PERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptx

1. PERIZINAN BERUSAHA JASA AKOMODASI DAN TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN Oleh: NURI HERMAWATI, S.H.

2. DasarRegulasi: 1. PerdaisDI Y No. 1 T ahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DI Y; 2. Pergub DIYNo. 81Tahun 2021tentang Kedudukan, SO, T usi dan T ata Kerja DPPM DI Y; 3. Pergub DI Y No. 116 T ahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana diubah dengan Pergub DI Y No. 38T ahun 2022 DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL (DPPM)DIY

3. IZIN (VERGUNNING) Izin(vergunning) :persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang (Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.Cl.) Fungsi Izin: 1. Pengarah Aktivitas 2. Pengendalian 3. Pencegah bahaya 4. Perlindungan objek tertentu 5. Pembagian sumber daya yang terbatas

4. PERIZINAN BERUSAHA “Legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya” Contoh: Perizinan Berusaha KBLI 56210 (Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) SERTIFIKAT STANDAR PB-UMKU adalah Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Contoh : Sertifikat Laik Higiene Sanitasi - Wilayah

5. Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Ketenagakerjaan Penyederhanaan Regulasi: UU No. 11 T ahun 2020 tentang Cipta Kerja* disederhanakan menjadi Dengan metode Omnibus Law, 79 Undang-Undang direvisi sekaligus hanya dengan satu UU Cipta Kerja yang mengatur 18 sektor UU Cipta Kerja 186 Pasal dan 15 BAB dalam UU CK * 47 PP dan 4 Perpres sebagai Peraturan Pelaksana jdih.setneg.go.id 11 Klaster Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan PSN Dukungan Riset dan Inovasi Pengadaan Lahan Administrasi Pemerintahan Kawasan Ekonomi Pengenaan Sanksi 2 Dukungan Koperasi dan UMKM Kemudahan Berusaha *UUCK berlaku pada tanggal diundangkan, atau 2 NOVEMBER 2020 (Ps. 186, UUCK No. 11/2020).

6. Amanat UU Cipta Kerja: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 6 UU Cipta Kerja: Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi: a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi. Pengaruh terhadap Dunia Investasi Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja: • • Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Tingkat risikodan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi: a. kegiatan usaha berisiko rendah; b. kegiatan usaha berisiko menengah;atau c. kegiatan usaha berisiko tinggi. Pengembangan Sistem OSS 3

7. OSS RBA? Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

8. UU No. 11 T ahun 2020 T entang Cipta Kerja 1. UNDANG-UNDANG 2. PERATURAN PEMERINT AH 3. PERPRES 5. PERBAN BKPM 4. PERMEN PP No. 5/2021: Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko PP No. 16/2021: Bangunan Gedung PP No. 21/2021: Penataan Ruang Perpres No. 10/2021: Bidang Usaha Penanaman Modal jo. Perpres No. 49/2021 Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan BKPM No. 3/2021 : Sistem Perizinan Berusaha B.R Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan BKPM No. 4/2021 : Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha B.R dan Fasilitas Penanaman Modal Peraturan BKPM No. 5/2021: Pedoman dan Tata Cata Pengawasan Perizinan Berusaha B.R PP No. 22/2021: Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup PP No. 6/2021: Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

9. ANALISISRISIKO T E R I N T E G R A S I RENDAH MENENGAH RENDAH TINGGI LINGKUNGAN KESELAMATAN 3 4 KET ERBA T ASAN SUMBER DA Y A 1 KESEHATAN 2 5 ASPEK RISIKO LAINNY A DISESUAIKAN DENGAN SIFA T KEGIA T AN USAHA KRITERIA RISIKO TINGKAT RISIKO TINGKAT RISIKO & JENIS PERIZINAN BERUSAHA MENENGAH TINGGI

10. Sistem OSS Transformasi dari OSS berbasis PP 24/2018 ke OSS-RBA berbasis PP 5/2021* Pasal-pasal terkait perizinan diintegrasikan dalam UU Cipta Kerja Persyaratan dasar Perizinan Berusaha Mengintegrasikan & menyederhanakan sejumlah UU yang mengatur Persyaratan dasar Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha Proses perizinan kegiatan berusaha diubah dari berbasis izin ke risiko Risiko Rendah Cukup NomorInduk Berusaha (NIB) Risiko Menengah Rendah NIB+Sertifikat Standar (SS) (* Self Declare) Risiko Menengah Tinggi NIB+SS (* Self Declare & Verifikasi) Persetujuan Lingkungan (PL) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) • 2 UU, 36 Pasal • Integrasi dengan AMDALNET (KLHK) • 4 UU, 51 Pasal • Integrasi dengan GISTARU (ATR/BPN) dan SIHANDAL (KKP) Persetujuan BangunanGedung (PBG) & Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Risiko Tinggi NIB+Izin (+ S S) • 2 UU, 48 Pasal • Integrasi dengan SIMBG (PUPR) 5 *P2B2R melalui Sistem OSS atau OSS-RBA mulai berlakuefektif 4 bulan sejak PP ini diundangkan, atau 2 JUNI 2021 (Ps. 566 huruf b, PP P2B2R No. 5/2021).

11. NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA) NIB berlaku sebagai: 1. Angka pengenal impor; 2. Hak akses kepabeanan; 3. Pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan 4. Wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha

12. KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)

13. Orang Perseorangan Badan Usaha -Pemberi Waralaba dari Luar Negeri -Pedagang BerjangkaAsing -PSE Asing -Bentuk UsahaT etap -Persyarikatan atau Persekutuan -Yayasan -Perseroan T erbatas(PT) -Perseroan T erbatas(PT) Perorangan -Persekutuan Komanditer -Badan HukumLainnya -Persekutuan Firma -Persekutuan Perdata -Koperasi -Perusahaan Umum OSS Orang Perseorangan Badan Usaha - KPPA - KPPA(Jasa Penunjang T enaga Listrik Asing) - KP3A - KP3APMSE - BUJKA Kantor Perwakilan Badan Usaha Luar Negeri UMK Non UMK KATEGORI PELAKU USAHA

14. SKALA USAHA MIKRO <Rp 1Miliar KECIL >Rp 1Miliar s/dRp 5 Miliar MENENGAH >Rp 5Miliar s/dRp 1 0 Miliar BESAR > Rp 1 0 Miliar

15. Alur Sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA) 3. SUBSISTEM PENGAWASAN FASILITAS PENANAMAN MODAL Pengawasan Rutin PELAKU USAHA Pengawasan Insidental 2.a. VALIDASI 2.b. SMART ENGINE Jadwal Pengawasan Tahunan 2.c. OUTPUT PERIZINANBERUSAHA ProfilPelaku Usaha Persyaratan SS / Izin PerizinanDasar 1. SUBSISTEM PELAYANAN INFORMASI • Rendah: NIB • Menengah Rendah : NIB + SS (Usaha &/ Produk) Menengah Tinggi : NIB + SS (Usaha &/ Produk) Tinggi : NIB + Izin + [SS (Usaha &/ Produk)] KBLI Surat Tugas Informasi Umum Perizinan Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM) • Durasi / SLA Hasil Pengawasan/BAP • Kewenangan Verifikasi SS / Izin LayananPengaduan Skala Usaha Profil Pelaku Usaha KriteriaLainnya Investasi Kamus OSS Pengenaan Sanksi User Manual OSS Parameter Risiko Penilaian risiko RISK MANAGEMENTENGINE MatriksRisiko berdasarkanKBLI / KegiatanUsaha: FAQ input / evaluasi / peninjauan Simulasi Perizinan - Penilaianrisiko oleh K/L sektor - Luas Lahan - Luas / JumlahTingkat Bangunan Kriterialainnya Notifikasi - Notifikasi 8 K/L/DSesuai Kewenangan KKPR Laut– KKP SistemK/L/D (SistemPendukung) KKPR Darat – ATR/BPN 2. SUBSISTEMPERIZINAN BERUSAHA

16. Alur Penerbitan Perizinan Berusaha - Kewenangan Pemerintah Daerah* Verifikasi Pemenuhan Persyaratan oleh Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan 9 *Daftar Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) mengacu pada Lampiran I PP P2B2R No. 5/2021. Sistem OSS menyampaikan penolakan Ditolak Kurang Lengkap Notifikasi Perangkat Daerah Provinsi/ Kab/Kota melalui OSS RBA Sistem OSS menerbitkan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP Provinsi/ Kab/Kota a.n. Gubernur/ Bupati/Wali Kota Disetujui Notifikasi Permohonan kepada DPMPTSP Provinsi/Kab/Kota Permohonan Perizinan Berusaha melalui OSS Pelaku Usaha

17. CARA MENGETAHUI INFORMASI KBLI

18. PERIZINAN BERUSAHA KBLI 56101 RESTORAN

19. PERIZINAN BERUSAHA KBLI 56101 RESTORAN

20. PERIZINAN BERUSAHA KBLI 56101 RESTORAN TEMPAT DUDUK TAMU < 50 UNIT

21. PERIZINAN BERUSAHA KBLI 56101 RESTORAN TEMPAT DUDUK TAMU 101-200 UNIT

22. PERIZINAN BERUSAHA KBLI 56210 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU

23. CONTOH DOKUMEN PERIZINAN SEBELUM OSS 1. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) 2. TANDA IZIN GANGGUAN (HO) 3. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) 4. SURAT IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK)

24. CONTOH NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

25. CONTOH SERTIFIKAT STANDAR (SS)

26. Menu PB-UMKU OSS RBA

28. SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI Dasar hukum: Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan Sertifikat laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh instansai yang berwenang yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, proses pengolahan dan perlengkapan pengolahan makanan yang mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Sertifikat laik Higiene Sanitasi bertujuan: 1. Untuk menjamin higienitas sanitasi agar tidak membahayakan kesehatan. 2. Agar menghindari penyakit menular karena wabah dan tidak menimbulkan penyakit.

29. SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI 10391 Industri Tempe Kedelai 10392 Industri Tahu Kedelai 11052 Industri Air Minum Isi Ulang 56101 Restoran 56109 Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya 56210 Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) 56290 Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu

30. SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI 1. Persyaratan Administrasi meliputi: a. Nama pengusaha b. Jenis Tempat Pengolahan Pangan (pilih yang sesuai: jasa boga A/B/C, restoran, TPP Tertentu, Depot Air Minum) c. Nama Tempat Pengolahan Pangan d. Alamat Tempat Pengolahan Pangan e. Jumlah penjamah pangan atau (khusus depot air minum) jumlah operator depot air minum f. Jumlah penjamah pangan memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji atau (khusus depot air minum) sertifikat pelatihan higiene sanitasi depot air minum 2. Persyaratan Teknis meliputi: a. sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi pengelola/pemilik/penanggung jawab TPP b.sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan atau pelatihan higiene sanitasi Depot Air Minum bagi penjamah pangan/operator DAM 3. Bukti laboratorium Standar Baku Mutu yang dikeluarkan oleh laboratorium yang terakreditasi KAN atau laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah daerah paling lama 1 bulan sebelum pengajuan permohonan 4. FORMULIR INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN (pilih salah satu): JASA BOGA/KATERING, RESTORAN, TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) TERTENTU, DEPOT AIR MINUM 5. Persyaratan Perpanjangan: SLHS yang masih berlaku

31. SERTIFIKAT LAIK SEHAT Dasar hukum: Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Prodak pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan Sertifikat laik sehat adalah surat tanda bukti yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang kepada pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan kesehatan yang berkaitan dengan : 1) lokasi dan bangunan; 2) fasilitas sanitasi; 3) dapur dan gudang penyimpanan; 4) pengelolaan bahan makanan dan makanan jadi; 6) peralatan dan tenaga baik secara fisik maupun bakteriologis; dan 7) pengawasan serangga tikus dan hewan piaraan.

32. SERTIFIKAT LAIK SEHAT 55110 Hotel Bintang 55120 Hotel Melati 55130 Pondok Wisata 55191 Penginapan Remaja (Youth Hostel) 55192 Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan 55193 Vila 55194 Apartemen Hotel 55199 Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya 55900 Penyediaan Akomodasi Lainnya 56302 Kelab Malam Atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman 68120 Kawasan Pariwisata 90011 Aktivitas Seni Pertunjukan 93113 Fasilitas Gelanggang/Arena 93114 Fasilitas Lapangan 93211 Taman Rekreasi 93219 Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya 93291 Klub Malam 93292 Karaoke 93293 Usaha Arena Permainan 93294 Diskotek

33. SERTIFIKAT LAIK SEHAT 1. Persyaratan Administrasi: a. Formulir Permohonan Sertifikat/Surat Keterangan Laik Sehat (Format sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021) b. Denah Lokasi dan Bangunan tempat Usaha c. Perizinan Berusaha dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Bukti hasil uji laboratorium hasil Pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL): (air, makanan, udara, rectal swab penjamah pangan, alat) 3. Untuk KBLI 55110, 55194, 55120, 55193: Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji minimal 50% dari jumlah tenaga penjamah makanan 4. Untuk KBLI 55110, 55194, 55120, 55193: Sertifikat peningkatan kapasitas/pelatihan petugas kebersihan akomodasi (cleaning service) 5. Untuk KBLI 55130, 55192, 55900, 55199, 55191: Surat keterangan mengikuti penyuluhan peningkatan kapasitas penjamah pangan 6. Untuk KBLI 55130, 55192, 55900, 55199, 55191: Surat keterangan mengikuti penyuluhan kebersihan usaha akomodasi 7. Self Assessment Inspeksi Kesehatan Lingkungan (Format sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021)

36. CONTOH SERTIFIKAT SHLS SEBELUM OSS

37. CONTOH PB-UMKU SHLS

38. ergergeargearg REGULASI HOTEL (PERMENPAREKRAF NO 4 TAHUN 2021)

39. ergergeargearg REGULASI RESTORAN (PERMENPAREKRAF NO 4 TAHUN 2021)

