SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 29
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Paparan Reformasi Birokrasi
Outline Presentasi



• Kerangka Berpikir

• Potret Kondisi Birokrasi

• Arah Kebijakan

• 9 Program Akselerasi

• Penutup
Mengapa kita membutuhkan Reformasi Administrasi?




“Sustained economic and social development
     takes place when there is leadership
   intention, cognition and learning which
      involves continual modification of
  perceptions, belief structure and mental
        models” (Neo and Chen, 2007)
“Streamlining organization is a matter of great
 importance. In fact, it constitutes a revolution. If we
 fail to carry out this revolution, if we let the present
     over-staffed and overlapping party and state
    organization stay as they are – without clearly
       defined duties and with many incompetent,
      irresponsible, lethargic, undereducated, and
  ineffiecient staff member, we ourselves will not be
  satiefied and we will not have the support of lower
cadre, much less of the people” (Deng Xiaoping, 1982)
Apa yang kita maksudkan dengan Reformasi Administrasi?


1. Construction or reconstruction of a state
   (Institutions or process of political and
   economic change)
2. Modernization of the state (administrative
   structure, managerial capacities, financial
   management, technological adequacy)
3. Reconfiguration of the role of the state
   (partnerships with private sector)
4. Revitalization of democracy (enhance
   public participation in policy making)
Kapabilitas untuk Reformasi dan Inovasi

         Leadership and organization


         People and Skill


         Processes and tools


         Cultures and value
Apa yang kita butuhkan?




                   Mesin Reform      Agenda Reform
Komitmen Politik
Potret Birokrasi Indonesia

• Organisasi
   – Struktur gemuk dan tidak fit dengan fungsi

• Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
   – Kontradiktif dan Ambigu

• Sumber Daya Aparatur
   – Overstaffed dan Understaffed
   – Masalah Integritas

• Business Process dalam Pelayanan Publik
   – Prosedur, biaya dan waktu yang tidak pasti
   – Pelayanan Publik yang tidak berkualitas, terbuka celah korupsi

• Mindset dan Culture Set
   – Tidak innovatif, tidak memiliki semangat perubahan
Beberapa Masalah SDM Aparatur




Rekrutmen yang tidak objektiv, tidak kompetitif dan KKN


      Promosi Jabatan yang masih tertutup dan KKN




Level Remunerasi yang rendah dan tidak terkait dengan Kinerja




      Masih belum terbangunnya sistem dan Budaya Kinerja
Indikator Capaian dan Target Reformasi Birokrasi 2014

                                                              Base line                            Target
    Sasaran                        Indikator                                    2010     2011
                                                               (2009)                              (2014)
Terwujudnya          IPK*)                                        2.8            2.8      3.0       5.0
pemerintahan                              Pusat              42,17%             56,41%   63%***   100%
                     OPINI BPK
yang bersih dan
                     (WTP)                Daerah             2.73%              3%       7%***    60%
bebas KKN
Terwujudnya          Integritas           Pusat                  6,64            6,16     7,07      8,0
peningkatan          Pelayanan
                                          Daerah                 6,46            5,26     6,00      8,0
kualitas             Publik
pelayanan            Peringkat Kemudahan
publik kepada        Berusaha                                    122              126      129      75
masyarakat
                  Indeks Efektivitas
                                                                - 0,29          -0.19      -        0,5
Meningkatnya      Pemerintahan**)
kapasitas dan     Instansi           K/L                         47,37%         63,29%   82,93%
akuntabilitas     pemerintah yang Prov                           3,76%          31,03%   63,33%     80%
kinerja birokrasi akuntabel
                  (SAKIP)            Kab/Kota                    5,08%          8,77%    12,78%

Catatan: *) Skala 0 – 10     **) Skala – 2.5 s/d 2.5 ***) IHPS II, Maret 2012
                                                                                                            10
Kebijakan Reformasi Birokrasi

Undang-Undang Nomor 17           Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi
Tahun 2007 tentang Rencana       birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur
                                 negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik,
Pembangunan Jangka Panjang
                                 baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung
Nasional 2005-2025               keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.



                                 Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan
Perpres No. 5 tahun 2010
                                 aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola
tentang RPJMN 2010-2014
                                 pemerintahan yang baik melalui pemantapan
                                 pelaksanaan Reformasi Birokrasi



          Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
                          Reformasi Birokrasi 2010-2025

                Beberapa Peraturan Menteri PAN dan RB tentang
                          Pedoman Pelaksanaan RB


                                                                                       11
4 Pilar Reformasi Birokrasi s/d 2014



                   Pemerintahan
                  yang Efektif dan
                      Efisien




 SDM Aparatur                     Pemerintahan yang
yang Kompeten                        terbuka dan
 dan Kompetitif                    berbasiskan ICT




                  Pemerintahan
                     yang
                   partisipatif
Program Goal:
                   Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, meningkatnya
                        Akuntabilitas Pemerintahan dan Bebas KKN



                          Objective 2:
  Objective 1:                                            Objective 3:     Objective 4:
                          SDM yang
 Pemerintahan                                         Pemerintahan         Pemerintahan
                         Kompeten dan
yang Efektif dan                                      Terbuka yang            yang
                           Kompetitif
    Efisien                                            Berbasiskan          Partisipatif
                                                           ICT
Program results         Program results             Program results       Program results
Struktur                Terpetakannya               Terlaksananya         Implemented
Pemerintahan            Analisis Jabatan,           GRMS (Govt.           National Public
yang tepat              Analisis                    Ressource             Complaint
                        kebutuhan dan               Management            Handling System
                        Analisis                    System)
Konsolidasi             Kompetensi SDM
Kempan, LAN,            Nasional                                          Terlaksananya
BKN, BPKP dan                                       Terlaksananya         Pusat Pengaduan
ANRI                                                One Stop Service      Pelayanan Publik
                        SDM yang                    yang Efektif          Nasional
                        kompeten
Menurunnya              berdasarkan UU
Belanja                 ASN                         Pemeringkatan         Terimplementasi-
Pegawai di                                          Kualitas              kannya kebijakan
APBN/D (Max                                         Pelayanan Publik      No Wrong Door
50%)                    Promosi Terbuka             yang teraudit         Policy
                        berbasiskan
                        Kinerja
Strategi Reformasi Birokrasi Nasional



