2. Permendagri 37/2012
Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2013
Romawi V Angka 15 menyebutkan:
Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan daerah, pemerintah daerah secara
bertahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan
belanja perjalanan dinas melalui penerapan
penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas
berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost)
sekurang-kurangnya untuk pertanggungjawaban biaya
transport dan menghindari adanya penganggaran
yang bersifat “paket”.
Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.

3. Permendagri 37/2012
tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2013
Romawi III angka 2 huruf b, 3), d) menyatakan:
○ Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam
rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik
perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan
dinas luar negeri, dilakukan secara
selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta
memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas
dimaksud sehingga relevan dengan substansi
kebijakan pemerintah daerah.
○ Hasil studi banding dilaporkan sesuai peraturan
perundang-undangan.

4. Penganggaran Untuk Menghadiri Pendidikan
dan Pelatihan
BAB III angka 2 huruf b, 3), e) Permendagri No 37/2012
menyatakan:
○ Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan
pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan
Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang
tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan
sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek
urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh
dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas
penggunaan anggaran daerah.

5. Terkait perjalanan dinas dalam rangka
kebutuhan nyata (at cost ) telah dikeluarkan :
PERMENDAGRI NO 16 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

6. Sebelum revisi Setelah revisi
Dalam rangka memenuhi kaidah-
kaidah pengelolaan keuangan
daerah, pemerintah daerah secara
bertahap meningkatkan
akuntabilitas penggunaan belanja
perjalanan dinas melalui penerapan
penganggaran dan pelaksanaan
perjalanan dinas berdasarkan
prinsip kebutuhan nyata (at cost)
sekurang-kurangnya untuk
pertanggungjawaban biaya
transport dan menghindari adanya
penganggaran yang bersifat
“paket”.
Dalam rangka memenuhi kaidah-
kaidah pengelolaan keuda,
pertanggungjawaban atas
komponen perjalanan dinas khusus
utk hal-hal sbb dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perUUan yg
mengatur ttg perjadin dalam negeri
bagi pejabat negara, pegawai negeri
dan ptt, yaitu :
a. Sewa Kendaraan dan Biaya
Transport
b. Uang harian dan uang
representasi
c. Biaya penginapan
Permendagri 37/2012 Permendagri 16/2013

7. Permendagri 16/2013
Sewa Kendaraan dalam kota & biaya
transport dibayarkan sesuai dgn biaya
riil;
Uang harian & uang representasi
dibayarkan secara lumpsump &
merupakan batas tertinggi;
Biaya penginapan dibayarkan sesuai
dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana
perjadin tdk menggunakan fasilitas
hotel/penginapan lainnya, kpd ybs
diberikan biaya penginapan sebesar
30% dr tarif hotel dikota tempat
tujuan sesuai dgn tingkatan pelaksana
perjadin & dibayarkan secara
lumpsump

8. Permendagri 16/2013
STANDAR SATUAN HARGA PERJADIN DITETAPKAN
DENGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
PERMENDAGRI BERLAKU SEJAK DIUNDANGKAN
PADA TANGGAL 23 JANUARI 2013

9. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP
BERDASARKAN
PMK 113/PMK.05/2012

10. 2. PENGERTIAN
dari
A. PERJADIN JABATAN, adalah :
Perjadin melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju (melaksanakan tugas) dan
kembali ke tempat kedudukan semula.
Perjadin
Pemda Kemendagri
ke
kembali
ST

11. 3. PELAKSANA
Perjadin
Pejabat Negara
Pegawai Negeri
Pegawai Tidak Tetap
1. Pegawai Negeri Sipil
2. Calon PNS
3. TNI dan POLRI
Pegawai yang diangkat untuk jangka
waktu tertentu (oleh KPA) :Pegawai
Guru/Dokter tidak tetap (PTT)
Pimpinan/anggota lembaga tinggi
dan pejabat yg ditetapkan oleh UU
Pihak Lainnya
Honorer, pihak
ketiga, masyarakat dll
Pelaksana
SPD
PENGATURAN LEBIH TEKNIS DENGAN PERKADA

12. Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)
Bendahara
Pelaksana tugas
(SPD)
PA/KPA
1. Pemberi tugas kepada pelaksana SPD
2. Membuat ST (dapat didelegasikan)
1. Menerbitkan SPD
2. Menetapkan tingkat biaya
dan alat transportasi
3. Menentukan kesetaraan tingkat biaya
perjadin bagi pegawai tidak tetap
3. Menentukan kesetaraan
tingkat biaya perjadin bagi
pihak lain
4. Perikatan dengan penyedia
jasa
Penyedia Jasa
1. Pembayaran perjadin melalui LS
Bendahara
2. Pembayaran perjadin uang muka
melalui UP
1. Perikatan perjadin utk tiket dan atau
biaya penginapan
2. Melakukan tagihan atas prestasi
kepada PPK
1. Melaksanakan/mempertanggu
ngjawabkan tugas kepada
pemberi tugas
2. Mempertanggungjawabkan
biaya perjadin kepada PPK
paling lambat 5 hari kerja
setelah perjadin
Lanjutan...
PIHAK
TERKAIT

13. Uang Harian
1. Uang makan
2. Uang transpor lokal
3. Uang saku
1. Transpor dari tempat kedudukan sampai
tempat tujuan keberangkatan dan
kepulangan, termasuk biaya ke terminal/
stasiun/ bandara/pelabuhan;
2. Retribusi
1. Hotel
2. Tempat menginap lainnya,
diberi 30% dari tarif hotel
Biaya meliputi : biaya penjemput/pengantar,
pemetian dan angkutan jenazah
Diberikan : Pejabat negara,Pejabat
Eselon I dan II selama perjadinas
(atau yg disetarakan)
4. KOMPONEN
Perjadin
Penginapan
Transportasi
Representasi
Sewa Kendaraan
1. Khusus Pejabat negara;
2. Sewa termasuk bensin, sopir
dan pajak
Antar/jemput jenazah
KOMPO
NEN

14. 5. PRINSIP
Perjadin
PRINSIP :
1.Selektif untuk kepentingan yang prioritas terkait
penyelenggaraan pemerintah;
2.Ketersediaan anggaran dan kesesuaian
pencapaian kinerja;
3.Efisiensi dan;
4.Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan
perjadin dan pembebanan biaya.
Ingat..!!

15. PELAKSANAAN
I. PERJADIN JABATAN
1. Dilakukan dalam rangka :
a. Pelaksanaan Tusi yang melekat pada jabatan;
b. Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
c. Pengumandahan (datasering);
d. Menempuh ujian dinas/jabatan;
e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri/ dokter
penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat
keterangan dokter guna kepentingan jabatan;
f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter
karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melakukan
tugas;
g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis
penguji kesehatan pegawai negeri;
Perjadin Jabatan

16. h. Mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3;
i. Mengikuti diklat;
j. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman pejabat
negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam
melakukan perjadin;
k. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman pejabat
negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat
kedudukan terakhir ke kota tempat pemakaman.
Lanjutan...
Perjadin Jabatan

17. 2. Digolongkan :
Lanjutan...
Perjadin Jabatan
Perjadin Lewat
Batas Kota
Lebih dari 8
jam
Sampai
dengan 8 jam
Perjadin
Jabatan
Perjadin Dalam
Kota
1. Surat Tugas
2. Surat Perjalanan Dinas
3. Komponen perjadin : transpor, uang harian,
representasi, sewa dan penginapan
1. Surat Tugas
2. Surat Perjalanan Dinas
3. Komponen perjadin :
transpor, uang harian,
representasi, dan
penginapan
1. Surat Tugas
2. Komponen perjadin :
transpor dalam kota

18. 3. Surat Tugas :
Lanjutan...
Perjadin Jabatan
1. KEPALA SATKER, untuk Perjadin Jabatan (PDJ)
yang dilakukan oleh Pelaksana SPD satker
berkenaan;
2. ATASAN LANGSUNG KEPALA SATKER, untuk
PDJ yang dilakukan oleh Kepala Satker;
3. PEJABAT ESELON II, untuk PDJ yang dilakukan
oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon
II/setingkat eselon II berkenaan;
4. MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/PEJABAT
ESELON I, untuk PDJ yang dilakukan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon
I/Pejabat Eselon II.
5. Kewenangan penerbitan ST dapat didelegasikan
kepada pejabat yang ditunjuk.
A. Penerbit
Surat
Tugas
I’m
Boss !!!
Terkait Pejabat Daerah dan lainnya, diatur dalam Perkada dgn
menyesuaikan terhadap peraturan Perjadin dimaksud

19. Lanjutan...
Perjadin Jabatan
Surat Tugas Paling sedikit mencantumkan :
a. Pemberi Tugas;
b. Pelaksana Tugas;
c. Waktu Pelaksanaan;
d. Tempat Pelaksanaan Tugas.
Surat Tugas menjadi dasar penerbitan SPD oleh
PPK;
Perjadin dalam kota sampai dengan 8
jam, pembebanan biaya dicantumkan dalam Surat
Tugas.
I’m
Boss !!!
B. Format
Surat
Tugas