40. REGULASI DALAM PP 5 TAHUN 2021 KBLI HOTEL BINTANG 101 sd 200 KAMAR (L1)

41. REGULASI DALAM PP 5 TAHUN 2021 KBLI HOTEL BINTANG 101 sd 200 KAMAR (L2)

42. REGULASI DALAM PP 5 TAHUN 2021 KBLI RESTORAN 101 SD 200 TEMPAT DUDUK (L1)

43. REGULASI DALAM PP 5 TAHUN 2021 KBLI RESTORAN 101 SD 200 TEMPAT DUDUK (L2)

44. REGULASI DALAM PP 5 TAHUN 2021 PB-UMKU SLHS dan SLS (L1)

45. REGULASI DALAM PP 5 TAHUN 2021 PB-UMKU SLHS (L2)

46. REGULASI DALAM PP 5 TAHUN 2021 PB-UMKU SLS (L2)

47. APA SAJA YANG PERLU DISIAPKAN UNTUK MENDAFTAR NIB? 1. KTP 2. NPWP 3. AKTA PERUSAHAAN DAN PENGESAHAN HUKUM DAN HAM

48. CARA MEMBUAT AKUN OSS RBA

49. CARA PEMBUATAN KBLI

50. Pastikan Anda telah memiliki hak akses 1 Hak akses berupa username dan password yang dikirimkan ke e-mail yang dicantumkan pada saat pendaftaran

51. Kunjungi https:/oss.go.id/ 2

52. Pilih MASUK 3

53. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK 4

54. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru 5

55. Lengkapi Data Pelaku Usaha 6 ● Sistem akan menampilkan data secara otomatis: 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2. Nama 3. Jenis Kelamin 4 . T empat/T anggal Lahir 5. Nomor T elepon 6. Alamat Sesuai KTP ● Data yang harus Anda lengkapi: 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)Pribadi 2. Email 3. BPJS Ketenagakerjaan (Jika sudah memiliki) 4. BPJS Kesehatan (Jika sudah memiliki) Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walaupun Pelaku Usaha belum memiliki BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan ● Klik tombol SIMPAN DATA ● Klik tombol ISIBIDANG USAHA

56. Lengkapi Data Bidang Usaha 7 • Sistem akan menampilkan Form Pemilihan Bidang Usaha • Data yang harus Anda lengkapi: 1. Jenis Kegiatan Usaha (Utama, Pendung, Kantor Cabang Administrasi, atau Pendukung UMKU) 2. Bidang Usaha (Apabila bidang usaha yang dipilih masuk dalam ketentuan BUPM, sistem akan menampilkan pilihan kegiatan. Pilih kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha) 3. Uraian Bidang Usaha, akan otomatis terisi oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang Usaha 4. Ruang Lingkup Kegiatan Catatan: Pelaku Usaha dapat mengecek nomor KBLI melalui • Klik tombol SIMPAN.

57. Lengkapi Data Detail Bidang Usaha 8 ● Data yang harus Anda lengkapi: 1. Nama Usaha/Kegiatan 2. Luas Lahan Usaha 3. Alamat Usaha 4. Provinsi 5. Kabupaten/Kota 6. Kecamatan 7. Kelurahan/Desa 8. Kode Pos 9. Apakah kegiatan ini sudah berjalan? 10. Modal Usaha ● Klik VALIDASI RISIKO

58. CARA MENAMBAH KBLI

59. Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Pengembangan 5

60. Klik tombolTambah Bidang Usaha 6

61. Klik tombolPilih Bidang Usaha 7 ● T ampilan untuk Orang Perseorangan ● T ampilan untuk Badan Usaha

62. Lengkapi Data Pemilihan Bidang Usaha(Orang Perseorangan) 8.a ● Sistem akan menampilkanFormulir Pemilihan Bidang Usaha ● Data yang harus Andapilih: 1. Bidang Usaha (Jika termasuk ketentuan BUPM, maka akan muncul pilihan dan pilih kegiatan pada bidang usaha sesuai KBLI yang tertera.) 2. Uraian Bidang Usaha (terisi otomatis) 3. Ruang Lingkup Kegiatan ● Klik tombol SIMPAN.

63. Lengkapi Data Pemilihan Bidang Usaha(Badan Usaha) 8.b ● Sistem akan menampilkanFormulir Pemilihan Bidang Usaha ● Data yang harus Andapilih: 1. Jenis Kegiatan Usaha (Pilih Utama atauPendukung) 2. Bidang Usaha (Jika termasuk ketentuan BUPM, maka akan muncul pilihan dan pilih kegiatan pada bidang usahasesuai KBLI yang tertera.) 3. Uraian Bidang Usaha (terisi otomatis) 4. Ruang Lingkup Kegiatan ● Klik tombol SIMPAN.

64. Lengkapi Data Detail Usaha(UMK) 9.a ● Data yang harus Anda lengkapi: 1. Luas Lahan Usaha 2. Alamat Usaha 3. Provinsi 4. Kabupaten/Kota 5. Kecamatan 6. Kelurahan/Desa 7. Kode Pos 8. Apakah kegiatan ini sudah berjalan? 9. Nama Usaha/Kegiatan 10. Apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung? (Jika Orang Perseorangan, pertanyaan ini tidak muncul.)

65. Lengkapi Data Detail Usaha (UMK) -Lanjutan 9.a ● Data yang harus Anda lengkapi: 1. Pembelian dan Pematangan T anah 2. Mesin/Peralatan Dalam Negeri 3. Mesin/Peralatan Impor 4. Investasi Lain-Lain 5. Modal Kerja3 Bulan ● Klik tombol VALIDASI RISIKO, untuk mengetahui skala usaha dan tingkat risiko setelah dilakukan perubahan data.

