Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa pemerintahan Ir. Soekarno di Indonesia. Pemerintahan tersebut mengalami beberapa penyimpangan dari UUD 1945 seperti pengangkatan presiden seumur hidup dan pembentukan DPR yang anggotanya diangkat oleh presiden. Hal ini mengakibatkan tidak berjalannya sistem demokrasi serta melemahnya perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik rakyat.

2.  Pengertian Hak Asasi Manusia
Hak-hak asasi manusia adalah hak yang
dimiliki manusia karena martabatnya sebagai
manusia dan bukan diberikan oleh
masyarakat atau negara. Semua manusia
sebagai manusia memiliki martabat dan
derajat yang sama dan dengan demikian
memiliki hak-hak dan kewajiban- kewajiban
yang sama.

3.  Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa Orde
Lama, antara lain:
 a. Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif
dan legislatif (bersama DPR) telah mengeluarkan
ketentuan perundangan yang tidak ada dalam UUD
1945 dalam bentuk penetapan presiden tanpa
persetujuan DPR.
 b. Melalui Ketetapan No. I/MPRS/1960, MPR
menetapkan pidato presiden 17 Agustus 1959 berjudul
“Penemuan Kembali Revolusi Kita” (Manifesto Politik
Republik Indonesia) sebagai GBHN bersifat tetap. Hal ini
tidak sesuai dengan UUD 1945.

4.  MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur
hidup. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945, karena DPR
menolak APBN yang diajukan oleh presiden. Kemudian
presiden membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR), yang
anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
 Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, karena DPR
menolak APBN yang diajukan oleh presiden. Kemudian
presiden membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR), yang
anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
 Pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menteri-
menteri negara, termasuk pimpinan MPR kedudukannya
sederajat dengan menteri. Sedangkan presiden menjadi
anggota DPA.
 Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi terpimpin.

5.  g. Berubahnya arah politik luar negeri dari
bebas dan aktif menjadi politik yang memihak
salah satu blok.
 Beberapa penyimpangan tersebut
mengakibatkan tidak berjalannya sistem
sebagaimana UUD 1945, memburuknya
keadaan politik, keamanan dan ekonomi
sehingga mencapai puncaknya pada
pemberontakan G-30-S/PKI. Pemberontakan ini
dapat digagalkan oleh kekuatan-kekuatan yang
melahirkan pemerintahan Orde Baru.

6.  I. Pemerintahan Ir. Soekarno Pelaksaaan HAM pada masa
 a. Periode awal kemerdekaan Indonesia (1945 – 1950)
 Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak
untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi
politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk untuk
menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM
masuk kedalam hukum dasar Negara ( konstitusi ) yaitu, UUD 1945
tidak mengatur secara rinci tentang HAM. Komitmen terhadap HAM
pada periode awal sebagaimana ditunjukkan dalam Maklumat
Pemerintah tanggal 1 November 1945. Langkah selanjutnya
memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai
politik. Sebagaimana tertera dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3
November 1945.pada masa berlakunya KRISS konstitusi republik
indonesia serikat tahun 1949 dan UUDS 1950.Kedua UUD ini memuat
lebih rinci tentang HAM terbukti dengan adanya pasal-pasal yang
memuat tentang Hak Asasi Manusia yang di ambil dari Universal
Declaration Of Human Righty.

7.  b. Periode 1950 – 1959 (Masa Orde lama)
 Periode 1950 – 1959 dalam perjalanan Negara Indonesia dikenal
dengan sebutan tum yang sangat membanggakan, karena suasana
kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi
parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik.
 c. Periode 1959 – 1966
 Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem
demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhaap
sistem demokrasi Parlementer. Pada sistem ini (demokrasi terpimpin
) kekuasan berpusat pada dan berada ditangan presiden. Akibat dari
sistem demokrasi terpimpin Presiden melakukan tindakan
inkonstitusional baik pada tataran supratruktur politik maupun dalam
tataran infrastruktur poltik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi
pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan dan hak politik.

8. Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM di era
Soekarno antaranya; Pada 1 Disember
1956 Mohammad Hatta mengundurkan
diri dari jabatanWakil Presiden. kerana
merasa tidak sehaluan lagi, juga orang-
orang dekat Bung Karno seperti Sjahrir,
Amir Syarifuddin,Tan Malaka, Moh Natsir,
dan lainnya, satu-persatu menjauh
darinya.

9.  Soekarno berjalan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai
formatif untuk membentuk kabinet tanpa adanya campur tangan
parti politik. Soekarno juga menutup media yang dianggap
sebagai anti revolusioner. Beberapa tokoh Islam politik
dipenjarakan dan parti Islam Masyumi dibekukan, kerana
dianggap mengancam stabiliti bangsa dan kekuasaan Soekarno.
Dan memang selama Orde lama kepimpinan dalam masyarakat
Indonesia lebih banyak mengandung sifat autoriter (memerintah
tidak dengan cara demokrasi, tetapi selalu memaksakan
kehendak) daripada demokrasi.

10. Thank you for
attention ^-^