Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 11, Tahun 2011

1. Edisi XI Tahun 2014
INFOBPJS
Kesehatan
Media Internal Resmi BPJS Kesehatan
KIS
Tidak Tumpang Tindih dengan
Kartu BPJS Kesehatan

2. “
“
CEO Message
Pengarah
Fachmi Idris
Penanggung Jawab
Purnawarman Basundoro
Pimpinan Umum
Ikhsan
Pimpinan Redaksi
Irfan Humaidi
Sekretaris
Rini Rachmitasari
Sekretariat
Ni Kadek M. Devi
Eko Yulianto
Paramitha Suciani
Redaktur
Diah Ismawardani
Elsa Novelia
Chandra Nurcahyo
Yuliasman
Juliana Ramdhani
Budi Setiawan
Dwi Surini
Tati Haryati Denawati
Distribusi dan Percetakan
Basuki
Anton Tri Wibowo
Buletin diterbitkan oleh:
BPJS Kesehatan
Jln. Letjen Suprapto PO BOX
1391/JKT Jakarta Pusat
Tlp. (021) 4246063, Fax.
(021) 4212940
Redaksi
Redaksi menerima tulisan artikel/opini
berkaitan dengan tema seputar Askes
maupun tema-tema kesehatan lainnya
yang relevan dengan pembaca yang ada
di Indonesia. Panjang tulisan maksimal
7.000 karakter (termasuk spasi),
dikirimkan via email ke alamat: redaksi.
infobpjskesehatan@gmail.com dilengkapi
identitas lengkap dan foto penulis
DAFTAR ISI
BINCANG
6
SURATPEMBACAemail : redaksi@bpjs-kesehatan.go.id Fax : (021)
4212940
3
5
7
8
9
10
11
INFO BPJS
Kesehatan
EDISI XI TAHUN 2014
Budaya Belajar
Berdasarkan data Badan Pusat Satitistik (BPS) tahun 2013, hanya 20%
dari seluruh populasi penduduk Indonesia yang gemar membaca, sisanya
hampir 80% lebih memilih menonton televisi atau mendengarkan radio.
Angka ini dipertegas oleh hasil survei yang dilakukan UNESCO tahun
2012 yang menunjukkan fakta bahwa indeks minat baca masyarakat
Indonesia merupakan yang paling rendah di ASEAN, yaitu barumencapai
angka 0,0001. Artinya, dalam setiap 1.000 orang Indonesia, hanya ada satu
yang mempunyai minat baca. Bandingkan dengan Amerika yang 0,45 atau
Singapura yang indeksnya sudah menacapai 0,55.
Selain itu berdasarkan rasio penduduk, idealnya satu surat kabar dibaca
oleh 10 orang (1:10). Namun faktanya berdasarkan survei yang dilakukan
terhadap 39 negara di dunia, diketahui bahwa rasio antara konsumsi satu
surat kabar dengan jumlah pembaca di Indonesia adalah berada di urutan
ke-38. Hal ini terjadi karena satu sura tkaba rdi Indonesiadi konsumsi oleh
45 orang (1:45). Angka ini jauh tertinggal dengan negara tetangga Filipina
1:30, atau bahkan dengan negara Srilangka yang tergolong belum maju
dengan angka 1:38.
Kondisi ini tentu begitu memprihatinkan bagi kita semua. Nyata sekali
bahwa minat baca sebagai modal awal sikap belajar, sangat rendah di
masyarakat kita. Selama budaya baca belum menjadi kebiasaan sehari-
hari, maka dengan sendirinya budaya belajar sebagai cara meningkatkan
kualitas masing-masing pribadi hanya menjadi sebatas mimpi. Namun
keyakinan untuk menjadi lebih baik atau bahkan yang terbaik, pasti dapat
kita wujudkan dengan terus belajar, bekerja dan berusaha untuk membawa
Indonesia menuju masa depan baru yang jauh lebih cerah. Meskipun
pepatah mengatakan “rumput selalu lebih hijau di sisi lain bukit”, namun kita
harus yakin bahwa “matahari tidak berdiri di satu sisi melainkan berputar
berkeliling bersama bumi”. Pasti ada jalan sepanjanng kita mau menemukan.
Pilihannya hanya lah, apakah kita akan menerima angka-angka di atas
sebagai given atau kah kita akan berjuang terus belajar dan memperbaiki
diri. Kata BELAJAR memang terkesan membosankan, namun
sesungguhnya dalam aktifitas belajar, baik sebagai pribadi maupun dalam
kaitannya sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain (guru,
manusia lain, lingkungan), kita sedang mendewasakan jasmani dan rohani
dengan memperkaya khasanah keilmuan dan kejiwaan sehingga mature dan
siap berinteraksi dengan alam semesta dan seluruh lingkungannya.
Dalam konteks pemaknaan seperti di atas, kata BELAJAR bukan lagi
sebagai kewajiban namun lahir sebagai kebutuhan harfiah manusia yang
ingin bertahan hidup secara layak baik di dunia maupun di alam kehidupan
selanjutnya. Kata belajar tentu tak bisa dipisahkan dari kata PENDIDIKAN.
Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti panggula wentah yang artinya
mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran,
kemauan, watak, dan mengubah kepribadian. Ki hajar Dewantara – tokoh
pendidikan nasional, mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk
memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani,sehingga dapat memajukan
kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan manusia yang selaras
dengan alam dan masyarakatnya.
Dalam kisah nyata tentang bagaimana semangat belajar mengubah jalan
hidup seorang manusia, dapat kita pelajari dari seorang pengusaha muda
terkaya di Singapura, Adam Khoo. Bernama lengkap Adam Khoo Yean
Ann, di usianya yang ke-26 ia telah memiliki 4 bisnis yang beromzet US$
20juta. Di masa kecilnya ia merupakan anak yang bodoh di sekolah. Nilainya
selalu F, sehingga ia benci belajar, benci sekolah dan hanya gemar pada
games dan televisi. Ia dikeluarkan dari SD nya karena tidak dapat mengikuti
pelajaran. Saat SMP, ia ditolak berbagai sekolah dan masuk sekolah terjelek
di Singapura. Di sekolah yang begitu banyak orang bodohnya dan tidak
diterima di sekolah yang baik itu, Adam Khoo termasuk yang paling bodoh.
Di antara 160 murid seangkatan, Adam Khoo menduduki peringkat 10
terbawah.
Hidup Adam Khoo berubah setelah ia bertemu dan manjadi murid Ernest
Wong. “Satu-satunya hal yang bias menghalangi kita adalah keyakinan
yang salah serta sikap yang negatif.” Kata-kata Ernest Wongini
mempengaruhi Adam Khoo. Dia akhirnya memiliki keyakinan bahwa kalau
ada orang yang bias mendapatkan nilai A, dia juga bisa. Selama ini Adam
Khoo bodoh, karena dia naif dan menerima sepenuh hati kata-kata orang
lain yang negatif. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya Adam Khoo berani
menentukan targetnya, yaitu mendapatkan nilai A semua.
Kalau Adam Khoo bisa, semestinya kita pun bisa. Jika rata-rata penduduk
Jepang membaca 2 buku sebulan, maka pasti kita pun bisa meningkatkan
rata-rata baca masyarakat indonesia yang hanya 2 lembar perbulan menjadi
minimal 20 lembar. Seperti pepatah Jawa berkata “ngelmu iku klakone
kanthi laku”, ilmu itu terwujud jika dilakukan. Maka lakukanlah.. ! Sekali
lagi jangan berhenti belajar, bekerja dan berusaha. Ingatlah bahwa masa
lalu adalah apa yang nampak sekarang., sementara apa yang akan terjadi di
masa depan adalah tergantung apa yang Anda lakukan ... dari sekarang.
Direktur Utama
Fachmi Idris
Bincang - Ketua DJSN Chazali H Situmorang,
KISdanBPJSKesehatanbisaterintegrasi
Fokus - KIS Tidak Tumpang Tindih
denganKartuBPJSKesehatan
Fokus - FAQ (Frequently Asked
Questions), terkaitLaunchingKartu
IndonesiaSehat(KIS)
Benefit - Faskes Tingkat Pertama
Tangani 144 Penyakit, Hapus
“PuskesmasRaksasa”
Pelanggan - Menaruh Harapan Baru
PelaksanaanJaminanKesehatan
Testimoni - Sutarsih, SepuluhHari
MenungguGiliranUSG
Sehat - Memprihatinkan, JumlahAnak
TerkenaDiabetesMeningkatTajam
Kilas & Peristiwa - BPJS Kesehatan
SiapLayaniPesertaPemegang“Kartu
IndonesiaSehat”
Pembaca setia Info BPJS Kesehatan,
Memasuki edisi ke-11 Info BPJS Kesehatan, redaksi
mengucapkan terimakasih atas apresiasinya terhadap
kehadiran kembali media yang kita cintai ini. Sehingga kami
benar-benar bahagia dan tetap bersemangat menerbitkan
Info BPJS Kesehatan secara konsisten. Dengan masukan
dan saran yang secara simultan kami terima untuk
pembenahan media ini kami berupaya memberikan yang
terbaik dalam upaya memberikan informasi seputar BPJS
Kesehatan kepada seluruh pembaca.