                          3 Sasaran
                               RB
                          1. Terwujudnya
                             pemerintahan
                             yang bersih
                             dan bebas
                             korupsi,
                             kolusi, dan
                             nepotisme;
                          2. Meningkatnya
                             kapasitas dan
                             akuntabilitas
                             kinerja
                             birokrasi
                          3. Meningkatnya
                             kualitas
                             pelayanan
                             publik



                                      14
Strategi Pelaksanaan RB Tingkat Mikro




      2. Mikro:
Program/kegiatan pd             8 Area Perubahan
tingkat instansi (K/L
    dan Pemda)



 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Road
     Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan
       beberapa pedoman pelaksanaannya


                                                    7
8 Area Perubahan di Kementerian, Lembaga dan Pemda
       AREA                                  HASIL YANG DIHARAPKAN


     Organisasi                   Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

                       Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur
    Tatalaksana                dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance


     Peraturan
                          Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Perundang-undangan

  Sumber daya              SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable,
 Manusia aparatur                 profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

                       Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
   Pengawasan
                                        Korupsi, Kolusi dan Nepotisme


   Akuntabilitas           Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi


 Pelayanan publik          Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat


Mind set dan culture
                                Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
   Set Aparatur
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi



                                                          Penataan Struktur Birokrasi



                                                                                         Penataan Jumlah dan Distribusi PNS


                                                                                                                              Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS
                                                                                                                                         secara Terbuka


                                                                                                                                     Profesionalisasi PNS
Peningkatan Transparansi dan
   Akuntabilitas Aparatur



                                                                                         Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
                                                                                                      Negeri
Penyederhanaan Perizinan Usaha




                                 Efisiensi Penggunaan Fasilitas,                  Pengembangan Sistem Elektronik
                                  Sarana dan Prasarana Kerja                        Pemerintah (E-Government)
                                         Pegawai Negeri
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

                                                                                                 a. Evaluasi & Penataan Organisasi K/L               a. Analisis & Pemetaan Jabatan
                                                                                                 b. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural            di K/L & Pemda                           a. Kebijakan seleksi CPNS melalui:
                                                                                                    Es. III, IV & V pada Unsur Pelaksana &           b. Kebijakan Minus Growth                       • Kerjasama dengan Konsorsium
                                                                                                    Penunjang                                           (Penerimaan < Jumlah PNS                         PTN untuk seleksi CPNS
                                                                                                 c. Evaluasi Pemda                                      Pensiun setiap tahun)                        • Penggunaan Computer
a.   Harta kekayaan PNS
       1.    Wajib dilaporkan                                                                    d. Evaluasu LNS                                     c. Kebijakan Pembatasan                             Assissted Text (CAT) untuk
       2.    Sebagai dasar dalam promosi dan kenaikan pangkat                                    e. Evaluasi UPT Es. II                                 dan/atau Pengurangan                             seleksi CPNS
       3.    Sanksi tegas bagi PNS yang punya transaksi keuangan                                                                                        Belanja Pegawai                          b. Kebijakan Promosi PNS
             yang tidak wajar (rekening gendut) (PP 53/2010)
                                                                                                     Penataan Struktur Birokrasi                     d. Monev Redistribusi/Realokasi                 • Penguatan Assessment Center
b.   Larangan Penggunaan rekening pribadi untuk keperluan                                                                                               PNS                                              untuk Promosi Jabatan, Diklat
     proyek                                                                                                                                          e. Kebijakan Pemberian Pensiun                      Penjenjangan dan/atau
c.   Penertiban pembuatan rekening untuk penampungan
     sementara (escrow account)
                                                                                                                                                        Dini secara sukarela                             Fungsional
d.   Penerapan sistem pengaduan dugaan penyimpangan yang                                                                                                                                         c. Kebijakan Pengisian Lowongan
     terjadi di K/L/Pemda yang dapat memberikan perlindungan                                                                                   Penataan Jumlah dan Distribusi PNS                   Jabatan Secara Terbuka Antar
     terhadap pelapor (whistle blower)                                                                                                                                                              Instansi baik Tingkat Nasional
e.   Pekerjaan yang tidak selesai dalam satu tahun dilaksanakan                                                                                                                                     maupun Regional
     bertahap (multi years)
f.   Pengajuan APBN/D-P harus melalui evaluasi                                                                                                                                                Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS
g.   Peningkatan peran APIP dalam pengawasan dan pencegahan
     korupsi                                                                                                                                                                                             secara Terbuka
h.   Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi
     pemerintah

