Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Badan Kebijakan Fiskal
Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
Februari 2014
Isu Strategis Pengelolaan Industri
Dalam Perpekstif...
Tema
“Undang-undang Perindustrian
Sebagai Landasan Pembangunan
Industri Untuk Menjadi Negara
Industri Tangguh”
Outline
1. UU Perindustrian (Asas & Tujuan)
2. Keterkaitan kementerian keuangan dengan
perindustrian
3. Pelajaran dari Kor...
Asas dan Tujuan
Penyelenggaraan Perindustrian
Kepentingan
nasional
Demokrasi
ekonomi
Kepastian
berusaha
Pemerataan
perseba...
Keterkaitan Kementerian Perindustrian dengan
Kementerian Keuangan
Kementerian
Keuangan
Kementerian
Perindustrian
Kebijakan...
Kebijakan Fiskal (Subsidi)
Subsidi TA 2014
• Energi : sebesar Rp274,4 triliun yaitu untuk
BBM (PT. Pertamina) Rp210,7 tril...
Kebijakan Fiskal (Perpajakan)
Insentif
• Fasilitas dalam rangka penanaman modal
– Tax holiday dan Tax allowance (PPh)
– Pe...
Pelajaran dari Korea
Sumber: OECD Development Centre on the basis of OECD Database, National Accounts and Economic Outlook No.90,
December 2011...
Perbandingan Perubahan Struktur Industri
Indonesia dan Korea
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
2000
2...
Target: lapangan
kerja dan
pertumbuhan
secara regional.
Menargetkan 12
Industri unggulan
dalam wilayah-
wilayah ekonomi
te...
Strategi Pembangunan Nasional
KOREA
• Kombinasi kebijakan promosi ekspor
dan pembatasan impor.
Pengembangan industri dalam...
Strategi Pengembangan Industri Dalam Negeri
KOREA
Strategi
Kelembagaan
Perencanaan,
Implementasi,
dan Kontrol
target, yang...
Perbandingan Tarif MFN Indonesia
dan Korea (HS 2012)
BAB HS
Indonesia Republic of Korea
Rerata BM % Tarif Pos Rerata BM% T...
Kebijakan Perlindungan Industri Dalam Negeri
(Bea Masuk)
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ...
Pengembangan Pendidikan dan
Kemampuan
Human Development Index
Urutan Negara
2012 HDI
Value
1 Norway 0.955
2 Australia 0.938
3 United States 0.937
4 Netherlands ...
Negara 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Average
% GDP % GDP % GDP % GDP % GDP % GDP % GDP % GDP % GD...
Sumber: WDI, LIPI, olah BKF
Intramural
1)
95%
Extramura
l 2)
5%
1) Intramural expenditures :
R&D Expenditure untuk membiay...
Sumber: World Intellectual Property Organization (WIPO) olah BKF
No Negara 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20...
Kesimpulan
1. Pengalaman Korea bisa ditiru oleh negara-negara yang ingin
mengembangkan industri dan pengembangan wilayah d...
