negara

1. Teori TerbentuknyaNegara
Pendekatanfaktual (primer),berdasarkankenyataanyangsungguh-sungguhterjadi(sudahmenjadi
pengalamansejarah).
Occupatie:pendudukansuatuwilayahyangsemulatidakbertuanolehsekelompokmanusia/suatu
bangsayang kemudianmendirikannegaradi wilayahtersebut.Contoh:Liberiayangdidudukibudak-
budakNegroyang dimerdekakanpadatahun1847.
Separatie:Suatuwilayahyangsemulamerupakanbagiandari negaratertentu,kemudian
memisahkandiri dari negarainduknyadan menyatakankemerdekaan.Contoh:Belgiapadatahun
1839 melepaskandiri dari Belanda.
Fusi:beberapanegarameleburmenjadi satunegarabaru.Contoh:pembentukanKerajaanJerman
pada tahun1871.
Inovatie:Suatunegarapecahdanlenyap,kemudiandi atasbekaswilayahnegaraitutimbul negara(-
negara) baru.Contoh:pada tahun 1832 Colombiapecahmenjadinegara-negarabaru,yaitu
VenezueladanColombiaBaru(ingatpulanegara-negarabarupecahandari Uni Sovyet!).
Cessie:penyerahansuatudaerahkepadanegara lain.Contoh:SleeswijkdiserahkanolehAustria
kepadaPrusia(Jerman).
Accessie:bertambahnyatanahdari lumpuryangmengerasdi kualasungai (ataudaratan yangtimbul
dari dasarlaut) dan menjadi wilayahyangdapatdihuni manusiasehinggasuatuketikatelah
memenuhi unsur-unsurterbentuknyanegara.
Anexatie:penaklukansuatuwilayahyangmemungkinkanpendiriansuatunegaradi wilayahitu
setelah30 tahuntanpa reaksi yangmemadai dari penduduksetempat.
Proklamasi:pernyataankemerdekaanyangdilakukansetelahkeberhasilanmerebutkembali wilayah
yang dijajahbangsa/negaraasing.Contoh:Indonesiapadatanggal 17 Agustus1945.
Pendekatanteoritis(sekunder),yaitudenganmenyoal tentangbagaimanaasal mulaterbentuknya
negaramelalui metode filosofistanpamencari bukti-bukti sejarahtentanghal tersebut(karenasulit
dan bahkantak mungkin),melainkandengandugaan-dugaanberdasarkanpemikiranlogis.
Teori Kenyataan
Timbulnyasuatunegaramerupakansoal kenyataan.Apabilapadasuatuketikaunsur-unsurnegara
(wilayah,rakyat,pemerintahyangberdaulat) terpenuhi,makapadasaatitu pulanegaraitumenjadi
suatukenyataan.
Teori Ketuhanan
Timbulnyanegaraituadalahatas kehendakTuhan.Segalasesuatutidakakanterjadi tanpa
kehendak-Nya.FriederichJulius Stahl (1802-1861) menyatakanbahwanegaratumbuhsecara
berangsur-angsurmelalui prosesevolusi,mulai dari keluarga,menjadi bangsadankemudianmenjadi
negara.“Negarabukan tumbuhdisebabkanberkumpulnyakekuatandari luar,melainkankarena
perkembangandari dalam.Iatidaktumbuhdisebabkankehendakmanusia,melainkankehendak
Tuhan,”katanya.
Demikianpadaumumnyanegaramengakui bahwaselainmerupakanhasil perjuanganataurevolusi,
terbentuknyanegaraadalahkaruniaataukehendakTuhan.Ciri negarayangmenganutteori
KetuhanandapatdilihatpadaUUD berbagai negarayangantara lainmencantumkanfrasa:“Berkat

2. rahmat Tuhan…” atau “By the grace of God”. Doktrintentangrajayang bertahtaatas kehendak
Tuhan (divinerightof king) bertahanhinggaabadXVII.
1. Bentuk negara
a. Negara konfederasi
Negara konfederasi adalah negara yang terdiri dari persatuan beberapa negara yang berdaulat.