                                                                                                                                                                                                      Profesionalisasi PNS
        Peningkatan Transparansi dan
           Akuntabilitas Aparatur
                                                                                                                                                                                                a. Penetapan Standar Kompetensi
                                                                                                                                                                                                b. Peningkatan Kemampuan PNS
                                                                                                                                                                                                   Berbasis Kompetensi
                                                                                                                                                                                                c. Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis
                                                                                                                                               Peningkatan Kesejahteraan Pegawai                   Kompetensi
                                                                                                                                                            Negeri                              d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai
                                                                                                                                                                                                   Negeri
       Penyederhanaan Perizinan Usaha                                                                                                                 a. Perbaikan struktur Penggajian
                                                                                                                                                                                                e. Sertifikasi Kompetensi Profesi
                                                                                                                                                      b. Pemberian Tunjangan Berbasis
                                                                                                                                                                                                f. Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan
                                                                                                                                                         Kinerja secara bertahap
                                                                                                                                                                                                   Kompetensi Secara Periodik
 a. Deregulasi Perizinan Usaha                                                                                                                        c. Penyempurnaan Sistem Pensiun
                                                                                                                                                                                                g. Pengukurn Kinerja Individu
 b. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu                                                                                                                  d. Peningkatan Jaminan Kesehatan bagi
                                                                                                                                                                                                h. Penguatan Jabatan Fungsional:
    Pintu                                                                                                                                                Aparatur dan Pensiunan
                                                                                                                                                                                                    • Penambahan jumlah
 c. Pembatasan Waktu Pengurusan Izin
                                                                                                                                                                                                    • Penetapan Pola Karier
 d. Kejelasan Biaya dan Persyaratan
                                                                   Efisiensi Penggunaan Fasilitas,                                                                                                  • Peningkatan Kemampuan
    Perizinan                                                                                                                     Pengembangan Sistem Elektronik                                    • Peningkatan Tunjangan
 e. Penguatan Budaya Pelayanan Prima                                Sarana dan Prasarana Kerja
    melalui:
                                                                                                                                    Pemerintah (E-Government)
     • Penetapan dan Penerapan                                             Pegawai Negeri
                                                                                                                                                a.   Kebijakan E-Office
         Standar Pelayanan Publik dan                              a. Kebijakan Efisiensi Penggunaan                                            b.   Kebijakan E-Planning
         Maklumat Pelayanan                                           Fasilitas Kedinasan                                                       c.   Kebijakan E-Budgeting
     • Pemeringkatan Pelayanan Publik                              b. Standarisasi Sarana dan Prasarana                                         d.   Kebijakan E-Procurement
         Seluruh K/L dan Pemda                                                                                                                  e.   Kebijakan E-Performance
                                                                      Kerja
     • Survei Indeks Kepuasan
         Masyarakat (IKM)
     • Pengelolaan Pengaduan
         Masyarakat
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

        PENATAAN STRUKTUR BIROKRASI

        1. Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L
        2. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon III,
           IV dan V pada Unsur Pelaksana dan Penunjang
        3. Evaluasi Pemda
        4. Evaluasi LNS
        5. Evaluasi UPT Eselon II



                         Menata LNS (Tahun
 Melihat ulang
                        2011 sudah dilakukan
 organisasi K/L
                        evaluasi terhadap 10
                                                     Memperoleh
                                LNS)
                                                  organisasi birokrasi
                                                                         Birokrasi yang efektif,
Mengidentifikasi
                                                      yang tepat         efisien dan melayani
                         Melihat ulang UNT
 kebutuhan riil
                              Eselon II
   organisasi
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

          PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS
          a. Analisis & Pemetaan Jabatan di K/L & Pemda
          b. Kebijakan Minus Growth (Penerimaan < Jumlah PNS
             Pensiun setiap tahun)
          c. Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan
             Belanja Pegawai
          d. Monev Redistribusi/Realokasi PNS
          e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara sukarela


                              Mengatur
   Melihat ulang
                        Redistribusi/Realokasi
 kebutuhan riil PNS
                                 PNS
                                                 Mengurangi Belanja
                                                     Pegawai
                                                                      Birokrasi yang efektif,
    Menurunkan              Merencanakan
                                                                      efisien dan melayani
pertumbuhan jumlah         kebutuhan CPNS
       PNS                sesuai kebutuhan
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

SISTEM SELEKSI CPNS DAN PROMOSI PNS
SECARA TERBUKA
a. Kebijakan seleksi CPNS melalui:
   • Kerjasama dengan Konsorsium PTN untuk seleksi CPNS
   • Penggunaan Computer Assissted Text (CAT) untuk
     seleksi CPNS
b. Kebijakan Promosi PNS
   • Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan,
     Diklat Penjenjangan dan/atau Fungsional
c. Kebijakan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka
    Antar Instansi baik Tingkat Nasional maupun Regional




           Menciptakan sistem
                                    Mengurangi KKN
              rekruitmen dan
                                   dalam proses seleksi
           promosi yang selektif
                                                           Birokrasi yang efektif,
                                    Mendorong kinerja      efisien, bersih dan
          Menjaring calon-calon      birokrasi melalui     melayani
            yang berkualitas       penempatan pegawai
                                        yang tepat
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

PROFESIONALISASI PNS

a.   Penetapan Standar Kompetensi
b.   Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi
c.   Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis Kompetensi
d.   Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri
e.   Sertifikasi Kompetensi Profesi
f.   Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodik
g.   Pengukuran Kinerja Individu
h.   Penguatan Jabatan Fungsional:
     • Penambahan jumlah
     • Penetapan Pola Karier
     • Peningkatan Kemampuan
     • Peningkatan Tunjangan



             Menciptakan standar
                                     Meningkatkan disiplin
             kompetensi jabatan
                                       dan kinerja PNS
             yang menjadi acuan
              bagi penembatan                                     Birokrasi yang efektif,
               dalam jabatan
                                        Mendorong PNS
                                                                  efisien, bersih dan
             Meningkatkan dan
                                      untuk memberikan            melayani
                                       kontribusi kinerja
            menjaga kualitas SDM        melalui jabatan
                 Aparatur                 fungsional
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

      PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
      NEGERI
      a. Perbaikan struktur Penggajian
      b. Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja secara
         bertahap
      c. Penyempurnaan Sistem Pensiun
      d. Peningkatan Jaminan Kesehatan bagi Aparatur dan
         Pensiunan



