamalkan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat, serta
menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.

7. UUD 1945 TENTANG AGAMA
• Pasal 28 E (Amandemen II): Setiap orang bebas memeluk
agamanya dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan …dst.
• Pasal 28 I: (Amandemen II). 1. HaK untuk hidup, hak untuk
tidak disiksa, hak untuk bebas berpendapat dan
berkeyakinan…adalah hak-hak dasar manusia yang tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
• Pasal 29: 1. Negara berdasar atas keTuhanan YME. 2.
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan beribadat
menurut agama dan kepercayannya itu.

8. FUNGSI-FUNGSI SOSIAL AGAMA
(Sociological perspective)
• Agama sebagai perekat sosial (cement of
society)
• Agama sebagai pemberi arti kehidupan (the
provision of the meaning of life)
• Agama sebagai sumber nilai dan etika (a source
of values)
• Agama sebagai faktor kontrol sosial melalui
ajaran tentang norma (social control)
• Agama sebagai pemberi dukungan psikologis
(psychological support)
• Agama sebagai pendorong perubahan
masyarakat (agent of social change)

9. Pengertian Pembangunan
 Pembangunan adalah suatu usaha yang
dilakukan dalam rangka mengembangkan
atau mengadakan perubahan – perubahan
kearah keadaan yang lebih baik, pelaksanaan
pembangunan tersebut dilaksanakan bersama
– sama baik pemerintah bersama
masyarakatnya sesuai dengan pokok – pokok
pembangunan, dimana pembangunan harus
dapat memberikan perubahan hidup bagi
masyarakat menuju suatu kemakmuran dan
kesejahteraan bagi masyarakat.

10. Pengertian Pembangunan (Sambungan)
Lembaga Pertahanan Nasional ( LEMHANAS ) , menyatakan
bahwa pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan
suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil
dan sprituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam
wadah negara kesatuan Repubilk Indonesia yang merdeka,
berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana
perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan
dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka,
bersahabat, tertib dan damai.

11. Pembangunan Bidang Agama
• Pembangunan bidang agama sesuai dengan kebijakan pembangunan
nasional adalah untuk menciptakan manusia berakhlaq berbudi
pekerti luhur, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa

12. Pemerintah (KEMENTERIAN AGAMA)
dalam Pembangunan Bidang Agama
Tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian
Agama adalah menfasilitasi kepentingan
masyarakat beragama tersebut sesuai dengan
tupoksi badan pemerintah lainnya. Karena
pembangunan masyarakat beragama, adalah
pembangunan masyarakat itu sendiri.

13. Tugas Pemerintah (Kemenag) Lanjutan…
1. Menjamin kemerdekaan dan perlindungan beragama
2. Mendorong agar umat beragama mengamalkan ajaran
agamanya
3. Mendorong agar nilai moral dan etik agama ikut berperan
dalam pembangunan masyarakat, termasuk mentransfer
nilai moral dan etik itu melalui pendidikan
4. Mendorong kerukunan umat beragama sebagai syarat
penting bagi kerukunan nasional, persatuan nasional dan
kelangsungan pembangunan
5. Mendorong agar kehidupan beragama menjadi elemen
penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
6. Mendorong agar kehidupan beragama dapat menangkal
dampak negatif pembangunan (narkoba, hidup lupa diri,
dll)
7. Mendorong agar kehidupan keagamaan tidak mengancam
falsafat Pancasila dan keberlangsungan NKRI.

14. KONDISI UMAT BERAGAMA KEDEPAN
• Semakin meningkatnya interaksi antara pandangan tentang
agama sebagai pedoman hidup dan sebagai ideologi politik akibat
globalisasi informasi
• Semakin meningkatnya interaksi antara agama dan politik akibat
dibolehkannya agama menjadi azas partai politik
• Semakin meningkatnya kesejahteraan ekonomi sebagian umat
beragama yang berakibat semakin lebarnya gap antara si kaya
dan miskin
• Kemajuan teknologi dan informasi yang terus meningkat yang
dialami umat beragama

15. Lanjutan…
• Semakin meningkatnya heteroginitas nilai yang saling berhadapan akibat
globalisasi.
• Persebaran umat beragama di Indonesia yang tidak merata, ditandai dengan adanya
kantong-kantong konsentrasi penduduk umat beragama tertentu di berbagai
daerah yang melahirkan pola hubungan tertentu mayoritas-minoritas
• Sebanyak 55% penduduk Indonesia pada tahun 2020 akan berada di kota-kota,
dibanding 49,5% pada tahun 2010, yang akan berakibat semakin heteroginnya
penduduk kota dan berubahnya struktur mata pencaharian penduduk dari pertanian
ke sektor lain serta semakin akrab dengan nilai-nilai kehidupan urban seperti
individualisme, dll.
• Tingkat pendidikan yang semakin tinggi secara tidak merata di kalangan umat
beragama