Persatuan tersebut diantaranya dilakukan guna mempertahankan kedaulatan dari negara-
negara yang masuk ke dalam Konfederasi tersebut.
b. Negara Kesatuan
Negara ini disebut juga negara unitaris. Ditinjau dari segi susunannya, negara kesatuan adalah
negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, sifatnya tunggal. Artinya, hanya ada satu
negara, tidak seperti negara federal dimana ada negara di dalam negara. Dengan demikian, di
dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang
mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.
Ciri-ciri Negara kesatuan anta lain.
1) Mempunyai 1 UUD
2) Mempunyai 1 presiden
3) Hanya pusat yang berhak membuat UU
Negara kesatuan ini terbagi 2 macam, yaitu:
1) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu urusan Negara langsung diatur oleh
pemerintah pusat.
2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yakni kepala daerah sebagai pemerintah daerah
yang diberikan hak otonomi yakni diberikan kekuasaan mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri.
c. Negara Serikat (Federal)
Negara Serikat (Federal) adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula
berdiri sendiri-sendiri dan kemudian negara-negara tersebut mengadakan ikatan kerjasama
yang efektif, tetapi disamping itu, Negara-negara tersebut masih ingin mempunyai
wewenang-wewenang yang dapat diurus sendiri. Jadi disini tidak semua urusan diserahkan
kepada pemerintah gabungannya (pemerintah federal), tetapi masih ada beberapa urusan yang
diserahkan oleh pemerintah negara-negara bagian kepada pemerintah federal, yaitu urusan-
urusan yang menyangkut kepentingan bersama misalnya urusan keuangan, pertahanan,
angkatan bersenjata, hubungan luar negeri, dan sebagainya.
Adapun ciri-ciri Negara serikat yakni.
1) Tiap negara bagian mempunyai satu UUD dan satu Lembaga Legislatif.
2) Masing-masing negara bagian masih memegang kedaulatan ke dalam, kedaulatan
keluar dipegang pusat.
3) Aturan yang dibuat pusat tidak lgs bisa dilaksanakan daerah, harus dengan persetujuan
parlemen negara bagian.
Selain kedua bentuk Negara tersebut. Ada juga bentuk Negara ke dalam tiga kelompok yaitu:
a. Monarki

3. Negara monarki adalah bentuk Negara yang dalam pemerintahannya hanya dikuasai dan
diperintah (yang berhak memerintah) oleh satu orang saja.
b. Oligarki
Oligarki ini biasanya diperintah dari kelompok orang yang berasal dari kalangan feudal.
c. Demokrasi
Rakyat memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan.
2. Unsur negara
Berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933 (Fakultas Hukum Universitas Andalas: 2010),
ada 5 unsur yang harus dipenuhi untuk terbentuknya sebuah negara, yaitu :
a. Penghuni (penduduk/rakyat).
b. Wilayah.
c. Kekuasaan tertinggi (pemerintah yang berdaulat).
d. Kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain
e. Pengakuan dari negara lain.
Keempat unsur pertama disebut unsur konstitutif atau unsur pembentuk yang harus
terpenuhi agar terbentuk negara, sedangkan unsur yang kelima disebut unsur
deklaratifyakni unsur yang sifatnya menyatakan, bukan unsur mutlak.
Rincian:
a. Penduduk/rakyat
Penduduk suatu negara adalah semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah
negara. Mereka itu secara sosiologis lazim disebut rakyat dari negara itu. Rakyat dalam
hubungan ini diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa
persamaan dan mendiami suatu wilayah yang sama.
Ditinjau dari segi hukum, rakyat merupakan warga negara suatu negara. Warga negara adalah
seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara tertentu. Setiap negara
mempunyai sejumlah individu yang menyebut dirinya warga negara (rakyat) dari negara itu.
Berdasarkan hukum internasional, tiap-tiap negara berhak untuk menetapkan sendiri siapa
yang akan menjadi warga negaranya.