20. 4. Menentukan Tingkat Biaya :
Lanjutan...
Perjadin Jabatan
Tingkat
A
Tingkat
B
Tingkat
C
Tingkat
Biaya
Perjadin
Ketua/Wakil/Anggota MPR/DPR/DPD/BPK/ MA/
MK, Menteri/Wakil, Pejabat setingkat
Menteri, Gubernur/Bupati/Walikota dan
Wakil, Ketua/Wakil Anggota Komisi, Pejabat Esln I dan
Pejabat Lainnya yang setara.
Untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon
II, dan Pejabat Lainnya yang setara.
Untuk Pejabat Eselon III/PNS Gol IV, Pejabat Eselon
IV/PNS Gol III, ONS Gol II dan I.
Bisnis VIP/Kls 1 A Eksekutif
Ekonomi Kls 1 B Eksekutif
Ekonomi Kls 2 A Eksekutif
Untuk Moda Transportasi Lainnya = Sesuai Kenyataan

21. Lanjutan...
Kemen
han/
TNI
POLRI
Pegawai
Tidak
Tetap
Ditetapkan oleh Menteri Pertahanan setelah
berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
Ditetapkan oleh Kapolri setelah
berkoordinasi dengan Menteri
Keuangan.
Ditentukan oleh KPA sesuai dengan
tingkat pendidikan/kepatutan/tugas
yang bersangkutan.
Pihak
Lain
Penyetaraan
Biaya
Perjadin
Ditentukan oleh PPK sesuai dengan tingkat
pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

22. Lanjutan...
Dibayar lumpsum dan merupakan batas tertinggi
sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga.
1. Dibayar sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan
fasilitas transpor;
2. Bila perjadin menggunakan kapal laut/sungai untuk
waktu paling kurang 24 jam, selama waktu
transportasi tersebut pelaksana SPD diberikan uang
harian.
5. Ketentuan Pemberian Perjadin :
Perjadin Jabatan
Komponen
Perjadin
1. Uang Harian
2. Transportasi
3. Penginapan
1. Dibayar sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman
pada Standar Satuan Harga;
2. Bila perjadin dilakukan bersama-sama, seluruh
pelaksana SPD dapat menginap pada
hotel/penginapan yang sama;
3. Bila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang
sama lebih tinggi dari satuan biaya, maka pelaksana
SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya
terendah pada penginapan dimaksud.

23. Lanjutan...
Komponen
Perjadin
Dibayar Lumpsum dan merupakan batas
tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar
Satuan Harga.
Dibayar sesuai biaya riil dan berpedoman
pada Standar Satuan Harga.
Termasuk pengruktian/pengurusan
jenazah, dibayar sesuai Riil.
4. Representasi
5. Sewa
Kendaraan
6. Pemetian &
Angkutan
Jenazah

24. PELAKSANAAN
II. PERJADIN PINDAH
Perjadin Pindah dapat dilaksanakan oleh pegawai beserta keluarga yang
SAH
1. Dilakukan dalam rangka :
a. Pindah tugas ke tempat kedudukan baru;
b. Pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diberhentikan
dengan hormat ke tempat tujuan menetap (termasuk keluarga);
c. Pemulangan keluarga yang sah Pejabat Negara/Pegawai Negeri
yang meninggal dunia dari tempat tugas ke tempat tujuan menetap;
d. Pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena
berakhir masa kerja ke tempat tujuan menetap (termasuk keluarga),
sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;
Perjadin Pindah
Asyiiik
dimutasi

25. ... Dilakukan dalam rangka :
e. Pemulangan keluarga dari Pegawai Tidak Tetap yang
meninggal dunia ke tempat tujuan menetap, sepanjang
diatur dalam perjanjian kerja;
f. Pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang
mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat
tujuan untuk dipekerjakan kembali.
Perjadin Pindah
wow
kami,
dimutasi.
.
Lanjutan...

26. 2. Keluarga yang SAH terdiri dari :
a. Istri/suami yang sah sesuai UU Perkawinan;
b. Anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut
hukum, berumur paling tinggi 25 tahun pada waktu berangkat,
belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan
sendiri;
c. Anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut
hukum yang berumur paling tinggi 25 tahun, menurut surat
keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak
dapat mempunyai penghasilan sendiri;
d. Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat
perempuan yang sah, berumur lebih dari 25 tahun, tidak
bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
Perjadin Pindah
Lanjutan...
My
lovely
family...
.

