Dokumen tersebut membahas mengenai reformasi birokrasi sumber daya manusia di Indonesia, terutama dalam hal penataan sistem manajemen SDM, penguatan unit organisasi, dan pengawasan internal. Beberapa hal yang perlu direformasi antara lain perubahan mindset birokrasi, prosedur pelayanan, dan struktur organisasi agar lebih efisien dan berorientasi pelayanan."

1. Reformasi Birokrasi Sumber
Daya Manusia
By:
Dian Faisal
Bazari Azhar
Eko Kurniadi
Azzam Wagiman

2. Pendahuluan
• Birokrasi tetap menjadi salah satu problem terbesar yang
dihadapi bangsa-bangsa di Asia, meskipun upaya-upaya untuk
melakukan reformasi birokrasi dalam konteks yang lebih luas
telah berlangsung. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa di
negara-negara Asia yang paling parah terpukul oleh krisis
finansial tahun 1997 itu lebih disebabkan oleh kecenderungan
birokrasi yang buruk.
• Laporan terakhir World Economic Forum (WEF) tahun 2004
ini tentang Global Competitiveness Ranking (GCR)
menempatkan Indonesia berada di urutan ke 38 dari 148
negara yang diamati

5. Pendahuluan
• Banyak alasan yang dapat dikemukakan untuk
menjelaskan kondisi keterpurukan birokrasi di
Indonesia yang kemudian dikelompokkan ke
dalam dua bagian.
• Pertama, bahwa birokrasi sebagai sebuah
organisasi memiliki faktor-faktor internal yang
dapat menjadi determinan dinamika kehidupan
Birokrasi.
• Kedua adalah faktor-faktor eksternal yang
merupakan lingkungan strategis dimana birokrasi
terlaksana.

6. Dibutuhkan Reformasi dalam
Institusi, terutama SDM
 

7. Arah dan Tujuan Reformasi Birokrasi di
Bagian SDM
1. Intergritas Tinggi:
Prilaku aparatur negara yang bersikap profesional, menjunjung
tinggi nilai moralitas (kesetiaan, komitmen, kejujuran), serta
menjaga keutuhan pribadi.
2. Produktivitas Tinggi dan Bertanggung jawab
Yaitu hasil optimal yang dicapai oleh aparatur negara dari
serangkaian program kegiatan yang inovatif, efektif dan efisien
dalam mengelola sumber daya yang ada serta ditunjang oleh
dedikasi dan etos kerja yang tinggi
3. Kemampuan Memberikan Pelayanan yang Prima
Yaitu Kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari
hasil kerja birokrasi yang profesional, berdedikasi dan memiliki
standar nilai moral yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya
dengan sepenuh hati.

8. Sasaran Reformasi Birokrasi
Nasional
Menciptakan birokrasi yang mengacu pada sistem
Good Governance (UU No. 28 Tahun 1999, diikuti
dengan UU No.43 tahun 1999)
• Accountable
• Transparency
• Efficient and Effective
• Law Enforcement

9. Kerangka Reformasi
Birokrasi
• Manajemen Perubahan
• Penataan Sistem
• Penataan Sistem Manajemen
SDM
• Penguatan Unit Organisasi
• Pengawasan Internal

10. Kerangka Reformasi Birokrasi di Bidang
SDM
• Manajemen Perubahan:
– Kesiapan Manajer SDM dalam melakukan
sosialisasi dan internalisasi visi, misi, tugas dan
fungsi

11. Penataan Sistem
• Analisis Jabatan yang terdiri dari:
– Analisis Jabatan yang dilakukan untuk
memperoleh data jabatan yang diolah menjadi
informasi jabaran (Job Desk) dan disajikan untuk
kepentingan program kepegawaian serta
memberi umpan balik bagi organisasi dan tata
laksana.

12. Penataan Sistem
• evaluasi jabatan dibuat untuk
menganalisa dan menilai
sekelompok jabatan dalam
rangka menetapkan nilai
jabatan. Output dari kedua
kegiatan diatas yang ingin
dicapai adalah Uraian Jabatan
dan Spesifikasi Jabatan.