Ada dua asas yang dipakai dalam pembentukan kewarganegaraan, yaitu asas ius soli dan
asas ius sanguinis. Asas ius soli (law of the soil), menentukan warga negaranya berdasarkan
tempat tinggal. Artinya, siapa pun yang bertempat tinggal di suatu negara adalah warga
negara tersebut. Asas ius sanguinis (law of the blood) menentukan warga negara berdasarkan
pertalian darah, dalam arti siapa pun seorang anak kandung (yang sedarah seketurunan)
dilahirkan oleh seorang warga negara tertentu, maka anak tersebut juga dianggap warga
negara yang bersangkutan.
Berikut perbedaan antara penduduk, bukan penduduk, warga Negara dan bukan warga
Negara sebagai berikut:
Penduduk Bukan Penduduk Warga Negara Bukan Warga
Negara
Penduduk adalah
mereka yang
Bukan Penduduk
adalah mereka
Warga Negara
adalah mereka
Bukan Warga
Negara adalah

4. bertempat tinggal
tetap atau
berdomisili tetap
di dalam wilayah
Negara (menetap).
yang berada di
dalam wilayah
Negara, tetapi
tidak bermaksud
bertempat tinggal
di Negara itu.
Misalnya
wisatawan Asing
yang sedang
melakukan
perjalanan wisata.
yang berdasarkan
hukum
merupakan
anggota dari
Negara (menurut
undang-undang
diakui sebagai
warga negara).
mereka yang
mengakui Negara
lain sebagai
negaranya
b. Wilayah
Wilayah adalah landasan materiil atau landasan fisik suatu negara. Luas wilayah negara
ditentukan oleh perbatasan-perbatasan. Negara menjalankan yurisdiksi teritorial atas orang
dan benda yang berada di dalam batas-batas wilayah itu, kecuali beberapa golongan orang
dan benda yang dibebaskan dari yurisdiksi itu.
Wilayah yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah bukan hanya wilayah geografis atau
wilayah dalam arti sempit, melainkan dalam arti luas. Wilayah dalam arti luas ini merupakan
wilayah dilaksanakannya yurisdiksi negara. Wilayah ini meliputi wilayah daratan dan udara
di atasnya, serta laut di sekitar pantai negara itu, yaitu apa yang disebutlaut teritorial. Batas-
batas wilayah dalam arti luas ini berarti negara berwenang untuk menjalankan kedaulatan
teritorialnya. Sekelompok manusia dengan pemerintahannya tidak dapat menciptakan negara
tanpa adanya suatu wilayah.
1) Daratan
Batas wilayah darat suatu Negara biasanya ditentukan dengan perjanjian antara suatu Negara
dengan Negara lain dalam bentuk traktat. Perbatasan antara Negara dapat berupa:
a) Batas alam, misalnya: sungai, danau, pegunungan, atau lembah.
b) Batas buatan, misalnya: pagar tembok, pagar kawat berduri.
c) Batas menurut geofisika, misalnya: lintang utara/selatan, bujur timur/barat.
2) Lautan
Berdasarkan Konferensi Hukum Laut internasional III pada 10 Desember 1982 yang
diselenggrakan oleh PBB di Montego Bay, Jamaica, menghasilkan batas wilayah Negara
sebagai berikut:
a) Laut Teritorial
Setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut territorial selebar 12 mil laut, yang diukur
berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis dasar (base line) garis pantai kearah laut bebas.
b) Zona Bersebelahan
Zona bersebelahan merupakan batas laut selebar 12 mil laut dari garis batas laut territorial
atau batas laut selebar 24 mil laut dari garis dasar.
c) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Zona Ekonomi Eksklusif merupakan batas lautan suatu negara pantai lebarnya 200 mil laut
dari garis dasar. Dalam batas ini, negara pantai berhak menggali kekayaan alam yang ada dan
menangkap para nelayan asing yang kedapatan sedang melakukan penangkapan ikan.

