Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Perdes no. 3 tahun 2017 tentang phbs

1.832 Aufrufe

Veröffentlicht am

Perdes Tentang Pelaksanaan PHBS

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Perdes no. 3 tahun 2017 tentang phbs

  1. 1. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PHBS
  2. 2. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NO 3 TAHUN 2017 TENTANG PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGJARAN Menimbang : a. bahwa Salah Satu Tujuan Pembangunan adalah mewujudkan Manusia Indonesia yang Sehat Jiwa dan Badannya untuk menjadi salah satu sumber daya dalam Pembangunan bidang lainnya; b. bahwa untuk menciptakan Manusia yang Sehat Jiwa dan Badannya harus ditopang dengan Penataan Lingkungan dan Perilaku Hidup yang Bersih dan Sehat; c. bahwa untuk mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Desa perlu dibuatkan sebuah Peraturan Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 / Menkes / SK / X / 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2269 / Menkes / PER / XI / 2011 mengenai Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah; 10. Peraturan Desa No. 12 Tahun 2015 Tentang Mobil Siaga; 11. Peraturan Desa No. 5 Tahun 2016 Tentang Bank sampah; 12. Peraturan Desa No. 2 Tahun 2017 Tentang Kesehatan Desa.
  3. 3. Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN Dan KEPALA DESA KEDUNGJARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGJARAN TENTANG PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 4. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan di Desa 5. Lembaga Desa adalah seluruh Lembaga atau Organisasi yang ada di Desa seperti LPMD, KPMD, TP PKK, Karang Taruna, RT/RW dan lain sebagainya. 6. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 7. PHBS adalah Perilaku Hidup Berih dan Sehat 8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang–undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud dari PHBS adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan seluruh warga Desa berkaitan dengan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. (2) Tujuan dari Pelaksanaan PHBS : a. Meningkatkan Kwalitas Kesehatan Warga Masyarakat Desa. b. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat untuk Kesehatan. c. Meningkatkan Peran serta dan Keterlibatan seluruh pihak baik Pemerintah Desa, Lembaga Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam pelaksanaan PHBS.
  4. 4. BAB III RUANG LINGKUP PELAKSANAAN PHBS Pasal 3 (1) Ruang Lingkup Pelaksanaan PHBS di Peraturan Desa ini adalah, seluruh wilayah hukum Desa Kedungjaran yang di dalamnya meliputi : a. Seluruh Rumah Tangga yang ada di Desa Kedungjaran baik sebagai Rumah Tinggal, Tempat Kerja maupun Industri Rumah Tangga. b. Seluruh Instansi Pemerintahan dan Tempat Kerja lainnya / seperti : Balai Desa, Gedung Sekolah, Gedung PKD, Lumbung Desa, Pabrik dan lain-lain. c. Seluruh Sarana Umum seperti Tempat Ibadah, Tempat Pertemuan dan lain sebagainya. (2) Bahwa seluruh Warga baik yang menetap maupun yang hanya bekerja di Desa Kedungjaran harus melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tempat tinggal dan Tempat Kerjanya. Pasal 4 (1) Pelaksanaan PHBS di Lingkungan Rumah Tangga di Desa Kedungjaran meliputi : a. Persalinan dengan Tenaga Kesehatan. b. Pemberian ASI Eksklusif. c. Menimbang Balita secara Teratur. d. Penggunaan Air Bersih untuk keperluan Rumah Tangga. e. Cuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun. f. Pengelolaan Air Minum dan Makan secari baik dan Sehat. g. Stop BABS. h. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga. i. Membuang Sampah pada Tempatnya. j. Pemberantasan Jentik Nyamuk. k. Makan Buah dan Sayur setiap Hari. l. Stop Merokok di dalam Rumah. m. Tidak meludah sembarangan. (2) Pelaksanaan PHBS di Tempat Kerja ( Gedung Pemerintahan / Pendidikan / Instansi Usaha Swasta lainnya ) meliputi : a. Tersedia Sarana Cuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun. b. Tersedia Sarana untuk Mengkonsumsi Makanan dan Minuman Sehat. c. Tersedia Jamban Sehat. d. Tersedia Tempat Sampah dan Himbauan Membuang Sampah pada Tempatnya. e. Terdapat Larangan mengkonsumsi NAPZA ( Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lain ). f. Larangan Meludah sembarangan. g. Jadwal dan Laporan Kegiatan Pemberantasan Jentik Nyamuk. (3) Pelaksanaan PHBS di Tempat Umum meliputi : a. Tersedia Sarana Cuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun. b. Tersedia Sarana untuk Mengkonsumsi Makanan dan Minuman Sehat. c. Tersedia Jamban Sehat. d. Tersedia Tempat Sampah dan Himbauan Membuang Sampah pada Tempatnya. e. Terdapat Larangan mengkonsumsi NAPZA ( Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lain ). f. Larangan Meludah sembarangan. g. Jadwal dan Laporan Kegiatan Pemberantasan Jentik Nyamuk.
