Dokumen tersebut membahas tentang persyaratan perizinan untuk pengusaha barang kena cukai seperti hasil tembakau, minuman beralkohol, dan etil alkohol berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait cukai. Termasuk persyaratan fisik lokasi, bangunan, dan fasilitas untuk pabrik, importir, penyalur, dan tempat penyimpanan.

1. SOSIALISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
CUKAI TENTANG
PERIZINAN

2. LANDASAN HUKUM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2008
TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.04/2008
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN
PENCABUTAN NPPBKC UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN
IMPORTIR HASIL TEMBAKAU
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.04/2008
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN
PENCABUTAN NPPBKC UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN
IMPORTIR, PENYALUR, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN
ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 202/PMK.04/2008
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN
PENCABUTAN NPPBKC UNTUK PENGUSAHA PABRIK, PENGUSAHA
TEMPAT PENYIMPANAN, IMPORTIR, DAN PENGUSAHA TEMPAT
PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL

3. Pasal 14 ayat (8) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 ttg Cukai
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39
Tahun 2007
PMK 200/PMK.04/2008
UU 11 1995 /
PP 72 Th 2008 PMK 201/PMK.04/2008
UU 39 2007
PMK 202/PMK.04/2008

4. PENGUSAHA WAJIB NPPBKC
PENGUSAHA PABRIK
HASIL TEMBAKAU
IMPORTIR
PENGUSAHA PABRIK
MINUMAN IMPORTIR
MENGANDUNG
PENYALUR*
ETIL ALKOHOL
PENGUSAHA TEMPAT
PENJUALAN ECERAN
PENGUSAHA PABRIK
PENGUSAHA TEMPAT
PENYIMPANAN
ETIL ALKOHOL
IMPORTIR*
PENGUSAHA TEMPAT
PENJUALAN ECERAN
Keterangan: * baru

5. PENGUSAHA WAJIB NPPBKC
Pengusaha Wajib Pengusaha
Importir PTP Penyalur PTPE
NPPBKC Pabrik
Hasil Tembakau V V - - -
Minuman
Mengandung Etil V V - V V
Alkohol
Etil Alkohol V V V - V

6. Dikecualikan memiliki NPPBKC
a. orang yang membuat tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil
tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau
dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang
lazim dipergunakan, apabila:
1. dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau
yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan
dalam pembuatan hasil tembakau; dan/atau
2. pada pengemas atau tembakau irisnya tidak dibubuhi atau dilekati
atau dicantumkan cap, merek dagang, etiket, atau yang sejenis
dengan itu; atau
• orang yang membuat minuman mengandung etil alkohol yang diperoleh dari
hasil peragian atau penyulingan, apabila:
• dibuat oleh rakyat Indonesia;
• pembuatannya dilakukan secara sederhana;
• produksi tidak melebihi 25 (dua puluh lima) liter setiap hari; dan
• tidak dikemas dalam kemasan penjualan eceran.

7. lanjutan
Dikecualikan memiliki NPPBKC
c. orang yang mengimpor barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas
pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Cukai.
d. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol yang jumlah
penjualannya paling banyak 30 (tiga puluh) liter setiap hari; dan
e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran minuman mengandung etil alkohol
dengan kadar paling tinggi 5% (lima persen).

8. Yang berkedudukan di Indonesia
NPPBKC
Setiap Orang
Yang secara sah mewakili
orang pribadi atau badan
hukum yang berkedudukan di
luar Indonesia

9. PERMOHONAN PEMERIKSAAN
LOKASI/BANGUNAN/TEMPAT USAHA
Pengusaha
KPPBC
Wawancara ( BAW)
Permohonan
tertulis,disertai min. : Pemeriksaan
- salinan IUI/TDI Lokasi/Bangunan/
30 hari
Tempat Usaha
- gambar denah
lokasi/bangunan/
tempat usaha
BA.PEMERIKSAAN
- salinan IMB +
Gambar Denah
- salinan izin pemda (HO)
BAP sebagai salah satu syarat
kelengkapan permohonan
NPPBKC (PMCK-6)
3 bulan
PMCK-6
(aturan baru)

