Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015
Melden
Teilen
•1 gefällt mir•1,584 views
Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015
•1 gefällt mir•1,584 views
Melden
Teilen
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Recomendados
Más contenido relacionado
Was ist angesagt?
Was ist angesagt?(20)
Destacado
Destacado(17)
Similar a Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015
Similar a Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015(20)
Más de Advisory Specialist for P2KP
Más de Advisory Specialist for P2KP(20)
Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015
- 1. KEBIJAKAN NASIONAL PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2015 Oleh : Mita Dwi Aprini PPK Pembinaan Kawasan Permukiman Perkotaan (P2KP) Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM) Disampaikan pada acara : Rapat Koordinasi Program Director dan Team Leader serta EGM Tenaga Ahli OC/OSP Bandung , 3-6 Mei 2015
- 2. OutlineOutline 1. Permasalahan & Tantangan 2015 2. Pelaksanan Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015 3. Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Permukiman Perkotaan (P2KP)
- 3. Permasalahan & Tantangan Tahun 2015Permasalahan & Tantangan Tahun 2015 1. Loan/Grant Berakhir Desember 2015 PNPM Urban IV (Loan IBRD No. 8213-IND) GFDRR/PRBBK (Grant No. TF 012192) • Capaian KPI Indikator Tujuan (Objective) dan KPI Hasil antara (Intermediate) • Kelengkapan SIM • Penyusunan PCR/ICR Pada Tahun 2005 akan dilakukan evalusi/studi oleh Konsultan Evaluasi (KE) : 1.Studi/Evaluasi Pelaksanaan Pilot PRB-BK, Selaras, ND Metropolitan 2.Studi/Evaluasi Pelaksanaan PNPM Urban IV 3.Studi/Evaluasi Tentang Kelembagaan Masyarakat (BKM) 4.Evaluasi dampak PPMK 5.Studi Pelaksanaan Pilot BDC 6.Studi Pelaksanaan Pilot Ekonomi Syariah
- 4. Capaian KPI Program Reguler Tahun 2014 No KPI PROVINSI TERCAPAI PROV. TIDAK TERCAPAI PROVINSI TIDAK TERCAPAI 1 Partisipasi warga miskin (40%) 34 0 - 2 Partisipasi Perempuan (40%) 34 0 - 3 Partisipasi dalam pemilu basis (30%) 32 2 DKI Jakarta & Riau 4 BKM Terbentuk (90%) 34 0 - 5 PJM Selesai (90 %) 34 0 - 6 Kegiatan Tridaya selesai (80 %) 32 2 Kalimantan Barat & Papua Barat 7 Anggota KSM Perempuan (30%) 34 0 - Sumber : SIM P2KP.Org_29 April 2015 2. Capaian KPI dan Kelengkapan SIM
- 5. Kelengkapan SIM Tahun 2012-2014 Sumber : SIM P2KP.Org_28 April 2015 SIM TAHUN JUMLAH PROVINSI DENGAN KEL/DESA TAHUN KE JUMLAH PROVINSI KELENGKAPAN < 95 % % PROVINSI KELENGKAPAN < 95 % II III IV II III IV II III IV 2012 30 31 32 2 1 1 6% 3% 3% 2013 32 30 32 0 0 2 - - 6% 2014 32 32 31 1 1 2 3% 3% 7% SIM TAHUN JUMLA PROVINSI JUMLAH PROVINSI KELENGKAPAN 95 % JUMLAH PROVINSI KELENGKAPAN < 95 % % PROVINSI KELENGKA PAN < 95% 2012 33 32 1 3% 2013 33 33 0 - 2014 34 25 11 32% Sumber : SIM P2KP.Org_28 April 2015 Catatan : Capaian kelengkapan PM dan BLM Tahun 2014 dapat disebabkan masalah server sim awal tahun 2015
- 6. Tantangan KPI dan Kelengkapan SIM : 1.Provinsi dengan partisipasi pemilihan BKM tingkat basis < 30 % = DKI Jakarta dan Riau 2.Provinsi dengan Kelengkapan SIM PM < 95 % : Tahun 2012 = Jambi, Kalbar dan Malut Tahun 2013 = NTB dan Papua Barat Tahun 2014 = Jambi, Sumut dan Kaltara 3.Provinsi dengan kelengkapan SIM BLM < 95 % : Tahun 2012 = Riau Tahun 2013 = - (semua provinsi > 95 %) Tahun 2014 = Jambi, Jabar, Kalbar, Kepri, Sumut, Kaltara, Maluku, Malut, NTT, Papua Barat 4.Provinsi kelengkapan SIM BLM Tahun 2012 & 2013 anomali (>100%) = Kalbar, Lampung dan Malut