13. Penataan Sistem
• Remunerasi (Tunjangan Kinerja)
– Dari Uraian dan spesifikasi jabatan yang
ada,terbentuk Job Grading. Job Grading adalah
ranking dari jabatan. Semakin tinggi bobot jabatan
maka akan semakin tinggi pula tingkat
remunerasinya.

14. • Assesment Kompetensi Pegawai
– Membuat lembaga assesment khusus MAC
– Menyewa konsultan assessment
• Semua pegawai harus dilakukan assesment
terutama yang akan naik jabatan, proses
mutasi, promosi
Penataan Sistem Manajemen SDM

15. Penataan Sistem Manajemen SDM
• Pembangunan sistem penilaian Kinerja
– Setiap manajer wajib memiliki Key Performance
Indikator, Sasaran Kinerja Utama
– Pembangunan KPI oleh biro SDM harus
berdasarkan uraian jabatan dan spesifikasi jabatan
disesuaikan dengan misi dan sasaran organisasi

16. Penataan Sistem
Manajemen SDM
• Pengembangan sistem pengadaan dan
seleksi
– Penerapan rekrutmen yang lebih ketat
– Outsource maupun sekolah kedinasan
– Disesuaikan dengan kebutuhan jabatan/posisi
– Zero Growth
– On-Line Recruitmen (Depperin,Bappenas)

17. Penataan Sistem Manajemen SDM
• Pengembangan pola pengembangan dan
pelatihan
– Penyusunan Profil Kompetensi
• Kompetensi Inti
• Kompetensi Jabatan
• Kompetensi Wawasan
• Kompetensi Kepemimpinan/Manajemen
– Kamus kompetensi-jabatan
• Tentukan diklat non rutin

18. Penataan Sistem Manajemen SDM
• Penguatan pola karir, mutasi dan promosi
– pola karir pegawai, menyusun Juknis
implementasi Pola Karir
– Termasuk misalnya proses mutasi adalah
keharusan untuk kenaikan jabatan (horisontal VS
Vertical Rotation)
– Pembentukan Baperjakat

19. Penataan Sistem Manajemen SDM
• Pembangunan dan Penguatan Data base
Organisasi
– Membuat Sistem Informasi dan data Kepegawaian
yang akurat
– Contohnya: Rata2 Kementrian/Lembaga sudah
Online Sistem Pegawainya, yang mencakup:
• Data pribadi
• Riwayat Pendidikan
• Riwayat Diklat
• Riwayat Jabatan

20. Penguatan Unit Organisasi
• Penguatan Unit Organisasi
Kepegawaian
– Change Name: Worker Division VS
HR Division. Bid/Bir Kepegawaian VS
Bid /Bir SDM
– More Scope of Activities = More
Authorities
Bidang VS Biro
HR Manager : Middle or Low
– More spesific staf (HR specialist)

21. Penguatan Unit Organisasi
• Penguatan Unit Organisasi Kediklatan
– Yang sudah punya lembaga khusus, diberikan
scope of work lebih dalam menangani pegawai
– Yang belum membuka link-link ke K/L yang sudah
ada untuk membuat unit diklat atau membuat
rancangan diklat tahunan.

22. Penguatan Unit Organisasi
• Perbaikan sarana dan prasarana
– Inventarisasi identitas sarana dan prasarana
– Penyusunan SOP pemanfaatan dan perawatan sarana dan
prasarana gedung
– Penyusunan jadwal perawatan sarana dan prasarana gedung
– Evaluasi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana gedung
– Penyediaan alat absensi tersistem
– Reevaluasi penyediaan sarana kerja
– Peralatan sistem pengamanan ruang kerja
– SOP penggunaan sarana kerja
– Menganalisa kebutuhan penambahan serta perbaikan sarana dan
prasarana kerja
– pembuatan dokumen usulan pemenuhan sarana dan prasarana