10. PERMOHONAN MENDAPATKAN NPPBKC
Orang
2
1. Permohonan tertulis
memperoleh NPPBKC,
dilampiri :
1 30 hari
a. BA Pemeriksaan
b. Salinan/fotocopy izin
dipersyaratkan
instansi terkait telah KPPBC
disahkan pejabat
berwenang
c. Surat Pernyataan SETUJU
bermaterai (tidak
ATAU
kesamaan nama)
TOLAK
KEP. NPPBKC
ATAU
SURAT TOLAK

11. KEGIATAN WAWANCARA
KEBENARAN DATA
PEMOHON SEBAGAI
PENANGGUNG JAWAB
KEBENARAN DATA
LAMPIRAN
PERMOHONAN

12. PEMERIKSAAN LOKASI/BANGUNAN/TEMPAT USAHA
Persil,bangunan,ruangan,tem
pat dan pekarangan bagian
dari pabrik/tempat usaha
Batas-batas pabrik/tempat usaha
Luas pabrik/tempat usaha
BAP + Gambar
Denah
BAP digunakan sebagai persyaratan untuk
NPPBKC dalam jangka waktu 3 bulan

13. Persyaratan Fisik
Pabrik HT
1. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau
tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan
izin
2. tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal
3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum
4. memiliki luas bangunan paling sedikit 200 (dua ratus) meter
persegi
Tempat Usaha Importir HT
1. tidak menggunakan tempat penimbunan
hasil tembakau yang berhubungan langsung
dengan bangunan, halaman, atau tempat-
tempat lain yang bukan bagian tempat usaha
importir yang dimintakan izin
2. tidak berhubungan langsung dengan rumah
tinggal
3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki
dari jalan umum

14. Persyaratan Fisik
Pabrik MMEA
1. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau
tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan
izin
2. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum
3. memiliki luas bangunan paling sedikit 300 (tiga ratus) meter
persegi
4. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan
yang termasuk bagian dari pabrik
5. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat, yang dipakai untuk
membuat MMEA
6. memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah
lainnya yang digunakan untuk menimbun MMEA yang selesai
dibuat
7. memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah
lainnya yang digunakan untuk menimbun MMEA yang cukainya
sudah dibayar atau dilunasi

15. Lanjutan
Persyaratan Fisik
Pabrik MMEA
8. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki
atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan
penolong
9. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki
atau wadah lainnya yang digunakan untuk kegiatan produksi
dan penimbunan bahan baku atau bahan penolong
10. memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea dan cukai
dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan
11. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan
ketinggian palingrendah 2 (dua) meter yang merupakan batas
pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan
dengan aturan pemerintah daerah setempat

16. Persyaratan Fisik Pabrik EA
1. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau
tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan
izin
2. tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal
3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum,
kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri
4. memiliki luas bangunan paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter
persegi
5. memiliki ruang laboratorium dan peralatannya
6. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang dipakai untuk
membuat EA
7. memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan bak atau tangki atau
wadah lainnya yang digunakan untuk menampung EA yang
selesai dibuat
8. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki
atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan
penolong
9. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki
atau wadah lainnya untuk menyimpan hasil akhir yang bukan
barang kena cukai dalam hal pabrik dengan proses produksi
terpadu

17. Lanjutan
Persyaratan Fisik Pabrik EA
10. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki
atau wadah lainnya untuk menampung EA yang telah dirusak
sehingga tidak baik untuk diminum (spiritus bakar);
11. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki
atau wadah lainnya untuk menampung produk sampingan;
12. memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai;
13. memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea dan cukai
dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan; dan
14. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan
ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas
pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan
dengan aturan pemerintah daerah setempat.

18. Persyaratan Fisik
Tempat Usaha Importir MMEA
1. tidak menggunakan tempat penimbunan MMEA yang
berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau
tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha importir
yang dimintakan izin;
2. memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat
ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit
3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum,
kecuali yang berada di kawasan perdagangan
4. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan
yang termasuk bagian dari tempat usaha importir
5. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk
menimbun MMEA yang diimpor
6. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan
ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas
pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan
dengan aturan pemerintah daerah setempat.