Menciptakan sistem
                       Menjamin kesehatan
 penggajian yang
                       PNS dan Pensiunan
   memberikan
kesejahteraan bagi                                                 Birokrasi yang efektif,
       PNS                                    Mendorong motivasi
                                                  kerja PNS        efisien, bersih dan
                        Menciptakan sistem
 Menghubungkan            pensiun yang
                                                                   melayani
 sistem tunjangan      mensejahterakan para
  kinerja dengan         pensiunan PNS
    prestasi PNS
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

      PENGEMBANGAN SISTEM ELEKTRONIK
      PEMERINTAHAN (E-GOVERNMENT)
      a. Kebijakan E-Office (pengembangan Website,
         E-Administrasi Umum/ Manajemen Dokumen Elektronik
         (E-Arsip), Administrasi Keuangan Elektronik/Sistem
         Keuangan Elektronik, dan Administrasi Kepegawaian
         Elektronik/Simpeg)
      a. Kebijakan E-Planning
      b. Kebijakan E-Budgeting
      c. Kebijakan E-Procurement
      d. Kebijakan E-Performance (SAKIP)




 Mengembangkan             Mendorong                             Birokrasi yang efektif,
pemerintahan yang      efektivitas, efisiensi
                                                Mengurangi KKN   efisien, bersih dan
berbasis Teknologi      dan peningkatan
    Informasi          kualitas pelayanan                        melayani
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

EFISIENSI PENGGUNAAN FASILITAS, SARANA
DAN PRASARANA KERJA PNS

a. Kebijakan efisien penggunaan fasilitas Kedinasan

a. Standarisasi sarana dan prasarana kerja




                                                                Birokrasi yang efektif,
                    Efisiensi anggaran   Meningkatkan belanja
                        operasional            publik           efisien, bersih dan
                                                                melayani
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

       PENYEDERHANAAN PERIZINAN USAHA

       a.   Deregulasi Perizinan Usaha
       b.   Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
       c.   Pembatasan Waktu Pengurusan Izin
       d.   Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan
       e.   Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui:
            • Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik
              dan Maklumat Pelayanan
            • Pemeringkatan Pelayanan Publik Seluruh K/L dan Pemda
            • Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
            • Pengelolaan Pengaduan Masyarakat




 Mengurangi waktu
  proses, menjamin            Mendorong            Meningkatkan          Birokrasi yang efektif,
    kepastian, dan          tumbuhnya iklim     kredibilitas Indonesia   efisien, bersih dan
     memberikan                investasi        dalam lingkup global
pelayanan berkualitas                                                    melayani
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
   PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN
   AKUNTABILITAS APARATUR (ZONA INTEGRITAS)
    a.   Harta kekayaan PNS
           1. Wajib dilaporkan
           2. Sebagai dasar dalam promosi dan kenaikan pangkat
           3. Sanksi tegas bagi PNS yang punya transaksi keuangan yang tidak
                 wajar (rekening gendut) (PP 53/2010)
    b.   Whistler Blower System
    c.   Peningkatan peran APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsi
    d.   Pakta Integritas
    e.   Penanganan Konflik Kepentingan
    f.   Penegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku
    g.   Penegakkan Disiplin
    h.   Penanganan Gratifikasi
    i.   Pelaporan Transaksi Keuangan




                           Meningkatkan
                                                      Meningkatkan             Birokrasi yang efektif,
                            efisiensi dan
Mengurangi KKN
                             efektivitas
                                                   kredibilitas Indonesia      efisien, bersih dan
                                                   dalam lingkup global
                        penggunaan anggaran                                    melayani

SLEGNAYDUR
Dedicated Program 2012-2014
                                     REMARKS

No.                               Program                              2012   2013   2014
1.    Assessment Organisasi Kementerian dan Lembaga
2.    Sistem Rekrutmen berbasis IT (Computer Assissted Test System)
3.    Sistem Pengisian Jabatan (Promosi) Terbuka (Assessment Centre)
4.    Sistem Monitoring Pelayanan Publik
5.    Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
6.    Sistem Manajemen Sumber Daya Pemerintahan (GRMS)
7.    Reform the Reformers di Kempan dan RB (Internal Reform)
8.    Kampanye Pubik Untuk Reformasi Birokrasi
9.    Uji Kompetensi (talents mapping) Pegawai Negeri Sipil
10.   E-Integrated Competence Based Human Resource System
11.   Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
12.   Pembangunan Sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB




                                                                                            28
TERIMA KASIH

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATURKEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATURTri Widodo W. UTOMO
 
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA93220872
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
 
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfModel Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfstevianisari
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdMusnanda Satar
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar BerakhlakCoach RFIRMANS
 
Rencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
Rencana aksi-pkp-BBPK CilotoRencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
Rencana aksi-pkp-BBPK CilotoFatihElluqmani
 
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemda
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan PemdaSinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemda
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan PemdaDadang Solihin
 
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasPedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasokyjooo
 
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan PancasilaEtika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan PancasilaTri Widodo W. UTOMO
 
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah DaerahUpaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerahtemanna #LABEDDU
 
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
 
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1temanna #LABEDDU
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanhoyin rizmu
 

Was ist angesagt? (20)

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATURKEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
 
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfModel Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
 
Lingkup pengawasan apip
Lingkup pengawasan apipLingkup pengawasan apip
Lingkup pengawasan apip
 
Rencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
Rencana aksi-pkp-BBPK CilotoRencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
Rencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
 
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemda
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan PemdaSinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemda
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemda
 
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinasPedoman pelaksanaan tata naskah dinas
Pedoman pelaksanaan tata naskah dinas
 
