Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai yang diberikan kepada rumah tangga miskin jika memenuhi syarat-syarat terkait pendidikan dan kesehatan anak dan ibu. PKH bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Pendamping PKH memegang peran penting dalam memantau pelaksanaan program di tingkat kecamatan.

1. Untuk melaksanakan program PPA-PKH ini Depnakertrans membentuk kelembagaan di tingkat
MARI KITA MENGENAL PROGRAM PKH
Tanggal: Saturday, 30 June 2007
Topik: Depsos
SEKILAS TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan.
Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya.
PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di
Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK
agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.
PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan,
Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan
lnformatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu
oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank.
Program Keluarga Harapan (PKH) sebenamya telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya
negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual,
istilah aslinya adalah Conditional Cash Transfers (CCT), yang diterjemahkan menjadi Bantuan
Tunai Bersyarat. Program ini "bukan" dimaksudkan sebagai kelanjutan program Subsidi
Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin
mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH
lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat
miskin.
APA ARTI PROGRAM KELUARGA HARAPAN?
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada
Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan
upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.
Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus
sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:
(1) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM; (2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak
RTSM; (3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6
tahun dari RTSM; (4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,
khususnya bagi RTSM.
SIAPAKAH SASARAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN?
Sasaran atau Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang
memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan
berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah lbu atau wanita dewasa yang mengurus
anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada lbu maka: nenek, tante/ bibi, atau
kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan
tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang
yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu
PKH.
Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima
bantuan, mereka akan: (1) Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun

2. belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar; (2) Membawa anak usia 0-6 tahun ke
fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak; dan (3) Untuk ibu hamil,
harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitats kesehatan sesuai dengan prosedur
kesehatan PKH bagi lbu Hamil
KOMPONEN APA SAJA YANG MENJADI FOKUS PROGRAM KELUARGA
HARAPAN?
Dalam pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi fokus utama adalah
bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH Kesehatan adalah meningkatkan status
kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin,
melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif
(pencegahan, dan bukan pengobatan).
Seluruh peserta PKH merupakan penerima jasa kesehatan gratis yang disediakan oleh program
Askeskin dan program lain yang diperuntukkan bagi orang tidak mampu. Karenanya, kartu PKH
bisa digunakan sebagai alat identitas untuk memperoleh pelayanan tersebut.
Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi
pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang
sangat miskin.
Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program
pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir
sekurang-kurangnya 85% waktu tatap muka.
Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu program nasional
maupun lokal. Bantuan PKH BUKANLAH pengganti program-program lainnya karenanya tidak
cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan
bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anak ke sekolah.
MENGAPA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DIPERLUKAN?
Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan
kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek,
bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang,
dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi
balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus
rantai kemiskinan antargenerasi.
BERAPA BESAR BANTUANNYA?
Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang
diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan.
Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau
bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan.
Skenario Bantuan Bantuan per RTSM per
tahun
Bantuan tetap Rp. 200.000
Bantuan bagi RTSM yang memiliki: Rp. 800.000
a. Anak usia di bawah 6 tahun
b. Ibu hamil/menyusui Rp. 800.000
c. Anak usia SD/MI Rp. 400.000
d. Anak usia SMP/MTs Rp. 800.000
Rata-rata bantuan per RTSM Rp. 1.390.000
Bantuan minimum per RTSM Rp. 600.000

3. Bantuan maksimum per RTSM Rp. 2.200.000
Catatan:
Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun dan/atau ibu
hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak. Besar bantuan adalah
16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun. Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-
25% pendapatan rata-rata RTSM per tahun.
KAPAN DAN DI MANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DILAKSANAKAN?
PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan
secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015. Tahun 2007 merupakan tahap awal
pengembangan program atau tahap uji coba. Tujuan uji coba adalah untuk menguji berbagai
instrumen yang diperiukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain metode penentuan
sasaran, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat.
Pada tahun 2007 ini akan dilakukan uji coba di 7 provinsi dengan jumlah sasaran program
sebanyak 500.000 RTMS. Ketujuh provinsi tersebut adalah: Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur.