19. Persyaratan Fisik
Tempat Usaha Penyalur MMEA
1. dilarang menggunakan tempat penimbunan MMEA yang berhubungan
langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang
bukan bagian tempat usaha penyalur yang dimintakan izin
2. memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah
umum, sekolah, atau rumah sakit
3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang
berada di kawasan perdagangan
4. memiliki luas bangunan paling sedikit 100 (seratus) meter persegi
5. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang
termasuk bagian dari tempat usaha peyalur
6. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk
menimbun MMEA
7. memiliki peralatan pemadamkebakaran yang memadai
8. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian
paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang
jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah
daerah setempat.

20. Persyaratan Fisik Tempat Penyimpanan
EA
1. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau
tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat penyimpanan yang
dimintakan izin;
2. dilarang berhubungan langsung dengan rumah tinggal;
3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum,
kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri;
4. memiliki tempat penimbunan permanen berupa tangki dengan
kapasitas keseluruhan paling sedikit 200.000 (dua ratus ribu)
liter EA dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa pompa,
alat ukur volume dan suhu, dan tabel volume yang disahkan oleh
dinas metrologi;
5. memiliki luas lokasi paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter
persegi;
6. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan
ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas
pemisah yang jelas, kecuali diatur lain oleh pemerintah daerah;
7. memiliki ruang laboratorium dan peralatannya;

21. Lanjutan
Persyaratan Fisik Tempat Penyimpanan
EA
8. memiliki aset milik sendiri untuk menjalankan usaha tempat
penyimpanan yang meliputi gudang dan tangki tempat
penimbunan permanen EA yang masih terutang cukai;
9. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki
atau wadah lainnya untuk menampung EA yang telah dicampur;
10. memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai
11. memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea dan cukai
dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan
12. memiliki gudang permanen untuk menyimpan EA

22. Persyaratan Fisik
Tempat Penjualan Eceran MMEA
1. dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman,
atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat penjualan
eceran yang dimintakan izin, kecuali yang berada di kawasan
perdagangan, hotel, atau tempat hiburan
2. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum,
kecuali yang berada di kawasan industri, kawasan perdagangan,
dan hotel atau tempat hiburan
3. memiliki jarak lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat
ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit, kecuali tempat ibadah
umum yang disediakan oleh pengusaha hotel, restoran, atau
tempat hiburan umum
4. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat dan pekarangan
yang termasuk bagian dari TPE
5. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan unutk
menimbun MMEA

23. Persyaratan Fisik
Tempat Penjualan Eceran EA
1. dilarang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman,
atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari TPE yang
dimintakan izin, kecuali yang berada di kawasan industri atau
kawasan perdagangan;
2. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum,
kecuali yang berada di kawasan industri atau kawasan
perdagangan; dan
3. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang digunakan untuk
menimbun EA.

24. Pabrik HT/MMEA/EA Persyaratan Administrasi
1. IMB
2. Izin HO (UU Gangguan) atau Izin Amdal
3. Izin Usaha Industri atau TDI
4. Izin Usaha Perdagangan
Permohonan
5. Izin/rekomendasi instansi Bidang Tenaga Kerja
tertulis kepada
6. NPWP Menkeu u.p.
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (pribadi) Kepala Kantor
8. KTP (orang pribadi) atau Akte Pendirian Usaha ( PMCK-6)
(Badan Hukum)
+
9. Surat pernyataan bermeterai tidak keberatan
dibekukan/dicabut apabila kesaman nama BAP
pabrik
10.Akta sewa disahkan notaris min 5 tahun
(bukan pemilik bangunan) → aturan baru
Khusus Pabrik MMEA/EA ditambah
izin/rekomendasi instansi bidang kesehatan
Salinan disahkan pejabat yang berwenang

25. Persyaratan Administrasi
Importir HT/MMEA/EA
1. Izin sebagai Importir dari instansi bidang
perindustrian/perdagangan
2. NPWP
3. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)
Permohonan
tertulis kepada
4. Akte Pendirian Usaha (Badan Hukum)
Menkeu u.p.
5. Surat pernyataan bermeterai tidak keberatan Kepala Kantor
dibekukan/dicabut apabila kesaman nama importir
( PMCK-6)
+
BAP
Khusus importir HT ditambah Surat penunjukan
agen penjualan dari produsen di luar negeri
Salinan disahkan pejabat yang berwenang

