Melihat Pasal Pasal RUU Pelindungan Data Pribadi
•
0 likes•330 views
RUU Pelindungan Data Pribadi mengatur tentang hak dan kewajiban pemilik data pribadi, pengendali data, dan prosesor data dalam memproses dan melindungi data pribadi. Dokumen ini juga membahas sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran peraturan perlindungan data pribadi.
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Melihat Pasal Pasal RUU Pelindungan Data Pribadi
Similar to Melihat Pasal Pasal RUU Pelindungan Data Pribadi (13)
More from Indriyatno Banyumurti
More from Indriyatno Banyumurti (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (11)
Melihat Pasal Pasal RUU Pelindungan Data Pribadi
- 1. Melihat Pasal-Pasal RUU Pelindungan Data Pribadi @banyumurti privasi.id
- 2. privasi.id RUU Pelindungan Data Pribadi Dapat diunduh di: s.id/ruupdpfinal
- 3. privasi.id UU PDP mengatur tentang…. 1 Jenis Data Pribadi 2 3 4 5678 11109 13 Hak Pemilik Data Pribadi Pemrosesan Data Pribadi Pengecualian terhadap Data Pribadi Pengendali dan Prosesor Data Pribadi Pejabat/Petugas PDP Transfer Data PribadiSanksi Administratif Pedoman Perilaku Pengendali Data Pribadi Penyelesaian Sengketa Kerjasama Internasional 12 Peran Pemerintah dan Masyarakat Larangan dan Ketentuan Pidana
- 4. privasi.id Definisi Data Pribadi Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik Pasal 1
- 5. privasi.id Para Pihak PENGENDALI DATA PRIBADI pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi PROSESOR DATA PRIBADI pihak yang melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi PEMILIK DATA PRIBADI orang perseorangan selaku subyek data yang memiliki Data Pribadi yang melekat pada dirinya. Pasal 1
- 6. privasi.id Subjek ORANG PERSEORANGAN KORPORASI kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum BADAN PUBLIK lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri. Pasal 1
- 7. privasi.id Jenis Data Pribadi Data Pribadi Umum Data Pribadi Spesifik Nama Lengkap Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang data dan informasi kesehatan data biometrik data genetika kehidupan/orientasi seksual pandangan politik catatan kejahatan data anak data keuangan pribadi data lainnya sesuai ketentuan perundang- undanganPasal 3
- 8. privasi.id Hak Pemilik Data Pribadi pasal 4 meminta Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi melengkapi Data Pribadi miliknya sebelum diproses oleh Pengendali Data Pribadi mengakses Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi miliknya mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi miliknya menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi miliknya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi. mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang (profiling) memilih atau tidak memilih pemrosesan Data Pribadi melalui mekanisme pseudonim untuk tujuan tertentu menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran Data Pribadi miliknya mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi miliknya dari Pengendali Data Pribadi menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi miliknya ke Pengendali Data Pribadi lainnya pasal 5 pasal 6 pasal 7 pasal 8 pasal 9 pasal 10 pasal 11 pasal 12 pasal 13 pasal 14a pasal 14b
- 9. privasi.id Pengecualian Hak Pemilik Data Pribadi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional agregat data yang pemrosesannya ditujukan guna kepentingan statistik dan penelitian ilmiah dalam rangka penyelenggaraan negara Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 14 kepentingan proses penegakan hukum kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan Pasal 16
- 10. privasi.id Pemrosesan Data Pribadi perbaikan dan pembaruan penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan penghapusan atau pemusnahan. perolehan dan pengumpulan pengolahan dan penganalisisan penyimpanan Pasal 17 (1)
- 11. privasi.id Prinsip Pemrosesan Data Pribadi terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut, dan transparan sesuai dengan tujuannya menjamin hak Pemilik Data Pribadi akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau kehilangan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan pelindungan Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Pemilik Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dengan memenuhi pelaksanaan prinsip pelindungan Data Pribadi Pasal 17 (2)
- 12. privasi.id Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi Pemrosesan Data Pribadi harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan yang sah dari Pemilik Data Pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada Pemilik Data Pribadi. pasal 18 Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis (elektronik atau non-elektronik) atau lisan terekam pasal 19 Klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan Data Pribadi yang tidak memuat persetujuan secara tegas (explicit consent) dari Pemilik Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum pasal 20 Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi pasal 21
- 13. privasi.id Pemasangan alat pemroses/pengolah data visual di tempat umum untuk tujuan keamanan, pencegahan bencana, dan/atau penyelenggaraan lalu lintas atau pengumpulan, analisis dan pengaturan Informasi lalu lintas tidak digunakan untuk mengidentifikasi seseorang kepentingan proses penegakan hukum Pasal 22 harus menampilkan Informasi bahwa pada area tersebut telah dipasang alat pemroses atau pengolah data visual
- 14. privasi.id SETIAP ORANG (Orang Perorangan atau Korporasi) Pengendali/Prosesor Data Pribadi BADAN PUBLIK ORGANISASI/INSTITUSI Pasal 23
- 15. privasi.id Kewajiban Pengendali Data Pribadi (1) Untuk mendapatkan persetujuan, wajib menyampaikan informasi mengenai: legalitas, tujuan, jenis & relevansi data pribadi, periode retensi, rincian informasi yang dikumpulkan, jangka waktu pemrosesan dan hak pemilik data pribadi. pasal 24 Wajib menghentikan pemrosesan Data Pribadi dalam hal Pemilik Data Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi (paling lambat 3x24 jam) pasal 25 Wajib melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi jika diminta Pemilik Data Pribadi (paling lambat 2x24 jam) pasal 26 Wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya pasal 27