Pembaca yang berbahagia, awal November lalu Kartu
Indonesia Sehat (KIS) resmi diluncurkan oleh Presiden
RI Joko Widodo di Gedung Pos Ibukota. KIS merupakan
perluasan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
yang diluncurkan sebelumnya dan dikelola oleh BPJS
Kesehatan pada 1 Januri 2014. KIS diperuntukan bagi
penduduk Indonesia, khususnya fakir miskin dan tidak
mampu serta iurannya dibayarkan oleh pemerintah. BPJS
Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk
untuk menyelenggarakan/mengelola program Jaminan
Kesehatan SJSN (JKN).
Hal ini merupakan wujud dari Kepedulian Pemerintah Baru
Terhadap Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Berkaitan dengan hal tersebut Info BPJS Kesehatan akan
membahas tentang hal tersebut dalam rubrik Fokus. Info
BPJS Kesehatan juga menghadirkan wawancara khusus
bersama Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
Chazali H Situmorang dalam rubrik BINCANG. Bagaimana
penjelasan beliau tentang keberadaan KIS saat ini. Dan
informasi-informasi lain seputar BPJS Kesehatan yang
kami hadirkan dalam rubrik-rubrik lain.
Seiring dengan penerbitan Info BPJS Kesehatan, kami
mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan
tanggapan atas terbitnya media ini. Semoga kehadiran
media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif
bagi BPJS Kesehatan dan stakeholder-stakeholder-nya.
Selamat beraktivitas.
Redaksi
Kepedulian Pemerintah Baru Terhadap
Jaminan Kesehatan
PembelianObatSendiri
Yth. Redaksi
Bagaimana jika di rumah sakit tidak
tersedia obat yang dibutuhkan peserta?
Jawab : Peserta berhak memperoleh obat
yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis
yang wajib disediakan oleh Fasilitas kesehatan.
Apabila peserta tidak mendapatkan obat,
maka peserta dapat melapor ke manajemen
RS dan/atau BPJS Center. Apabila terdapat
keluhan akibat ketersediaan obat maka fasilitas
kesehatan dapat melaporkan ke Direktorat
Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
(Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan Kementerian Kesehatan Rebublik
Indonesia) melalui alamat email e_katalog@
kemkes.go.id dan obatpublik@yahoo.com
tembusan email BPJS Kesehatan Kantor
Cabang setempat.
Andina, Merunda

3. Info BPJSKesehatan edisi11Tahun2014
F kus
3
B
anyak orang mempertanyakan keberadaan Kartu
Indonesia Sehat (KIS) yang diluncurkan pemerintah.
Alasannya, selama ini Program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) yang dioperasikan BPJS Kesehatan, baru
berjalan sekitar satu tahun.
Sejumlah kelompok masyarakat menafsirkan JKN akan
diganti dengan KIS. Kelompok lainnya, juga merasakan
kekhawatiran, takut terjadi tumpang tindih di lapangan
dalam mengoperasionalkan kesehatan bagi masyarakat.
Menurut Menteri Kesehatan, Nila Djuwita
Farid Moeloek, JKN yang sering dipakai
oleh masyarakat Indonesia untuk berobat,
dapat digunakan kembali oleh anggota
Kartu Indonesia Sehat (KIS). KIS merupakan
program yang terintegrasi dengan JKN, sistem
yang digunakan untuk pelayanan kesehatan
KIS sama dengan peserta JKN lainnya. Jadi
setiap masyarakat dapat menggunakannya
sesuai peraturan, namun memang nama
kartunya saja yang berbeda yaitu Kartu
Indonesia Sehat.
"Sebenarnya tidak ada bedanya, KIS dan JKN. Namun,kami
mencoba memasukkan benefit preventif tambahan di
sana, tetapi perorangannya lebih ditekankan," kata Nila.
Meski demikian, Nila mengimbau kepada seluruh
masyarakat agar tenang tidak perlu takut akan kinerja KIS.
Karena KIS rencananya akan menjangkau masyarakat yang
belum mendapatkan JKN, juga bagi bayi yang baru lahir
yang belum didaftarkan ke JKN.
JKN masih tetap berlaku. Namun menurut Menteri
Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita Farid Moeloek, KIS
memiliki kelebihan, yaitu bisa menanggung penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS). “Nanti pelan-
pelan kartu diganti, Kartu Indonesia Sehat. Jangan ada
perbedaan bagi PMKS dan bayar sendiri (yang memiliki
premi),” kata Nila.
Nila mengatakan, keberadaan KIS tidak akan tumpang
tindih dengan kartu kesehatan lainnya yang sudah ada.
Jenis baru ini mengutamakan keluarga tak mampu yang
mengalami masalah kesehatan, termasuk bayi yang baru
lahir yang butuh perawatan. “Pada saat dia mulai hidup,
punya penyakit, 100 hari kelahiran anak-anak, ini penting
sekali. Maka dapat makanan tambahan, pemeriksaannya,
imunisasi itu kan preventif,” jelasnya.
Saat ini diakui Nila ibarat masa transisi, namun selalu ada
orang yang sakit dan membutuhkan pencegahan penyakit,
maupun pelayanan.
Menurutnya sistem ini
akan dirapikan secara
bertahap.
Berdasarkan data yang
dimilikinya, setidaknya
ada 432 ribu dari 1,7 juta
kelompok penyandang
masalah kesejahteraan
sosial (PMKS) yang
berhasil divalidasi untuk
mendapatkan KIS.
Perlakuan yang sama
lewat KIS juga diberikan
kepada bayi yang baru
lahir."Ini bukan mendaftar
tapi penerima KIS akan
divalidasi terlebih dahulu
oleh tim khusus untuk
kemudian diberikan
kartu," ujar Nila.
KIS Tidak Tumpang Tindih dengan
Kartu BPJS Kesehatan
Cakupan KIS menyasar masyarakat yang belum masuk
JKN. KIS dan JKNadalah program-program kesehatan
bagi warga miskin yang berada di bawah koordinasi
BPJS Kesehatan."Secara bertahap cakupan peserta akan
diperluas meliputi penyandang masalah kesejahteraan
sosial dan bayi yang baru lahir dari penerima bantuan iuran
[PBI] yang selama ini tidak dijamin. "Selain soal JKN, kita
juga fokus terhadap Angka Kematian Ibu (AKI)," " kata Nila
Moeloek.
Selama ini masyarakat belum menikmati program
asuransi pemerintah tersebut secara merata. Dengan
demikian, Nila akan mengerjakan semua program yang
telah digariskan Presiden Joko Widodo hingga lima tahun
mendatang. Tentunya akan banyak program baru dan terus
menjalankan program baik yang sudah ada.
“Saya kira kita kerjakan apa yang memang digariskan oleh
kesehatan. Itu tidak akan jauh dari program yang sudah
digariskan Presiden Jokowi dan bagaimana bangsa kita
menjadi paradigma sehat,” tutur Nila.
Nila menjelaskan, JKN merupakan asuransi khusus untuk
masyarakat yang dibuat oleh pemerintah tapi unsur
pemerataan belum terwujud. Artinya, semua komponen,
belum menjadi anggota JKN.“Tentu kita bersyukur adanya
JKN. Saya rasa itu kartu keadilan. Dulu tidak semua orang
dapat asuransi kesehatan. Sekarang diusahakan dapat
semuanya,” imbuhnya.

4. Info BPJSKesehatan edisi11Tahun2014
fokus
4 Info BPJSKesehatan edisi9Tahun2014
Meskipun ada JKN, masyarakat harus tahu diri tentang
kondisi kesehatan masing-masing. Masyarakat Indonesia
bisa hidup sehat dari niatan individu.“Sekarang masyarakat
harus belajar hidup sehat dan saya harap kita semua bisa
edukasi ke masyarakat agar bisa jaga kesehatan,” ujarnya.
Menyinggung kembali soal KIS, Nila F Moeloek
mengingatkan masyarakat untuk mengikuti program Kartu
Indonesia Sehat (KIS) untuk kesehatan ibu dan anak.
Keunggulan KIS adalah manfaat preventif serta deteksi
dini, gizi, imunisasi dan pelayanan pos pelayanan terpadu
dan segera mendaftar ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat.
"Saya ingatkan lebih baik mendaftar saat sehat karena
prinsipnya gotong royong. Saya ingatkan lagi jangan tunggu
sakit baru mendaftar. Mau di mana pun bisa mendaftar.
Datangi kantor BPJS setempat, untuk mendaftar, jangan
cuma ibu tapi anak dan bapaknya juga,” kata Nila.
Menkes menambahkan, KIS merupakan perluasan
cakupan kepersertaan dari fakir miskin dan orang tidak
mampu. Mereka ini datanya belum termasuk ke dalam
jumlah 84,6 juta jiwa penerima bantuan iuran (PBI)
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
KIS juga memberikan manfaat yang lebih
luas dari JKN. Yaitu mencakup upaya
promotif dan preventif, serta deteksi dini
yang sebelumnya belum tercover JKN
seperti gizi, imunisasi, dan pelayanan
posyandu. Harapannya, dengan adanya
jaminan kesehatan dapat mendorong
masyarakat untuk bersalin ditolong oleh
tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas
kesehatan.“Dengan bersalin di fasilitas
pelayanan kesehatan dan ditolong tenaga
kesehatan akan mempercepat akses ibu
dan bayi dalam mencapai penanganan
yang adekuat apabila terjadi komplikasi,”
ungkap Nila F Moeloek.