Apabila tahap uji coba ini berhasil, maka PKH akan dilaksanakan setidaknya sampai dengan
tahun 2015. Hal ini sejalan dengan komitmen pencapaian Millenium Development Goals
(MDGs), mengingat sebagian indikatornya juga diupayakan melalui PKH. Selama periode
tersebut, target peserta secara bertahap akan ditingkatkan hingga mencakup seluruh RSTM
dengan anak usia pendidikan dasar dan ibu hamil/nifas.
PIHAK MANA SAJAKAH YANG TERKAIT DALAM PROGRAM KELUARGA
HARAPAN?
PKH dilaksanakan oleh UPPKH Pusat, UPPKH Kabupaten/Kota dan Pendamping PKH.
Masing-masing pelaksana memegang peran penting dalam menjamin keberhasilan PKH. Mereka
adalah:
UPPKH Pusat - merupakan badan yang merancang dan mengelola persiapan dan pelaksanaan
program. UPPKH Pusat juga melakukan pengawasan perkembangan yang terjadi di tingkat
daerah serta menyediakan bantuan yang dibutuhkan.
UPPKH Kab/Kota - melaksanakan program dan memastikan bahwa alur informasi yang
diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar. UPPKH Kab/Kota juga
berperan dalam mengelola dan mengawasi kinerja pendamping serta memberi bantuan jika
diperlukan
Pendamping - merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihakpihak
lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas
Pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para
penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya.
Dalam pelaksanaan PKH terdapat Tim Koordinasi yang membantu kelancaran program di
tingkat provinsi dan PT Pos yang bertugas menyampaikan informasi berupa undangan
pertemuan, perubahan data, pengaduan dan seterusnya serta menyampaikan bantuan ke tangan
penerima manfaat langsung.
Selain tim ini, juga terdapat lembaga lain di luar struktur yang berperan penting dalam
pelaksanaan kegiatan PKH, yaitu lembaga pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di tiap
kecamatan dimana PKH dilaksanakan.
BAGAIMANA PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN?
Pendamping merupakan aktor penting dalam mensukseskan PKH. Pendamping adalah pelaksana
PKH di tingkat kecamatan. Pendamping diperlukan karena:

4. 1. Sebagian besar orang miskin tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki suara dan kemampuan
untuk memperjuangkan hak mereka yang sesungguhnya. Mereka membutuhkan pejuang yang
menyuarakan mereka, yang membantu mereka mendapatkan hak.
2. UPPKH Kabupaten/Kota tidak memiliki kemampuan melakukan tugasnya di seluruh tingkat
kecamatan dalam waktu bersamaan. Petugas yang dimiliki sangat terbatas sehingga amatlah sulit
mendeteksi segala macam permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam waktu cepat. Jadi
pendamping sangat dibutuhkan. Pendamping adalah pancaindera PKH.
Jumlah pendamping disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang terdaftar di setiap kecamatan.
Sebagai acuan, setiap pendamping mendampingi kurang lebih 375 RTSM peserta PKH.
Selanjutnya tiap-tiap 3-4 pendamping akan dikelola oleh satu koordinator pendamping.
Pendamping menghabiskan sebagian besar waktunya dengan melakukan kegiatan di lapangan,
yaitu mengadakan pertemuan dengan Ketua Kelompok, berkunjung dan berdiskusi dengan
petugas pemberi pelayanan kesehatan, pendidikan, pemuka daerah maupun dengan peserta itu
sendiri. Pendamping juga bisa ditemui di UPPKH Kabupaten/Kota, karena paling tidak sebulan
sekali untuk menyampaikan pembaharuan dan perkembangan yang terjadi di tingkat kecamatan.
Lokasi kantor pendamping sendiri terletak di UPPKH Kecamatan yang berada di kantor camat,
atau di kantor yang dekat dengan PT POS daniatau kantor kecamatan di wilayah yang memiliki
peserta PKH. Di sini pendamping melakukan berbagai tugas utama lainnya, seperti: membuat
laporan, memperbaharui dan menyimpan formulir serta kegiatan rutin administrasi lainnya.
Secara kelembagaan, Pendamping melaporkan seluruh kegiatan dan permasalahannya ke
UPPKH Kabupaten/Kota. Pendamping memiliki tugas yang sangat penting dalam pelaksanaan
program di lapangan, yaitu:
1. Tugas Persiapan Program
Tugas persiapan program meliputi pekerjaan yang harus dilakukan Pendamping untuk
mempersiapkan pelaksanaan program. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum pembayaran pertama
diberikan kepada penerima manfaat.
· Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh peserta PKH;
· Menginformasikan (sosialisasi) program kepada RTSM peserta PKH dan mendukung
sosialisasi kepada masyarakat umum;
· Mengelompkan peserta kedalam kelompok yang teridiri atas 20-25 peserta PKH untuk
mempermudahkan tugas pendampingan;
· Memfasilitasi pemilihan Ketua Kelompok ibu-ibu peserta PKH (selanjutnya disebut Ketua
Kelompok saja);
· Membantu peserta PKH dalam mengisi Formulir Klarifikasi data dan menandatangani surat
persetujuan serta mengirim formulir terisi kepada UPPKH Kabupaten/Kota;
· Mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan awal ke Puskesmas dan pendaftaran sekolah.
2. Tugas Rutin:
· Menerima pemutakhiran data peserta PKH dan mengirimkan formulir pemutakhiran data
tersebut ke UPPKH Kabupaten/kota;
· Menerima pengaduan dari Ketua Kelompok dan/atau peserta PKH serta dibawah koordinasi
UPPKH Kabupaten/Kota melakukan tindaklanjut atas pengaduan yang diterima (Lihat Pedoman
Operasional Sistem Pengaduan Masyarakat)
• Melakukan kunjungan insidentil khususnya kepada peserta PKH yang tidak memenuhi
komitmen;
· Melakukan pertemuan dengan semua peserta setiap enam bulan untuk re-sosialisasi (program
dan kemajuan/perubahan dalam program)

5. · Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan dan
kesehatan;
· Melakukan pertemuan bulanan dengan Ketua Kelompok;
· Melakukan pertemuan bulanan dengan Pelayan Kesehatan dan Pendidikan di lokasi pelayanan
terkait.
· Melakukan pertemuan triwulan dan tiap semester dengan seluruh pelaksana kegiatan: UPPKH
Daerah, Pendamping, Pelayan Kesehatan dan Pendidikan.
Ada beberapa kegiatan pokok yang harus dilakukan pendamping PKH, yaitu: 1. Pertemuan Awal
Tahap pertama yang dilakukan oleh pendamping adalah melakukan pertemuan terbuka dengan
calon peserta PKH. Dalam pertemuan itu dilakukan kegiatan sosialisasi program mengenai
manfaat program dan bagaimana berpartisipasi dalam program.
Keluarga yang dipilih mengikuti program dikumpulkan dan diberi arahan untuk membentuk
kelompok-kelompok ibu yang terdiri dari lebih kurang 25 orang dalam satu kelompok.
Kelompok ini kemudian memilih ketua kelompok ibu penerima sebagai koordinator kelompok
dan menetapkan jadwal pertemuan rutin kelompok untuk berdiskusi bersama dalam menjalankan
program.
Pada pertemuan ini juga dilakukan pemeriksaan formulir yang digunakan sebagai alat verifikasi
keikutsertaan, antara lain pemeriksaan akta lahir anak (dan membantu pengadaannya jika belum
tersedia), penyusunan jadwal kunjungan, dan sebagainya.
2. Mendampingi Proses Pembayaran
Pada dasarnya pendamping tidak melakukan kegiatan apapun kecuali pengamatan dan
pengawasan selama proses pembayaran beriangsung. Namun begitu, ada beberapa persiapan
yang harus dilakukan oleh pendamping sebelum kegiatan berjalan agar proses berlangsung aman
dan terkendali, yaitu:
a. Pergi ke Kantor Pos untuk meminta jadwal pembayaran dan mendata penerima manfaat yang
merupakan kelompok binaannya.
b. Menginformasikan Ketua Kelompok mengenai jadwal dan memastikan bahwa pembayaran
diterima oleh orang yang tepat pada waktu yang telah ditentukan.
3. Berdiskusi Dalam Kelompok
Kegiatan yang tak kalah penting adalah menyusun agenda dan mengadakan pertemuan dengan
ketua kelompok ibu penerima untuk berdiskusi dan menampung pengaduan, keluhan, perubahan
status maupun menjawab pertanyaan seputar program. Pada pertemuan ini juga dilakukan
sosialisasi informasi mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan ibu dan anak, tips praktis
dan murah bagi kesehatan keluarga serta pentingnya sanitasi dan nutrisi untuk meningkatkan
mutu keluarga.
4. Pendampingan Rutin
Selanjutnya, jadwal pendampingan dilakukan rutin dan ditetapkan selama 4 hari kerja (Senin-
Kamis). Kegiatan yang dilakukan selama itu antara lain melakukan kunjungan ke unit pelayanan
kesehatan dan pendidikan, mengunjungi keluarga untuk membantu mereka dalam proses
mendaftarkan anak-anak ke sekolah, mengurus akta lahir maupun memeriksa rutin ke
puskesmas.
5. Berkunjung Ke Rumah Penerima Bantuan
Jika pada pertemuan ada peserta PKH yang tidak bisa datang karena alasan tertentu seperti:
lokasi yang sangat jauh dari tempat pertemuan, sibuk mengurus anak, sakit, atau tidak mampu
memenuhi komitmen dikarenakan alasan-alasan tertentu, maka perlu dilakukan kunjungan ke
rumah peserta tersebut untuk memudahkan proses (lihat Buku Pedoman Pengaduan)

6. 6. Memfasilitasi Proses Pengaduan
Pendamping menerima, menyelesaikan maupun meneruskan pengaduan ke tingkat yang lebih
tinggi sehingga dapat dicapai solusi yang mampu meningkatkan mutu program.
7. Mengunjungi Penyedia Layanan
Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan vital keberlangsungan maupun peningkatan mutu
PKH. Pendamping memantau kelancaran dan kelayakan kegiatan pelayanan, mengantisipasi
permasalahan yang ada dalam program sehingga bisa melakukan tindakan yang sifatnya
mencegah kegagalan kelancaran program ketimbang memperbaikinya.
8. Melakukan Konsolidasi
Pada hari Jum''at, para pendamping melakukan koordinasi dengan sesama pendamping dan tim
lain. Laporan dan tindak lanjut juga dianalisa dan ditindaklanjuti pada hari ini agar terjadi
peningkatan mutu program.
9. Meningkatkan Kapasitas Diri
Untuk meningkatkan mutu program dan mutu pendamping itu sendiri, juga diadakan diskusi dan
pertemuan rutin (minimal sebulan sekali) baik itu antarkecamatan maupun didalam kecamatan
sendiri sebagai upaya menampung pelajaran berarti (lesson learned & best practices) yang bisa
digunakan oleh pendamping lain agar mempermudah pekerjaan dan menghadapi kasus-kasus
harian di lapangan.
Setiap individu yang melakukan usaha menuju perbaikan dan pengembangan memerlukan
penghargaan untuk menunjukkan bahwa upaya yang dilakukannya dihargai. Penghargaan ini
diharapkan dapat memicu kinerja yang lebih baik dan memotivasi lingkungannya menghasilkan
produktivitas yang sekurang-kurangnya sama dengan yang telah diraihnya. Sanksi adalah
tindakan yang diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatan sengaja melanggar
koridor aturan dan ketentuan yang telah dibuat dan disepakati dalam sebuah lembaga. Sanksi
diberikan agar yang bersangkutan maupun orang yang mengetahuinya tidak mengulangi
perbuatan yang merugikan lembaga, lingkungannya maupun dirinya sendiri. lni juga merupakan
alat pembelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
REFERENSI UTAMA APA SAJA YANG PERLU DIBACA? 1. Panduan Umum Program
Keluarga Harapan 2. Pedoman Operasional UPPKH Pusat
3. Pedoman Operasional Kelembagaan PKH Daerah
4. Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan 5. Pedoman Operasional PKH
Bagi pemberi Pelayanan Pendidikan
6. Pedoman Operasional Sistem Pengaduan Masyarakat Program Keluarga Harapan 7. Buku
Kerja Pendamping PKH
8. Modul Diklat Pelaksana UPPKH Daerah 2007
*) naskah sumber : Dwi Heru Sukoco
Program Keluarga Harapan atau dinamakan PPA-PKH. PPA-PKH dirancang sebagai program yang
terintegrasi dengan Program Keluarga Harapan. Tujuan utama program PPA-PKH adalah untuk
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan SDM terutama pada kelompok masyarakat miskin
dengan cara 1) Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi
kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan pemeriksaan
kesehatan yang bersifat preventif; 2) Meningkatkan angka partisipasi wajib belajar pendidikan
dasar 9 tahun; dan 3) Mengurangi jumlah pekerja anak pada keluarga sangat miskin.

7. Tujuan khususnya adalah untuk mengurangi jumlah pekerja anak dari Rumah Tangga
Sangat Miskin (RTSM) yang putus sekolah untuk ditarik dari tempat kerja melalui
pendampingan dan dikembalikan ke dunia pendidikan. Sedangkan sasarannya adalah pekerja
anak, anak yang bekerja dan putus sekolah dari RTSM peserta Program Keluarga Harapan
yang memiliki nomor PKH.
Propinsi dan Kab./Kota. Susunan Tim pelaksana program PPA-PKH di tingkat Propinsi maupun
Kab./Kota terdiri dari pembina, pengarah, penanggung jawab, sekretariat, dan tim pelaksana
teknis. Di tingkat Propinsi melalui SK penanggung jawab diangkat Koordinator Kabupaten/Kota
yang berasal dari Pengawas Ketenagakerjaan dan atau pejabat yang ditunjuk pada Dinas Yang
Membidangi Ketenagakerjaan Propinsi. Sedangkan di tingkat Kab./Kota diangkat Koordinator
Shelter yang juga berasal dari Pengawas Ketenagakerjaan (Staf) dan atau pejabat yang ditunjuk
pada Dinas Yang Membidangi Ketenagakerjaan Kab./Kota.
Program PPA-PKH pada intinya memberikan pendampingan pada pekerja anak yang telah
ditarik dari pekerjaannya agar mempunyai motivasi kembali untuk memasuki dunia pendidikan.
Penentuan pekerja anak sebagai calon penerima manfaat ber–dasarkan skala prioritas. Prioritas
pertama adalah pekerja anak dari RTSM putus sekolah dan bekerja pada BPTA, prioritas kedua
adalah pekerja anak dari RTSM putus sekolah usia di bawah 13 tahun, prioritas ketiga adalah
pekerja anak dari RTSM putus sekolah usia 13 tahun – 18 tahun. Bila hal ini belum mencukupi
dapat menggunakan urutan prioritas berikutnya atau juga dapat menggunakan data RTSM milik
Departemen Sosial untuk diverifikasi kembali keberadaan pekerja anaknya.
Dari permasalahan yang ada di tingkat Kabupaten dengan tidak tercukupinya calon penerima
manfaat sesuai kuota yang ada, selanjutnya melalui surat Dirjen Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan (Binwasnake) Depnakertrans, calon penerima manfaat dapat diambilkan dari
data pekerja anak yang ada di masing-masing daerah di luar data BPS, asalkan dapat dipercaya
dan dilaporkan ke Depnakertrans. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kuota calon penerima
manfaat sesuai yang telah ditetapkan.
Sarana dan prasarana yang diperlukan selama pendampingan : pertama, shelter yaitu tempat
kegiatan dalam memfasilitasi pendampingan pekerja anak selama 1 (satu) bulan, dapat berupa
balai latihan kerja milik pemerintah maupun swasta, pondok pesantren, asrama, rumah, dll.
Ketentuan mengenai lokasi, kelengkapan sarana, status serta kapasitasnya sudah ditentukan.
Selanjutnya tenaga pendamping, tiap shelter terdiri atas 3 (tiga) orang pendamping. Pendamping
bisa berasal dari LSM, pekerja sosial, atau relawan yang direkrut oleh penanggung jawab dengan
syarat dan tahap rekrut yang sudah ditentukan pula. Posisi pendamping memegang peranan
penting pada keberhasilan pelaksanaan program. Tugas pendamping melakukan home visit untuk
menyiapkan calon penerima manfaat program, melakukan pendampingan dan memotivasi
penerima manfaat selama di shelter dan pasca shelter, hingga penyiapan rekomendasi tentang
minat dan kemampuan anak dalam rangka pengembalian ke dunia pendidikan. Belum juga
melakukan home visit pasca shelter untuk membimbing penerima manfaat serta memberi
pemahaman kepada orang tuanya agar tetap berkomitmen pada pendidikan.