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan PancasilaEtika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
Etika & Integritas Kepemimpinan Pancasila
 
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah DaerahUpaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
 
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
 
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
 
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaan
 

Andere mochten auch

Adlt 623 Understanding Org Culture Part I Modified
Adlt 623 Understanding Org Culture Part I ModifiedAdlt 623 Understanding Org Culture Part I Modified
Adlt 623 Understanding Org Culture Part I Modifiedtjcarter
 
Bureaucratic Reform through Implementation of Admission Selection for Public ...
Bureaucratic Reform through Implementation of Admission Selection for Public ...Bureaucratic Reform through Implementation of Admission Selection for Public ...
Bureaucratic Reform through Implementation of Admission Selection for Public ...teguh kurniawan
 
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI  Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI  Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...The Vision and Insight Corner
 
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LANRoadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LANTri Widodo W. UTOMO
 
Grand Design RB
Grand Design RBGrand Design RB
Grand Design RBrbpkalbar
 
Penyusunan Roadmap dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi
Penyusunan Roadmap dan Dokumen Usulan Reformasi BirokrasiPenyusunan Roadmap dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi
Penyusunan Roadmap dan Dokumen Usulan Reformasi BirokrasiTri Widodo W. UTOMO
 
Understanding Organizational Culture Part Ii
Understanding Organizational Culture Part IiUnderstanding Organizational Culture Part Ii
Understanding Organizational Culture Part Iitjcarter
 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025Noviyarti Badri
 
Organizational culture
Organizational cultureOrganizational culture
Organizational cultureEyad Al-Samman
 
Qualitative and quantitative methods of research
Qualitative and quantitative methods of researchQualitative and quantitative methods of research
Qualitative and quantitative methods of researchJordan Cruz
 

Andere mochten auch (12)

Adlt 623 Understanding Org Culture Part I Modified
Adlt 623 Understanding Org Culture Part I ModifiedAdlt 623 Understanding Org Culture Part I Modified
Adlt 623 Understanding Org Culture Part I Modified
 
Bureaucratic Reform through Implementation of Admission Selection for Public ...
Bureaucratic Reform through Implementation of Admission Selection for Public ...Bureaucratic Reform through Implementation of Admission Selection for Public ...
Bureaucratic Reform through Implementation of Admission Selection for Public ...
 
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI  Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI  Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...
Paparan Menteri PAN dan RB: REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan BIROKRASI BERSIH,...
 
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LANRoadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peran LAN
 
Organizational culture
Organizational cultureOrganizational culture
Organizational culture
 
Bureaucratic Reform in Indonesia
Bureaucratic Reform in IndonesiaBureaucratic Reform in Indonesia
Bureaucratic Reform in Indonesia
 
Grand Design RB
Grand Design RBGrand Design RB
Grand Design RB
 
Penyusunan Roadmap dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi
Penyusunan Roadmap dan Dokumen Usulan Reformasi BirokrasiPenyusunan Roadmap dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi
Penyusunan Roadmap dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi
 
Understanding Organizational Culture Part Ii
Understanding Organizational Culture Part IiUnderstanding Organizational Culture Part Ii
Understanding Organizational Culture Part Ii
 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
 
Organizational culture
Organizational cultureOrganizational culture
Organizational culture
 
Qualitative and quantitative methods of research
Qualitative and quantitative methods of researchQualitative and quantitative methods of research
Qualitative and quantitative methods of research
 

Ähnlich wie Paparan Reformasi Birokrasi

Rembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian EffendiRembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian EffendiIsmail Wiroprojo
 
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan  Sofian EffendiRembuknas 2013 - Paparan  Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian EffendiIsmail Wiroprojo
 
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014Noviyarti Badri
 
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1Hendro Cahyono
 
201201 paparan rapim polri 2012
201201 paparan rapim polri 2012201201 paparan rapim polri 2012
201201 paparan rapim polri 2012arisahbandar
 
Kep 814 Tahun 2016
Kep 814 Tahun 2016Kep 814 Tahun 2016
Kep 814 Tahun 2016kppn137
 
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdfNezarAbdillah
 
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptxPaparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptxsuryani180680
 
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdf
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdfRencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdf
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdfZainalArifin343633
 
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxPaparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxjhijria87
 
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptxBAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptxMuhammadMubarakChady1
 
Presentasi kakankemenag zi rb-2021
Presentasi kakankemenag zi rb-2021Presentasi kakankemenag zi rb-2021
Presentasi kakankemenag zi rb-2021KemenagPadangPanjang
 
Presentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah IPresentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah IGunawan Ari N
 
Penguatan pengawasan internal
Penguatan pengawasan internalPenguatan pengawasan internal
Penguatan pengawasan internalSujatmiko Wibowo
 
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Deddy Supriady Bratakusumah
 

Ähnlich wie Paparan Reformasi Birokrasi (20)

Rembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian EffendiRembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
 
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan  Sofian EffendiRembuknas 2013 - Paparan  Sofian Effendi
Rembuknas 2013 - Paparan Sofian Effendi
 
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
 
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
 
201201 paparan rapim polri 2012
201201 paparan rapim polri 2012201201 paparan rapim polri 2012
201201 paparan rapim polri 2012
 
Kep 814 Tahun 2016
Kep 814 Tahun 2016Kep 814 Tahun 2016
Kep 814 Tahun 2016
 
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
 
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptxPaparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
 
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdf
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdfRencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdf
Rencana Evaluasi RB Berdampak - share Bisa Tanya.pdf
 
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptxPaparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
Paparan SDS 4 Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.pptx
 
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptxBAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
 
Presentasi forum anti korupsi
Presentasi forum anti korupsiPresentasi forum anti korupsi
Presentasi forum anti korupsi
 
Presentasi kakankemenag zi rb-2021
Presentasi kakankemenag zi rb-2021Presentasi kakankemenag zi rb-2021
Presentasi kakankemenag zi rb-2021
 
Tahapan Zona Integritas
Tahapan Zona IntegritasTahapan Zona Integritas
Tahapan Zona Integritas
 
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
 
Paparan i tor
Paparan i torPaparan i tor
Paparan i tor
 
Presentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah IPresentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah I
 
Penguatan pengawasan internal
Penguatan pengawasan internalPenguatan pengawasan internal
Penguatan pengawasan internal
 
Roadmap kab karo 2010 2015
Roadmap kab karo 2010 2015Roadmap kab karo 2010 2015
Roadmap kab karo 2010 2015
 
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
 

Paparan Reformasi Birokrasi

  • 2. Outline Presentasi • Kerangka Berpikir • Potret Kondisi Birokrasi • Arah Kebijakan • 9 Program Akselerasi • Penutup
  • 3. Mengapa kita membutuhkan Reformasi Administrasi? “Sustained economic and social development takes place when there is leadership intention, cognition and learning which involves continual modification of perceptions, belief structure and mental models” (Neo and Chen, 2007)
  • 4. “Streamlining organization is a matter of great importance. In fact, it constitutes a revolution. If we fail to carry out this revolution, if we let the present over-staffed and overlapping party and state organization stay as they are – without clearly defined duties and with many incompetent, irresponsible, lethargic, undereducated, and ineffiecient staff member, we ourselves will not be satiefied and we will not have the support of lower cadre, much less of the people” (Deng Xiaoping, 1982)
  • 5. Apa yang kita maksudkan dengan Reformasi Administrasi? 1. Construction or reconstruction of a state (Institutions or process of political and economic change) 2. Modernization of the state (administrative structure, managerial capacities, financial management, technological adequacy) 3. Reconfiguration of the role of the state (partnerships with private sector) 4. Revitalization of democracy (enhance public participation in policy making)
  • 6. Kapabilitas untuk Reformasi dan Inovasi Leadership and organization People and Skill Processes and tools Cultures and value
  • 7. Apa yang kita butuhkan? Mesin Reform Agenda Reform Komitmen Politik
  • 8. Potret Birokrasi Indonesia • Organisasi – Struktur gemuk dan tidak fit dengan fungsi • Hukum dan Peraturan Perundang-undangan – Kontradiktif dan Ambigu • Sumber Daya Aparatur – Overstaffed dan Understaffed – Masalah Integritas • Business Process dalam Pelayanan Publik – Prosedur, biaya dan waktu yang tidak pasti – Pelayanan Publik yang tidak berkualitas, terbuka celah korupsi • Mindset dan Culture Set – Tidak innovatif, tidak memiliki semangat perubahan
  • 9. Beberapa Masalah SDM Aparatur Rekrutmen yang tidak objektiv, tidak kompetitif dan KKN Promosi Jabatan yang masih tertutup dan KKN Level Remunerasi yang rendah dan tidak terkait dengan Kinerja Masih belum terbangunnya sistem dan Budaya Kinerja
  • 10. Indikator Capaian dan Target Reformasi Birokrasi 2014 Base line Target Sasaran Indikator 2010 2011 (2009) (2014) Terwujudnya IPK*) 2.8 2.8 3.0 5.0 pemerintahan Pusat 42,17% 56,41% 63%*** 100% OPINI BPK yang bersih dan (WTP) Daerah 2.73% 3% 7%*** 60% bebas KKN Terwujudnya Integritas Pusat 6,64 6,16 7,07 8,0 peningkatan Pelayanan Daerah 6,46 5,26 6,00 8,0 kualitas Publik pelayanan Peringkat Kemudahan publik kepada Berusaha 122 126 129 75 masyarakat Indeks Efektivitas - 0,29 -0.19 - 0,5 Meningkatnya Pemerintahan**) kapasitas dan Instansi K/L 47,37% 63,29% 82,93% akuntabilitas pemerintah yang Prov 3,76% 31,03% 63,33% 80% kinerja birokrasi akuntabel (SAKIP) Kab/Kota 5,08% 8,77% 12,78% Catatan: *) Skala 0 – 10 **) Skala – 2.5 s/d 2.5 ***) IHPS II, Maret 2012 10
  • 11. Kebijakan Reformasi Birokrasi Undang-Undang Nomor 17 Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi Tahun 2007 tentang Rencana birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, Pembangunan Jangka Panjang baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung Nasional 2005-2025 keberhasilan pembangunan di bidang lainnya. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan Perpres No. 5 tahun 2010 aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola tentang RPJMN 2010-2014 pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Beberapa Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pedoman Pelaksanaan RB 11
  • 12. 4 Pilar Reformasi Birokrasi s/d 2014 Pemerintahan yang Efektif dan Efisien SDM Aparatur Pemerintahan yang yang Kompeten terbuka dan dan Kompetitif berbasiskan ICT Pemerintahan yang partisipatif
  • 13. Program Goal: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Bebas KKN Objective 2: Objective 1: Objective 3: Objective 4: SDM yang Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Kompeten dan yang Efektif dan Terbuka yang yang Kompetitif Efisien Berbasiskan Partisipatif ICT Program results Program results Program results Program results Struktur Terpetakannya Terlaksananya Implemented Pemerintahan Analisis Jabatan, GRMS (Govt. National Public yang tepat Analisis Ressource Complaint kebutuhan dan Management Handling System Analisis System) Konsolidasi Kompetensi SDM Kempan, LAN, Nasional Terlaksananya BKN, BPKP dan Terlaksananya Pusat Pengaduan ANRI One Stop Service Pelayanan Publik SDM yang yang Efektif Nasional kompeten Menurunnya berdasarkan UU Belanja ASN Pemeringkatan Terimplementasi- Pegawai di Kualitas kannya kebijakan APBN/D (Max Pelayanan Publik No Wrong Door 50%) Promosi Terbuka yang teraudit Policy berbasiskan Kinerja