P
embangunan kesehatan masih teus menjadi sorotan
masyarakat, terutama soal distribusi dokter yang
tidak merata di seluruh Indonesia. Karena dokter
sampai saat ini masih terkonsentrasi di kota-kota besar
dan di Pulau Jawa. Selain itu, premi terutama iuran yang
dibayar pemerintah untuk penerima bantuan iur (PBI) harus
dinaikkan.
Rakyat Indonesia benar-benar berharap Presiden Jokowi
membenahi sektor kesehatan.Jangan sampai BPJS
Kesehatan, nantinya kolaps karena premi yang masih
relatif kecil dan biaya yang ditanggung cukup besar.Dengan
bertahan pada premi sekarang, dinilai sangat sulit bagi
BPJS Kesehatan untuk meningkatkan mutu dan kualitas
pelayanan kesehatan. Jumlah penduduk penerima bantuan
iur tercatat 86,4 juta jiwa atau lebih dari 70 persen peserta
JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
"JKN adalah program pro rakyat yang
sangat bagus. Tapi ada kelebihan dan
kekurangannya," kata Pengamat CORE
Indonesia, Dr Hendri Saparini Yuni
Astuty, kepada Info BPJS.
Hendri mengatakan, BPJS Kesehatan memiliki kelebihan
dan kekurangan dalam hal pelaksanaan program JKN.
Dengan usia yang hampir satu tahun, tentu pemerintah
sudah bisa mengevaluasi hal-hal mana yang baik dan mana
yang merugikan rakyat.“Pak Jokowi sangat pro rakyat.
Jadi saya yakin beliau akan melakukan evaluasi terhadap
program ini,” jelasnya.
Aturan yang Merugikan Dievaluasi Hasil evaluasi tersebut apakah nantinya akan tetap
dilanjutkan sebagai JKN atau mekanismenya diubah
seperti KJS (Kartu Jakarta Sehat), itu menjadi wewenang
Presiden. Mengingat selama menjadi Gubernur DKI
Jakarta, Jokowi sudah menyelenggarakan KJS.
“Kalau KJS tentu itu anggaran dikeluarkan dari APBD.
Tetapi kalau tetap JKN tentu harus dialokasikan lagi
dalam APBN. Ada lebih dan kurangnya dari dua program
kesehatan tersebut sehingga presiden harus benar-benar
mengevaluasinya,” lanjut Hendri.
Hal lain yang mendapat sorotan terkait pembangunan
kesehatan adalah distribusi dokter yang tidak merata di
seluruh Indonesia dan soal premi. Dokter sampai saat ini
masih terkonsentrasi di kota-kota besar dan di Pulau Jawa.
Terutama di daerah perbatasan.
Menurutnya, pengeluaran negara untuk kesehatan
sebagaimana untuk pendidikan adalah amanat konstitusi.
Karena jaminan kesehatan adalah kewajiban, perlu dihitung
berapa banyak yang akan dijamin dan berapa besarannya.
”Sebenarnya fiskal negara mampu membiayai premi PBI
lebih dari Rp 15.500 kalau pengelolaan keuangan negara
berjalan dengan benar,” ujarnya.
Pengamat Core Indonesia
Dr Hendri Saparini Yuni

5. Info BPJSKesehatan edisi11Tahun2014
F kus
5
1. Apa perbedaan antara Kartu Indonesia Sehat
(KIS) dan BPJS Kesehatan?
- Secara apple to apple tidak dapat dibandingkan,
karena KIS adalah suatu program atau sistem,
sedangkan BPJS Kesehatan adalah Badan
Penyelenggaranya yang ditugaskan untuk menjalankan
program tersebut
- Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah Nama untuk
Program Jaminan Kesehatan SJSN (JKN) bagi
Pendu duk Indonesia, khususnya fakir miskin dan tidak
mampu, yang mana Iurannya dibayarkan
oleh pemerintah
- BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang
dibentuk untuk menyelenggarakan program
Jaminan Kesehatan SJSN (JKN).
2. Apa perbedaan antara KIS dan JKN ?
- Secara kuantitas, sasaran peserta mengalami
peningkatan, untuk tahap awal adalah sebanyak
1,7 juta jiwa yang berasal dari Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
o Secara Kualitas, selain manfaat upaya kesehataan
perorangan, juga tercakup di dalamnya
manfaat upaya kesehatam masyarakat yang sudah
diatur menurut ketentuan yang berlaku.
3. Apakah semua kartu jaminan kesehatan
sebelumnya akan diganti ?
- Kartu Askes, Kartu Jamkesmas, Kartu JKN-BPJS
Kesehatan, KJS, e-ID BPJS Kesehatan masih tetap
berlaku dan dapat dipergunakan untuk mendapatkan
Jaminan Kesehatan SJSN (JKN)
- Untuk peserta baru yang berasal dari fakir miskin dan
tidak mampu, secara bertahap akan
diterbitkan KIS
FAQ (Frequently Asked Questions)
terkait Launching Kartu Indonesia Sehat (KIS)
4. Apakah mereka yang telah mendapat Kartu
Indonesia Sehat (KIS), dapat segera memperoleh
jaminan
kesehatan ?
- Iya, peserta yang sudah mendapat KIS dapat
memperoleh manfaat jaminan kesehatan sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku
5. Apakah prosedur pelayanan KIS sama dengan
program sebelumnya?
- Prinsipnya sama, tetap menggunakan system rujukan
berjenjang, untuk kontak pertama, peserta
memperoleh pelayanan kesehatan di Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dimana ybs
terdaftar. Jika perlu mendapatkan penanganan lebih
lanjut, maka dapat dirujuk ke Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan.
- Dalam kondisi gawat darurat medis, peserta dapat
langsung memperoleh pelayanan kesehatan di
Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.
6. Dalam acara Launching saat ini, berapa jumlah
masyarakat yang mendapat KIS ?
- Dalam acara launching ini, akan dibagikan KIS kepada
2.775 jiwa dari masyarakat fakir miskin dan
tidak mampu dan 50 orang dari Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
7. Siapa saja 2.775 jiwa dan 50 jiwa dari PMKS
tersebut ?
- 2.775 jiwa tersebut adalah 600 Kepala Keluarga
beserta anggota keluarganya
- 50 jiwa tersebut adalah individu Penyandang Masalah
Kesejahteraan social (PMKS) yang
ditetapkan oleh Kementrian Sosial.
8. Apakah hanya 2.775 jiwa dari masyarakat fakir
miskin/tidak mampu dan 50 orang dari Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
mendapatkan KIS tersebut ?
- Untuk tahap awal, mereka yang mendapatkan KIS
adalah Keluarga yang mendapatkan Kartu
Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Simpanan Keluarga
Sejahtera (e-money), dan Kartu Indonesia
Pintar.
- Adapun mereka yang berasal dari PMKS, angka 50
orang tersebut adalah tahap awal launching,
selanjutnya akan dibagikan kepada PMKS sesuai data
yang akan diberikan oleh Kementrian
Sosial.

6. Info BPJSKesehatan edisi11Tahun2014
BINCANG
6
H
ingga kini, peserta BPJS Kesehatan tercatat
sebanyak 129,3 juta, lebih. Jumlah itu, telah
melampaui target sebesar 121,6 juta peserta
pada tahun tahun 2014. Jika dibandingkan dengan
negara lain, sistem jaminan kesehatan Indonesia, yang
dioperasionalkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan, sebagai sistem jaminan kesehatan
terbesar di dunia.
Dengan sistem ini, peserta BPJS berhak mendapat
pelayanan kesehatan dan pengobatan, apapun penyakit
yang dideritanya. Ini merupakan kebijakan publik yang
bukan saja inovatif, namun juga revolusioner.
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan
upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan
terkait pemerataan akses dan kualitas terhadap layanan
kesehatan, yang merupakan tantangan zaman bahkan di
negara-negara maju sekalipun.
Bagi yang mampu dapat berobat pada dokter yang terbaik,
namun mereka yang miskin bila terkena penyakit kronis,
seperti kanker, atau yang sejenis hanya bisa menyerah
pada nasib. Karena itulah, diperlukan jaminan kesehatan.
Meski demikian, tantangan seperti finansial, logistik,
SDM (sumber daya manusia), masih mewarnai dalam
mengimplementasikan di masa depan, maka butuh
kesinambungan dan perbaikan.
Setelah pergantian tampuk kepeminpinan di Indonesia,
Presiden Joko Widodo, telah meluncurkan KIS (Kartu
Indonesia Sehat). Apakah program BPJS Kesehatan
nantinya dilanjutkan atau diubah namanya, berikut
wawancara dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN) Chazali H Situmorang.
Presiden Jokowi telah meluncurkan KIS walaupun
sudah ada BPJS KesehatanBanyak orang
mempertanyakan soal KIS yang diluncurkan Presiden
Jokowi karena selama ini masyarakat mengenal BPJS
Kesehatan. Apa komentar bapak soal ini?