Terima Kasih
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Isu strategis pengelolaan industri dalam perpekstif kebijakan fiskal

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Isu strategis pengelolaan industri dalam perpekstif kebijakan fiskal

  1. 1. Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Februari 2014 Isu Strategis Pengelolaan Industri Dalam Perpekstif Kebijakan Fiskal (Kementerian Keuangan)
  2. 2. Tema “Undang-undang Perindustrian Sebagai Landasan Pembangunan Industri Untuk Menjadi Negara Industri Tangguh”
  3. 3. Outline 1. UU Perindustrian (Asas & Tujuan) 2. Keterkaitan kementerian keuangan dengan perindustrian 3. Pelajaran dari Korea a. Perubahan struktur industri di Korea b. Kebijakan perlindungan industri dalam negeri c. Kebijakan pengembangan pendidikan dan kemampuan sumber daya manusia 4. Kesimpulan
  4. 4. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Perindustrian Kepentingan nasional Demokrasi ekonomi Kepastian berusaha Pemerataan persebaran Persaingan usaha yang sehat Keterkaitan industri Sumber : UU Perindustrian 1. Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional 2. Kedalaman dan kekuatan struktur industri 3. Industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta industri hijau 4. Kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan dan penguasaan industri oleh kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat 5. Kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja 6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional 7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan
  5. 5. Keterkaitan Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Kementerian Perindustrian Kebijakan Pembiayaan dan Penganggaran Rencana Kerja Industri Nasional Pelaku Industri Binaan Perekonomian yang maju Kinerja Industri (output) Subsidi dan Perpajakan Kebijakan Fiskal
  6. 6. Kebijakan Fiskal (Subsidi) Subsidi TA 2014 • Energi : sebesar Rp274,4 triliun yaitu untuk BBM (PT. Pertamina) Rp210,7 triliun dan Listrik (PT. PLN) Rp71,3 triliun. • Non Energi : sebesar Rp51,5 triliun – Non Pajak : Rp46,8 triliun – Pajak • PPh DTP : Rp3,7 triliun • BM DTP : Rp1 triliun
  7. 7. Kebijakan Fiskal (Perpajakan) Insentif • Fasilitas dalam rangka penanaman modal – Tax holiday dan Tax allowance (PPh) – Pembebasan PPN dan PPnBM barang strategis – Pembebasan Bea Masuk (Pembangunan dan/atau pengembangan) • Fasilitas dalam rangka mendorong ekspor – BM ditangguhkan – PPN tidak dipungut Proteksi • Perlindungan industri dalam negeri – Harmonisasi tarif bea masuk MFN dan preferensi – Bea masuk anti dumping – bea masuk tindakan pengamanan • Perlindungan konsumen – Cukai hasil tembakau dan minuman mengandung ethyl alkohol
  8. 8. Pelajaran dari Korea
  9. 9. Sumber: OECD Development Centre on the basis of OECD Database, National Accounts and Economic Outlook No.90, December 2011. Peningkatan pendapatan perkapita dan pertumbuhan PDB Korea • Korea memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat hingga mencapai titik tertingginya pada tahun 1973 yaitu mencapai 15%. • Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak lepas dari strategi industri nasionalnya
  10. 10. Perbandingan Perubahan Struktur Industri Indonesia dan Korea 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e) Perubahan Struktur Light dan Heavy Industry, Indonesia 2000-2012 light heavy Perubahan Struktur Light dan Heavy Industry, Korea 1970-2010 Sumber: BPS, Diolah Sumber : OECD Development Centre of Bank of Korea, Korea Statistical Information System • Untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi strategi Korea adalah memperkuat industri heavy industri (industri logam, mesin, kimia, elektrik dan elektronik, transportasi) • Korea mengalami kesetaraan antara Light Industry dan Heavy Industry pada tahun 1974-1976 (hanya membutuhkan waktu 2 tahun). • Indonesia mencapai kondisi yang sama namun tertinggal 31 tahun dan belum terlihat arah perubahan strukturnya.
  11. 11. Target: lapangan kerja dan pertumbuhan secara regional. Menargetkan 12 Industri unggulan dalam wilayah- wilayah ekonomi tertentu. Anggaran pemerintah: KRW 743.069 juta, 75% nya utk R&D Contoh : Program Industri Unggulan Korea 2009
  12. 12. Strategi Pembangunan Nasional KOREA • Kombinasi kebijakan promosi ekspor dan pembatasan impor. Pengembangan industri dalam negeri Pengembangan pendidikan dan kemampuan sumber daya manusia Pembangunan infrastruktur Pengelolaan pasar modal secara aktif
  13. 13. Strategi Pengembangan Industri Dalam Negeri KOREA Strategi Kelembagaan Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol target, yang jelas Rencana aksi terukur Alokasi sumber daya Tarif Proteksi industri dalam negeri Pembatasan impor
  14. 14. Perbandingan Tarif MFN Indonesia dan Korea (HS 2012) BAB HS Indonesia Republic of Korea Rerata BM % Tarif Pos Rerata BM% Tarif Pos 01 3.66 51 16.01 150 02 5.05 78 22.69 234 03 6.09 356 16.04 863 04 5.31 54 53.07 138 05 4.50 32 7.17 136 06 12.62 28 15.68 154 07 4.79 115 79.86 290 08 5.30 87 37.16 172 09 5.00 62 38.79 104 10 3.09 37 250.98 88 90 4.85 253 6.28 882 91 6.63 56 7.69 174 92 8.24 20 8.00 116 93 6.11 27 3.33 162 94 9.42 98 3.90 178 95 12.85 59 6.56 188 96 8.30 98 7.95 190 97 4.76 14 - 30 6.90 10012 11.32 24493 • Tarif rata-rata bea masuk MFN Indonesia (6,9%) lebih rendah dibandingkan Korea (11,32%) • perlu di review kembali kemungkinan untuk melakukan restrukturisasi tarif bea masuk • Menjaga Kepentingan Nasional pada Perjanjian Perdagangan Internasional terutama pada negosiasi modalitas penurunan tarif. Source: Integrated Database (IDB) notifications, diolah
  15. 15. Kebijakan Perlindungan Industri Dalam Negeri (Bea Masuk) - 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2,9 5,7 Persen Perbandingan Persentase Penerimaan Bea Masuk Terhadap Total Penerimaan Negara, Indonesia dan Korea Indonesia Korea, Rep. • Persentase penerimaan negara dari bea masuk pada tahun 2011, Indonesia (2,9%) lebih kecil dibandingkan dengan Republik Korea (5,7%). • Proporsi penerimaan negara dari bea masuk Indonesia tidak pernah melebihi Republik Korea, dan memiliki kecenderungan terus menurun.