  • 14. Strategi Reformasi Birokrasi Nasional 3 Sasaran RB 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 14
  • 15. Strategi Pelaksanaan RB Tingkat Mikro 2. Mikro: Program/kegiatan pd 8 Area Perubahan tingkat instansi (K/L dan Pemda) Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan beberapa pedoman pelaksanaannya 7
  • 16. 8 Area Perubahan di Kementerian, Lembaga dan Pemda AREA HASIL YANG DIHARAPKAN Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur Tatalaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Peraturan Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif Perundang-undangan Sumber daya SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, Manusia aparatur profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Pengawasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Mind set dan culture Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi Set Aparatur
  • 17. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi Penataan Struktur Birokrasi Penataan Jumlah dan Distribusi PNS Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka Profesionalisasi PNS Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Penyederhanaan Perizinan Usaha Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Pengembangan Sistem Elektronik Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah (E-Government) Pegawai Negeri
  • 18. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi a. Evaluasi & Penataan Organisasi K/L a. Analisis & Pemetaan Jabatan b. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural di K/L & Pemda a. Kebijakan seleksi CPNS melalui: Es. III, IV & V pada Unsur Pelaksana & b. Kebijakan Minus Growth • Kerjasama dengan Konsorsium Penunjang (Penerimaan < Jumlah PNS PTN untuk seleksi CPNS c. Evaluasi Pemda Pensiun setiap tahun) • Penggunaan Computer a. Harta kekayaan PNS 1. Wajib dilaporkan d. Evaluasu LNS c. Kebijakan Pembatasan Assissted Text (CAT) untuk 2. Sebagai dasar dalam promosi dan kenaikan pangkat e. Evaluasi UPT Es. II dan/atau Pengurangan seleksi CPNS 3. Sanksi tegas bagi PNS yang punya transaksi keuangan Belanja Pegawai b. Kebijakan Promosi PNS yang tidak wajar (rekening gendut) (PP 53/2010) Penataan Struktur Birokrasi d. Monev Redistribusi/Realokasi • Penguatan Assessment Center b. Larangan Penggunaan rekening pribadi untuk keperluan PNS untuk Promosi Jabatan, Diklat proyek e. Kebijakan Pemberian Pensiun Penjenjangan dan/atau c. Penertiban pembuatan rekening untuk penampungan sementara (escrow account) Dini secara sukarela Fungsional d. Penerapan sistem pengaduan dugaan penyimpangan yang c. Kebijakan Pengisian Lowongan terjadi di K/L/Pemda yang dapat memberikan perlindungan Penataan Jumlah dan Distribusi PNS Jabatan Secara Terbuka Antar terhadap pelapor (whistle blower) Instansi baik Tingkat Nasional e. Pekerjaan yang tidak selesai dalam satu tahun dilaksanakan maupun Regional bertahap (multi years) f. Pengajuan APBN/D-P harus melalui evaluasi Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS g. Peningkatan peran APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsi secara Terbuka h. Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintah Profesionalisasi PNS Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur a. Penetapan Standar Kompetensi b. Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi c. Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Kompetensi Negeri d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri Penyederhanaan Perizinan Usaha a. Perbaikan struktur Penggajian e. Sertifikasi Kompetensi Profesi b. Pemberian Tunjangan Berbasis f. Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kinerja secara bertahap Kompetensi Secara Periodik a. Deregulasi Perizinan Usaha c. Penyempurnaan Sistem Pensiun g. Pengukurn Kinerja Individu b. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu d. Peningkatan Jaminan Kesehatan bagi h. Penguatan Jabatan Fungsional: Pintu Aparatur dan Pensiunan • Penambahan jumlah c. Pembatasan Waktu Pengurusan Izin • Penetapan Pola Karier d. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Efisiensi Penggunaan Fasilitas, • Peningkatan Kemampuan Perizinan Pengembangan Sistem Elektronik • Peningkatan Tunjangan e. Penguatan Budaya Pelayanan Prima Sarana dan Prasarana Kerja melalui: Pemerintah (E-Government) • Penetapan dan Penerapan Pegawai Negeri a. Kebijakan E-Office Standar Pelayanan Publik dan a. Kebijakan Efisiensi Penggunaan b. Kebijakan E-Planning Maklumat Pelayanan Fasilitas Kedinasan c. Kebijakan E-Budgeting • Pemeringkatan Pelayanan Publik b. Standarisasi Sarana dan Prasarana d. Kebijakan E-Procurement Seluruh K/L dan Pemda e. Kebijakan E-Performance Kerja • Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) • Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
  • 19. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi PENATAAN STRUKTUR BIROKRASI 1. Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L 2. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V pada Unsur Pelaksana dan Penunjang 3. Evaluasi Pemda 4. Evaluasi LNS 5. Evaluasi UPT Eselon II Menata LNS (Tahun Melihat ulang 2011 sudah dilakukan organisasi K/L evaluasi terhadap 10 Memperoleh LNS) organisasi birokrasi Birokrasi yang efektif, Mengidentifikasi yang tepat efisien dan melayani Melihat ulang UNT kebutuhan riil Eselon II organisasi
  • 20. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS a. Analisis & Pemetaan Jabatan di K/L & Pemda b. Kebijakan Minus Growth (Penerimaan < Jumlah PNS Pensiun setiap tahun) c. Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawai d. Monev Redistribusi/Realokasi PNS e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara sukarela Mengatur Melihat ulang Redistribusi/Realokasi kebutuhan riil PNS PNS Mengurangi Belanja Pegawai Birokrasi yang efektif, Menurunkan Merencanakan efisien dan melayani pertumbuhan jumlah kebutuhan CPNS PNS sesuai kebutuhan