Nggak ada masalah. Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah
sistem jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat yang
merupakan perluasan dari Kartu Jakarta Sehat (KJS). Kalau
saya mencermati pernyataan Presiden Jokowi, tampaknya
ingin menegaskan beliau taat hukum. Dulu KJS juga bisa
terintegrasi dengan BPJS.
Ketika Pak Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta
dan mencanangkan KJS, semua sistemnya dilaksanakan
berdasarkan nota kesepahaman dengan PT Askes. Ketika
PT Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan,
maka KJS juga berintegrasi ke dalam sistem BPJS. Para
pemegang KJS pun otomatis menjadi peserta BPJS.
Data dan uang yang dialokasikan untuk KJS sudah
diserahkan ke BPJS. DKI Jakarta merupakan provinsi
pertama yang melakukan integrasi jaminan sosialnya
dengan BPJS, yang kemudian disusul Aceh, dan beberapa
wilayah lain.
Maksudnya, sampai sekarang masih ada Jamkesda?
Iya. Sejumlah provinsi belum mengintegrasikan jaminan
sosialnya ke BPJS. Karena itu, jaminan kesehatan daerah
(jamkesda) masih berjalan di beberapa daerah. Namun,
Undang-undang BPJS mengamanatkan Jamkesda hanya
boleh berlangsung hingga 2016. Pada 1 Januari 2017,
semua jaminan sosial harus terintegrasi dengan BPJS.
Masih adanya unsur politis dan komitmennya, sehingga
pimpinan daerah tetap mempertahankan Jamkesda.
Selain itu, masih adanya kalangan miskin yang belum
terkaver adanya PBI, membuat pemerintah daerah tetap
memberlakukan Jamkesda.
Apapaun namanya, pembangunan bertujuan untuk
meningkatkan taraf hidup orang perorang. Namun yang
paling mendasar adalah manusia itu diharapkan hidup
sehat.
Kembali soal KIS. Apakah, nantinya nama BPJS
Kesehatan, yang sudah membumi di hati rakyat, akan
diganti?
Mau diganti pun nggak jadi soal selama jaminan kesehatan
nasional masih ada. Bisa saja nanti sistemnya adalah
BPJS, karena itu amanat undang-undang. Namun, kartu
pesertanya bernama Kartu Indonesia Sehat.
Apalah, arti sebuah nama. Yang penting program
kesehatan untuk rakyat tetap berjalan dan kekurangan
yang ada setahap demi setahap diperbaiki. Agar peserta
tidak dirugikan. Pelayanan harus tetap optimal, Masyarakat
tak perlu khawatir.
Jadi, program kesehatan yang dikelola BPJS
Kesehatan, tetap dilanjutkan walaupun nantinya ada
beberapa perubahan ?
Yakin diteruskan, karena amanah undang-undang.
Sebelum ada serah terima pimpinan, Pak Susilo Bambang
Yudhoyono, juga sudah meminta penggantinya, Presiden
terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan pengganti Presiden
Jokowi nantinya untuk melanjutkan program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Tujuannya, agar BPJS Kesehatan semakin baik.
Saat itu, Pak SBY, sudah memberikan sinyal kalau nama
mungkin akan berbeda tetapi harapannya sama. Saat itu,
Pak SBY, secara khusus berpesan kepada Direktur Utama
BPJS Kesehatan, untuk menjelaskan kepada Presiden
Jokowi apabila nantinya menanyakan tentang BPJS
Kesehatan. Karena kebijakan benar dan on track.
Oleh karena itu, kita tak perlu ragu ikuti program
jaminan kesehatan ini?
Benar. Kita tak perlu bertanya-tanya lagi. KIS adalah sistem
jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat yang merupakan
perluasan dari Kartu Jakarta Sehat (KJS), salah satu
programnya ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Kita tahu, program KIS pun banyak menimbulkan
pertanyaan. Karena Indonesia sedang merintis sebuah
sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang baru
saja berjalan. Ada juga yang bertanya, pondasi SJSN
diletakan oleh Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum PDI
Perjuangan, ketika menjadi presiden. PDI Perjuangan
merupakan partai pengusung Jokowi untuk menjadi
presiden. Bahkan, keputusan Jokowi maju dalam Pemilu
Presiden 2014 pun ketika itu atas restu dan persetujuan
dari Megawati.
Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana kelanjutan
SJSN, yang diselenggarakan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan, di
era pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintah sekarang tetap
konsisten meneruskannya, kok.
Soal, masih adanya kasus dalam memberikan pelayanan
kesehatan, sampai kapan pun pasti ada, hambatan
namun BPJS Kesehatan, berupaya menyelesaikannya.
Dalam memberikan pelayanan, apalagi terhadap 129,3 juta
peserta, pasti ada kasus yang muncul. Kami ingin terus
menyempurnakan dan memperbaiki. Mudah-mudahan
tidak sampai dua tahun keluhan tidak banyak lagi.
Bagaimana dengan adanya ide untuk menyatukan
antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan
?
Ya itu masih sebatas wacana. Saat itu, ada usulan agar
Presiden Jokowi menyatukan BPJS yang saat ini terpecah
menjadi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
serta mengangkat posisi Kepala BPJS sebagai menteri.
Menurut pencetusnya, peran BPJS yang disatukan akan
sangat strategis karena menyangkut nasib rakyat kecil
termasuk buruh, apalagi Jokowi identik sebagai pembela
rakyat kecil.
Semua yang menyangkut soal pelayanan kesehatan
harus disatukan dalam BPJS termasuk Jasa Raharja yang
selama ini juga menyantuni korban kecelakaan, karena
pada ujungnya juga bersinggungan dengan pelayanan
kesehatan. Itu, cuma sebatas usulan. Yang dibutuhkan
rakyat, memperoleh fasilitas kesehatan yang murah dan
mudah.
KIS dan BPJS Kesehatan Bisa Terintegrasi
Ketua DJSN
Chazali H Situmorang

7. Info BPJSKesehatan edisi11Tahun2014
BENEFIT B
7
D
i era jaminan kesehatan nasional (JKN) sistem
rujukan berjenjang mulai dilaksanakan dengan
baik. Setiap peserta BPJS Kesehatan tidak boleh
lagi langsung berobat ke rumah sakit atau ke fasilitas
kesehatan tingkat lanjutan kecuali dalam keadaan gawat
darurat medis atau emergency. Bahkan rumah sakit
swasta atau klinik swasta yang belum bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan pun tidak boleh menolak
pasien dengan kondisi gawat darurat. Biaya pelayanan
dapat ditagihkan oleh pemberi pelayanan kepada BPJS
Kesehatan dan peserta tidak dikenakan iur biaya.
Setiap peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat
Peserta terdaftar. Fasilitas kesehatan tingkat pertama
(FKTP) yaitu Puskesmas, praktik dokter perorangan, praktik
dokter gigi, klinik umum dan rumah sakit kelas D Pratama.
Jika di suatu daerah tidak ada dokter, maka BPJS
Kesehatan dapat bekerjasama dengan bidan dan praktik
perawat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar.
BPJS Kesehatan terus melakukan penguatan di lini
terdepan pelayanan kesehatan agar bisa menapis kasus-
kasus yang perlu mendapat penanganan atau tindakan
lebih lanjut. Hal ini bertujuan agar rumah sakit tidak
menjadi “Puskesmas Raksasa”, dan tidak menangani
kasus-kasus yang seharusnya bisa diselesaikan di FKTP.
Pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi pelayanan
kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik
(primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Jika
pola rujukan berjenjang bisa dilaksanakan, RS bisa fokus
untuk meningkatkan mutu pelayanannya dalam menangani
pasien yang dirujuk dari FKTP karena membutuhkan
penanganan spesialistik. Keluhan pasien karena tidak
mendapatkan kamar perawatan di rumah sakit ataupun
rumah sakit penuh dapat dikurangi.
Pada saat mendaftar, peserta BPJS Kesehatan dapat
memilih FKTP yang dikehendaki yang dekat dengan
tempat tinggal, hal itu untuk memudahkan peserta
mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.
Setelah tiga bulan, peserta boleh pindah ke FKTP lain jika
menginginkannya dengan cara melapor ke Kantor Cabang
BPJS Kesehatan terdekat.
Kini, di FKTP bisa menangani 155 diagnosa penyakit sesuai
dengan Kompetensi Dokter Umum yang dapat ditangani di
FKTP, sehingga para peserta JKN tidak perlu lagi berobat
langsung ke rumah sakit, karena di FKTP pun sudah bisa
ditangani. Namun tidak menutup kemungkinan pada
kasus-kasus tersebut dapat langsung berobat ke Rumah
Sakit dengan mempertimbangkan Time (lama perjalanan
penyakitnya), Age (usia pasien), Complication
(komplikasi penyakit/tingkat kesulitan), Comorbidity
(penyakit penyerta), and Condition (kondisi fasilitas
kesehatan). Kasus medis yang dapat diselesaikan
secara tuntas di FKTP yaitu, kasus pelayanan primer yang
mengacu pada kompetensi dokter umum, kasus medis
yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan
rujukan; dan kasus medis yang termasuk dalam Program
Rujuk Balik BPJS Kesehatan seperti kasus Hipertensi,
Diabetes Mellitus (kencing manis), asma, Penyakit Paru
Obstruktif Kronis (PPOK), stroke, epilepsy, schizofren,
Sindroma Lupus Eritematosus (SLE) dan Jantung).