27. Pegawai Negeri paling rendah golongan IV
atau Pejabat eselon III, disamping keluarga
diperkenankan untuk membawa pembantu rumah
tangga sebanyak 1 orang;
PRT dimaksud diberikan biaya setara Pegawai
Negeri Golongan I
Perjadin Pindah
Lanjutan...

28. KOMPONEN
BIAYA
masing2
anggota
Uang Harian
1. Diberikan untuk pegawai dan
keluarga yang sah;
2. Selama 3 hari setelah tiba di
tempat tujuan;
3. Paling lama 2 hari untuk tiap kali
transit, dalam hal perjalanan
tidak dapat langsung;
4. Sejumlah hari tertahan dalam hal
pegawai jatuh sakit dalam
perjalanan, satu dan lain hal
menurut keputusan Pejabat;
5. Sejumlah hari tertahan dalam hal
pegawai dalam perjalanan,
mendapat perintah dari pejabat
penerbit Surat Tugas untuk
melakukan tugas lain guna
kepantingan negara.
Transportasi
Pengepakan &
Angkutan Barang
Perjadin Pindah
Lanjutan...
1. Berdasar satuan biaya, volume
dan jarak;
2. Termasuk untuk bongkar muat
dan penggudangan;
3. Bila menggunakan angkutan
darat diberikan 50% dari SBU
dengan jarak :
 < 100 km di pulau
Jawa/Madura,
 < 50 km di luar pulau
Jawa/Madura
)* utk daerah diatur dlm Perkada
dgn tdk melampaui batas
maksimum Standar Satuan Harga
CATATAN :
1. Biaya Perjadin Pindah dibayar lumpsum;
2. Komponen dicantumkan dalam Rincian Biaya Perjadin;
3. Perjadin pindah atas permintaan sendiri tidak diberikan biaya perjadin.

29. PEMBAYARAN PERJADIN
I. UMUM
1. Pembayaran diberikan dalam batas pagu yang
tersedia dalam DIPA/DPA;
2. Biaya perjadin dibayarkan sebelum perjadin
dilaksanakan;
3. Pembayaran Perjadin kepada pelaksana paling cepat
5 hari kerja sebelum perjadin dilaksanakan (akhir
tahun diatur tersendiri);
4. Dalam hal perjadin harus segera dilaksanakan, biaya
perjadin dapat dibayar setelah perjadin selesai.
5. Pengajuan diatur sbb :
a. Untuk pemulangan PTT, berlaku jangka waktu satu tahun sejak
tanggal pemberhentian atau meninggal dunia;
b. Untuk pemulangan pegawai pensiun/meninggal dunia, berlaku
paling lambat satu tahun sejak tanggal dibayarkan pensiun
pertama.

30. I. MEKANISME
Pembayaran Perjadin
Lanjutan...
UP
Rp
MEKANISME
LS
1. Bendahara Pengeluaran memberi UANG MUKA;
2. Berdasarkan persetujuan PPK dg lampiran :
a. ST atau SK Pindah
b. Fotocopy SPD
c. Kuitansi tanda terima Uang Muka
d. Rincian perkiraan biaya Perjadin
1. Dilakukan melalui : Penyedia Jasa, Bendahara
atau Pelaksana SPD dan pembayaran
dilakukan melalui transfer dari Kas Negara ke
Rekening masing-masing;
2. Perikatan dengan Penyedia Jasa, meliputi :
a. Perjadin Jabatan dalam rangka pelaksanaan
TUSI
b. Perjadin Jabatan dalam rangka mengikuti
rapat, seminar dan sejenisnya.

31. Pembayaran Perjadin
Lanjutan...
MEKANISME
Melalui JASA
LS
1. Penyedia Jasa (EO, Hotel, Biro Perjalanan dll)
ditetapkan sesuai ketentuan pengadaan
barang/jasa;
2. Komponen yang dapat dilaksanakan dengan
pihak ketiga meliputi : biaya transportasi dan atau
biaya penginapan;
3. Kontrak dapat dilakukan untuk satu paket
kegiatan atau kebutuhan periode tertentu dan
nilai kontrak tidak boleh melebihi tarif resmi (tiket
dan penginapan);
4. Pembayaran kepada Pihak Ketiga berdasar atas
prestasi kerja yang diatur dalam kontrak;
5. Atas dasar prestasi kerja, pihak ketiga
mengajukan tagihan kepada PPK.