  • 21. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi SISTEM SELEKSI CPNS DAN PROMOSI PNS SECARA TERBUKA a. Kebijakan seleksi CPNS melalui: • Kerjasama dengan Konsorsium PTN untuk seleksi CPNS • Penggunaan Computer Assissted Text (CAT) untuk seleksi CPNS b. Kebijakan Promosi PNS • Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan, Diklat Penjenjangan dan/atau Fungsional c. Kebijakan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka Antar Instansi baik Tingkat Nasional maupun Regional Menciptakan sistem Mengurangi KKN rekruitmen dan dalam proses seleksi promosi yang selektif Birokrasi yang efektif, Mendorong kinerja efisien, bersih dan Menjaring calon-calon birokrasi melalui melayani yang berkualitas penempatan pegawai yang tepat
  • 22. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi PROFESIONALISASI PNS a. Penetapan Standar Kompetensi b. Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi c. Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis Kompetensi d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri e. Sertifikasi Kompetensi Profesi f. Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodik g. Pengukuran Kinerja Individu h. Penguatan Jabatan Fungsional: • Penambahan jumlah • Penetapan Pola Karier • Peningkatan Kemampuan • Peningkatan Tunjangan Menciptakan standar Meningkatkan disiplin kompetensi jabatan dan kinerja PNS yang menjadi acuan bagi penembatan Birokrasi yang efektif, dalam jabatan Mendorong PNS efisien, bersih dan Meningkatkan dan untuk memberikan melayani kontribusi kinerja menjaga kualitas SDM melalui jabatan Aparatur fungsional
  • 23. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI a. Perbaikan struktur Penggajian b. Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja secara bertahap c. Penyempurnaan Sistem Pensiun d. Peningkatan Jaminan Kesehatan bagi Aparatur dan Pensiunan Menciptakan sistem Menjamin kesehatan penggajian yang PNS dan Pensiunan memberikan kesejahteraan bagi Birokrasi yang efektif, PNS Mendorong motivasi kerja PNS efisien, bersih dan Menciptakan sistem Menghubungkan pensiun yang melayani sistem tunjangan mensejahterakan para kinerja dengan pensiunan PNS prestasi PNS
  • 24. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi PENGEMBANGAN SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAHAN (E-GOVERNMENT) a. Kebijakan E-Office (pengembangan Website, E-Administrasi Umum/ Manajemen Dokumen Elektronik (E-Arsip), Administrasi Keuangan Elektronik/Sistem Keuangan Elektronik, dan Administrasi Kepegawaian Elektronik/Simpeg) a. Kebijakan E-Planning b. Kebijakan E-Budgeting c. Kebijakan E-Procurement d. Kebijakan E-Performance (SAKIP) Mengembangkan Mendorong Birokrasi yang efektif, pemerintahan yang efektivitas, efisiensi Mengurangi KKN efisien, bersih dan berbasis Teknologi dan peningkatan Informasi kualitas pelayanan melayani
  • 25. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi EFISIENSI PENGGUNAAN FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA KERJA PNS a. Kebijakan efisien penggunaan fasilitas Kedinasan a. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Birokrasi yang efektif, Efisiensi anggaran Meningkatkan belanja operasional publik efisien, bersih dan melayani
  • 26. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi PENYEDERHANAAN PERIZINAN USAHA a. Deregulasi Perizinan Usaha b. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu c. Pembatasan Waktu Pengurusan Izin d. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan e. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui: • Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan • Pemeringkatan Pelayanan Publik Seluruh K/L dan Pemda • Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) • Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Mengurangi waktu proses, menjamin Mendorong Meningkatkan Birokrasi yang efektif, kepastian, dan tumbuhnya iklim kredibilitas Indonesia efisien, bersih dan memberikan investasi dalam lingkup global pelayanan berkualitas melayani
  • 27. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS APARATUR (ZONA INTEGRITAS) a. Harta kekayaan PNS 1. Wajib dilaporkan 2. Sebagai dasar dalam promosi dan kenaikan pangkat 3. Sanksi tegas bagi PNS yang punya transaksi keuangan yang tidak wajar (rekening gendut) (PP 53/2010) b. Whistler Blower System c. Peningkatan peran APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsi d. Pakta Integritas e. Penanganan Konflik Kepentingan f. Penegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku g. Penegakkan Disiplin h. Penanganan Gratifikasi i. Pelaporan Transaksi Keuangan Meningkatkan Meningkatkan Birokrasi yang efektif, efisiensi dan Mengurangi KKN efektivitas kredibilitas Indonesia efisien, bersih dan dalam lingkup global penggunaan anggaran melayani SLEGNAYDUR
  • 28. Dedicated Program 2012-2014 REMARKS No. Program 2012 2013 2014 1. Assessment Organisasi Kementerian dan Lembaga 2. Sistem Rekrutmen berbasis IT (Computer Assissted Test System) 3. Sistem Pengisian Jabatan (Promosi) Terbuka (Assessment Centre) 4. Sistem Monitoring Pelayanan Publik 5. Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 6. Sistem Manajemen Sumber Daya Pemerintahan (GRMS) 7. Reform the Reformers di Kempan dan RB (Internal Reform) 8. Kampanye Pubik Untuk Reformasi Birokrasi 9. Uji Kompetensi (talents mapping) Pegawai Negeri Sipil 10. E-Integrated Competence Based Human Resource System 11. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi 12. Pembangunan Sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB 28