- 7. 3. Penyelesaian Temuan BPKP • Hasil temuan BPKP secara nasional (33 Provinsi) tahun 2002-2013 berdasarkan LHA/LAI/LAP BPKP dapat disampaikan sebagai berikut NO URAIAN TEMUAN AWAL TINDAK LANJUT TEMUAN (SELESAI/03) TEMUAN BELUM SELESAI (01/02) 1 Jumlah LHA/LAI/LAP 774 666 108 2 Jumlah Temuan 3.209 2.928 281 3 Jumlah Rekomendasi 5.013 4.618 395 4 Nilai Temuan (Rp) 31.060.459.688 22.873.942.396 8.186.517.293 Keterangan : 1)01 = temuan belum ditindaklanjuti; 02 = temuan dalam proses penyelesaian; 03 = temuan selesai ditindaklanjuti 2)Nilai temuan (Rp) adalah temuan BPKP yang mencantumkan nilai uang karena adanya kesalahan administrasi dan/atau penyalahgunaan dana 3)Status Data_31 Maret 2015 • Temuan hasil pemeriksaan BPKP yang berstatus Belum Selesai (01/02), perlu menjadi perhatian dan segera diselesaikan dengan status selesai menurut SIM BPKP (03) Detil data per provinsi terlampir
- 8. 4. Penuntasan Program Pilot Tahun 2015 • Pilot Bussines Development Centre (BDC) di 15 Kab/Kota wilayah KMP-1 • Pilot Federasi UPK di 3 Kab/Kota Wilayah KMP-1 • Pilot PRBBK Kebakaran di Permukiman di 10 Kel/Desa Provinsi Jawa Timur wilayah KMP-2 • Pilot pemilihan bahu DAPM di 10 Kel/Desa Jateng & Yogyakarta di wilayah KMP-2 • Pilot pengembangan KSM di 56 Kel/Desa tersebar di 9 Provinsi wilayah KMP-2
- 9. 5. Kemandirian BKM Tahun 2014 • Berdasarkan SIM P2KP status 29 April 2015, dari 11.066 Kel/Desa sasaran hasil penilaian kinerja BKM yang telah dientri ke dalam SIM sebanyak 10.836 Kel/Desa (97,92%) • Dari 10.836 Kel/Desa, diperoleh hasil sebagai berikut : Tantanganya : 100 % BKM minimal Mandiri pada akhir 2015
- 10. 6. Kualitas Pembangunan Infrastruktur • Berdasarkan SIM P2KP status 29 April 2015, selama periode 2012-2014, kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah disertifikasi sebanyak 178.070 kegiatan • Hasil sertifikasi sebagai berikut : 2012 71.959 69.804 97% 2.155 3% 2013 58.737 57.271 98% 1.466 2% 2014 47.374 46.180 97% 1.194 3% JUMLAH 178.070 173.255 97% 4.815 3% LAYAK LAYAK DENGAN PENYEMPURNAAN HASIL SERTIFIKASITOTAL KEGIATAN INFRA TELAH DISERTIFIKASI TAHUN Perlu mendapat perhatian & dilakukan langkah-langkah perbaikan
- 11. 7. Target Universal Access Tahun 2019 • Arahan pembangunan kawasan permukiman dalam RPJMN 2015-2019, yaitu :
- 12. 1. Lingkup/Jenis Program Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015 Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015 No PROGRAM KEGIATAN 1 Lanjutan Pemberdayaan (eks PNPM Urban) • Pencairan/Pemanfaatan kekurangan BLM tahap 2 • Fasilitasi BKM menuju target 100 % Mandiri 2 PLPBK • Pencairan/Pemanfaatan BLM tahap 2 • Chanelling & Kemitraan 3 GFDRR/PRBBK • Penyelesaian Pemanfaatan BLM TA. 2014 • Fasilitasi Pilot Kebakaran & Cap. Building 3 Selaras-NAD • Pencairan/pemanfaatan BLM 4 PPMK • Pencairan/pemanfaatan BLM & akses usaha/kerja 5 Pilot Penguatan KSM • Fasilitasi & akses usaha/kerja 6 Pilot Micro Finance Syariah • Fasilitasi KSM & akses usaha/kerja 7 Pilot BDC & Federasi UPK • Feasibility Study & fasilitasi serta stimulan BLM 8 Pilot Bahu DAPM • Fasilitasi pemilihan Bahu & operasionaliasi Bahu