66. Ubah Data Detail Usaha(Non UMK) 9.b ● Data yang harus Anda lengkapi: 1. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya? (Jika Sudah, akan muncul form berisi Nama Pejabat Penerbit Izin, Nomor , Lampiran File, T anggal T erbit, Apakah butuh perpanjangan izin, Tanggal habis masa berlaku) 2. Nama Usaha/Kegiatan Jika mengajukan lebih dari 1 bidang usaha/KBLI, maka pada proyek kedua dan seterusnya akan muncul pilihan Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya?, lalu pilih yang sesuai. 3. Lokasi Kegiatan Usaha 4. Luas Lahan Usaha dan Satuannya 5. Apakah Anda sudah menguasai lahan tersebut? (Setelah memilih, akan muncul pilihan terkait Status Lahan Usaha danpilih yang sesuai) 6. Apakah memerlukan bangunan untuk kegiatan usaha ini? (Jika Ya,akan muncul form pilihan terkait Bangunan dan pilih yangsesuai) (Jika Milik Sendiri, akan muncul form Detail Bangunan seperti jumlah bangunan, PBG/IMB,dan SLF lalu lengkapi yangsesuai)

67. Ubah Data Detail Usaha (Non UMK)- Lanjutan 9.b ● Data yang harus Anda lengkapi: 1. Apakah lokasi usaha berada dalam lintas provinsi/kabupaten/kota? 2. Alamat Usaha 3. Provinsi 4. Kabupaten /Kota a) Jika Kabupaten/Kota terpilih ada Kawasan,akan muncul pilihan terkait Apakah lokasi usaha berada di Kawasan (KI,KEK, KPBPB) dan Nama Kawasan. b) Jika Kabupaten/Kota terpilih tidak ada Kawasan, akan muncul Kecamatandan Kelurahan/Desa, lalu pilih yangsesuai. 5. Kecamatan 6. Kelurahan /Desa 7. Kode Pos 8. Tipe Gambar Peta a) Jika Point, maka isilah titik Latitude dan Longitude sesuai dengan lokasi usaha. b) Jika Polygon, maka unggah ﬁle polygon dalam format SHP Complete.

68. Ubah Data Detail Usaha (Non UMK)- Lanjutan 9.b ● Data yang harus Anda lengkapi: 1. Apakah kegiatan usaha merupakan rencana pembangunan dan pengembangan Objek Vital Nasional? (Jika Ya,maka unggah File Keputusan Objek Vital Nasional.) ● Lalu klik tombol CEK RDTR dan Kegiatan.(jika ada) a) Jikalokasi usaha tersedia RDTR, kegiatan usaha dan lokasi sesuai RDTR, maka akan muncul notiﬁkasi ketentuan-ketentuan dalam RDTR yang Anda pilih dan jika sudah sesuai maka dapat klik tombol LANJUT. b) Jika lokasi usaha tersedia RDTR, sedangkan kegiatan usaha dan lokasi TIDAK sesuai RDTR, maka Anda harus mengubah KBLIatau lokasi usaha dengan klik tombol BELUM. c) Jika lokasi usaha TIDAK tersedia RDTR, maka akan muncul pertanyaan terkait dengan Pasal 181Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.(unggah rencana teknis bangunan/ rencana induk kawasan jikatidak memenuhi kondisi Pasal 181).

69. Ubah Data Detail Usaha (Non UMK)- Lanjutan 9.b • Data yang harus Anda lengkapi: 1. Pembelian dan Pematangan Tanah 2. Bangunan/Gedung 3. Mesin/Peralatan Dalam Negeri 4. Mesin/Peralatan Impor 5. Investasi Lain-Lain 6. Modal Kerja3 Bulanan • Klik tombol VALIDASI RISIKO, untuk mengetahui skala usaha dan tingkat risiko.

70. Ubah Data Detail Usaha (Non UMK)- Lanjutan 9.b ● Sistem akan otomatismenampilkan skala usaha dan tingkat risiko pada usaha Anda berdasarkan pengisian data. ● Data yang harus Anda lengkapi: 1. Deskripsi Kegiatan Usaha 2. Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi 3. Tenaga Kerja Indonesia(Laki-Laki) 4. Tenaga Kerja Indonesia(Perempuan) 5. JumlahT enaga Kerja Indonesia (otomatis terisi) 6. JumlahT enaga Kerja Asing

71. Lengkapi DataProduk/Jasa 10 ● Data yang harus Anda lengkapi: 1. Jenis Produk/Jasa (Jika pilih “Lainnya”,akan muncul kolom free text dan isi sesuai produk/jasa yang dilakukan pada bidang usaha/KBLI terpilih.) 2. Kapasitas (perT ahun) 3. Satuan Kapasitas ● Klik tombol SIMPAN.

