SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 6
Downloaden Sie, um offline zu lesen
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
                              NOMOR 77 TAHUN 2007

                                       TENTANG

PEMBERIAN IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI
        NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

                      DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

                              MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memperlancar pemberian izin
               cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi pegawai negeri sipil di
               lingkungan Departemen Dalam Negeri perlu dilakukan pengaturan secara
               terkoordinasi;
             b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
                perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Izin
                Cuti Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pegawai Negeri Sipil di
                Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
                 Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
                 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
                 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
                 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
                 Lembaran Negara Nomor 3890);
             2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri
                Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57,
                TamrJahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
             3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2001 tentang
                Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di
                Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
             4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur
                Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
             5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2003 tentang
                Pemberian Izin Keluar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pejabat Negara
                Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi,
                Kabupaten/Kota;

                                    MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBERIAN IZIN CUTI
             KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI NEGERI
             SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

                                        Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Izin cuti Keluar Negeri adalah keadaan untuk tidak melaksanakan tugas kedinasan karena
   ke luar negeri yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu
   tertentu.
2. Alasan penting adalah alasan untuk melaksanakan kewajiban agama, berobat dan
   keperluan keluarga lainnya.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri yang
   bekerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan izin cuti ke luar
   negeri.

                                          Pasal 2
(1) Menteri Dalam Negeri memberikan izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi
    Pegawai Negeri Sipil Pembina Golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama
    Golongan Ruang IV/e.
(2) Pejabat eselon I di lingkungan komponen masing-masing memberikan izin cuti ke luar
    negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil Penata Muda Golongan ruang Ill/a
    sampai dengan Penata Tingkat I Golongan ruang Ill/d.
(3) Pejabat eselon II di lingkungan komponen masing-masing memberikan izin cuti ke Luar
    Negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil Pengatur Tingkat I golongan
    ruang ll/d kebawah.

                                          Pasal 3
(1) Persyaratan pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri
    Sipil untuk melaksanakan kewajiban agama meliputi:
    a. Bukti surat pendaftaran sebagai peserta Ibadah Haji yang dilakukan oleh penyelengara
        Haji/Umroh bagi agama Islam;
    b. Bukti surat pendaftaran sebagai peserta perjalanan ibadah keagamaan oleh
        penyelenggara ibadah keagamaan diluar agama Islam; dan
    c. Bukti surat Pernyataan perjalanan ke luar negeri ditanggung Pegawai Negeri Sipil yang
        bersangkutan.
(2) Persyaratan pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri
    Sipil untuk berobat meliputi:
    a. Bukti surat keterangan dari dokter yang merekomendasikan Pegawai Negeri Sipil harus
        melakukan pengobatan ke rumah sakit di luar negeri;
    b. Bukti surat Pernyataan perjalanan ke luar negeri ditanggung Pegawai Negeri Sipil yang
        bersangkutan.
(3) Persyaratan pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri
    Sipil untuk keperluan keluarga meliputi:
    a. Bukti surat keterangan dokter dari rumah sakit luar negeri yang menyatakan keluarga
        Pegawai Negeri Sipil dalam perawatan; dan
    b. Bukti surat undangan resmi dari pimpinan Perguruan Tinggi yang menyatakan kepada
        Pegawai Negeri Sipil atas pelaksanaan wisuda anak di luar negeri;
    c. Bukti surat undangan pernikahan anak Pegawai Negeri Sipil di luar negeri;
    d. Bukti surat lain yang dapat mendukung pelaksanaan cuti keluar negeri dengan alasan
        penting; dan
    e. Bukti surat Pernyataan perjalanan ke luar negeri ditanggung Pegawai Negeri Sipil
        yang bersangkutan.
                                             Pasal 4
Tata cara pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil
meliputi:
a. Pegawai Negeri Sipil Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama
   Golongan Ruang IV/e mengajukan permohonan izin cuti keluar negeri dengan alasan
   penting kepada Menteri Dalam Negeri;
b. Pegawai Negeri Sipil Penata Muda golongan ruang Ill/a sampai dengan Penata Tingkat I
   Golongan Ruang Ill/d mengajukan permohonan izin cuti keluar negeri kepada pejabat
   eselon I di Lingkungan Komponen masing-masing;
c. Pegawai Negeri Sipil Pengatur Tingkat I golongan ruang ll/d kebawah mengajukan
   permohonan izin cuti Keluar negeri kepada pejabat eselon II di Lingkungan Komponen
   masing-masing;
d. Permohonan izin cuti keluar negeri tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan
   kepada Menteri Dalam Negeri dan pejabat eselon I dan pejabat eselon II selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal keberangkatan Pegawai Negeri Sipil ke
   luar negeri.
                                         Pasal 5
Apabila permohonan izin cuti ke luar negeri tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, Menteri Dalam Negeri, pejabat eselon I dan eselon II memberitahukan
penolakan usul Pegawai Negeri Sipil secara tertulis.

