Point penting pertemuan workshop Pengembangan Manajemen Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental - PDM. Kementerian Sosial RI

1. Pengembangan Manajemen
Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang
Disabilitas Mental - PDM
Point penting pertemuan workshop

2. Permasalahan
 Penanganan masalah belum terkoordinasi antar sektor.
Apalagi saat PDM sering ditemukan PDM pada suatu
tempat dengan lokasi yang tidak sesuai dengan domisili
karena menggelandang. Terjadi saling tunjuk tanggung
jawab. Bahkan masih menemui persoalan dalam hal
tanggung jawab dan kewenangan antar pemerintah pusat
dan pemerintah daerah.
 Persoalan pendataan dan pemetaan penyandang
disabilitas sendiri yang tidak kunjung jelas, ditambah
dengan masih kentalnya stigma di masyarakat terhadap
PDM yang berpengaruh pada perlakuan keluarga terhadap
PDM, termasuk menyembunyikannya.
 Problem stigma dari masyarakat dan lingkungan keluarga,
di tempat kerja, PDM dianggap sebagai orang yang tidak
bisa apa-apa.
 Panti dan tempat penampungan yang jumlah dan
kapasitas tampungnya terbatas. Bahkan terkesan

3. Lanjutan…
 Masih terdapat daerah yang tidak memiliki panti atau
penampungan untuk psikotik, sehingga deladangan
psikotik yang sudah ditangkap kembali menggelandang
karena tidak ada tempat penampungan.
 BPJS belum memfasilitasi rehabilitasi sosial berbasis
masyarakat.
 Program rehabilitasi belum berfokus pada need
assessment, harusnya sudah ada tools untuk
mengidentifikasi kebutuhan dan minat
 Komitmen pemda belum ada
 Masih berfokus pada kien tetapi kurang pada program
penguatan keluarga tidak dipersiapkan secara baik-baik.
 Kurangnya keterlibatan civil society dalam pelayanan
kesehatan jiwa misalnya CSR, peberian bantuan /
pinjaman lunak, pelatihan untuk klien atau WBS dan
keluarganya, dsb)
 Belum ada tenaga terlatih dalam penanganan ODGJ
 Kurangya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
yang memiliki kepekaan terhadap disabilitas mental.

4. Upaya penanganan masalah
keswa
 Upaya promotif diharapkan dapat mengubah
pandangan masyarakat. Diharapkan di
kabupaten kota ada masyarakat yang tergerak
dalam membantu penanganan masalah
gangguan jiwa.
 Contoh : Penerapan Keswa di sekolah dengan
penerapan UKJS
 Terkait stigma perlunya sosialisasi, KID, KIE,perlu
capacity building, konferensi Hak PDM. Upaya Preventif : sasaran keluarga sehat jiwa
untuk keluarga yang sehat dan keluarga yang
memiliki masalah kejiwaan. Sasaran masyarakat
dengan melakukan upaya kesehatan jiwa juga.
Salah satunya dengan Upaya kesehatan sekolah.

5.  Upaya kuratif adalah semua kegiatan dalam
bentuk pelayanan kesehatan. Kalau tidak bisa
menyembuhkan, barangkali bisa mengurangi
kekambuhannya. ODGJ akan mengalami
deteriorisasi karena tidak mendapatkan
pengobatan. Upaya kuratif dapat dilakukan
untuk mengurangi gejala, sehingga di atdak
ngamuk, tidak bicara sendiri, dan lain-lain.
 Kuratif : pengobatan farmakologi, dan
konseling.
 Perlu dibuat SKP terkait dengan isyu BPJS