72. CARA PEMENUHAN PERSYARATAN OSS RBA

73. Langkah Mengurus Pemenuhan Persyaratan 1. Buka Menu Perizinan Berusaha, pilih Pemenuhan Persyaratan 2. Pilih KBLI yang ingin diproses 3. Lengkapi DokumenPemenuhan 4. Tunggu perubahan StatusPemenuhan 5. Perizinan Berusaha telahterbit

74. Buka Menu Perizinan Berusaha, pilih Pemenuhan Persyaratan 1

75. Pilih KBLI yang ingin diproses 2.a Catatan: risiko Menengah Tinggi (Pemenuhan Standar Usaha), sedangkan risiko Tinggi (Pemenuhan Persyaratan Izin) ● Klik tombol Proses Pemenuhan Persyaratan Izin. a) Untuk tingkat risiko Menengah Tinggi, muncul tombol‘Proses Pemenuhan Standar Usaha’ . b) Untuk tingkat risiko Tinggi, muncul tombol ‘Proses Pemenuhan Persyaratan Izin’ .

76. Pilih KBLI yang ingin diproses (Jika pemenuhan di luar sistem OSS) 2.b ● Klik tombol Proses Pemenuhan Persyaratan Izin Di Sistem K/L. ● Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke website instansi terkait untuk melanjutkan proses pemenuhan persyaratan. (Jika proses pemenuhan persyaratan sudahselesai dan status permohonan menjadi ‘Telah terveriﬁkasi’ , lanjut ke langkah 5). Catatan: risiko Menengah Tinggi (Pemenuhan Standar Usaha), sedangkan risiko Tinggi (Pemenuhan Persyaratan Izin)

77. Lengkapi DokumenPemenuhan 3 ● Klik tombol Pilih Dokumen dan unggah dokumen yang sesuai. (Ukuran maksimal dokumen yaitu 5MB, dengan format jenis dokumen PDF) ● Isi kolom Catatan sebagai catatan/keterangan tambahan untuk Instansi terkait yang berwenang. (opsional) ● Klik kotakcentang/checkbox pada disclaimer yang tertera. ● Klik tombolLANJUT. Catatan: risiko Menengah Tinggi (Pemenuhan Standar Usaha), sedangkan risiko Tinggi (Pemenuhan Persyaratan Izin)

78. Tunggu perubahan StatusPemenuhan 4 ● Perubahan status pemenuhan setelah mengunggah dokumen persyaratan. ● Perubahan status pemenuhan setelah dokumen persyaratan yangdiajukan telah disetujui oleh Instansi berwenang terkait. Catatan: risiko Menengah Tinggi (Pemenuhan Standar Usaha), sedangkan risiko Tinggi (Pemenuhan Persyaratan Izin)

79. Tunggu perubahan Status Pemenuhan - Lanjutan 4 ● Status pemenuhan setelah diveriﬁkasidan disetujui oleh Instansi berwenang terkait, sehingga perizinan berusaha telah terbit. Catatan: risiko Menengah Tinggi (Pemenuhan Standar Usaha), sedangkan risiko Tinggi (Pemenuhan Persyaratan Izin)

80. Perizinan Berusaha telah terbit (TelahTerverifikasi) 5 ● Buka menu PERMOHONAN BARU, lalu sistem akan menampilkan DAFTAR KEGIATAN USAHA. (Atau dapat pula dengan membuka menu BERANDA, lalu klikIZIN.) ● Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi: 1. NIB, klik tombol CETAK NIB. 2. Sertifikat Standar/ Izin, klik CETAK Sertifikat Standar/ CETAK Izin untuk Perizinan Berusaha yang telah terverifikasi (disesuaikan dengantingkat risiko). 3. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak. 4. PKPLH/SKKL, klik CETAKPERSETUJUAN PKPLH/SKKL (jika ada). ● Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan berusaha tersebut.

81. CARA PEMBUATAN UMKU

82. Pastikan Anda telah memiliki hak akses 1 Hak akses berupa username dan password yang dikirimkan ke e-mail yang dicantumkan pada saat pendaftaran.

83. Kunjungi www.oss.go.id 2

84. Pilih MASUK 3

85. Masukkan username dan password beserta Kode CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK 4

86. Klik Menu PB-UMKU dan pilih Permohonan Baru 5

87. Pilih KBLI untuk pengajuanPB- UMKU 6 ● Sistem akan menampilkan tabel Daftar Kegiatan Usaha secara otomatis, berdasarkan Perizinan Berusaha yang sudah diajukan sebelumnya: 1. KBLI 2. Lokasi Usaha 3. Data Usaha 4. Skala Usaha 5. Tingkat Risiko 6. Perizinan UMKU 7. Status ● Klik tombol Proses Perizinan Berusaha UMKU.

88. Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU (Jika terjadi konversi KBLI 2017menjadi KBLI2020) 6.a ● Setelah klik tombol Proses Perizinan Berusaha UMKU, khusus Pelaku Usaha lama yang izin usahanya sudah efektif termasuk data migrasi dari OSS 1 . 1dan status izinnya masih berlaku serta belum melakukan aksi korporasi apapun (seperti mengajukan Perubahan, Pengembangan, Perluasan, Perpanjangan, dan sebagainya) dalam OSS RBA, akan muncul KBLI Konversi Tahun 2020 yang menampilkan pilihan konversi KBLI 2017menjadi KBLI 2020. ● Lalu pilihlah KBLI 2020yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka memproses pengajuan permohonan PB-UMKU atas KBLI 2020 tersebut, lalu klik tombol LANJUT.

89. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU 7 ● Sistem akan menampilkan Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada KBLI yang telah dipilih sebelumnya (jika ada). ● Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU, untuk mengajukan PB-UMKU pada KBLI yang dipilih.

90. Pilih Perizinan Berusaha UMKU 8 ● Sistem akan menampilkan Formulir Perizinan Berusaha UMKU. ● Pilih Perizinan Berusaha UMKU yang ingin diajukan pada daftar pilihan yang tertera. a) Masukkan kata kunci pada kolom Cari untuk mencari Perizinan Berusaha UMKU yang ingin diajukan. b) Jika PB-UMKU yang ingin diajukan tidak ada padadaftar pilihan, maka pilih ‘Ya’ pada pertanyaan ‘Apakah Anda memerlukan Perizinan Berusaha UMKU lainnya?’ .

91. Pilih Perizinan Berusaha UMKU - Lanjutan (Jika memilih ‘Ya’ pada ‘Perizinan Berusaha UMKU lainnya’) 8 ● Jika memilih ‘Ya’ (pada Perizinan Berusaha UMKU lainnya), maka sistem akan menampilkan daftar pilihan Perizinan Berusaha UMKU yang berbeda. ● Pilih Perizinan Berusaha UMKUyang ingin diajukan pada daftar pilihan yang tertera. (Masukkan kata kunci pada kolom Cari untuk mencari Perizinan Berusaha UMKU yang ingin diajukan)

92. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada unggah dokumen Persyaratan) 9.a ● Sistem akan menampilkan formulir berisi kumpulan Persyaratan yang harus Anda lengkapi untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yangdiajukan. 1) Pilih ‘Kegiatan Usaha’ pada ‘Deskripsi Kegiatan Usaha’yang tertera. 2) Klik tombol PILIHDOKUMEN untuk mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan keterangan yang tertera. ● Pastikan Anda sudah melengkapi berbagai Persyaratan yang tertera, lalu tombol LANJUT. klik (Isian formulir ini bisa lanjut ke langkah 10.a)

93. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada Persyaratan Lampiran Data Teknis) 9.b ● Sistem akan menampilkan formulir berisi kumpulan Persyaratan yang harus Andalengkapi untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan. 1) Pilih ‘Kegiatan Usaha’ pada‘Deskripsi Kegiatan Usaha’ yang tertera. 2) Klik tombol PILIH DOKUMEN untuk mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan keterangan yang tertera. 3) Jika ada persyaratan lampiran datateknis: a) Klik tulisan ‘di sini’ untuk mengunduh template lampiran Formulir data teknis. b) Isidan simpan (Save As) dengan format ﬁle PDF. c) Unggah ﬁle PDF lampiran Formulir data teknis yang sudahterisi. ● Pastikan Anda sudah melengkapi berbagai Persyaratan yang tertera, lalu klik tombol LANJUT. (Isian formulir ini bisa lanjut ke langkah 10.a)

94. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika tidak ada unggah dokumen Persyaratan) 9.c ● Sistem akan menampilkan kumpulan Persyaratan yang harus Anda siapkan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan. ● Pilih ‘Kegiatan Usaha’ pada ‘Deskripsi Kegiatan Usaha’ yang tertera. ● Pastikan Anda sudah memahami dan memenuhi berbagai Persyaratan yang tertera. ● Klik tombol LANJUT. (Isian formulir ini bisa lanjut ke langkah 10.b)

95. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (jika sebelumnya mengunggah dokumen persyaratan) 10.a ● Sistem akan menampilkan tabel Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang sudah diajukan, terdiri dari: 1. Nama PerizinanUMKU 2. Kewenangan 3. T anggal Pengajuan 4. Status Izin 5. Status Permohonan (Status akan berubah mengikuti pemrosesan yang dilakukan oleh Kewenangan Instansi terkait.) ● Tunggu perubahan Status Permohonan pada PB-UMKU yang diajukan: a) Lanjut ke langkah 12.a,jika PB-UMKU yang diajukan perlu memperbaiki dokumen persyaratan. b) Lanjut ke langkah 12.b,jika PB-UMKU yang diajukan memerlukan PNBP. c) Lanjut ke langkah 13,jika PB-UMKU yang diajukan tidak memerlukan PNBP. ● Klik tombol AJUKAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU, untuk menambahkan PB-UMKU lainnya sesuai kebutuhan.

96. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (jika sebelumnya tidak mengunggah dokumen persyaratan) 10.b ● Sistem akan menampilkan Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang sudah diajukan, terdiri dari: 1. Nama PerizinanUMKU 2. Kewenangan 3. T anggal Pengajuan 4. Status Izin 5. Status Permohonan (Status akan berubah mengikuti pemrosesan yang dilakukan oleh Kewenangan Instansi terkait.) ● Klik tombol PEMENUHAN PERSYARATAN PB UMKU DISISTEM K/L,untuk melanjutkan proses pengajuan PB-UMKU pada sistem K/L sesuai Kewenangan Instansi yang tertera. (lanjut ke langkah 11) ● Klik tombol AJUKAN PERIZINANBERUSAHA UMKU, untuk menambahkan PB-UMKU lainnya yang dibutuhkan.

97. Contoh Tampilan Perizinan pada Sistem K/L 11 ● Sistem akan mengarahkan dan menampilkan Halaman Perizinan pada Sistem K/L (sesuai Kewenangannya masing-masing) untuk melanjutkan proses pemenuhan persyaratan dan kewajiban dalam mendapatkan PB-UMKU yang diajukan.

98. (Jika ada Perbaikan Persyaratan) 12.a Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan ● Perubahan Status Permohonan menjadi ‘Perbaikan Persyaratan’ hanya jika PB-UMKU yang diajukan perlu memperbaiki dokumen persyaratan yang tertera. ● Klik tombol Proses Pemenuhan StandarUsaha. ● ‘Belum Diproses’ merupakan Status Permohonan awalsetelah pengajuan PB-UMKU.

99. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan (Jika ada Perbaikan Persyaratan) -Lanjutan 12.a ● Sistem akan menampilkan Formulir Pemenuhan yang harus Anda lengkapi/perbaiki untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan. ● Perhatikan kolom Catatan sebagai tambahan keterangan yang berasal dari Kewenangan Instansi terkait. (jikaada). ● Klik tombol UBAH DOKUMEN dan perbaiki dokumen yang berstatus ‘Perbaikan Persyaratan’ (Maksimal upload ﬁle: 5 MB) (jika ada). ● Jika Anda ingin memberikan catatan tambahan, isilah pada kolom Catatan. (opsional) ● Klik kotak centang/checkbox padadisclaimer. ● Klik tombol LANJUT.

100. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan (Jika ada Perbaikan Persyaratan) -Lanjutan 12.a ● Perubahan Status Permohonan menjadi ‘Belum Diproses’ kembali, setelah Anda memperbaiki dokumen persyaratan yang dibutuhkan. ● Tunggu perubahan Status Permohonan pada PB-UMKU yang diajukan: a) Lanjut ke langkah 12.b,jika PB-UMKU yang diajukan memerlukan PNBP. b) Lanjut ke langkah 13,jika PB-UMKU yang diajukan tidak memerlukan PNBP.

101. (Jika ada PNBP) 12.b Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan ● Perubahan Status Permohonan menjadi ‘Konﬁrmasi Pembayaran’ hanya jika PB-UMKU yang diajukan membutuhkan PNBP. ● Klik tombolUnggah Bukti Bayar PNBP. ● ‘Belum Diproses’ merupakan Status Permohonan awalsetelah pengajuan PB-UMKU.

102. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan (Jika ada PNBP) -Lanjutan 12.b ● Sistem akan menampilkan Formulir Pemenuhan yang harus Andalengkapi untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan. ● Klik tombol LIHAT DOKUMEN untuk melihat Surat Perintah Setor (SPS) yang diunggah Instansi terkait (jika ada). ● Klik tombol PILIHDOKUMEN dan unggah dokumen bukti bayarPNBP. (Maksimal upload ﬁle: 5 MB) (jika ada). ● Klik kotak centang/checkbox pada disclaimer. ● Klik tombol LANJUT.

103. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan (Jika ada PNBP) -Lanjutan 12.b ● Perubahan Status Permohonan menjadi ‘Persetujuan Pembayaran’ setelah bukti bayar PNBP yang diunggah telah disetujui oleh Kewenangan Instansi terkait. ● Perubahan Status Permohonan menjadi ‘Telah melakukan Pembayaran’ setelah unggah bukti bayar PNBP dalam dokumen persyaratan.

104. Perizinan Berusaha UMKU telah terbit 13 ● Jika Status Permohonan sudah menjadi ‘Telah terveriﬁkasi’, maka Perizinan Berusaha UMKU telah terbit. ● Klik tombol Cetak Perizinan Berusaha UMKU. ● Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan berusaha UMKU tersebut.

105. Contoh Produk PB-UMKU (Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak) 14

106. Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh CetakanNIB) 5.a

107. Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan SS) 5.b

108. Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan Izin) 5.c

109. TERIMA KASIH

PERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptx

Du liest eine Vorschau.

Hier ansehen

PERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptx

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie PERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptx (20)

Aktuellste (20)