Selain itu, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan
pelayanan kesehatan gigi, pemeriksaan ibu hamil, nifas,
ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter
serta. rehabilitasi medik dasar.
Pelayanan rawat inap pun bisa ditangani oleh FKTP yang
memiliki fasilitas rawat inap. Yaitu, rawat inap pada
pengobatan/perawatan kasus yang dapat diselesaikan
secara tuntas di FKTP, rawat inap pada pertolongan
persalinan pervaginam bukan risiko tinggi; rawat inap
pada pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau
penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONED; rawat
inap pada pertolongan bayi baru lahir (neonatal) dengan
komplikasi; dan rawat inap pada pelayanan transfusi darah
sesuai kompetensi Fasilitas Kesehatan dan/atau kebutuhan
medis.
Pelayanan kesehatan di FKTP yang termasuk non-
spesialistik meliputi administrasi pelayanan; pelayanan
promotif dan preventif; pemeriksanaan, pengobatan,
dan konsultasi medis; tindakan medis non-spesialistik,
baik operatif maupun non-operatif; pelayanan obat dan
bahan medis habis pakai; transfusi darah sesuai dengan
kebutuhan medis, pemeriksaan penunjang diagnostik
laboratorium tingkat pratama; dan rawat inap tingkat
pertama sesuai dengan indikasi medis.
Faskes Tingkat Pertama Tangani 144 Penyakit
Hapus “Puskesmas Raksasa”
1. Kejang Demam
2. Tetanus
3. HIV AIDS tanpa komplikasi
4. Tension headache
5. Migren
6. Bell’s Palsy
7. Vertigo (Benign paroxysmal positional Vertigo)
8. Gangguan somatoform
9. Insomnia
10. Benda asing di konjungtiva
11. Konjungtivitis
12. Perdarahan subkonjungtiva
13. Mata kering
14. Blefaritis
15. Hordeolum
16. Trikiasis
17. Episkleritis
18. Hipermetropia ringan
19. Miopia ringan
20. Astigmatism ringan
21. Presbiopia
22. Buta senja
23. Otitis eksterna
24. Otitis Media Akut
25. Serumen prop
26. Mabuk perjalanan
27. Furunkel pada hidung
28. Rhinitis akut
29. Rhinitis vasomotor
30. Rhinitis vasomotor
31. Benda asing
32. Epistaksis
33. Influenza
34. Pertusis
35. Faringitis
36. Tonsilitis
37. Laringitis
38. Asma bronchiale
39. Bronchitis akut
40. Pneumonia, bronkopneumonia
41. Tuberkulosis paru tanpa komplikasi
42. Hipertensi esensial
43. Kandidiasis mulut
44. Ulcus mulut (aptosa, herpes)
45. Parotitis
46. Infeksi pada umbilikus
47. Gastritis
48. Gastroenteritis (termasuk kolera, giardiasis)
49. Refluks gastroesofagus
50. Demam tifoid
51. Intoleransi makanan
52. Alergi makanan
53. Keracunan makanan
54. Penyakit cacing tambang
55. Strongiloidiasis
56. Askariasis
57. Skistosomiasis
58. Taeniasis
59. Hepatitis A
60. Disentri basiler, disentri amuba
61. Hemoroid grade ½
62. Infeksi saluran kemih
63. Gonore
64. Pielonefritis tanpa komplikasi
65. Fimosis
66. Parafimosis
67. Sindroma duh (discharge) genital (Gonore dan
non gonore)
68. Infeksi saluran kemih bagian bawah
69. Vulvitis
70. Vaginitis
71. Vaginosis bakterialis
72. Salphingitis
73. Kehamilan normal
74. Aborsi spontan komplit
75. Anemia defisiensi besi pada kehamilan
76. Ruptur perineum tingkat ½
77. Abses folikel rambut/kelj sebasea
78. Mastitis
79. Cracked nipple
80. Inverted nipple
81. DM tipe 1
82. DM tipe 2
83. Hipoglikemi ringan
84. Malnutrisi energi protein
85. Defisiensi vitamin
86. Defisiensi mineral
87. Dislipidemia
88. Hiperurisemia
89. Obesitas
90. Anemia defiensi besi
91. Limphadenitis
92. Demam dengue, DHF
93. Malaria
94. Leptospirosis (tanpa komplikasi)
95. Reaksi anafilaktik
96. Ulkus pada tungkai
97. Lipoma
98. Veruka vulgaris
99. Moluskum kontangiosum
100. Herpes zoster tanpa komplikasi
101. Morbili tanpa komplikasi
102. Varicella tanpa komplikasi
103. Herpes simpleks tanpa komplikasi
104. Impetigo
105. Impetigo ulceratif ( ektima)
106. Folikulitis superfisialis
107. Furunkel, karbunkel
108. Eritrasma
109. Erisipelas
110.Skrofuloderma
111. Lepra
112. Sifilis stadium 1 dan 2
113. Tinea kapitis
114. Tinea barbe
115. Tinea facialis
116. Tinea corporis
117. Tinea manus
118. Tinea unguium
119. Tinea cruris
120. Tinea pedis
121. Pitiriasis versicolor
122. Candidiasis mucocutan ringan
123. Cutaneus larvamigran
124. Filariasis
125. Pedikulosis kapitis
126. Pediculosis pubis
127. Scabies
128. Reaksi gigitan serangga
129. Dermatitis kontak iritan
130. Dermatitis atopik (kecuali recalcitrant)
131. Dermatitis numularis
132. Napkin ekzema
133. Dermatitis seboroik
134. Pitiriasis rosea
135. Acne vulgaris ringan
136. Hidradenitis supuratif
137. Dermatitis perioral
138. Miliaria
139. Urtikaria akut
140. Eksantemapous drug eruption, fixed drug
eruption
141. Vulnus laseraum, puctum
142. Luka bakar derajat 1 dan 2
143. Kekerasan tumpul
144. Kekerasan tajam
Berikut ini adalah diagnosa penyakit yang harus tuntas
dilayani di fasilitas kesehatan primer di era JKN sesuai
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun
2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Standar Kompetensi Dokter Indonesia

8. Info BPJSKesehatan edisi11Tahun2014
PELANGGAN
8
B
elum genap setahun pelaksanaan program jaminan
kesehatan nasional (JKN) berjalan. Meskipun
semakin banyak masyarakat memahami pentingnya
menjadi peserta BPJS Kesehatan dan sudah banyak
yang merasakan manfaatnya, namun masih banyak juga
yang masih ragu-ragu, bahkan sebagian masih menolak.
Padahal, sudah diatur dalam undang-undang bahwa
setiap penduduk Indonesia wajib menjadi peserta BPJS
Kesehatan.
Dalam perjalanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan, kepuasan peserta dan provider
menjadi salah satu target. Masyarakat pun berharap
jaminan kesehatan semakin bagus dan semakin mudah
mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu,
masyarakat berharap pemerintahan baru di bawah
Presiden RI JokoWidodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla
bisa membawa perubahan yang baik di semua sektor,
termasuk di bidang kesehatan.
Di akhir jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menaruh harapan kepada kepemimpinan Jokowi-JK
untuk melan melanjutkan program-program yang sudah
baik dan memperbaiki apa yang sudah berjalan di era
kepemimpinan sebelumnya. Salah satu program yang
menarik perhatian adalah KIS (Kartu Indonesia Sehat).
Diharapkan KIS tidak menyimpang dari SJSN yang baru
dimulai sejak Januari 2014.
“Nama mungkin bisa beda, tetapi
harapannya sama. Saya yakin Pak Jokowi
melanjutkan dan mengembangkan program
BPJS,” kata SBY saat meresmikan Gedung
Pusat Operasi BPJS Kesehatan di Jakarta,
beberapa waktu silam.
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN) Chazali H Situmorang mengatakan
BPJS Kesehatan dan KIS yang dicanangkan
Presiden Joko Widodo bisa terintegrasi.
Seperti saat menjabat sebagai Gubernur DKI
Jakarta, Jokowi mencanangkan KJS (Kartu
Jakarta Sehat) dan saat itu juga berintegrasi
ke dalam BPJS Kesehatan.
DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang melakukan
integrasi jaminan sosialnya dengan BPJS kemudian disusul
oleh Provinsi Aceh. Daerah lainnya harus segera menyusul
karena amanat UU PBJS menyebutkan Jaminan Kesehatan
Daerah (Jamkesda) boleh berlangsung sampai dengan
2016 atau pada 1 Januari 2017 semua jaminan sosial harus
terintegrasi dengan BPJS.
Harapan kepada pemerintahan baru juga disampaikan oleh
penulis buku “Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia
Berdikari” Emir Soendoro. “Pak Jokowi harus berani
menyatukan BPJS yang saat ini menjadi dua. Dulu,
dirancangnya hanya satu bukan seperti sekarang ini. Dan
seharnusnya Dirut BPJS itu dijadikan menteri,” kata Emir
yang juga pencetus SJSN.