23. Pengawasan internal
• Penegakkan Disiplin Pegawai
• Kode Etik Pegawai
• Contoh Kode Etik “SERVICE”:
• Self Awareness: menanamkan kesadaran diri sehingga mampu
memahami posisi, agar mampu memberikan pelayanan dengan
benar.
• Enthusiasm: melaksanakan pelayanan dengan penuh gairah
• Reform: Memperbaiki kinerja pelayanan dari waktu ke waktu
• Value: Memberikan pelayanan yang mempunyai nilai tambah
• Impressive: Menampilkan diri secara menarik, tetapi tidak
berlebihan
• Care: Memberikan perhatian atau kepedulian kepada pelanggan
secara optimal
• Evaluation: Mengevaluasi pelaksanaan layanan yang sudah
diberikan

24. Creating High Performance Work
System
• Reward and Punishment System
Dengan reformasi birokrasi sangat mudah
menerapkan ini, karena ada tunjangan
kinerja
• Disiplin Pegawai:
– Yang bisa dibuat HR jam masuk dan jam
keluar (finger print)
– Evaluasi Kinerja Pegawai Inti
• Penguatan perencanaan kediklatan
– Diklat Rutin
– Diklat Hasil Analisis kompetensi dan jabatan

25. Untuk
Mewujudkan
Hal Tersebut,
Hal apa saja
yang perlu
direformasi?

26. 26
APA YANG PERLU DIREFORMASI? (1)
1. Perubahan mindset perilaku birokrasi publik dari budaya penguasa
menjadi budaya pelayanan masyarakat melalui:
– Pelatihan pra jabatan, magang, workshop, pengembangan code of
conduct,
– Menggali local wisdoms (nilai dan tradisi yang dianggap baik)
– Belajar dari best practices negara-negara lain
– Pemberian insentif atau disinsentif,
– Pelembagaan birokrasi sebagai agen pelayanan.

27. 27
2. Perubahan prosedur pelayanan serta perubahan misi dan budaya
birokrasi dari budaya mengendalikan perilaku ke budaya
mempermudah warga memperoleh pelayanan.
3. Perubahan struktur organisasi (vertikal maupun horizontal) untuk
mendukung perbaikan kinerja birokrasi, efisiensi kegiatan
pemerintahan dan proses demokratisasi.
Ada 2 pilihan:
 Merampingkan struktur birokrasi pada tingkat pemerintahan kota
dengan mendelegasikan kewenangan pada kecamatan
 Memusatkan pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota serta
merampingkan satuan birokrasi pelayanan di tingkat kecamatan dan
desa/kelurahan.
APA YANG PERLU DIREFORMASI? (2)

28. 28
• Secara horizontal, struktur organisasi di
pemerintah pusat dan daerah terlalu gemuk,
sebagai akibat adanya koalisi politik. Karena itu
perlu dilakukan performance review secara
periodik untuk membangun struktur organisasi
yang relevan dan efisien
• Perubahan sistim insentif dan pengembangan
pegawai yang sesuai dan kondusif dengan
perubahan budaya dan struktur yang
diperkenalkan
APA YANG PERLU DIREFORMASI? (3)

29. 29
KESIMPULAN
• Penyelenggaraan pelayanan publik yang
efisien, responsif, partisipatif dan akuntabel
memungkinkan pemerintah tidak saja dapat
memperbaiki kinerja birokrasi tetapi juga
membangun good governance.

30. 30
PUSTAKA
Barata, Atep Adya. 2003. Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Jakarta: Elex Media
Komptindo.
Dwiyanto, Agus (Ed). 2005. Mewujudkan Good Governance melalui
Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Dwiyanto, Agus, dkk. 2003. Teladan dan Pantangan dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat
Studi Kependudukan dan Kebijakan.
Dwiyanto, Agus, dkk. 2003. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi
Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan
Dwiyanto, Agus, dkk. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia.
Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.