26. Persyaratan Administrasi
(aturan baru)
Penyalur MMEA
1. IMB
2. Izin HO (UU Gangguan) atau Izin Amdal
3. Izin Usaha Perdagangan
Permohonan
4. Izin/rekomendasi instansi Bidang Tenaga Kerja tertulis kepada
5. NPWP Menkeu u.p.
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (pribadi) Kepala Kantor
( PMCK-6)
7. KTP (orang pribadi) atau Akte Pendirian Usaha
(Badan Hukum) +
8. Surat pernyataan bermeterai tidak keberatan
dibekukan/dicabut apabila kesaman nama BAP
penyalur
9. Akta sewa disahkan notaris min 5 Th (bukan
pemilik bangunan) → aturan baru
Salinan disahkan pejabat yang berwenang

27. Persyaratan Administrasi
Tempat Penyimpanan EA
1. IMB
2. Izin HO (UU Gangguan) atau Izin Amdal
3. Izin Usaha Perdagangan
Permohonan
4. NPWP tertulis kepada
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (pribadi) Menkeu u.p.
6. KTP (orang pribadi) atau Akte Pendirian Usaha Kepala Kantor
(Badan Hukum) ( PMCK-6)
7. Surat pernyataan bermeterai tidak keberatan +
dibekukan/dicabut apabila kesaman nama
penyalur BAP
8. Akta sewa disahkan notaris min 5 Th (bukan
pemilik bangunan) → aturan baru
Salinan disahkan pejabat yang berwenang

28. Persyaratan Administrasi
Tempat Penjualan Eceran
MMEA/EA
1. IMB
2. Izin HO (UU Gangguan) atau Izin Amdal
3. Izin Usaha Perdagangan (SIUP MB)
Permohonan
4. Izin/rekomendasi instansi Bidang Tenaga Kerja tertulis kepada
5. NPWP Menkeu u.p.
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (pribadi) Kepala Kantor
7. KTP (orang pribadi) atau Akte Pendirian Usaha ( PMCK-6)
(Badan Hukum)
+
8. Surat pernyataan bermeterai tidak keberatan
dibekukan/dicabut apabila kesaman nama penyalur BAP
9. Akta sewa disahkan notaris min 5 Th (bukan
pemilik bangunan) → aturan baru
Salinan disahkan pejabat yang berwenang

29. PROSES PENYELESAIAN
Kepala Kantor a.n Menkeu
Distribusi :
- Pemohon (asli) YA
Keputusan
Pemberian
NPPBKC
- Kanwil (salinan)
- Dir. Cukai (salinan)
30 hari
TIDAK
Kesamaan nama
Surat Penolakan
Tidak lengkap / tidak benar
Sebut alasan

30. MASA BERLAKU NPPBKC
Pengusaha Pabrik & Importir HT
berlaku selama masih
Pengusaha Pabrik & Importir MMEA
menjalankan usaha
Pengusaha Pabrik & Importir EA
berlaku selama 5 tahun
Penyalur & Pengusaha TPE MMEA
dan dapat diperpanjang
Pengusaha TP & Pengusaha TPE
untuk jangka waktu yang
EA
sama

31. PABRIK/IMPORTIR/TP/PENYALUR
harus memasang PAPAN NAMA
PALING SEDIKIT :
- NAMA PERUSAHAAN
- ALAMAT
- NPPBKC
UKURAN PALING KECIL :
lebar 60cm X panjang 120cm
(aturan lama 80cm x120cm)
PENGUSAHA TPE
harus memasang STIKER
(aturan baru)

32. FORMULIR ISIAN REGISTRASI CUKAI
(bagi pengusaha yang telah mendapatkan NPPBKC)
DATABASE DJBC
PROFILING
(aturan baru)

33. PEMBEKUAN NPPBKC
ALASAN BUKTI
Diduga pemegang NPPBKC melakukan Keterangan dan/atau data paling sedikit 2 (dua)
pelanggaran pidana di bidang cukai unsur dari :
a. Laporan Kejadian
b. Berita Acara Wawancara
c. Laporan Hasil Penyelidikan
d. Keterangan Saksi/Saksi Ahli
e. Barang Bukti
Tidak lagi dipenuhi : a. Surat Bukti Penindakan
- Pasal 14 ayat (2) UU Cukai – pemegang izin b. Bukti temuan persyaratan administrasi tidak
tidak sah/mewakili dipenuhi
- Pasal 3 ayat (3) PMK - lokasi
- Pasal 6 PMK - BAP ; salinan lampiran
Pemegang NPPBKC dalam pengawasan kurator Mempunyai utang