Saat ini ada dua BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan. BPJS yang disatukan, menurutnya, akan
lebih efisien. Hal ini menjadi tantangan bagi Presiden Joko
Widodo demi rakyat Indonesia, termasuk nasib rakyat kecil
dan buruh.
Selain penyatuan BPJS, setiap penduduk wajib membayar
iuran BPJS agar danya menjadi kekuatan besar sebagai
cadangan dana nasional. Seperti Malaysia, saat krisis
1998 dana cadangan nasional dari jaminan sosialnya bisa
dimanfaatkan untuk mengatasi krisis.
Kini, harapan rakyat Indonesia kepada Pemerintahan
Jokowi-JK begitu tinggi khususnya soal pelayanan
kesehatan dan jaminan
sosial lainnya sehingga
harus ada terobosan agar
pelaksanaannya bisa lebih
baik. "Saya menantang
Jokowi melakukan terobosan
itu, karena semuanya
bermuara pada peningkatan
kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Sementara itu, BPJS
Kesehatan masih bekerja
keras meningkatkan
kepesertaan. Saat ini, dari 82
Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang berkantor
pusat di wilayah Jabodetabek
masih ada 71 BUMN belum
mendaftarkan diri ke BPJS
Kesehatan.
Berdasarkan pasal 6 ayat
(3) huruf a Perpres 111/2013
tertulis bahwa pemberi kerja
pada BUMN, usaha besar, usaha menengah, dan usaha
kecil wajib melakukan pendaftatan kepesertaan Jaminan
Kesehatan Nasional paling lambat 1 Januari 2015.
Harapan yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPN
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sanny Iskandar,
implementasi program BPJS Kesehatan masih
menghadapi lima masalah utama yang perlu segera
diselesaikan, yakni proses kepesertaan yang belum
sepenuhnya baik. Rasio kecukupan tenaga medis dalam
melayani peserta BPJS masih perlu dibenahi, dan fasilitas
kesehatan yang minim sarana dan prasarana serta jumlah
pegawai BPJS perlu ditambah.
Selain itu, persoalan mekanisme koordinasi manfaat
(coordination of benefit) seharusnya mendapatkan
perhatian lebih. Badan usaha menginginkan sebelum
1 Januari 2015 persoalan CoB sudah bisa diterapkan.
Banyaknya perusahaan yang belum menjadi peserta BPJS
Kesehatan disebabkan telah tergabung dengan asuransi
swasta.
Saat ini sejumlah perusahaan yang sudah mengelola
sendiri jaminan kesehatannya, sehingga enggan
membayarkan dua kali pegawainya untuk asuransi
kesehatan. Sementara itu, sebagian besar perusahaan
yang belum masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan
karena kurangnya pemahaman internal.
Meskipun mengkritik pelaksanaan BPJS, APINDO
menyampaikan harapannya pada program layanan
kesehatan pemerintah tersebut. Sanny mengatakan
pihaknya optimis BPJS Kesehatan bisa berbenah dan
memberikan masyarakat Indonesia jaminan kesehatan
nasional yang maksimal.
Asisten Manager Departemen Sumber Daya Manusia
Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) Subkhan
mengatakan, sebanyak 8.700 karyawan TMMI sudah jadi
peserta BPJS Kesehatan. Ada yang didaftarkan sebagai
peserta kelas II dan ada yang kelas I sesuai dengan gaji
karyawan.
Subkhan berharap klinik-klinik yang ada di kantor-kantor
TMMI dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,
sehingga untuk pelayanan kesehatan dasar bisa dilakukan
seperti biasanya agar waktu bekerja juga menjadi
efektif. “Jika CoB bisa dilaksanakan itu lebih baik karena
perusahaan hanya cukup membayar ke perusahaan
asuransi komersil kemudian asuransi tersebut yang
membayar premi BPJS nya,” ujarnya.
Direktur SDM PT Pertamina, Evita, mengatakan hal
yang sama, Perusahan BUMN sudah mendaftarkan
karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan.”Kita
harus mematuhi undang-undang. Harapan kami, fasilitas
kesehan milik Pertamina bisa bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan, agar tidak mengurangi manfaat yang sudah
biasa diterima oleh karyawan,” ujarnya.
Menaruh Harapan Baru
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan

9. Info BPJSKesehatan edisi11Tahun2014
TESTIMONI
9
M
anfaat layanan kesehatan yang diberikan oleh
BPJS Kesehatan sudah mulai dirasakan oleh
pesertanya. Animo masyarakat untuk menjadi
peserta BPJS Kesehatan juga mengalami peningkatan.
Akibatnya, di hampir di semua rumah sakit mengalami
peningkatan kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat
inap.
Kenaikan pasien di fasilitas rujukan tingkat lanjutan ini
mengakibatkan di sejumlah poliklinik di rumah sakit terjadi
peningkatan pula. Akibatnya, pasien pun harus sabar
mengantre. Bahkan, untuk mendapatkan layanan USG
(ultra sonografi) pun harus bersabar menunggu giliran
hingga 10 hari mendatang.
Sutarsih,42, warga Kelurahan Jati, Pulogadung, Jakarta
Timur mengaku belum menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Sehingga dirinya merasa tidak perlu ke Puskesmas terlebih
dahulu sebelum menuju rumah sakit. “Saya belum punya
kartu BPJS, jadi saya langsung saja ke sini (rumah sakit
– red),” kata Sutarsih saat ditemui di RS Persahabatan,
Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.
Ibu tiga anak yang akrab disapa Tarsih ini, mengalami
gangguan di kandungannya. Dia merasa nyeri bagian
bawah perut dan saat berhubungan badan dengan
suaminya pun menjadi terganggu karena merasakan nyeri
yang luar biasa. Sehingga dia pun memutuskan untuk
berobat ke dokter. “Saya disuruh majikan saya untuk
berobat, semua biayanya ditanggung bos saya,” ujarnya.
Saat berobat di RS Persahabatan itu merupakan kunjungan
berobat pertama kali di Jakarta, setelah enam bulan dia
bekerja sebagai pengasuh. Sebelumnya Tarsih tinggal di
Jawa Tengah dan belum pernah mempunyai perlindungan
asuransi atau jaminan kesehatan. “Saya tahu ada jaminan
kesehatan nasional dan ada BPJS Kesehatan dari televisi
dan radio, majikan saya bilang mau mendaftarkan saya
menjadi peserta BPJS, tetapi saya belum punya e-KTP,”
kata Tarsih.
Ketika pertama kali datang ke RS Persahabatan, dirinya
langsung ke loket pendaftaran untuk pasien umum non
BPJS Kesehatan. Setelah itu, langsung menunggu giliran
di poli kebidanan. Di sana sudah ada sekitar 40 pasien
yang menunggu. “Saya menunggu kira-kira sekitar satu
setengah jam lalu dipanggil dan diperiksa dokter, setelah
itu saya disuruh ke tempat pemeriksaan USG,” ungkapnya.
Untuk mendapat pelayanan USG, Tarsih harus mendaftar
lagi di tempat khusus USG yang jaraknya sekitar 200
meter dari poli kebidanan. “Nah, disana ternyata saya tidak
bisa langsung dilayani, saya harus kembali 10 hari lagi.
Artinya, antreannya panjang ya. Lalu saya pulang,” kata ibu
tiga anak ini.
Biaya pemeriksaan dokter di RS Persahabatan sebesar
Rp175.000. Setelah melapor ke majikannya, Tarsih disuruh
untuk secepatnya melalukan USG di rumah sakit swasta.
Lalu hari berikutnya Tarsih periksa USG di RS Omni
Pulomas, Jakarta Timur. Setelah itu langsung konsultasi
dokter dan diberi obat. “Biayanya seluruhnya sekitar Rp500
ribuan. Semua ditanggung majikan saya,” ujarnya.
Beruntunglah, Tarsih tidak mengalami sakit yang parah.
Karena menurut dokter spesialis kandungan, Tarsih
mengalami infeksi yang tidak berbahaya, dia pernah
mengalami keguguruan dan pernah mengalami keputihan
tetapi tidak pernah diketahui atau pun diobati, sehingga
saluran rahimnya mengalami gangguan.
“Saya, suami saya dan anak-anak belum ada
yang punya jaminan kesehatan. Kalau sudah sakit
begini kan repot, untung saya punya majikan
yang baik. Kalau tidak ya repot sekali. Saya
sekeluarga ingin mendaftar BPJS Kesehatan,
buat jaga-jaga agar kalau sakit tidak bingung
biayanya. Tapi kalau sudah jadi peserta BPJS,
jangan sampai sakit deh,” kata Tarsih.
Sepuluh Hari Menunggu Giliran USG
T
ak ada satu pun orang ingin sakit atau mengidap
penyakit. Tetapi, jika penyakit menyerang tubuh, tak
seorang pun bisa menolaknya. Dan ujung-ujungnya
adalah membutuhkan dana yang bisa tidak sedikit.
Bagi Apri, 38, warga Desa Kutaliman, Kecamatan
Kedungbanteng, Purwokerto, Jawa Tengah, sudah menjadi
peserta BPJS Kesehatan mempunyai perasaan tenang
karena sudah dilindungi jaminan kesehatan. Setiap bulan
dia membayar iuran untuk kelas 2 yaitu sebesar Rp42.500.