  16. 16. Pengembangan Pendidikan dan Kemampuan
  17. 17. Human Development Index Urutan Negara 2012 HDI Value 1 Norway 0.955 2 Australia 0.938 3 United States 0.937 4 Netherlands 0.921 5 Germany 0.920 6 New Zealand 0.919 7 Ireland 0.916 7 Sweden 0.916 9 Switzerland 0.913 10 Japan 0.912 11 Canada 0.911 12 Korea (Republic of) 0.909 13 Hong Kong, China (SAR) 0.906 13 Iceland 0.906 15 Denmark 0.901 16 Israel 0.900 17 Belgium 0.897 18 Austria 0.895 18 Singapore 0.895 20 France 0.893 No. Negara 2012 HDI rank 2012 HDI Value 1 Japan 10 0.912 2 Korea (Republic of) 12 0.909 3 Hong Kong, China (SAR) 13 0.906 4 Singapore 18 0.895 5 Brunei Darussalam 30 0.855 6 Malaysia 64 0.769 7 Kazakhstan 69 0.754 8 Azerbaijan 82 0.734 9 China 101 0.699 10 Turkmenistan 102 0.698 11 Thailand 103 0.69 12 Mongolia 108 0.675 13 Philippines 114 0.654 14 Uzbekistan 114 0.654 15 Indonesia 121 0.629 16 Tajikistan 125 0.622 17 Viet Nam 127 0.617 18 Timor-Leste 134 0.576 19 India 136 0.554 20 Cambodia 138 0.543 DUNIA ASIA
  18. 18. Negara 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Average % GDP % GDP % GDP % GDP % GDP % GDP % GDP % GDP % GDP % GDP % GDP % GDP Japan 3,043 3,123 3,165 3,199 3,167 3,323 3,405 3,444 3,445 na na 3,257 Korea, Rep. 2,296 2,473 2,404 2,486 2,683 2,792 3,009 3,210 3,361 na na 2,746 United States 2,709 2,719 2,616 2,613 2,542 2,568 2,608 2,667 2,785 na na 2,647 Singapore 1,851 2,057 2,098 2,048 2,132 2,195 2,169 2,372 2,660 na na 2,176 Australia 1,569 na 1,740 na 1,846 na 2,176 na 2,347 na na 1,936 United Kingdom 1,814 1,790 1,788 1,746 1,683 1,729 1,747 1,779 1,774 1,869 1,824 1,772 China 0,903 0,951 1,070 1,134 1,230 1,325 1,388 1,396 1,470 na na 1,207 Brazil 1,018 1,043 0,985 0,958 0,900 0,971 0,998 1,075 1,081 na na 1,003 India 0,771 0,748 0,737 0,729 0,744 0,779 0,767 0,758 na na na 0,754 Malaysia 0,469 na 0,653 na 0,600 na 0,635 na na na na 0,589 Thailand 0,252 0,263 0,244 0,262 0,255 0,235 0,249 0,214 na na na 0,247 Philippines na na 0,137 0,130 na 0,111 na 0,110 na na na 0,122 Indonesia 0,068 0,048 na na na na na na na 0,08 na 0,066 Brunei Darussalam na na 0,016 0,018 0,037 na na na na na na 0,024 Sumber: World Development Indicator, (WDI), olah BKF Kegiatan R&D Indonesia 18 A. Indikator Belanja R&D terhadap GDP
  19. 19. Sumber: WDI, LIPI, olah BKF Intramural 1) 95% Extramura l 2) 5% 1) Intramural expenditures : R&D Expenditure untuk membiayai aktivitas R&Dyang dilakukan oleh Perusahaan 2) Extramural expenditures R & D expenditure untuk membiayai aktivitas R&D yang dilakukan pihak lain 0,03% 0,02% 0,04% 0,00% 0,01% 0,02% 0,03% 0,04% 0,05% Higher Education Manufacturing Industry Government R&D Exp/GDP, 2009 % / USD GDP (USD) 539.579.959.053 R&D Exp Company (%) 0.02 R&D Exp Company (USD) 107.915.992 Kontribusi swasta dalam kegiatan R&D relatif masih kecil. Berdasarkan data belanja R&D terhadap GDP tahun 2009, kontribusi swasta hanya sebesar +/- 0.02%. Dari 0.02% tersebut, 95% kegiatan R&D dilakukan sendiri oleh perusahaan. 19 B. Indikator Komposisi Belanja R&D terhadap GDP Indonesia
  20. 20. Sumber: World Intellectual Property Organization (WIPO) olah BKF No Negara 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 Korea 77.135 67.821 70.656 73.351 77.743 97.388 117.945 111.012 110.100 116.622 122.134 115.373 2 China 13.959 21.100 26858 37276 43267 73666 88370 110373 135510 155073 127695 65933 3 Brazil 3.258 3357 2825 3153 3697 4204 3681 3961 4368 3678 3902 4062 4 Thailand 561 534 615 802 819 891 1040 945 902 1025 1214 927 5 India 656 554 626 991 719 455 350 587 642 842 744 818 6 Singapore 243 371 452 472 525 762 457 505 498 507 519 488 7 Malaysia 54 94 193 325 533 8 Philippines 6 16 13 10 21 14 21 13 17 13 9 Indonesia 50 30 5 3 3 1 4 10 5 8 5 10 Viet Nam 2 3 6 4 11 3 2 6 4 1. Patent No Negara 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 China 68.461 79.275 92.166 107.842 111.578 138.085 159.997 179.999 223.945 308.861 407.238 581.303 2 Republic of Korea 36.817 40.389 38.662 40.174 37.167 36.534 32.193 20.632 16.971 16.801 13.193 11.462 3 Brazil 3.266 3.211 3.019 2.935 3.156 3.083 1.926 4 Thailand 555 745 1.148 1.290 1.390 1.561 1.968 1.354 1.423 1.416 1.238 1.234 5 Philippines 536 573 519 519 395 512 496 589 636 6 Indonesia 213 197 157 163 177 163 242 247 279 236 7 Viet Nam 35 35 67 76 103 182 160 120 116 133 215 193 8 Malaysia 20 48 27 31 34 33 29 44 60 2. Utility Model Dengan membandingkan data intelectual property yang didaftarkan (patent dan utility model/petty patent), terdapat indikasi kegiatan R&D di Indonesia memberikan hasil yang relatif kecil. 20 C. Indikator Intellectual Property
  21. 21. Kesimpulan 1. Pengalaman Korea bisa ditiru oleh negara-negara yang ingin mengembangkan industri dan pengembangan wilayah dengan menerapkan hal yang sama dan perlu komitmen kuat dari pemerintah dalam: a. Pengembangan industri utama dan regional b. Penetapan prioritas penerapan kebijakan c. Membuat rancangan mekanisme dan alokasi sumber daya d. Membuat kebijakan yang bertahap dan saling melengkapi e. Menggunakan monitoring dan evaluasi sebagai media pembelajaran 2. Perencanaan perindustrian yang kuat perlu didukung dengan kebijakan fiskal berupa pembiayaan dan anggaran serta subsidi dan perpajakan yang memadai (optimal memperhatikan kepentingan nasional) untuk mencapai Indonesia sebagai negara industri yang tangguh
  22. 22. Terima Kasih

×