- 16. privasi.id Kewajiban Pengendali Data Pribadi (2) Wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali. pasal 28 Wajib memastikan pelindungan Data Pribadi dari pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah. pasal 29 Wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah (dengan sistem yang andal, aman dan bertanggungjawab) pasal 30 Wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi pasal 31
- 17. privasi.id Kewajiban Pengendali Data Pribadi (3) Wajib memberikan akses kepada Pemilik Data Pribadi terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi. pasal 32 wajib menolak memberikan akses perubahan terhadap Data Pribadi, jika: membahayakan keamanan/kesehatan fisik/mental, berdampak pengungkapan Data Pribadi orang lain, bertentangan dengan kepentingan hankamnas pasal 33 Wajib memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi (1x24 jam) dan memberitahukan hasilnya pasal 34 Wajib menjamin akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi pasal 35
- 18. privasi.id Kewajiban Pengendali Data Pribadi (4) Wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi yang disetujui oleh Pemilik Data Pribadi. pasal 36 Wajib mengakhiri pemrosesan Data Pribadi jika: telah mencapai masa retensi, tujuan pemrosesan tercapai, atau permintaan Pemilik Data Pribadi pasal 37 Wajib menghapus Data Pribadi jika: tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan, persetujuan ditarik, permintaan pemilik data pribadi, data diperoleh/diproses dengan cara ilegal pasal 38 Wajib memusnahkan Data Pribadi jika: tidak memiliki nilai guna lagi, habis masa retensi, permintaan Pemilik Data Pribadi, tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum pasal 39
- 19. privasi.id Kewajiban Pengendali Data Pribadi (5) Wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi dan Menteri jika terjadi kegagalan pelindungan Data Pribadi (paling lambat 3x24 jam) pasal 40 Wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawabannya dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip pelindungan Data Pribadi. pasal 41
- 20. privasi.id Pengendali/Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk seorang pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi dalam hal: Pejabat atau Petugas Yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi Pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik Kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar Kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/atau Data Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana Pasal 45
- 21. privasi.id Menginformasikan dan memberikan saran untuk Pengendali/Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam UU PDP Tugas Pejabat Pelindungan Data Pribadi Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap UU PDP dan kebijakan Pengendali/Prosesor Data Pribadi, termasuk penugasan, tanggung jawab, peningkatan kesadaran dan pelatihan pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi, dan audit terkait Memberikan saran mengenai penilaian dampak pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali/Prosesor Data Pribadi; Berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi, termasuk melakukan konsultasi mengenai mitigasi risiko dan/atau hal lainnya Pasal 46
- 22. privasi.id SANKSI ADMINISTRATIF peringatan tertulis denda administratif penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi ganti kerugian Pasal 50
- 23. privasi.id LARANGAN DAN SANKSI PIDANA (1) LARANGAN (Setiap Orang* dilarang….) SANKSI PIDANA memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian Pemilik Data Pribadi (pasal 51 ayat 1) pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) (pasal 61 ayat 1) mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya (pasal 51ayat 2) pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) (pasal 61 ayat 2) menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya. (pasal 51 ayat 3) pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah). (pasal 61 ayat 3) Setiap Orang = orang perseorangan atau Korporasi
- 24. privasi.id LARANGAN DAN SANKSI PIDANA (2) LARANGAN (Setiap Orang* dilarang….) SANKSI PIDANA memasang dan/atau mengoperasikan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat umum atau fasilitas pelayanan publik yang dapat mengancam dan/atau melanggar pelindungan Data Pribadi. (pasal 52) pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (pasal 62) menggunakan alat pemroses atau pengolah data visual yang dipasang di tempat umum dan/atau fasilitas pelayanan publik yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang (pasal 53) pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (pasal 63) memalsukan Data Pribadi (Pasal 54 ayat 1) pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (pasal 64 ayat 1) menjual atau membeli Data Pribadi (Pasal 54 ayat 2) pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (pasal 64 ayat 2)
- 25. privasi.id • Pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau Korporasi. • Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda. • Paling banyak 3 (tiga) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan. • Pidana Tambahan: • perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana • pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi; • pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; • penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi; • melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan; dan • pembayaran ganti kerugian. Sanksi Pidana bagi Korporasi Pasal 66
- 26. privasi.id Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pihak yang telah melakukan pemrosesan Data Pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Ketentuan Peralihan Pasal 70
- 27. privasi.id Mari kita kritisi isi RUU PDP ini dan kawal pembahasannya di DPR agar dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang