Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
3. Mengapa kita membutuhkan Reformasi Administrasi?
“Sustained economic and social development
takes place when there is leadership
intention, cognition and learning which
involves continual modification of
perceptions, belief structure and mental
models” (Neo and Chen, 2007)
4. “Streamlining organization is a matter of great
importance. In fact, it constitutes a revolution. If we
fail to carry out this revolution, if we let the present
over-staffed and overlapping party and state
organization stay as they are – without clearly
defined duties and with many incompetent,
irresponsible, lethargic, undereducated, and
ineffiecient staff member, we ourselves will not be
satiefied and we will not have the support of lower
cadre, much less of the people” (Deng Xiaoping, 1982)
5. Apa yang kita maksudkan dengan Reformasi Administrasi?
1. Construction or reconstruction of a state
(Institutions or process of political and
economic change)
2. Modernization of the state (administrative
structure, managerial capacities, financial
management, technological adequacy)
3. Reconfiguration of the role of the state
(partnerships with private sector)
4. Revitalization of democracy (enhance
public participation in policy making)
6. Kapabilitas untuk Reformasi dan Inovasi
Leadership and organization
People and Skill
Processes and tools
Cultures and value
7. Apa yang kita butuhkan?
Mesin Reform Agenda Reform
Komitmen Politik
8. Potret Birokrasi Indonesia
• Organisasi
– Struktur gemuk dan tidak fit dengan fungsi
• Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
– Kontradiktif dan Ambigu
• Sumber Daya Aparatur
– Overstaffed dan Understaffed
– Masalah Integritas
• Business Process dalam Pelayanan Publik
– Prosedur, biaya dan waktu yang tidak pasti
– Pelayanan Publik yang tidak berkualitas, terbuka celah korupsi
• Mindset dan Culture Set
– Tidak innovatif, tidak memiliki semangat perubahan
9. Beberapa Masalah SDM Aparatur
Rekrutmen yang tidak objektiv, tidak kompetitif dan KKN
Promosi Jabatan yang masih tertutup dan KKN
Level Remunerasi yang rendah dan tidak terkait dengan Kinerja
Masih belum terbangunnya sistem dan Budaya Kinerja
10. Indikator Capaian dan Target Reformasi Birokrasi 2014
Base line Target
Sasaran Indikator 2010 2011
(2009) (2014)
Terwujudnya IPK*) 2.8 2.8 3.0 5.0
pemerintahan Pusat 42,17% 56,41% 63%*** 100%
OPINI BPK
yang bersih dan
(WTP) Daerah 2.73% 3% 7%*** 60%
bebas KKN
Terwujudnya Integritas Pusat 6,64 6,16 7,07 8,0
peningkatan Pelayanan
Daerah 6,46 5,26 6,00 8,0
kualitas Publik
pelayanan Peringkat Kemudahan
publik kepada Berusaha 122 126 129 75
masyarakat
Indeks Efektivitas
- 0,29 -0.19 - 0,5
Meningkatnya Pemerintahan**)
kapasitas dan Instansi K/L 47,37% 63,29% 82,93%
akuntabilitas pemerintah yang Prov 3,76% 31,03% 63,33% 80%
kinerja birokrasi akuntabel
(SAKIP) Kab/Kota 5,08% 8,77% 12,78%
Catatan: *) Skala 0 – 10 **) Skala – 2.5 s/d 2.5 ***) IHPS II, Maret 2012
10
11. Kebijakan Reformasi Birokrasi
Undang-Undang Nomor 17 Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi
Tahun 2007 tentang Rencana birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur
negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik,
Pembangunan Jangka Panjang
baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung
Nasional 2005-2025 keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.
Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan
Perpres No. 5 tahun 2010
aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola
tentang RPJMN 2010-2014
pemerintahan yang baik melalui pemantapan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025
Beberapa Peraturan Menteri PAN dan RB tentang
Pedoman Pelaksanaan RB
11
12. 4 Pilar Reformasi Birokrasi s/d 2014
Pemerintahan
yang Efektif dan
Efisien
SDM Aparatur Pemerintahan yang
yang Kompeten terbuka dan
dan Kompetitif berbasiskan ICT
Pemerintahan
yang
partisipatif
13. Program Goal:
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, meningkatnya
Akuntabilitas Pemerintahan dan Bebas KKN
Objective 2:
Objective 1: Objective 3: Objective 4:
SDM yang
Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan
Kompeten dan
yang Efektif dan Terbuka yang yang
Kompetitif
Efisien Berbasiskan Partisipatif
ICT
Program results Program results Program results Program results
Struktur Terpetakannya Terlaksananya Implemented
Pemerintahan Analisis Jabatan, GRMS (Govt. National Public
yang tepat Analisis Ressource Complaint
kebutuhan dan Management Handling System
Analisis System)
Konsolidasi Kompetensi SDM
Kempan, LAN, Nasional Terlaksananya
BKN, BPKP dan Terlaksananya Pusat Pengaduan
ANRI One Stop Service Pelayanan Publik
SDM yang yang Efektif Nasional
kompeten
Menurunnya berdasarkan UU
Belanja ASN Pemeringkatan Terimplementasi-
Pegawai di Kualitas kannya kebijakan
APBN/D (Max Pelayanan Publik No Wrong Door
50%) Promosi Terbuka yang teraudit Policy
berbasiskan
Kinerja
14. Strategi Reformasi Birokrasi Nasional
3 Sasaran
RB
1. Terwujudnya
pemerintahan
yang bersih
dan bebas
korupsi,
kolusi, dan
nepotisme;
2. Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
kinerja
birokrasi
3. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik
14
15. Strategi Pelaksanaan RB Tingkat Mikro
2. Mikro:
Program/kegiatan pd 8 Area Perubahan
tingkat instansi (K/L
dan Pemda)
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Road
Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan
beberapa pedoman pelaksanaannya
7
16. 8 Area Perubahan di Kementerian, Lembaga dan Pemda
AREA HASIL YANG DIHARAPKAN
Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur
Tatalaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
Peraturan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Perundang-undangan
Sumber daya SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable,
Manusia aparatur profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
Pengawasan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Mind set dan culture
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Set Aparatur
17. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
Penataan Struktur Birokrasi
Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS
secara Terbuka
Profesionalisasi PNS
Peningkatan Transparansi dan
Akuntabilitas Aparatur
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
Negeri
Penyederhanaan Perizinan Usaha
Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Pengembangan Sistem Elektronik
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah (E-Government)
Pegawai Negeri
18. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
a. Evaluasi & Penataan Organisasi K/L a. Analisis & Pemetaan Jabatan
b. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural di K/L & Pemda a. Kebijakan seleksi CPNS melalui:
Es. III, IV & V pada Unsur Pelaksana & b. Kebijakan Minus Growth • Kerjasama dengan Konsorsium
Penunjang (Penerimaan < Jumlah PNS PTN untuk seleksi CPNS
c. Evaluasi Pemda Pensiun setiap tahun) • Penggunaan Computer
a. Harta kekayaan PNS
1. Wajib dilaporkan d. Evaluasu LNS c. Kebijakan Pembatasan Assissted Text (CAT) untuk
2. Sebagai dasar dalam promosi dan kenaikan pangkat e. Evaluasi UPT Es. II dan/atau Pengurangan seleksi CPNS
3. Sanksi tegas bagi PNS yang punya transaksi keuangan Belanja Pegawai b. Kebijakan Promosi PNS
yang tidak wajar (rekening gendut) (PP 53/2010)
Penataan Struktur Birokrasi d. Monev Redistribusi/Realokasi • Penguatan Assessment Center
b. Larangan Penggunaan rekening pribadi untuk keperluan PNS untuk Promosi Jabatan, Diklat
proyek e. Kebijakan Pemberian Pensiun Penjenjangan dan/atau
c. Penertiban pembuatan rekening untuk penampungan
sementara (escrow account)
Dini secara sukarela Fungsional
d. Penerapan sistem pengaduan dugaan penyimpangan yang c. Kebijakan Pengisian Lowongan
terjadi di K/L/Pemda yang dapat memberikan perlindungan Penataan Jumlah dan Distribusi PNS Jabatan Secara Terbuka Antar
terhadap pelapor (whistle blower) Instansi baik Tingkat Nasional
e. Pekerjaan yang tidak selesai dalam satu tahun dilaksanakan maupun Regional
bertahap (multi years)
f. Pengajuan APBN/D-P harus melalui evaluasi Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS
g. Peningkatan peran APIP dalam pengawasan dan pencegahan
korupsi secara Terbuka
h. Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi
pemerintah
Profesionalisasi PNS
Peningkatan Transparansi dan
Akuntabilitas Aparatur
a. Penetapan Standar Kompetensi
b. Peningkatan Kemampuan PNS
Berbasis Kompetensi
c. Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Kompetensi
Negeri d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai
Negeri
Penyederhanaan Perizinan Usaha a. Perbaikan struktur Penggajian
e. Sertifikasi Kompetensi Profesi
b. Pemberian Tunjangan Berbasis
f. Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan
Kinerja secara bertahap
Kompetensi Secara Periodik
a. Deregulasi Perizinan Usaha c. Penyempurnaan Sistem Pensiun
g. Pengukurn Kinerja Individu
b. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu d. Peningkatan Jaminan Kesehatan bagi
h. Penguatan Jabatan Fungsional:
Pintu Aparatur dan Pensiunan
• Penambahan jumlah
c. Pembatasan Waktu Pengurusan Izin
• Penetapan Pola Karier
d. Kejelasan Biaya dan Persyaratan
Efisiensi Penggunaan Fasilitas, • Peningkatan Kemampuan
Perizinan Pengembangan Sistem Elektronik • Peningkatan Tunjangan
e. Penguatan Budaya Pelayanan Prima Sarana dan Prasarana Kerja
melalui:
Pemerintah (E-Government)
• Penetapan dan Penerapan Pegawai Negeri
a. Kebijakan E-Office
Standar Pelayanan Publik dan a. Kebijakan Efisiensi Penggunaan b. Kebijakan E-Planning
Maklumat Pelayanan Fasilitas Kedinasan c. Kebijakan E-Budgeting
• Pemeringkatan Pelayanan Publik b. Standarisasi Sarana dan Prasarana d. Kebijakan E-Procurement
Seluruh K/L dan Pemda e. Kebijakan E-Performance
Kerja
• Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
• Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat
19. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
PENATAAN STRUKTUR BIROKRASI
1. Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L
2. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon III,
IV dan V pada Unsur Pelaksana dan Penunjang
3. Evaluasi Pemda
4. Evaluasi LNS
5. Evaluasi UPT Eselon II
Menata LNS (Tahun
Melihat ulang
2011 sudah dilakukan
organisasi K/L
evaluasi terhadap 10
Memperoleh
LNS)
organisasi birokrasi
Birokrasi yang efektif,
Mengidentifikasi
yang tepat efisien dan melayani
Melihat ulang UNT
kebutuhan riil
Eselon II
organisasi
20. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS
a. Analisis & Pemetaan Jabatan di K/L & Pemda
b. Kebijakan Minus Growth (Penerimaan < Jumlah PNS
Pensiun setiap tahun)
c. Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan
Belanja Pegawai
d. Monev Redistribusi/Realokasi PNS
e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara sukarela
Mengatur
Melihat ulang
Redistribusi/Realokasi
kebutuhan riil PNS
PNS
Mengurangi Belanja
Pegawai
Birokrasi yang efektif,
Menurunkan Merencanakan
efisien dan melayani
pertumbuhan jumlah kebutuhan CPNS
PNS sesuai kebutuhan
21. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
SISTEM SELEKSI CPNS DAN PROMOSI PNS
SECARA TERBUKA
a. Kebijakan seleksi CPNS melalui:
• Kerjasama dengan Konsorsium PTN untuk seleksi CPNS
• Penggunaan Computer Assissted Text (CAT) untuk
seleksi CPNS
b. Kebijakan Promosi PNS
• Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan,
Diklat Penjenjangan dan/atau Fungsional
c. Kebijakan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka
Antar Instansi baik Tingkat Nasional maupun Regional
Menciptakan sistem
Mengurangi KKN
rekruitmen dan
dalam proses seleksi
promosi yang selektif
Birokrasi yang efektif,
Mendorong kinerja efisien, bersih dan
Menjaring calon-calon birokrasi melalui melayani
yang berkualitas penempatan pegawai
yang tepat
22. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
PROFESIONALISASI PNS
a. Penetapan Standar Kompetensi
b. Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi
c. Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis Kompetensi
d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri
e. Sertifikasi Kompetensi Profesi
f. Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodik
g. Pengukuran Kinerja Individu
h. Penguatan Jabatan Fungsional:
• Penambahan jumlah
• Penetapan Pola Karier
• Peningkatan Kemampuan
• Peningkatan Tunjangan
Menciptakan standar
Meningkatkan disiplin
kompetensi jabatan
dan kinerja PNS
yang menjadi acuan
bagi penembatan Birokrasi yang efektif,
dalam jabatan
Mendorong PNS
efisien, bersih dan
Meningkatkan dan
untuk memberikan melayani
kontribusi kinerja
menjaga kualitas SDM melalui jabatan
Aparatur fungsional
23. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
NEGERI
a. Perbaikan struktur Penggajian
b. Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja secara
bertahap
c. Penyempurnaan Sistem Pensiun
d. Peningkatan Jaminan Kesehatan bagi Aparatur dan
Pensiunan
Menciptakan sistem
Menjamin kesehatan
penggajian yang
PNS dan Pensiunan
memberikan
kesejahteraan bagi Birokrasi yang efektif,
PNS Mendorong motivasi
kerja PNS efisien, bersih dan
Menciptakan sistem
Menghubungkan pensiun yang
melayani
sistem tunjangan mensejahterakan para
kinerja dengan pensiunan PNS
prestasi PNS
24. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
PENGEMBANGAN SISTEM ELEKTRONIK
PEMERINTAHAN (E-GOVERNMENT)
a. Kebijakan E-Office (pengembangan Website,
E-Administrasi Umum/ Manajemen Dokumen Elektronik
(E-Arsip), Administrasi Keuangan Elektronik/Sistem
Keuangan Elektronik, dan Administrasi Kepegawaian
Elektronik/Simpeg)
a. Kebijakan E-Planning
b. Kebijakan E-Budgeting
c. Kebijakan E-Procurement
d. Kebijakan E-Performance (SAKIP)
Mengembangkan Mendorong Birokrasi yang efektif,
pemerintahan yang efektivitas, efisiensi
Mengurangi KKN efisien, bersih dan
berbasis Teknologi dan peningkatan
Informasi kualitas pelayanan melayani
25. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
EFISIENSI PENGGUNAAN FASILITAS, SARANA
DAN PRASARANA KERJA PNS
a. Kebijakan efisien penggunaan fasilitas Kedinasan
a. Standarisasi sarana dan prasarana kerja
Birokrasi yang efektif,
Efisiensi anggaran Meningkatkan belanja
operasional publik efisien, bersih dan
melayani
26. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
PENYEDERHANAAN PERIZINAN USAHA
a. Deregulasi Perizinan Usaha
b. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
c. Pembatasan Waktu Pengurusan Izin
d. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan
e. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui:
• Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik
dan Maklumat Pelayanan
• Pemeringkatan Pelayanan Publik Seluruh K/L dan Pemda
• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
• Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Mengurangi waktu
proses, menjamin Mendorong Meningkatkan Birokrasi yang efektif,
kepastian, dan tumbuhnya iklim kredibilitas Indonesia efisien, bersih dan
memberikan investasi dalam lingkup global
pelayanan berkualitas melayani
27. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS APARATUR (ZONA INTEGRITAS)
a. Harta kekayaan PNS
1. Wajib dilaporkan
2. Sebagai dasar dalam promosi dan kenaikan pangkat
3. Sanksi tegas bagi PNS yang punya transaksi keuangan yang tidak
wajar (rekening gendut) (PP 53/2010)
b. Whistler Blower System
c. Peningkatan peran APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsi
d. Pakta Integritas
e. Penanganan Konflik Kepentingan
f. Penegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku
g. Penegakkan Disiplin
h. Penanganan Gratifikasi
i. Pelaporan Transaksi Keuangan
Meningkatkan
Meningkatkan Birokrasi yang efektif,
efisiensi dan
Mengurangi KKN
efektivitas
kredibilitas Indonesia efisien, bersih dan
dalam lingkup global
penggunaan anggaran melayani
SLEGNAYDUR
28. Dedicated Program 2012-2014
REMARKS
No. Program 2012 2013 2014
1. Assessment Organisasi Kementerian dan Lembaga
2. Sistem Rekrutmen berbasis IT (Computer Assissted Test System)
3. Sistem Pengisian Jabatan (Promosi) Terbuka (Assessment Centre)
4. Sistem Monitoring Pelayanan Publik
5. Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
6. Sistem Manajemen Sumber Daya Pemerintahan (GRMS)
7. Reform the Reformers di Kempan dan RB (Internal Reform)
8. Kampanye Pubik Untuk Reformasi Birokrasi
9. Uji Kompetensi (talents mapping) Pegawai Negeri Sipil
10. E-Integrated Competence Based Human Resource System
11. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
12. Pembangunan Sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB
28