6.  Upaya rehabilitatif dilakukan baik berbasis institusi
maupun berbasis masyarakat.
 ODGJ yang mendapatkan rehabilitasi sosial tetap
berhak mendapatkan rehabilitasi psikiatrik dan atau
rehabilitasi psikososial serta mempunyai akses
terhadap pelayanan dan obat psikofarma.
 PDM dalam institusi seperti di Panti seharusnya
terdaftar dalam sistem JKN, dan terdaftar dalam PBI.
Hal ini akan berguna untuk mendapatkan layanan
kesehatan jiwa. Jika PDM sudah terdaftar dalam PBI
maka dokter bisa saja melakukan kunjungan ke panti
 Layanan kesehatan dapat diakses dari layanan
primer ke sekunder. Puskesmas dapat
melaksanakan layanan kesehatan jiwa. Permenkes
no. 5/2014 tentang layanan primer kesehatan jiwa
yang dilaksanakan oleh dokter umum.
 Perbedaan karakteristik ODGJ yang menggelandang
dan yang tertangkap satpol PPdengan yang sudah
berada di panti terutama dalam hal treatmen yang
diberikan harus berdasarkan kebutuhan.

7. Pengalaman daerah lain Penerapan
koordinasi lintas sektor
 Dengan melakukan need assesment terhadap
permasalahan yang ditemui agar penanganannya tepat.
 Pengobatan dilakukan dari tingkat primer lalu meningkat
ke pelayanan sekunder. Misalnya dari pelayanan
puskesmas jika tidak tertangani maka meningkat ke rumah
sakit.
 PDM akan dilaporkan PPKJM dan dirujuk dinas
kesehatan, PPKJM akan merujuk utuk diberikan pelatihan
 Clustering tempat penampungan panti )DKI). Rumah sakit
menerima rujukan, pada awalnya dinas sosial mengambil
gangguan pskotik di PSBL, selanjutnya dari rumah sakit
duren sawit, lalu kembali ke panti rehabilitasi sosial
dengan jenis panti yang lain. Untuk seluruh panti semua
menjadi tanggung jawab dinas sosial di DKI Jakarta.
pasien terlantar yang tidak punya BPJS, dan harus
melakukan pengurusan. Masalahnya, siapa yang
menangani biaya BPJS. Sampai saat ini menjadi masalah.
Selama ini kami tetap merawat.

8. Simpulan
 Langkah untuk koordinasi tidak dilakukan disini saja, tetapi harus
berkesinambungan, untuk mematangkan koordinasi lintas
sektor
 Ada pembagian peran yang perlu diperjelas antar berbagai
sektor pada berbagai level pemerintahan dalam melakukan
upaya ”promotif - preventif - kuratif – rehabilitatif” dalam
mewujudkan kesehatan jiwa.
 Keswa yang dimaksud adalah kondisi seseorang yang dapat
berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang
membuat orang tersebut menyadari kondisinya; dapat mengatasi
tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan memberikan
kontribusi terhadap lingkungannya.
 Oleh karenanya ODGJ 5 target difolskan pada melatih :
 mengendalikan gejala
 melatih merawat diri
 melatih bersosialisasi
 melatih melaukan kegiatan rumah tangga – ADL
 melatih bekerja
 Perlakuan dan latihan yang diberikan pada mereka harus

9. Rekomendasi
 Kondisi yang diharapkan adalah kerjasama dan sinergitas antara
pusat, provinsi dan kab / kota, agar mereka memiliki komitmen
 Diperlukan perda dan dibutuhkan kesepakatan antara kemensos
kemenkes dan kemendagri
 Diperlukan pendeteksian dini terhadap ODMK
 Perlu adanya penyiapan lingkungan kalau ODGJ telah kelur dari
rumah sakit
 Penyediaan SDM penunjang, selain kader peksos dsb yang
masih kurang
 Perlu melakukan monitoring terpadu lintas sector.
 Nakertrans perlu ditambahkan
 Perlu penanganan terpadu ODGJ, perlu standar prosedur yang
digunakan.
 Regulasi atau perda perlu diimplementasikan di tempat kita
 Penangana ODGJ didukung dengan pembiayaan yang
dialokasikan di rumah sakit, untuk penanganan ODGJ yang tidak
terdaftar dalam BPJS, dengan adanya subsidi dari Gubernur.
Namun meskipun demikian diharapkan diperoleh akses
terhadap BPJS seluruhnya.

10. sekian