5. d) Landas Benua
Landas benua adalah wilayah daratan negara pantai yang berada di bawah lautan di laut ZEE,
selebar lebih kurang 200 mil di lautan bebas.
e) Landas Kontinen
Landas kontinen merupakan daratan yang berada di bawah permukaan air di luar laut
territorial sampai kedalaman 200 m. Bagi negara pantai, landas kontinen dinyatakan sebagai
bagian yang tak terpisahkan dari wilayah daratan.
3) Udara
Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan wilayah lautan Negara itu.
Pembatasan wilayah suatu negara sangat penting sekali karena menyangkut pelaksanaan
kedaulatan suatu negara dalam segala bentuk, seperti hal-hal berikut :
 Berkuasa penuh terhadap kekayaan yang ada di dalamnya.
 Berkuasa mengusir orang-orang yang bukan warga negaranya dalam wilayah tersebut bila
tidak memiliki izin dari negara itu.
 Pemerintah yang Berdaulat.
c. Pemerintah yang berdaulat
Sekalipun telah ada sekelompok individu yang mendiami suatu wilayah, tetapi belum juga
dapat diwujudkan suatu negara, jika tidak ada segelintir orang yang berwenang mengatur dan
menyusun kehidupan bersama. Pemerintah adalah organisasi yang mengatur dan memimpin
negara. Tanpa pemerintah tidak mungkin negara itu berjalan secara baik.
Pemerintah yang berdaulat mempunyai kekuasaan sebagai berikut :
1) Kedaulatan ke dalam, artinya wibawa, berwenang menentukan dan menegakkan hukum atas
warga dan wilayah negaranya.
2) Kedaulatan keluar adalah mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara lain, sehingga
bebas untuk menentukan hubungan diplomatik dengan negara lain.
Pemerintah menegakkan hukum dan memberantas kekacauan, mengadakan perdamaian, dan
menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Oleh karena itu, sungguh
mustahil ada masyarakat tanpa pemerintahan. Pemerintah yang menetapkan, menyatakan, dan
menjalankan kemauan individu-individu yang tergabung dalam organisasi politik yang
disebut negara. Pemerintah melaksanakan tujuan-tujuan negara dan menjalankan fungsi-
fungsi kesejahteraan bersama. Untuk dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan
efektif, kedaulatan sebagai atribut negara diwujudkan. Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi
atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
d. Kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain
Kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain, yaitu ketika negara itu dapat
melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain dalam bidang ekonomi, politik,
pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya.
e. Pengakuan dari negara lain
Negara yang bersangkutan, keberadaannya secara diplomatik diakui oleh Negara-negara yang
lebih dahulu ada. Hal ini ditunjukkan dengan dibukanya hubungan diplomatik antara suatu
negara dengan negara tersebut.

6. 3. Sifat Negara
Menurut Miriam Budiardjo (Oetari Budiyanto, 2012), pada umumnya setiap Negara
mempunyai sifat seperti :
 Sifat Memaksa
yaitu negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan, agar peraturan perundang-
undangan ditaati dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya
anarkis dicegah. Sebagai contoh setiap warga Negara harus membayar pajak dan orang yang
menghindarinya akan dikenakan denda.
 Sifat Monopoli yaitu negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari
masyarakat atau untuk mencapai cita-cita Negara. Sebagai contoh aliran kepercayaan atau
aliran politik dilarang bertentangan dengan tujuan masyarakat.
 Mencakup Semua yakni semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang
tanpa terkecuali. Sebagai contoh keharusan membayar pajak.
4. Tujuan negara
Menurut A. Ubaedillah & Abdul Rozak (2008: 91), Negara mempunyai tujuan antara lain
sebagai berikut.
a. Memperluas kekuasaan.
b. Menyelenggarakan ketertiban hukum.
c. Mencapai kesejahteraan umum.
Beberapa pandangan mengenai tujuan negara antara lain sebagai berikut.
(a) Menurut Plato tujuan Negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai
perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial. Sedangkan menurut Roger H. Soltau
tujuan Negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya
ciptanya sebebas mungkin (the freest possible development and creative self-expression of its
members).
(b) Negara menurut ajaran teokrasi (yang diwakili oleh Thomas dan Agustinus) bertujuan untuk
mencapai kehidupan aman dan tenteram harus dengan taat kepadan dan di bawah pimpinan
Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaan hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan
yang diberikan kepadanya.
(c) Ajaran negara hukum bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dengan
berdasarkan dan berpedoman kepada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan alat-alat
pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat
kepada hukum. Dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara.
Sebaliknya, rakyat berkewajiban mematuhi seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh
pemerintah negara itu.
(d) Negara menurut teori negara kesejahteraan bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum.
Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai
tujuan bersama, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu.
(e) Dalam Islam, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, tujuan Negara adalah agar manusia
bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi
pihak-pihak asing.
(f) Dalam konteks Negara Indonesia, tujuan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanaan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

7. 5. Fungsi negara
Fungsi Negara merupakan gambaran apa yang dilakukan Negara untuk mencapai tujuannya.
Fungsi Negara dapat dikatakan sebagai tugas daripada Negara. Negara sebagai organisasi
kekuasaan dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Di bawah ini adalah fungsi
Negara menurut beberapa ahli (Winarno, 2007: 39) antara lain sebagai berikut.
a. John Locke
Seorang sarjana Inggris membagi fungsi Negara menjadi tiga fungsi yaitu.
1) Fungsi legislatif, untuk membuat peraturan.
2) Fungsi eksekutif, untuk melaksanakan peraturan.
3) Fungsi Federatif, untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan damai.
b. Montesquieu
Tiga fungsi Negara menurut Montesquieu adalah
1) Fungsi legislatif, untuk membuat Undang-Undang.
2) Fungsi eksekutif, untuk melaksanakan Undang-Undang.
3) Fungsi yudikatif, untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili), yang
populer dengan Trias Politika.
c. VAN Vollen Hoven
Seorang sarjana dari negeri Belanda, menurutnya fungsi Negara dibagi menjadi.
1) Regeling, membuat peraturan.
2) Bestuur, menyelenggarakan pemerintahan.
3) Rechtspraak, fungsi mengadili.
4) Politie, fungsi ketertiban dan keamanan.
d. Goodnow
Menurut Goodnow, fungsi Negara secara prinsipal dibagi menjadi dua bagian yang dikenal
dengan sebutan Dwipraja (dichotomy) yakni.
1) Policy making, kebijaksanaan Negara untuk waktu tertentu, untuk seluruh masyarakat.
2) Policy executing, kebijaksanaan yang harus dilaksanakan untuk tercapainya policy
making.
e. Mirriam Budiardjo
Menurut Mirriam Budiardjo, fungsi pokok Negara adalah sebagai berikut.
1) Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-
bentrokan dalam masyaraakat. Dapat dikatakan bahwa Negara bertindak sebagai stabilisator.
2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini dijalankan dengan
melaksanakan pembangunan di segala bidang.
3) Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini
Negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
4) Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.
Pada dasarnya setiap negara, terlepas dari ideologi yang dianut, menyelenggarakan beberapa
fungsi minimum yang mutlak perlu, yaitu sebagai berikut.

8. a) Melaksanakan ketertiban umum (law and order) dalam mencapai tujuan bersama dan
mencegah konflik dalam masyarakat (negara bertindak sebagai stabilisator).
b) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang ada pada saat ini fungsinya
dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru.
c) Melaksanakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar.
d) Menegakkan keadilan yang dilaksanakan oleh badan-badan pengadilan.
Hub hukumdanbudaya indonesia
Hubungan keduanya sangat terkait dan saling melengkapi satu sama lainnya.
Budaya merupakan kebiasaan yang menjadi aturan dan tradisi suatu masyarakat, hingga akhirnya
tradisi/budaya tersebut diberlakukan sebagai hukum adat.
Hukum di Indonesia mengakui keberadaan hukum adat Indonesia.
Pada prinsipnya, hukum adat dapat diberlakukan sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan hukum
positif di Indonesia. :)