Saat di shelter peran seorang tutor diperlukan untuk melakukan proses belajar-mengajar dan
memotivasi serta mempersiapkan anak kembali ke dunia pendidikan, sehari-harinya bersinergi
dengan tenaga pendamping untuk melakukan pendampingan selama di shelter. Kreativitas
seorang tutor dalam penyampaian materi dan pemberian motivasi diperlukan agar anak tidak
jenuh dan betah tinggal di shelter, karena dengan latar belakang anak yang beragam, kehidupan

8. keras sebagai anak jalanan, pergaulan bebas atau pengaruh situasi dan kondisi rumah tangga
sangat dimungkinkan banyak permasalahan yang mereka hadapi.
Dalam pelaksanaan program PPA-PKH, setiap jenjang kelembagaan pelaksana baik Pusat,
Propinsi dan Kab. wajib mendokumentasikan dan melaporkan semua aktivitas yang dilakukan
melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Target dari kegiatan monitoring adalah
dengan sarana sumber daya dan dana yang ada jumlah pekerja anak dari RTSM dapat berkurang.
Dari hasil kegiatan evaluasi diharapkan dengan outcomes meningkatnya angka partisipasi
sekolah anak akan membawa impact meningkat pula tingkat kesejahteraan RTSM.
Pada tingkat Propinsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh masing-masing
Koordinator Kab., yaitu pada tahap persiapan pelaksanaan program, tahap pelaksanaan
pendampingan di shelter dan tahap pasca pendampingan. Selanjutnya hasil monitoring
dilaporkan pada ketua tim teknis dan dilakukan evaluasi bersama untuk mengetahui hambatan-
hambatan yang ada guna dilakukan penyelesaiannya. Di tingkat Kab. yang wajib melakukan
monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah masing-masing Koordinator shelter.
Hingga saat ini, dengan dimulainya per–siapan kegiatan pada bulan Maret 2012 sampai dengan
berakhirnya proses pendampingan di shelter selama 1 (satu) bulan pada Juli 2012, dapat
dilakukan kajian sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahap berikutnya.
Pertama, waktu yang relatif pendek dan mendesak dalam pelaksanaan program PPA-PKH,
sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan persiapan sarana-prasarana dengan baik dan benar
sesuai syarat dan kelengkapan yang ditentukan, misalnya tempat shelter, petugas pendamping,
tutor, materi ajar, penyedia makanan, dll, sehingga ada beberapa Kabupaten dalam penyediaan
sarana dan prasarana tersebut seadanya dan kurang sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan
sebagaimana ketentuan, Kedua, dengan terbatasnya waktu dan adanya pergantian personil yang
diutus mengikuti beberapa kali pengarahan dari Tim Pusat sehingga kurang adanya pemahaman
pada petugas teknis akan pedoman program PPA-PKH yang telah ditetapkan oleh
Depnakertrans, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas
Pendidikan, Departemen Agama dan Dinas Kesehatan, dan kurangnya sosialisasi pada
masyarakat luas sebagai calon penerima manfaat program sehingga dalam teknis pelaksanaan
kegiatan banyak ditemui kendala, Ketiga, adanya kegiatan dalam teknis operasional yang tidak
terdapat pada mata anggaran kegiatan, misalnya biaya transport untuk penjemputan calon
penerima manfaat ke shelter, biaya kesehatan selama di shelter, untuk ke depan hal-hal teknis
selama pelaksanaan pendampingan hal ini perlu dipikirkan, Keempat, untuk tindak lanjut
program PPA-PKH perlu dipikirkan segera langkah penanganannya, dengan dikeluarkannya
Rekomendasi berdasar minat dan kemampuan penerima manfaat untuk kembali pada dunia
pendidikan. Sejauhmana hal ini di follow-up dan apakah program PPA-PKH sudah terintegrasi
dengan instansi terkait, hal ini menjadi perhatian para stakeholder untuk segera mengambil
langkah penanganannya.
Ribuan pekerja anak di kabupaten Gowa menggantungkan harapan pada program PPA-PKH ini.
Langkah pertama sudah diambil, kepastian langkah berikutnya menjadi kewajiban Pemerintah
dan menjadi hak bagi pekerja anak sebagai penerima manfaat program, karena mereka sudah
ditarik dari pekerjaannya. Dalam kerangka program PKH skala Nasional patut optimis program
PPA-PKH ini akan berhasil dan menuai kesuksesan. (koordinator shelter Kab. Gowa