                                           Pasal 6
Format surat Izin cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran
Peraturan Menteri ini.

                                           Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

                                               Ditetapkan di Jakarta
                                               pada tanggal 19 Desember 2007

                                                       MENTERI DALAM NEGERI,
                                                                    Ttd
                                                               H. MARDIYANTO
LAMPIRAN             : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
                                                            NOMOR : 77 TAHUN 2007
                                                            TANGGAL : 19 Desember 2007

         FORMAT PEMBERIAN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING

A. Pemberian Surat Cuti Ke Luar Negeri dengan Alasan Penting oleh Menteri Dalam
   Negeri

            SURAT IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING
                                    NOMOR
Menunjuk       surat ...................... Nomor ................. Tanggal .. ...................... perihal
tersebut diatas, diberikan surat izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting kepada :
     Nama                 :
     Jabatan              :
     Instansi             :

Selama ................... terhitung mulai    tanggal ............ sampai dengan ................. dalam
rangka ................... dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Sebelum menjalankan izin cuti alasan penting agar menyerahkan pekerjaan kepada
   atasan langsung.
b. Setelah selesai menjalankan izin cuti alasan penting segera aktif kembali dalam tugas.
Surat izin cuti alasan penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


                                                                 Ditetapkan di Jakarta
                                                                 pada tanggal.....................
                                                                    MENTERI DALAM NEGERI,
                                                                                    ttd
                                                                             NAMA JELAS
Tembusan :
1. ...........................
2. dan seterusnya.
B. Pemberian Surat Cuti Ke Luar Negeri dengan Alasan Penting oleh Pejabat eselon I di
   lingkungan komponen masing-masing


                 SURAT IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING
                               NOMOR

Menunjuk surat ....................... Nomor...................Tanggal..................... perihal
tersebut diatas, diberikan surat izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting kepada
    Nama                        :
    Jabatan                     :
    Instansi                    :


Selama .................... terhitung    mulai tanggal............. sampai dengan .……..... dalam
rangka .................... dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Sebelum menjalankan izin cuti alasan penting agar menyerahkan pekerjaan lepada
   atasan langsung.
b. Setelah selesai menjalankan izin cuti alasan penting segera aktif kembali dalam tugas.

Surat izin cuti alasan penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


                                                            Ditetapkan di Jakarta
                                                            pada tanggal.............................
                                                       a.n. MENTERI DALAM NEGERI
                                                            NAMA JABATAN ESELON I



                                                                        NAMA JELAS
                                                                        Pangkat
                                                                        NIP
Tembusan :
1. ..........................
2. dan seterusnya.
C. Pemberian Surat Cuti Ke Luar Negeri dengan Alasan Penting oleh Pejabat eselon I di
   lingkungan komponen masing-masing


               SURAT IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING
                                    NOMOR

Menunjuk surat........................ Nomor................... Tanggal..................... perihal tersebut
diatas, diberikan surat izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting kepada
    Nama                 :
    Jabatan              :
    Instansi             :
Selama .................... terhitung    mulai   tanggal............. sampai dengan .…....... dalam
rangka .................... dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sebelum menjalankan izin cuti alasan penting agar menyerahkan pekerjaan kepada
   atasan langsung.
b. Setelah selesai menjalankan izin cuti alasan penting segera aktif kembali dalam tugas.

