Dokumen tersebut membahas tentang teknologi geomatika dan pemanfaatannya di Kementerian Pekerjaan Umum. Geomatika adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan dan publikasi informasi geografis. Kementerian Pekerjaan Umum memanfaatkan geomatika untuk pemetaan, monitoring proyek, inventarisasi aset, dan penyediaan layanan informasi geospasial.

1. TEKNOLOGI GEOSPASIAL (GEOMATIKA)
DAN PEMANFAATANNYA DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PUSAT PENGOLAHAN DATA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

2. Apa itu geomatika?
Geomatika adalah salah satu cabang ilmu
geografi yang mempelajari tentang
pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan dan
publikasi informasi geografis/geospasial.
Sub Disiplin Ilmu
Geomatika







Geodesi
Ilmu Ukur Tanah
Pemetaan
Hidrografi
Kartografi
Fotogrametri
Analisa Jaringan
(network analysis)

3. Penerapan Geomatika
•
•
•
•
•
•
•
Geodesi
Ilmu Ukur Tanah
Pemetaan
Hidrografi
Kartografi
Fotogrametri
Jaringan
• Sistem
• Navigasi
Informasi
Satelit
Geografi
(GNSS)
• Wireless
• Pemodelan
Location
Medan
Digital
• Survei
Terestris
• Penginderaan
Jauh

4. Tugas :
 Sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2010 tentang ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, Kementerian Pekerjaan Umum
mempunyai tugas : menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam
pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara.
Fungsi :
 Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum.
 Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian
Pekerjaan Umum.
 Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
 Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian
Pekerjaan Umum di daerah.
 Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

5. Merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang bina marga (Jalan dan Jembatan)
BINA MARGA
merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang sumber daya air (sungai,
danau, waduk, bendungan, irigasi, air
tanah, air baku, rawa, tambak dan
pantai)
PENATAAN
RUANG
PU
SUMBERDAYA
AIR
merumuskan serta melaksanakan kebijakan
dan standarisasi teknis di bidang penataan
ruang
CIPTA KARYA
merumuskan dan pelaksanaan
kebijakan dan standarisasi teknis di
bidang Cipta Karya (Permukiman,
perumahan, Air Bersih, Sanitasi, limbah,
sampah, drainase).

6. Tugas Pokok :
Direktorat Jenderal Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penataan ruang.
Fungsi :
1. Perwujudan tata ruang nasional dan pembinaan perwujudan tata ruang daerah;
2. Penjabaran rumusan kebijakan Kementerian dalam mendukung sinkronisasi
rencana dan pelaksanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum berbasis
penataan ruang;
3. Penyiapan rencana terpadu pengembangan infrastruktur jangka menengah
4. Perumusan norma, standar, pedoman manual, dan kriteria di bidang penataan
ruang;
5. Penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional dan pulau;
6. Pemberian pembinaan teknis dan bantuan teknik penataan ruang wilayah
(propinsi, kabupaten/kota, dan kawasan perkotaan dan perdesaan);
7. Penyiapan dukungan pelaksanaan koordinasi penataan ruang secara nasional

7. Tugas
Direktorat Jenderal CIpta Karya mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Cipta Karya
Fungsi :
•Penyusunan kebijakan, program & anggaran serta evaluasi kinerja pembangunan bidang Cipta Karya.
•Pembinaan teknis dan penyusunan NSPM untuk air minum, air limbah, persampahan, drainase, teriminal, apsar dan fasos-fasum lainnya.
•Fasilitas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan.
•Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi air minum dan sanitasi melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat. Serta standarisasi bidang permukiman, air minum, penyehatan lingkungan permukiman dan tata bangunan.
•Penyediaan infrastruktur PU bagi pengembangan kawasan perumahan rakyat.
•Fasilitasi pembangunan rumah susun dalam rangka peremajaan kawasan.
•Penyediaan infrastruktur permukiman untuk kawasan kumuh/nelayan, perdesaan, daerah perbatasan, kawasan terpencil dan pulau-pulau
kecil.
•Penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air.
•Pembinaan teknis dan pengawasan pembangunan bangunan gedung dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara.
•Penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan infrastrukturpermukiman akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.

8. Tugas

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bina marga sesuai peraturan perundangundangan.
Fungsi





Perumusan Jakstra di bidang BM, meliputi penyelenggaraan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa;
Pelaksanaan Jakstra penyelenggaraan BM termasuk penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan,
pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi serta penanggulangan darurat dan rehabilitasi kerusakan jalan akibat
bencana alam;
Penyusunan norma, standar, pedoman, prosedur, dan kriteria di bidang bina marga;
Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang bina marga termasuk pembinaan sistem jaringan jalan provinsi, kabupaten,
kota, dan desa termasuk pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
Pengembangan kemampuan teknis di bidang bina marga;

9. Tugas
 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan.
Fungsi




Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi
konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak pada sungai, danau, waduk, bendungan, irigasi, air
tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai;
Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan yang meliputi
penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem pembiayaan
dan pola investasi, serta penanggulangan darurat dan rehabilitasi kerusakan infrastruktur sumber daya air
akibat bencana alam;
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundangundangan;
Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan
meliputi pembinaan hidrologi, perencanaan wilayah sungai, pembinaan pelaksanaan konstruksi, pembinaan
aset sumber daya air, pembinaan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan, pembinaan
kelembagaan pemberdayaan masyarakat; dan

11. 




Monitoring Kondisi dan Kualitas Jalan
Monitoring Progress Pembangunan Jalan
Inventarisasi dan Pemetaan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan
Pemetaan dan penyusunan basis data spasial
Jalan

12. Monitoring Pembangunan
Jalan Tol dari Citra Google
Earth Multi waktu

13. Pemodelan Ancaman Tsunami Rencana
Jembatan Selat Sunda
Monitoring Pembangunan Jembatan
Suramadu
13

14. DITJEN BINA MARGA
14

15. Aplikasi WebGIS Monitoring Kondisi Jalan Nasional
15

16. BPJT
16

17. 


Perencanaan irigasi (penyediaan informasi
topografi, landuse).
Inventarisasi bangunan Sumberdaya Air
(Waduk, Embung, Bendung, Bendungan,
bangunan irigasi, bangunan hidrologi, dll)
Monitoring Pembangunan Infrastruktur SDA

18. Monitoring
Pembangunan
Bendungan dan
Pemodelan Luasan
dan Volume
Genangan
Bendungan

19. Pembuatan Citra
tiga dimensi untuk
pemantauan
bendungan dan
waduk

20. Sungai dan Pengelolaan
DAS
SMALL FORMAT AERIAL PHOTO
Pola Permukiman
Lahan Sawah
Peta Kerawanan
Bencana
Koleksi UAV PUSDATA
• Small Format Foto Hulu
Citarum Skala 1:5.000
• Small Format Foto
Wilayah Hulu Ciliwung
Skala 1:5.000
Manfaat Dari UAV
•Lebih Murah
•Untuk perkotaan dan
Perdesaan
•Mampu menghasilkan
kenampakan 3D (sensor
bagus)
20

21. Aplikasi WebGIS Monitoring Daerah Irigasi Level Nasional dan
Provinsi
21

22. 
Pemetaan permukiman (sebaran, kualitas)

Pemetaan Infrastruktur Cipta Karya

Assessment spasial faktor Penyehatan
Lingkungan Permukiman

23. BEBERAPA CONTOH PEMANFAATAN GEOMATIKA
PEMETAAN PERMUKIMAN Berbasis Segmentasi Citra
23

27. 

Pemetaan penutup/penggunaan lahan (skala
kecil/umum sampai skala besar/detil)
Analisa kesesuaian penggunaan lahan dengan
RTRW

32. SIGI PU menyediakan layanan informasi data
geospasial infrastruktur PU, fitur analisa data
infrastruktur, metadata, services peta untuk
dimanfaatkan di aplikasi lain (REST, KML, WMS, WFS,
SOAP),

33. SIGI PU menyediakan layanan informasi data
geospasial infrastruktur PU, fitur analisa data
infrastruktur, metadata, services peta untuk
dimanfaatkan di aplikasi lain (REST, KML, WMS, WFS,
SOAP),

34. SIGI PU menyediakan layanan informasi data
geospasial infrastruktur PU, fitur analisa data
infrastruktur, metadata, services peta untuk
dimanfaatkan di aplikasi lain (REST, KML, WMS, WFS,
SOAP),

35. SIGI PU menyediakan layanan informasi data
geospasial infrastruktur PU, fitur analisa data
infrastruktur, metadata, services peta untuk
dimanfaatkan di aplikasi lain (REST, KML, WMS, WFS,
SOAP),

36. SIGI PU menyediakan layanan informasi data
geospasial infrastruktur PU, fitur analisa data
infrastruktur, metadata, services peta untuk
dimanfaatkan di aplikasi lain (REST, KML, WMS, WFS,
SOAP),

37. Loket Peta menyediakan layanan Peta
Dasar/Topografi, informasi ketersediaan dan
pemanfaatan citra satelit/foto udara, layanan peta
infrastruktur cetak dan dijital, layanan informasi
bencana, dan produk peta tematik lainnya

38. Loket Peta menyediakan layanan Peta
Dasar/Topografi, informasi ketersediaan dan
pemanfaatan citra satelit/foto udara, layanan peta
infrastruktur cetak dan dijital, layanan informasi
bencana, dan produk peta tematik lainnya

39. Loket Peta menyediakan layanan Peta
Dasar/Topografi, informasi ketersediaan dan
pemanfaatan citra satelit/foto udara, layanan peta
infrastruktur cetak dan dijital, layanan informasi
bencana, dan produk peta tematik lainnya

40. Loket Peta menyediakan layanan Peta
Dasar/Topografi, informasi ketersediaan dan
pemanfaatan citra satelit/foto udara, layanan peta
infrastruktur cetak dan dijital, layanan informasi
bencana, dan produk peta tematik lainnya