  5. 5. BAB IV KEWAJIBAN DAN SANGSI Pasal 5 (1) Seluruh Warga, Pegawai maupun Pekerja serta Tamu / Pendatang wajib mematuhi apa yang ada dalam Peraturan Desa ini. (2) Bagi yang kedapatan melanggar ayat (1) tersebut diatas akan diberikan sangsi berupa : a. Teguran Lisan, b. Teguran Tertulis, c. Teguran Tertulis dengan Tembusan ke Instansi terkait sesuai Instansinya khusus kepada Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai Badan Usaha Milik Negara / Daerah, Instansi Pemerintahan, Instansi pendidikan dan Perusahaan Swasta lainnya. d. Tak dilayaninya pengurusan Administrasi di Kantor Pemerintah Desa seperti Surat Keterangan Usaha, Akta Lahir dan lain sebagainya. e. Sangsi Sosial berupa Tak dihadirinya acara-acara pada warga yang bersangkutan seperti acara Pernikahan, selamatan Aqiqah atas anak yang lahir. Pasal 6 Pemeriksaan Rutin Ibu Hamil dan Kandungan (1) Setiap Ibu Hamil wajib melaporkan Kehamilannya ke Kader di Posyandu terdekat. (2) Setiap Ibu Hamil wajib rutin menghadiri Forum Kesehatan Ibu Hamil yang diselenggarakan Posyandu, Desa maupun Instansi terkait. (3) Setiap ibu Hamil diwajibkan Rutin memeriksakan diri dan kandungannya di petugas kesehatan dengan didampingi suaminya. (4) Bagi Ibu Hamil yang yang melanggar ayat (1) tersebut diatas akan diberikan sangsi adalah : a. Peringatan secara lisan dan tertulis. b. Tidak diberikan surat keterangan lahir untuk kepengurusan akte kelahiran. c. Tidak dihadiri oleh Perangkat Desa Terkait dalam acara aqikah. d. Tidak mendapat Layanan Mobil Siaga dalam Proses persalinan. Pasal 7 Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (1) Setiap ibu bersalin diwajibkan melahirkan di petugas kesehatan dengan didampingi suaminya. (2) Bagi keluarga yang melanggar ayat (1) tersebut diatas akan diberikan sangsi adalah : a. Peringatan secara lisan dan tertulis. b. Tidak diberikan surat keterangan lahir untuk kepengurusan akte kelahiran. c. Tidak dihadiri oleh Perangkat Desa Terkait dalam acara aqikah. Pasal 8 Pemberian Asi Eksklusif (1) Setiap bayi lahir wajib diberikan Air susu ibu (ASI ) oleh Ibunya selama 6 bulan. (2) Bagi yang melanggar ketentuan ayat (1) tersebut diatas akan dikenakan sangsi berupa : a. Peringatan secara lisan dan tertulis b. Peringatan Keras dari petugas c. Tidak dilayaninya Pelayanan Mobil Siaga atas gangguan si – bayi maupun Ibu. Pasal 9 Penimbangan Rutin Balita (1) Setiap rumah tangga yang memiliki anak umur di bawah lima tahun ( balita ) diwajibkan hadir menimbang bayinya setiap bulan diposyandu (2) Bagi keluarga yang melanggar ayat ( 1 ) tersebut diberikan sanksi sebagai berikut : a. Peringatan lisan dan tertulis b. Jemput paksa oleh petugas dan Kepala Dusun/RT c. Kewajiban menyumbang PMT (pemberian makanan tambahan) untuk satu kali posyandu d. Tidak dilayaninya Pelayanan Mobil Siaga atas gangguan si – bayi maupun Ibu.
  6. 6. Pasal 10 Penggunaan Air Bersih dalam rumah tangga (1) Setiap rumah tangga diwajibkan menyediakan air bersih untuk kebutuhan keluarga (2) Bagi warga yang melanggar pasal 10 ayat ( 1 ) ini diberikan peringatan secara lisan dan tulisan (3) Kebutuhan Air Bersih harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa dengan mengupayakan Sarana Air Bersih seperti Pamsimas dan lainnya. Pasal 11 Mencuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun (1) Setiap warga masyarakat diwajibkan menyiapkan tempat cuci tangan pakai sabun (CTPS) (2) Setiap pemilik /pengelola usaha diwajibkan memiliki CTPS (3) Setiap warga masyarakat sebagaimana ayat ( 1 ) dan ( 2 ) melanggar maka akan diberikan sanksi sebagai berikut : a. Peringatan lisan dan tertulis b. Tidak dilayaninya Keperluan atas Urusan Administrasi Pemerintahan Desa atau membayar Denda sebesar