Surat izin cuti alasan penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                            Ditetapkan di Jakarta
                                                            pada tanggal...............
                                                                a.n. MENTERI DALAM NEGERI
                                                                  NAMA JABATAN ESELON I
                                                                                u.b.
                                                                  NAMA JABATAN ESELON II


                                                                               NAMA JELAS
                                                                               Pangkat
                                                                               NIP

Tembusan :
1. ……………….
2. dan seterusnya.


                                                                   MENTERI DALAM NEGERI,

                                                                                  Ttd

                                                                          H. MARDIYANTO

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Kepmen Panitia HUT ke-76 RI
Kepmen Panitia HUT ke-76 RIKepmen Panitia HUT ke-76 RI
Kepmen Panitia HUT ke-76 RICIkumparan
 
03 berita-acara-rapat-gabungan-yayasan-dalam-likuidasi (1)
03 berita-acara-rapat-gabungan-yayasan-dalam-likuidasi (1)03 berita-acara-rapat-gabungan-yayasan-dalam-likuidasi (1)
03 berita-acara-rapat-gabungan-yayasan-dalam-likuidasi (1)University of Mataram
 
Http _www.bappenas.go.id_index.php_module=filemanager&func=download&...
Http  _www.bappenas.go.id_index.php_module=filemanager&func=download&...Http  _www.bappenas.go.id_index.php_module=filemanager&func=download&...
Http _www.bappenas.go.id_index.php_module=filemanager&func=download&...Gogot Suyitno
 
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasPmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasrazitakhalyla
 
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPeraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPenataan Ruang
 
Pp2002 11 ttg-pengadaan-pns
Pp2002 11 ttg-pengadaan-pnsPp2002 11 ttg-pengadaan-pns
Pp2002 11 ttg-pengadaan-pnsNandang Sukmara
 
Pp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerah
Pp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerahPp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerah
Pp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerahmas_kus
 
Naskah perjanjian hibah daerah
Naskah perjanjian hibah daerahNaskah perjanjian hibah daerah
Naskah perjanjian hibah daerahYgrex Thebygdanns
 
Pp 30 2015 kenaikan gaji pns 2015
Pp 30 2015   kenaikan gaji pns 2015 Pp 30 2015   kenaikan gaji pns 2015
Pp 30 2015 kenaikan gaji pns 2015 Yusmadi Martias
 

Was ist angesagt? (17)

Pp no. 24 tahun 1976 tentang cuti pns
Pp no. 24 tahun 1976 tentang cuti pnsPp no. 24 tahun 1976 tentang cuti pns
Pp no. 24 tahun 1976 tentang cuti pns
 
Kepmen Panitia HUT ke-76 RI
Kepmen Panitia HUT ke-76 RIKepmen Panitia HUT ke-76 RI
Kepmen Panitia HUT ke-76 RI
 
03 berita-acara-rapat-gabungan-yayasan-dalam-likuidasi (1)
03 berita-acara-rapat-gabungan-yayasan-dalam-likuidasi (1)03 berita-acara-rapat-gabungan-yayasan-dalam-likuidasi (1)
03 berita-acara-rapat-gabungan-yayasan-dalam-likuidasi (1)
 
Pmk 97 tahun 2010
Pmk 97 tahun 2010Pmk 97 tahun 2010
Pmk 97 tahun 2010
 
7. dokumen
7. dokumen7. dokumen
7. dokumen
 
Http _www.bappenas.go.id_index.php_module=filemanager&func=download&...
Http  _www.bappenas.go.id_index.php_module=filemanager&func=download&...Http  _www.bappenas.go.id_index.php_module=filemanager&func=download&...
Http _www.bappenas.go.id_index.php_module=filemanager&func=download&...
 