16. ARAH KEBIJAKAN (1)
Di bidang kemerdekaan dan perlindungan beragama, antara
lain:
1. Mendorong agar pengembangan paham-paham keagamaan
berjalan secara kreatif, rasional, konstruktif dan mengacu
masa depan
2. Memberikan rambu-rambu agar pengembangan paham-
paham keagamaan tidak menimbulkan perpecahan dan
pertentangan dalam masyarakat sehingga mengancam
ketentraman dan ketertiban masyarakat
3. Memberikan rambu-rambu bagi pendirian rumah ibadat
4. Memberdayakan pemuka agama, ormas keagamaan dan
majlis-majlis agama
5. Mendorong penerbitan buku-buku keagamaan
6. Mendorong pengembangan siaran agama melalui media
massa (cetak dan elektronik)
7. Mendorong perumusan kode etik dalam penyiaran agama

17. ARAH KEBIJAKAN (2)
Di bidang pengamalan ajaran agama, arah kebijakan, antara
lain:
1. Mendorong berkembangnya pertemuan-pertemuan kajian
keagamaan
2. Mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga sosial untuk
melayani kaum terpinggirkan atau berkebutuhan khusus
(panti asuhan, panti jompo, dll)
3. Meningkatkan pelayanan ibadah haji
4. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelayanan
ibadah haji
5. Memberdayakan pengelolaan dana-dana sosial keagamaan
(zakat, wakaf, dll) agar lebih bermanfaat secara optimal,
lebih merata dan sesuai manajemen modern.

18. ARAH KEBIJAKAN (3)
Di bidang peningkatan peran moral dan etik agama dalam pembangunan
masyarakat, arah kebijakan, antara lain:
1. Mendorong berkembangnya prilaku mulia dalam masyarakat yang
ditandai dengan karakter-karakter utama seperti kejujuran, keberanian,
kesantunan, keikhlasan, kesetiakawanan sosial, kepedulian sosial, dll.
2. Mendorong berkembangnya etika politik yang mengutamakan persatuan
dan kebersamaan nasional
3. Mendorong berkembangnya ethos kerja tinggi dalam pencapaian
kemajuan ekonomi masyarakat
4. Mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga sosial dan budaya yang
menjunjung tinggi martabat kemanusiaan sebagai makhluk termulia di
muka bumi
5. mendorong penyelenggaraan pendidikan agama yang fungsional dan
progressive pada semua lembaga pendidikan negeri dan swasta
6. Mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang
modern yang menguatkan demokrasi pendidikan dan mampu
mengangkat keterbelakangan umat beragama

19. ARAH KEBIJAKAN (4)
Di bidang kerukunan umat beragama, arah kebijakan antara
lain:
1. Mendorong identifikasi ajaran agama yang mendorong
kebersamaan masyarakat
2. Mendorong diselenggarakannya dialog-dialog antar umat
beragama pada tingkat lokal dan nasional.
3. Meningkatkan partisipasi dalam dialog-dialog antar agama
4. Meningkatkan pertemuan antar majlis-majlis agama di
daerah
5. Memberdayakan forum-forum kerukunan umat beragama
pada tingkat lokal dan nasional
6. Mengidentifikasi kearifan-kearifan lokal yang dapat
menyangga kerukunan umat beragama
7. Mendorong sinergi dan menggalang dialog serta kerjasama
antar pemuka agama dan pemuka adat

20. ARAH KEBIJAKAN (5)
Untuk meningkatkan peran agama dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat, arah kebijakan, antara
lain:
1. Peningkatan peran agama, pemuka agama dan
ormas keagamaan dalam pembinaan keluarga
sakinah
2. Peningkatan peran agama, pemuka agama dan
ormas keagamaan dalam program keluarga
berencana
3. Peningkatan peran agama, pemuka agama dan
ormas keagamaan dalam program kesehatan
masyarakat

21. ARAH KEBIJAKAN (6)
Untuk meningkatkan peran agama dalam penguatan
Pancasila dan kelangsungan NKRI, arah kebijakan antara
lain:
1. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran sejarah tentang
peran (ajaran) agama, pemuka agama dan ormas
keagamaan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia
2. Sosialisasi NKRI sebagai bentuk konsensus nasional dari
seluruh pemuka agama dan umat beragama Indonesia
3. Sosialisasi keserasian tujuan-tujuan nasional Indonesia
dengan tujuan hidup keagamaan
4. Menyaring secara konstruktif nilai-nilai yang dibawa
oleh arus globalisasi dan budaya asing

22. Sekian
dan
Terima Kasih