34. JANgKA wAKtU PEMBEKUAN NPPBKC
ALASAN KETERANGAN
Diduga pemegang NPPBKC melakukan a. s.d putusan hakim
pelanggaran pidana di bidang Cukai b. 60 hari tidak ditemukan pelanggaran
Tidak lagi dipenuhi :
- Pasal 14 ayat (2) UU Cukai – pemeganng izin a. Paling lama 1 tahun
tidak sah/mewakili b. S.d dipenuhi kembali persyaratan dalam
- Pasal 3 ayat (3) PMK - lokasi waktu kurang 1 tahun
- Pasal 6 PMK - BAP ; salinan lampiran
Pengawasan kurator Putusan hakim sehubungan dengan kepailitan

35. NPPBKC DIBEKUKAN
DIlArANg
MENJAlANKAN
KEgIAtAN UsAhA
tANPA MENgUrANgI
KEwAJIBAN
PENgUsAhA KEPADA
NEgArA
KEP.PEMBEKUAN
NPP BKC

36. PEMBErlAKUAN KEMBAlI
NPPBKC
ALASAN Pemberlakuan kembali
NPPBKC tidak mengurangi
1  Tidak cukup bukti untuk dilakukan penyidikan
kewenangan Pejabat BC untuk
 Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan mencabut NPPBKC
hukum tetap menyatakan tidak bersalah
2 Persyaratan telah dipenuhi lagi
3 Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan Pemberlakukan kembali
hukum tetap menyatakan tidak pailit NPPBKC tidak mengurangi
kewenangan Pejabat BC untuk
mencabut NPPBKC
KEP. PENCABUTAN
PEMBEKUAN NPPBKC

37. TINDAK LANJUT PEMBEKUAN
NPPBKC
ALASAN
1 Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan Tindaklanjut :
hukum tetap menyatakan bersalah Pencabutan NPPBKC
2 Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap menyatakan pailit
Tindaklanjut :
Pencabutan NPPBKC
KEP.PENCABUTAN
NPP BKC

38. PENCABUTAN NPPBKC
ALASAN KETERANGAN
1 Permohonan yang bersangkutan
Wajib lapor KPPBC
2 Tidak dilakukan kegiatan selama 1 (satu) Kecuali : paling lama:
tahun a. Renovasi
7 hari;
b. Bencana alam/diluar
kemampuan pengusaha 14 hari;
3 Persyaratan NPPBKC Pasal 14 ayat (2a) UU; a. Pemegang tidak sah - Sebelum renovasi
Pasal 3 ayat (3) PMK; dan Pasal 6 PMK tidak di Indonesia
dipenuhi lagi b. Persyaratan Lokasi - Setelah bencana
c. Persyaratan administrasi izin
4 Pemegang NPPBKC tidak lagi secara sah
mewakili badan hukum/orang pribadi di luar
negeri Tidak lapor KPPBC
maka NPPBKC
5 Pemegang NPPBKC dinyatakan pailit dicabut
6 Tidak lagi dipenuhi Pasal 14 ayat (3) UU 11 Pemilik meninggal dunia, tidak
Tahun 1995 diperbaharuisetelah 12 bulan
sejak tgl meninggal
7 Pemegang NPPBKC dipidana berdasarakan
Keputusan Hakim karena melakukan
pelanggaran UU 11 Tahun 1995
8 Pemegang NPPBKC melanggar Pasal 30 UU Memproduksi barang lain selain
11 Tahun 1995 BKC yang diizinkan
9 NPPBKC dipindah tangankan, dikuasakan,
dikerjasamakan dengan orang lain tanpa izin
Menkeu

39. Pelunasan/pelekatan
Pita Cukai dan
Sisa BKC dikeluarkan, maks. 30
belum lunas hari sejak diterima
Kep. Pencabutan
Pemusnahan :
Pencacahan
- Pengusaha
PENGUSAHA PABRIK oleh KPBC
- KPPBC, atas biaya
pengusaha / kurator
KPPBC
Sisa Pita Cukai Diselesaikan
sesuai ketentuan
KEPUTUSAN
PENCABUTAN
NPPBKC
 Direktur Cukai
 Kepala Kanwil

40. PERUBAHAN NPPBKC
ALASAN KETERANGAN
1 Perubahan Nama Akta notaris
Akta perubahan AD ( badan Pengusaha
Hukum) diketahui notaris
Perubahan IUI/TDI
Perubahan Izin perdagangan
Perubahan NPWP
Permohonan
2 Perubahan Kepemilikan  Akta notaris
 Akta perubahan AD ( badan
tertulis kepada
Hukum) diketahui notaris Menkeu u.p.
 Perubahan IUI/TDI Kepala Kantor
 Perubahan Izin perdagangan
 Perubahan NPWP
3 Perubahan Lokasi/Bangunan/Tempat Usaha  IMB
 Izin pemda (HO)
Pemeriksaan Lokasi
 Perubahan IUI/TDI
 Perubahan Izin perdagangan
 Perubahan NPWP
4 Perubahan Jenis BKC Perubahan IUI/TDI
Perubahan Izin perdagangan Pemeriksaan Lokasi

41. PROSES PENYELESAIAN
Kepala Kantor a.n Menkeu
Distribusi :
- Pemohon (asli) YA
Keputusan
Perubahan
NPPBKC
- Kanwil (salinan)
- Dir. Cukai (salinan)
30 hari
TIDAK
Surat Penolakan
Sebut alasan

42. Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau pemilik NPPBKC, yang diizinkan
memproduksi jenis Sigaret dengan mesin ( misal. SKM, SPM )
dilarang memproduksi Sigaret tangan dengan filter
(misal. SKTF, SPTF)
Pasal 16

43. KETENTUAN PERALIHAN
PMCK-6 TELAH DIAJUKAN SEBELUM PERATURAN MENTERI
KEUANGAN INI BERLAKU, DAN BELUM MENDAPATKAN KEPUTUSAN
PENYELESAIANYA DILAKUKAN BERDASARKAN
•KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 641/KMK.05/1997
•KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/KMK.04/2006
•PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 35/PMK.04/2007
•PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48/PMK.04/2007

44. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1997
TENTANG PENGAWASAN BARANG KENA CUKAI
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 641/KMK.05/1997
TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL
ALKOHOL DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/KMK.04/2006
TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK
DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 35/PMK.04/2007
TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK
DAN IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48/PMK.04/2007
TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK
ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN
DICABUT DAN DINYATAKAN
TIDAK BERLAKU

45. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.04/2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.04/2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 202/PMK.04/2008
MULAI BERLAKU PADA TANGGAL
9 DESEMBER 2008

46. NPPBKC DITERBITKAN BERDASARKAN PP
NOMOR 5 TAHUN 1997, WAJIB DIPERBAHARUI
DENGAN MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN
MEMENUHI PERSYARATAN PP NOMOR 72
TAHUN 2008 DALAM WAKTU PALING LAMA 3
(TIGA) TAHUN SEJAK TANGGAL 9 DESEMBER
2008
Paling lama 3 tahun

48. EA : PABRIK / TP / IMPORTIR / TPE
- IUI/ TDP kecuali TPE
- PABRIK / TP --- LUNAS + KELUAR -- TPE
- IMPORTIR---- IMPORTIR LAIN
- TPE --- TPE LAIN
MMEA : PABRIK / IMPORTIR / PENYALUR/TPE
- IUI/ TDP kecuali PENYALUR /TPE dan SIUP
- PABRIK / TP --- LUNAS + KELUAR -- PENYALUR /TPE
- IMPORTIR---- IMPORTIR LAIN/PENYALUR/TPE
- PENYALUR--PENYALUR LAIN / TPE
-TPE --- TPE LAIN
HT : PABRIK / IMPORTIR
- IUI/ TDP kecuali PENYALUR /TPE
- PABRIK / TP --- LUNAS + KELUAR -- PEREDARAN BEBAS
- IMPORTIR---- PEREDARAN BEBAS / DISIMPAN