Uu 39 Tahun 2008
Uu 39 Tahun 2008Uu 39 Tahun 2008
Uu 39 Tahun 2008
 
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasPmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
 
PPno 2 2012
PPno 2  2012PPno 2  2012
PPno 2 2012
 
Itoh
Itoh Itoh
Itoh
 
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPeraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
 
Permen 22 2008
Permen 22 2008Permen 22 2008
Permen 22 2008
 
Pp2002 11 ttg-pengadaan-pns
Pp2002 11 ttg-pengadaan-pnsPp2002 11 ttg-pengadaan-pns
Pp2002 11 ttg-pengadaan-pns
 
Uu 09 1953
Uu 09 1953Uu 09 1953
Uu 09 1953
 
Pp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerah
Pp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerahPp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerah
Pp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerah
 
Naskah perjanjian hibah daerah
Naskah perjanjian hibah daerahNaskah perjanjian hibah daerah
Naskah perjanjian hibah daerah
 
Pp 30 2015 kenaikan gaji pns 2015
Pp 30 2015   kenaikan gaji pns 2015 Pp 30 2015   kenaikan gaji pns 2015
Pp 30 2015 kenaikan gaji pns 2015
 

Ähnlich wie Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar negeri

Pmk 113 pmk05_2012 perjadin dn
Pmk 113 pmk05_2012 perjadin dnPmk 113 pmk05_2012 perjadin dn
Pmk 113 pmk05_2012 perjadin dnchooliq
 
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasPmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasrazitakhalyla
 
PP Nomor 51 Tahun 2020
PP Nomor 51 Tahun 2020PP Nomor 51 Tahun 2020
PP Nomor 51 Tahun 2020CIkumparan
 
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdf
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdfperka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdf
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdfNeni Rochmayati
 
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdf
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdfPERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdf
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdfupkabnganjuk
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG...PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG...temanna #LABEDDU
 
Pmk 113 pmk05_2012
Pmk 113 pmk05_2012Pmk 113 pmk05_2012
Pmk 113 pmk05_2012Rizal Vozol
 
Pp2002 11 ttg-pengadaan-pns
Pp2002 11 ttg-pengadaan-pnsPp2002 11 ttg-pengadaan-pns
Pp2002 11 ttg-pengadaan-pnsNandang Sukmara
 
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdfPMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdfTatang Suwandi
 
Surat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidana
Surat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidanaSurat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidana
Surat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidanaYudhi Aldriand
 
Buku 3 perlengkapan dan tugas umum
Buku 3 perlengkapan dan tugas umumBuku 3 perlengkapan dan tugas umum
Buku 3 perlengkapan dan tugas umumAdi Kuntarto
 
Pp nomor 63_tahun_2009
Pp nomor 63_tahun_2009Pp nomor 63_tahun_2009
Pp nomor 63_tahun_2009erfne
 
Buku 2 kepegawaian
Buku 2 kepegawaianBuku 2 kepegawaian
Buku 2 kepegawaianAdi Kuntarto
 
Permen tahun2013 nomor107_lampiran tunj kenrja dikbud
Permen tahun2013 nomor107_lampiran tunj kenrja dikbudPermen tahun2013 nomor107_lampiran tunj kenrja dikbud
Permen tahun2013 nomor107_lampiran tunj kenrja dikbudWinarto Winartoap
 

Ähnlich wie Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar negeri (18)

Pmk 113 pmk05_2012 perjadin dn
Pmk 113 pmk05_2012 perjadin dnPmk 113 pmk05_2012 perjadin dn
Pmk 113 pmk05_2012 perjadin dn
 
Pmk 113 pmk05_2012
Pmk 113 pmk05_2012Pmk 113 pmk05_2012
Pmk 113 pmk05_2012
 
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasPmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas
 
PP Nomor 51 Tahun 2020
PP Nomor 51 Tahun 2020PP Nomor 51 Tahun 2020
PP Nomor 51 Tahun 2020
 
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdf
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdfperka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdf
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdf
 
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdf
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdfPERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdf
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdf
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG...PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG...
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG...
 