32. Pembayaran Perjadin
Lanjutan...
TAMBAHAN &
KELEBIHAN
HARI
1. Bila jumlah hari perjadin Jabatan melebihi jumlah
hari yang ditetapkan dalam ST/SPD dan tidak
disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana
SPD, dapat diberikan tambahan uang harian,
penginapan, representasi dan sewa kendaraan;
2. Tambahan biaya di atas dimintakan kepada PPK
untuk mendapat persetujuan dengan
melampirkan dokumen :
a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari
syahbandar/kepala bandara/penyedia jasa
transportasi dan/atau;
b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari
pemberi tugas.

33. Pembayaran Perjadin
Lanjutan...
TAMBAHAN &
KELEBIHAN
HARI
3. Tambahan biaya di atas tidak dapat
dipertimbangkan untuk perjadin :
a. Menghadap majelis penguji kesehatan;
b. Memperoleh pengobatan berdasar surat
keterangan;
c. Mendapat pengobatan berdasarkan keputusan
Majelis Penguji Kesehatan;
d. Mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3;
e. Mengikuti diklat;
f. Menjemput/mengantar ke tempat pemakaman
jenazah.
4. Dalam hal jumlah hari kurang dari yang ditetapkan
dalam SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan
kelebihan biaya di atas kepada PPK.
5. Ketentuan pengembalian kelebihan biaya tersebut
tidak berlaku untuk menjemput/mengantar ke
tempat pemakaman jenazah.

34. Pembayaran Perjadin
Lanjutan...
KELEBIHAN/
KEKURANGAN
BAYAR
1. Dalam hal biaya yang dibayarkan melebihi dari
yang dipertanggungjawabkan, maka kelebihan
harus disetor kembali;
2. Penyetoran kelebihan dilakukan dengan
mekanisme dalam sisdur pelaksanaan dan
penatausahaan keuangan daerah atau diatur lain
dalam perkada ttg perjadin
3. Dalam hal biaya yang dibayarkan kurang dari
yang seharusnya, dapat diminta kekurangannya
sesuai dgn mekanisme yg diatur.
LS

35. PEMBATALAN PERJADIN
1. Bila terjadi pembatalan perjadin jabatan, biaya
pembatalan dapat dibebankan pada DIPA satker yang
meliputi :
a. Biaya pembatalan tiket dan/atau penginapan;
b. Sebagian atau seluruh biaya tiket dan/atau
penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.
2. Dokumen yang dilampirkan untuk pembebanan :
a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjadin Jabatan dari
atasan pelaksana SPD atau paling rendah pejabat eselon II untuk
pelaksana SPD pejabat eselon III ke bawah;
b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjadin
Jabatan;
c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor
dan/atau penginapan dari perusahaan transportasi/penginapan
ybs yang disahkan oleh PPK.
BATAL!!

36. PERTANGGUNGJAWABAN
1. Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan
pelaksanaan perjadin kepada pemberi tugas dan
biaya perjadin kepada PPK, paling lambat 5 hari
kerja setelah perjadin dilaksanakan.
2. Pertanggungjawaban disertai :
a. Surat Tugas dari atasan pelaksana SPD;
b. SPD yang ditandatangani oleh PPK dan pejabat
atau pihak terkait di tempat yang menjadi tujuan perjadin;
c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti
pembayaran moda transportasi lainnya;
d. Daftar pengeluaran riil;
e. Bukti pembayaran yang sah (kuitansi) sewa kendaraan dalam
kota atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan
usaha jasa sewa kendaraan;
f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

37. 3. Bila bukti pengeluaran transportasi dan/atau hotel tidak
diperoleh, pertanggungjawaban perjadin jabatan dapat
hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil;
4. Pertanggungjawaban perjadin Pindah dilampiri :
a. Foto copy SK Pindah;
b. SPD yang ditandatangani pihak yang berwenang;
c. Kuitansi/bukti penerimaan uang harian, biaya transportasi, dan
biaya pengepakan dan angkutan barang.
5. PPK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran dan
disampaikan kepada bendahara pengeluaran;
6. PPK berwenang menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya2 yang
tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil;
7. PPK mengesahkan bukti pengeluaran riil dan menyampaikan kepada
Bendahara sebagai pertanggungjawaban UP, atau bukti pengesahan
SPM/SP2D LS perjadin.
Pertanggungjawaban
Lanjutan...

38. ..”Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan
dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark
up), dan/atau perjadin rangkap dalam
pertanggungjawaban yang berakibat kerugian
negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh
tindakan yang dilakukan..”
Pertanggungjawaban
Lanjutan...
Ingat..!!

39. Perjalanan dinas luar negeri, mengacu kpd:
 Perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada
Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005
tentang Perjalanan Ke Dinas Luar Negeri; dan
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan
Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di
lingkungan Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan
serta Anggota DPRD.