Namun, dia mengatakan tidak mau memanfaatkan kartu
BPJS nya, alias dia ingin sehat.
Meskipun tidak pernah sakit, namun Apri sangat
memahami soal pelayanan jaminan kesehatan nasional,
saat adik dan kakaknya harus menjalani perawatan di
rumah sakit. Adiknya, Mugi, sekitar dua bulan lalu dirawat
di Rumah Sakit Tegalrejo, Semarang, Jawa Tengah.
“Awalnya, sih seperti agak sulit mengurus administrasinya,
tetapi ternyata bagus kok,” ujarnya.
Mugi yang masih kuliah di Politeknik Universitas Negeri
Semarang, divonis mengidap Hepatitis B, sehingga harus
menjalani rawat inap. “Tetapi saat itu, tidak ada kamar,
kami sudah panik saja. Lalu, keluarga minta di kelas yang
ada, saat itu adanya kelas 1 plus, risikonya harus tambah
biaya karena kelasnya naik. Adik saya terdaftar BPJS
Kesehatan di kelas 2,” kata Apri.
Beruntung, saat itu hanya sehari saja, karena hari
berikutnya sudah tersedia ruang rawat inap kelas 2.
Setelah tiga hari dirawat diizinkan pulang dan diteruskan
dengan rawat jalan. Biaya selama tiga hari itu sekitar Rp6
juta, tetapi karena sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan
sehingga tidak perlu membayar tambahan apa pun,
kecuali tambahan biaya kamar sebesar Rp500.000 karena
menggunakan kelas perawatan yang lebih tinggi.
“Kebetulan adik saya sudah menjadi peserta BPJS
Kesehatan. Setelah sebulan menjadi peserta, eh jatuh
sakit. Ya disitulah, kita harus siap-siap punya jaminan
kesehatan. Ibaratnya sedia payung sebelum hujan,” kata
Apri.
Pengusaha roti ini mengagatakan, setelah
kembali ke rumah, Mugi menjalani rawat jalan,
dan beberapa kali check up. “Semua biaya check
up tidak dipungut biaya lagi, karena sudah
dibayar oleh BPJS Kesehatan. Seperti nabung
ya, tapi ini tidak bisa diambil, Cuma bisa dipakai
kalau sakit. Tapi jangan sakit deh,” ujarnya.
Sementara kakaknya, Tatinah, juga pernah memanfaatkan
kartu BPJS Kesehatan di RS Bedah Artawinangun,
Purwokerto, Jawa Tengah. Tatinah menjadi peserta kelas
3 BPJS Kesehatan. Menurut Apri, kakaknya mendapat
pelayanan yang baik, meskipun peserta kelas 3 dengan
iuran sebesar Rp25.500 setiap bulan.
Begitu juga dengan ibunya, Ny Tarwen, 68, yang menjadi
peserta kelas 3 BPJS Kesehatan, setiap bulan rutin ke
Puskesmas untuk memeriksakan kesehatan. “Baguslah,
ada BPJS Kesehatan. Tapi kita harus rajin membayar. Itu
sama saja seperti menyisihkan sedikit uang jajan, tetapi
jaminan kesehatan ini sangat penting untuk menjaga kita,”
kata ayah dua anak ini.
Tak Rugi Jadi Peserta
BPJS Kesehatan
Sutarsih
42 Tahun
Apri
38 Tahun

10. Info BPJSKesehatan edisi11Tahun2014
SEHAT
10
P
ertumbuhan ekonomi yang meningkat di
Indonesia, sejak beberapa dekade, berimbas
kepada pendapatan keluarga juga mengalami
kenaikan. Menu yang disantap sehari-hari pun ikut-
ikutan dipilih yang serba instan seperti makanan siap
saji. Begitu juga anak-anak. Mereka memilih burger
dibandingkan nasi pecel plus sayuran. Bila tanpa kontrol
orangtua makanan yang serba instan bisa menimbulkan
penyakit.
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan tim medis
belakangan ini, jumlah anak yang menderita Diabetes
Mellitus (DM) meningkat 500 persen dalam kurun waktu
lima tahun. Setiap minggu selalu ada anak penderita
diabetes baru. Berdasarkan catatan, dalam tahun 2014
ini, jumlah anak yang menderita DM, mencapai 1.100
anak. Anak-anak tersebut akan selalu hidup dengan
diabetes sepanjang hayatnya. "Penderita baru semakin
bertambah ketika liburan sekolah. Ini, memprihatinkan,
" kata spesialis pola kembang anak, Dr Aman Pulungan,
SpA(K), dalam sebuah diskusi di rumah sakit di Jakarta,
pekan lalu.
Ketika liburan, jumlah anak yang menderita DM
bertambah karena orangtua memberi kebebasan
menyantap menu apa saja. Hal ini, perlu adanya edukasi
kepada orangtua agar tetap membatasi menu bagi
anak. Bila perlu anak-anak diberikan masakan dan
banyak sayuran. "Inilah perilaku keluraga Indonesia yang
harus diubah," tuturnya.
Penyakit diabetes merupakan penyakit autoimun yang
kemudian dicetuskan oleh defisiensi vitamin. Biasanya,
anak menderita DM tipe I. Namun ada juga tipe II yang
disebabkan oleh obesitas. Faktor penyebab anak terkena
DM bukan hanya menu makanan tyang penuh kolesterol
melainkan kurangnya paparan matahari pada anak juga
menyebabkan diabetes. "Maklum saja, banyak anak
yang diantar ke sekolah atau ke tempat kegiatannnya
menggunakan mobil sehingga sangat sedikit terkena
paparan matahari," ujarnya
.
Menurutnya, sekitar 15 persen anak di Jakarta jarang
terpapar matahari. Adapun ciri-ciri diabetes pada anak
yakni mudah haus, sering buang air kecil, selalu lapar,
penurunan berat badan yang tidak sehat, selalu lelah,
masalah penglihatan, dan infeksi ragi. Bilamana orangtua
yang mempunyai anak-anak dengan ciri di atas untuk
membawanya ke dokter sebelum terlambat, "Hampir
setiap hari ada orangtua yang datang untuk konsultasi
dengan saya," jelasnya.
Maka, saat ini, Indonesia menempati peringkat
kesepuluh dengan jumlah penderita diabetes terbanyak
di dunia. Diperkirakan penderita diabetes akan semakin
meningkat setiap tahunnya karena perubahan gaya hidup
masyarakat. Mengenai obesitas yang juga berdampak
kepada DM, Pakar tumbuh kembang anak, Dr Aman
Pulungan Sp A(K) memberi tips untuk mencegah
obesitas atau kegemukan pada anak dengan 5210.
Artinya 5 dari lima kali anak makan buah dan sayur
setiap harinya.
Kemudian, 2 yang dimaksud adalah maksimal dua
jam waktu anak untuk menonton televisi maupun
mengerjakan pekerjaan rumah.Satu yang dimaksud
adalah anak harus satu jam terpapar sinar matahari.
Sedangkan, 0 adalah nol gula atau tanpa gula. Dengan
demikian anak bisa terhindar dari obesitas.
Menurutnya, obesitas menjadi salah satu penyebab
diabetes pada anak. Jumlah anak yang menderita
diabetes saat ini sebanyak 1.100 atau naik 500 persen
dalam kurun waktu lima tahun."Diabetes ada yang
disebabkan genetik dan ada juga obesitas. Penyebabnya,
ya kelakuan keluarga yang membolehkan anak makan
sembarangan ketika libur," terang nya.
Banyak orangtahu, jika menyantap makanan yang
diolah sebdiri lebih efektif dan sehat namun tidak
sedikit yang enggan melaksanakannya. Alasannya,
sudah capek bekerja dan malas untuk memasak.
Padahal, pola hidup sehat paling efektif bila mengolah
makanan sendiri di rumah.
Kehidupan super sibuk sering dijadikan mereka yang
ingin menurunkan berat badan sebagai alasan tak
sempat untuk berolahraga dan memasak makanan
sehat di rumah. Kesibukan di kantor yang menguras
waktu atau kesibukan kuliah ditambah perjalanan
panjang rumah ke kantor pulang pergi membuat waktu
hanya cukup untuk beristirahat.
Namun, Anda tak perlu khawatir. Bagi Anda yang
masih memiliki semangat tinggi untuk menurunkan
berat badan masih ada cara untuk mendapatkan
hal tersebutl lewat beberapa langkah kecil. Dilansir
melakukan beberapa hal kecil. Tips yang diberikan
sejumlah dokter dalam diskusi tadi, yakni:
Pertama, kurangi konsumsi gula dan kafein. Saat
stres, tubuh membutuhkan sesuatu seperti kopi dan
gula untuk lebih berenergi. Nyatanya, hal ini memang
dapat memberikan energi pada awal namun seiring
waktu akan luntur dan malah membuat lemas.
Kedua, singkirkan stok makanan atau minuman tak
sehat. Jauhkan makanan enak di lidah seperti keripik,
kerupuk olahan, makanan beku. Lupakan juga aneka
minuman kola dan manis lainnya. "Ketika sedang
sibuk dan lapar, Anda akan mengambil makanan ini
dibandingkan makanan sehat," terangnya.