Pmk 113 pmk05_2012
Pmk 113 pmk05_2012Pmk 113 pmk05_2012
Pmk 113 pmk05_2012
 
Pp2002 11 ttg-pengadaan-pns
Pp2002 11 ttg-pengadaan-pnsPp2002 11 ttg-pengadaan-pns
Pp2002 11 ttg-pengadaan-pns
 
2012 PMK 113.pdf
2012 PMK 113.pdf2012 PMK 113.pdf
2012 PMK 113.pdf
 
5. juklak pensiun
5. juklak pensiun5. juklak pensiun
5. juklak pensiun
 
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdfPMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
 
Surat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidana
Surat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidanaSurat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidana
Surat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidana
 
Buku 3 perlengkapan dan tugas umum
Buku 3 perlengkapan dan tugas umumBuku 3 perlengkapan dan tugas umum
Buku 3 perlengkapan dan tugas umum
 
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agamaPerpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
 
Pp nomor 63_tahun_2009
Pp nomor 63_tahun_2009Pp nomor 63_tahun_2009
Pp nomor 63_tahun_2009
 
Buku 2 kepegawaian
Buku 2 kepegawaianBuku 2 kepegawaian
Buku 2 kepegawaian
 
Permen tahun2013 nomor107_lampiran tunj kenrja dikbud
Permen tahun2013 nomor107_lampiran tunj kenrja dikbudPermen tahun2013 nomor107_lampiran tunj kenrja dikbud
Permen tahun2013 nomor107_lampiran tunj kenrja dikbud
 

Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar negeri

  • 1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memperlancar pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri perlu dilakukan pengaturan secara terkoordinasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Izin Cuti Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, TamrJahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093); 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Keluar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pejabat Negara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBERIAN IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Izin cuti Keluar Negeri adalah keadaan untuk tidak melaksanakan tugas kedinasan karena ke luar negeri yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu. 2. Alasan penting adalah alasan untuk melaksanakan kewajiban agama, berobat dan keperluan keluarga lainnya. 3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri yang bekerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
  • 2. 4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan izin cuti ke luar negeri. Pasal 2 (1) Menteri Dalam Negeri memberikan izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil Pembina Golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Golongan Ruang IV/e. (2) Pejabat eselon I di lingkungan komponen masing-masing memberikan izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil Penata Muda Golongan ruang Ill/a sampai dengan Penata Tingkat I Golongan ruang Ill/d. (3) Pejabat eselon II di lingkungan komponen masing-masing memberikan izin cuti ke Luar Negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil Pengatur Tingkat I golongan ruang ll/d kebawah. Pasal 3 (1) Persyaratan pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan kewajiban agama meliputi: a. Bukti surat pendaftaran sebagai peserta Ibadah Haji yang dilakukan oleh penyelengara Haji/Umroh bagi agama Islam; b. Bukti surat pendaftaran sebagai peserta perjalanan ibadah keagamaan oleh penyelenggara ibadah keagamaan diluar agama Islam; dan c. Bukti surat Pernyataan perjalanan ke luar negeri ditanggung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (2) Persyaratan pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil untuk berobat meliputi: a. Bukti surat keterangan dari dokter yang merekomendasikan Pegawai Negeri Sipil harus melakukan pengobatan ke rumah sakit di luar negeri; b. Bukti surat Pernyataan perjalanan ke luar negeri ditanggung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (3) Persyaratan pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil untuk keperluan keluarga meliputi: a. Bukti surat keterangan dokter dari rumah sakit luar negeri yang menyatakan keluarga Pegawai Negeri Sipil dalam perawatan; dan b. Bukti surat undangan resmi dari pimpinan Perguruan Tinggi yang menyatakan kepada Pegawai Negeri Sipil atas pelaksanaan wisuda anak di luar negeri; c. Bukti surat undangan pernikahan anak Pegawai Negeri Sipil di luar negeri; d. Bukti surat lain yang dapat mendukung pelaksanaan cuti keluar negeri dengan alasan penting; dan e. Bukti surat Pernyataan perjalanan ke luar negeri ditanggung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Pasal 4 Tata cara pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil meliputi: a. Pegawai Negeri Sipil Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Golongan Ruang IV/e mengajukan permohonan izin cuti keluar negeri dengan alasan penting kepada Menteri Dalam Negeri; b. Pegawai Negeri Sipil Penata Muda golongan ruang Ill/a sampai dengan Penata Tingkat I Golongan Ruang Ill/d mengajukan permohonan izin cuti keluar negeri kepada pejabat eselon I di Lingkungan Komponen masing-masing; c. Pegawai Negeri Sipil Pengatur Tingkat I golongan ruang ll/d kebawah mengajukan permohonan izin cuti Keluar negeri kepada pejabat eselon II di Lingkungan Komponen masing-masing; d. Permohonan izin cuti keluar negeri tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan pejabat eselon I dan pejabat eselon II selambat-
  • 3. lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal keberangkatan Pegawai Negeri Sipil ke luar negeri. Pasal 5 Apabila permohonan izin cuti ke luar negeri tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri Dalam Negeri, pejabat eselon I dan eselon II memberitahukan penolakan usul Pegawai Negeri Sipil secara tertulis. Pasal 6 Format surat Izin cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal 7 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2007 MENTERI DALAM NEGERI, Ttd H. MARDIYANTO
  • 4. LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 77 TAHUN 2007 TANGGAL : 19 Desember 2007 FORMAT PEMBERIAN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING A. Pemberian Surat Cuti Ke Luar Negeri dengan Alasan Penting oleh Menteri Dalam Negeri SURAT IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING NOMOR Menunjuk surat ...................... Nomor ................. Tanggal .. ...................... perihal tersebut diatas, diberikan surat izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting kepada : Nama : Jabatan : Instansi : Selama ................... terhitung mulai tanggal ............ sampai dengan ................. dalam rangka ................... dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sebelum menjalankan izin cuti alasan penting agar menyerahkan pekerjaan kepada atasan langsung. b. Setelah selesai menjalankan izin cuti alasan penting segera aktif kembali dalam tugas. Surat izin cuti alasan penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal..................... MENTERI DALAM NEGERI, ttd NAMA JELAS Tembusan : 1. ........................... 2. dan seterusnya.
  • 5. B. Pemberian Surat Cuti Ke Luar Negeri dengan Alasan Penting oleh Pejabat eselon I di lingkungan komponen masing-masing SURAT IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING NOMOR Menunjuk surat ....................... Nomor...................Tanggal..................... perihal tersebut diatas, diberikan surat izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting kepada Nama : Jabatan : Instansi : Selama .................... terhitung mulai tanggal............. sampai dengan .……..... dalam rangka .................... dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sebelum menjalankan izin cuti alasan penting agar menyerahkan pekerjaan lepada atasan langsung. b. Setelah selesai menjalankan izin cuti alasan penting segera aktif kembali dalam tugas. Surat izin cuti alasan penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal............................. a.n. MENTERI DALAM NEGERI NAMA JABATAN ESELON I NAMA JELAS Pangkat NIP Tembusan : 1. .......................... 2. dan seterusnya.
  • 6. C. Pemberian Surat Cuti Ke Luar Negeri dengan Alasan Penting oleh Pejabat eselon I di lingkungan komponen masing-masing SURAT IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING NOMOR Menunjuk surat........................ Nomor................... Tanggal..................... perihal tersebut diatas, diberikan surat izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting kepada Nama : Jabatan : Instansi : Selama .................... terhitung mulai tanggal............. sampai dengan .…....... dalam rangka .................... dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sebelum menjalankan izin cuti alasan penting agar menyerahkan pekerjaan kepada atasan langsung. b. Setelah selesai menjalankan izin cuti alasan penting segera aktif kembali dalam tugas. Surat izin cuti alasan penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal............... a.n. MENTERI DALAM NEGERI NAMA JABATAN ESELON I u.b. NAMA JABATAN ESELON II NAMA JELAS Pangkat NIP Tembusan : 1. ………………. 2. dan seterusnya. MENTERI DALAM NEGERI, Ttd H. MARDIYANTO