Rp.20.000,- Pasal 12 Stop Buang Air Besar dan Kecil Sembarangan (1) Setiap rumah tangga diwajibkan memiliki jamban sehat untuk keluarga (2) Setiap warga dilarang membuang Air besar dan kecil disembarang tempat (3) Bagi yang melanggar ayat 1 dan 2 dikenakan sanksi sebagai berikut : a. Peringatan secara lisan dan tertulis b. Penyebutan Nama di Forum / kesempatan Umum. Pasal 13 Kewajiban Memberantas Jentik Nyamuk (1) Setiap warga masyarakat diwajibkan melakukan pemberantasan jentik nyamuk didalam dan luar rumah dengan cara mengubur,menguras,menutup dan menghindari gigitan nyamuk (2) Setiap warga masyarakat dihimbau menggunakan kelambu (3) Setiap orang yang melanggar ayat ( 1 ) dan ( 2 ) pasal ini dikenakan sanksi berupa : a. Peringatan secara lisan dan tulisan b. Tidak dilayaninya Keperluan atas Urusan Administrasi Pemerintahan Desa atau membayar Denda sebesar Rp.20.000,- Pasal 14 Kewajiban Membuang Sampah Pada Tempatnya (1) Setiap keluarga diwajibkan Mempunyai Tempat Pembuangan Sampah yang tertib. (2) Setiap keluarga diwajibkan membuang sampah secara baik dan Benar. (3) Setiap orang yang melanggar ayat ( 1 ) dan ( 2 ) pasal ini dikenakan sanksi berupa : a. Peringatan secara lisan dan tulisan b. Tidak dilayaninya Keperluan atas Urusan Administrasi Pemerintahan Desa, Pelayanan Mobil Siaga atau membayar Denda sebesar Rp.100.000,- c. Warga Luar Desa yang kedapatan Sembarangan Membuang Sampah di wilayah Desa Kedungjaran didenga sebesar Rp.1.000.000,-
  7. 7. Pasal 15 Kewajiban Membuat Saluran Pembuangan Air Limbah (1) Setiap keluarga terlebih Rumah Tangga Produksi seperti Warung, Pemotongan Hewan, Laundry dan lainnya diwajibkan Mempunyai Saluran Pembuangan Air Limbah yang baik dan mencukupi. (2) Setiap keluarga diwajibkan membuang Air Limbah secara baik dan Benar sesuai aturan kesehatan. (3) Setiap orang yang melanggar ayat ( 1 ) dan ( 2 ) pasal ini dikenakan sanksi berupa : a. Peringatan secara lisan dan tulisan b. Tidak dilayaninya Keperluan atas Urusan Administrasi Pemerintahan Desa, Pelayanan Mobil Siaga atau membayar Denda sebesar Rp.100.000,- c. Rekomendasi Penutupan tempat Usaha ke Instansi terkait. Pasal 16 Kewajiban Mengkonsumsi Sayur dan Buah (1) Setiap keluarga diwajibkan menanam buah dan sayur dengan memampaatkan pekarangan rumah (2) Setiap keluarga diwajibkan mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari (3) Setiap orang yang melanggar ayat ( 1 ) dan ( 2 ) pasal ini dikenakan sanksi berupa : a. Peringatan secara lisan dan tulisan b. Tidak dilayaninya Keperluan atas Urusan Administrasi Pemerintahan Desa atau membayar Denda sebesar Rp.20.000,- Pasal 17 Kewajiban melakukan aktifitas Fisik / Olahraga (1) Setiap warga diwajibkan untuk melakukan aktivitas fisik setiap hari (2) Aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah olah raga dan lainnya. (3) Bagi warga yang tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan sangsi membersihkan tempat-tempat sarana Umum dan ibadah. Pasal 18 Larangan Merokok di dalam Rumah dan Tempat Umum (1) Bagi setiap orang perokok dilarang merokok di dalam rumah, tempat umum, instansi Pendidikan, lingkungan kerja dan sarana kesehatan. (2) Bagi yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) maka akan diberikan sangsi membersihkan tempat-tempat ibadah, disita sisa rokoknya dan denda Rp.50.000,- BAB V KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA Pasal 19 (1) Pemerintah Desa wajib memberi Akses Informasi, Kebijakan dan Sarana Prasarana demi keberhasilan Pelaksanaan PHBS di Desa Kedungjaran. (2) Biaya atas pelaksanaan PHBS bisa dianggarkan dari APBDes. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 (1) Uang Denda disetor kepada bendahara Desa dan di masukkan ke Rekening Khusus bagi keperluan Pelaksanaan PHBS di Desa Kedungjaran. (2) Bendahara Desa wajib melaporkan Uang Denda yang diterima dan penggunaannya secara berkala.
  8. 8. Pasal 21 (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa. (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam lembaran Berita Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Di Keluarkan di Kedungjaran Pada tanggal 15 Januari 2017 KEPALA DESA KEDUNGJARAN S A R I D J O Diundangkan di Kedungjaran Pada tanggal 15 Januari 2017 Pj. SEKRETARIS DESA KEDUNGJARAN WASDARI

×