Ketiga, jangan lupa menulis jadwal olahraga. Tulis
dalam reminder Anda maupun notes, pada pukul
berapa esok akan berolahraga. "Jika Anda menulis
dengan spesifik besok akan berolahraga apa dan pukul
berapa Anda akan menjadikannya sebagai hal penting
yang harus ditepati," jelas Rumsey.
Keempat, selalu miliki stok cemilan sehat. Lupakan
keripik kentang atau biskuit cokelat kesukaan demi
dapatkan tubuh langsing. Lebih baik siapkan cemilah
sehat seperti yoghurt dan biskuit gandum. "Pilih
cemilan kombinasi antara protein dan karbohidrat
sehat," tambahnya.
Kelima, cari teman berolahraga. Ajak teman yang
memiliki semangat sama menurunkan berat badan
dengan berolahraga. Olahraga jadi tak sekedar
membakar kalori tapi juga aktivitas sosial yang
menyenangkan.
Keenam, belajar membuat makanan sehat sederhana.
Usai pulang dari aktivitas yang melelahkan di luar
rumah memang lebih mudah untuk mengolah aneka
makanan beku. Eitss tapi ingat-ingat kembali misi
Anda untuk turunkan berat badan. Cukup masak beras
cokelat atau beras merah, kemudian tumis sayuran
yang mudah seperti buncis, bayam, atau kangkung.
Ketujuh, letakkan perlengkapan olahraga di tempat
terlihat. Jangan sembunyikan barbel di bawah ranjang
kasur, namun letakkan dia di tempat yang mudah
terlihat. Pastikan juga sepatu dan pakaian olahraga
di tempat diambil untuk mengingatkan Anda untuk
berolahraga.Silahkan, mencoba semoga berhasil.
TIPS !
Anak Kegemukan, Inilah Solusinya
Memprihatinkan, Jumlah
Anak Terkena Diabetes
Meningkat Tajam

11. Info BPJSKesehatan edisi11Tahun2014
Kilas&Peristiwa
Q&A Question and Answer
11
1. Saat ini bank mana saja yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan ?
Saat ini terdapat 3 (tiga) bank yang berkerjasama dengan
BPJS Kesehatan yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI.
2. Apakah pembayaran iuran/badan usaha dapat
dilakukan melalui bank lain ? Bagaimana caranya ?
Bisa, pembayaran iuran jaminan kesehatan dapat
dilakukan melalui bank lain. Pembayaran tersebut
dilakukan melalui sistem RTGS / Kliring dengan
mencantumkan nomor virtual account badan usaha /
individu.
3. Apakah peserta dapat membayar langsung di
BPJS Kesehatan ?
Bisa, peserta dapat langsung membayar pada kantor
cabang BPJS Kesehatan dengan mesin EDC
4. Apakah nomor virtual account (VA) itu ?
Nomor Virtual Account adalah nomor identitas untuk
pembayaran iuran yang terdiri dari kode bank. Untuk
individu adalah kode bank + 0 (untuk individu) + 10
nomor peserta dari belakang. Total nomor virtual account
harus 16 angka. Contoh : 88888+0+0123456789. Untuk
badan usaha adalah : kode bank + 9 (untuk badan usaha)
+ 10 nomor peserta dari belakang. Total nomor virtual
account harus 16 angka. Contoh : 88888+9+0123456789
5. Berapa kode bank untuk pembayaran iuran ?
a. Bank Mandiri : 88889
b. BNI dan BRI : 88888
6 . Melalui channel apa saja pembayaran di bank
dapat dilakukan ?
Pembayaran melalui bank dapat dilakukan melalui
beberapa cara :
a. Peserta datang ke petugas teller bank dan
menunjukkan/menyebutkan nomor peserta yang
tercantum pada kartu BPJS Kesehatan.
b. Apabila peserta telah memiliki rekening pada bank
tersebut dan memiliki kartu ATM, peserta dapat
melakukan pembayaran melalui ATM dengan memilih
menu pembayaran iuran JKN / BPJS Kesehatan,
berikut petunjuk lengkapnya :
a. Bank Mandiri :
- Setelah memasukkan pin ATM, pilih menu bayar
/ beli, lalu lainnya
- Pilih menu BPJS, lalu pilih BPJS Kesehatan
- Pilih Individu / Badan Usaha, lalu masukkan
nomor VA. Contoh : pada saat memasukkan
nomor VA Individu, tambahkan kode
888890+nomor peserta (Untuk badan usaha :
888899+kode BU). Total angka harus 16 angka.
- Masukkan jumlah bulan bayar, lalu pilih "YA"
- Muncul menu konfimasi pembayaran, jika telah
sesuai pilih "YA".
- Simpan bukti transaksi
b. Bank BNI :
- Setelah memasukkan pin ATM, pilih menu
lainnya.
- Pilih menu pembayaran
- Pilih menu berikutnya
- Pilih menu JKN/BPJS Kesehatan
- Masukkan nomor virtual account
- Akan muncul menu konfirmasi pembayaran
- Pilih sumber pembayaran : Giro, Tabungan
- Tekan selesai jika transaksi telah berhasil
- Simpan bukti transaksi
c. Bank BRI :
- Setelah memasukkan pin ATM, pilih menu
transaksi lainnya, lalu pilih menu pembayaran
- Pilih menu BPJS Kesehatan
- Masukkan nomor virtual account (VA)
- Setelah muncul menu konfirmasi jumlah
pembayaran pada ATM, masukkan nominal
pembayaran.
- Setelah selesai, simpan bukti pembayaran.
*Saat ini proses pembayaran melalui internet
banking juga telah bisa dilaksanakan melalui
Bank Mandiri dan BRI (untuk BNI dalam proses
pengembangan).
7. Apakah bisa melakukan pembayaran lebih dari 1
bulan sekaligus ?
Bisa, peserta dapat melakukan pembayaran lebih dari
1 bulan. Saat ini baru Bank BNI, BRI dan Mandiri yang
telah menyediakan fasilitas pembayaran lebih dari 1
(satu) bulan.
CARA MEMBAYAR IURAN BPJS KESEHATAN (bagian 1)
Kartu Indonesia Sehat (KIS) resmi diluncurkan oleh
Presiden RI Joko Widodo di Gedung Pos Ibukota,
Lapangan Banteng - Jakarta Pusat, Senin (3/11).
Presiden hadir ditemani Ibu Negara - Iriana Joko
Widodo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan - Puan Maharani, Menteri
Kesehatan - Nina Moeloek, Menteri Sosial - Khofifah
Indar Parawansa, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan
- Fachmi Idris.
Sebanyak 2.775 KIS dibagikan kepada 600 KK di
lima kantor pos se-Jakarta. Di antaranya Kantor Pos
Pasar Baru, Kantor Pos Kebon Bawang, Kantor Pos
Jalan Pemuda, Kantor Pos Mampang dan Kantor Pos
Fatmawati.
Sebelum diluncurkan secara resmi hari ini, Presiden
Joko Widodo telah membagikan KIS kepada para
pengungsi bencana letusan Gunung Sinabung.
Rencananya sepanjang tahun 2014 ada 430-ribuan KIS
yang akan dibagikan ke 19 kabupaten/Kota.
KIS berfungsi sebagai kartu jaminan kesehatan, yang
dapat digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan
di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat
lanjutan, sesuai dengan indikasi medis. KIS merupakan
perluasan dari program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) yang diluncurkan sebelumnya dan dikelola oleh
BPJS Kesehatan pada 1 Januri 2014. KIS diperuntukan
bagi penduduk Indonesia, khususnya fakir miskin dan
tidak mampu serta iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang
dibentuk untuk menyelenggarakan/mengelola program
Jaminan Kesehatan SJSN (JKN).
Penerima KIS juga diprioritaskan untuk masyarakat pra-
sejahtera yang belum tercover dalam Penerima Bantuan
Iuran (PBI) dari program JKN. Diperkirakan ada 4,5 juta
penduduk pra-sejahtera RI, yang merupakan kepala dan
anggota keluarga dari 1 juta keluarga kurang mampu
yang akan mendapat KIS. Bagi pemegang kartu BPJS
Kesehatan dan Askes yang lama tidak perlu khawatir
karena kartu tersebut masih berlaku.
Kartu Askes, Kartu Jamkesmas, Kartu JKN-BPJS
Kesehatan, KJS, e-ID BPJS Kesehatan masih tetap
berlaku dan dapat dipergunakan untuk mendapatkan
Jaminan Kesehatan yang kelola BPJS Kesehatan. Untuk
peserta baru yang berasal dari fakir miskin dan tidak
mampu, secara bertahap akan diterbitkan KIS
Prosedur pelayanan kesehatan peserta KIS disesuaikan
dengan prosedur yang selama ini diterapkan dalam
program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan yaitu sesuai
dengan indikasi medis, serta tidak ada batasan umur.
Peserta KIS bisa berobat di 19.682 Faskes tingkat I
(Puskesmas, Klinik, Dokter Prakter Perorangan, Optik,
dsb) dan 1.574 rumah sakit se-Indonesia, termasuk 620
rumah sakit swasta.
BPJS Kesehatan Siap Layani Peserta
Pemegang “Kartu Indonesia Sehat”