- 13. 2. Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan BLM DIPA Kab/Kota TA. 2015 • Pada tahun 2015, dialokasikan dana BLM sebesar Rp 229,3 milyar pada DIPA Kab/Kota untuk memenuhi kekurangan dana BLM Tahap 2 tahun 2013/2014 • Dana BLM TA. 2015 tersebut diatas dialokasikan kepada 4.107 Kel/Desa yang tersebar di 91 Kab/Kota dan 13 Provinsi *) Alokasi BLM Kab. Pangandaran di tempatkan pada DIPA Satker PKP2B Prov. Jabar ALOKASI DIPA KAB/KOTA TA. 2015
- 14. TARGET PENYERAPAN DIPA KAB/KOTA TA. 2015 (milyar) Bulan April dan Mei terdapat target penyerapan komulatif Rp 14,8 M
- 15. 2. Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan BLM DIPA Provinsi TA. 2015 NO JENIS PROGRAM KETERANGAN 1 Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLPBK) Dilaksanakan di 279 Lokasi PLPBK terdiri dari 5 kel penetapan tahun 2012, 221 kel lokasi Baru tahun 2013 dan 53 kel lokasi Kota Besar Penetapan tahun 2014. 2 Penguatan Peran Gender untuk NAD (Selaras ) Dilaksanakan di 426 Kelurahan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD) 3 Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) Dilaksanakan di 845 Kelurahan tersebar di 13 Provinsi, di Wilayah 1, merupakan BLM tahap ke II PPMK. 4 Pelatihan Masyarakat/ PELMAS Dilaksanakan di 11.066 Kelurahan di 34 Provinsi 5 PRBBK Pilot Kebakaran Dilaksanakan di Provinsi Jatim (Kel pilot dalam proses penetapan) 6 Peningkaan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dilaksanakan di 56 Kota/ Kabupaten tersebar di 31 Provinsi.
- 16. DIPA P2KP TA.2015 SATKER PKP2B DIPA P2KP TA.2015 SATKER PKP2B GAJI TIM KORKOT/TIM FASKEL DAN BOP TIM FASKEL GAJI TIM KORKOT/TIM FASKEL DAN BOP TIM FASKEL PELATIHAN DASAR FASKEL BARU PELATIHAN DASAR FASKEL BARU PELATIHAN MASYARAKATPELATIHAN MASYARAKAT BLM PLPBKBLM PLPBK BLM SELARAS (P2G) NADBLM SELARAS (P2G) NAD BLM PPMKBLM PPMK BLM PRB-BKBLM PRB-BK BLM KAB. PANGANDARANBLM KAB. PANGANDARAN 280.162.600.000,-280.162.600.000,- 1.639.800.000,-1.639.800.000,- 57.294.400.000,-57.294.400.000,- 233.129.100.000,-233.129.100.000,- 57.877.000.000,-57.877.000.000,- 33.800.000.000,-33.800.000.000,- 2.000.000.000,-2.000.000.000,- 297.500.000,-297.500.000,- TOTAL 721.041.600.000,- TOTAL 721.041.600.000,- STRUKTUR ALOKASI DIPA-P TA. 2015 SATKER PKP2B PROVINSI BLM Penanganan Kumuh BLM Penanganan Kumuh56.000.000.000,-56.000.000.000,- Sumber : Monev KMP-2_28 April 2015
- 17. Bulan Mei terdapat target penyerapan komulatif Rp 134,2 M TARGET PENYERAPAN DIPA PROVINSI TA. 2015 (milyar)
- 18. 3. Arahan Pelaksanaan Program Pemberdayaan 2015 1. Penyaluran dan pemanfaatan BLM pada DIPA Kab/Kota dan Provinsi TA. 2015 sesuai dengan target penyerapan 2. Pencapaian kinerja seluruh BKM minimal berstatus MANDIRI pada akhir tahun 2015 3. Pencapaian KPI seluruh program tahun 2015 (Reguler dan advance serta Pilot Program) : secara kuantitas dan kualitas 4. Penyelesaian temuan BPKP dan penyimpangan dana pengaduan masyarakat 5. Mengendalikan pelaksanaan program tahun 2015 secara efektif dan efisien
- 19. Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2015 (P2KP) Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2015 (P2KP) P2KP KOTA 2015 P2KP KOTA 2015 Penanganan Kawasan Kumuh Prioitas Tahun 2015 Penanganan Kawasan Kumuh Prioitas Tahun 2015 Penyusunan PJM ILP (Infrastruktur Lingkungan Permukiman) Penyusunan PJM ILP (Infrastruktur Lingkungan Permukiman) 1. Dilaksanakan di kawasan permukiman kumuh terpilih 2. Alokasi dana Rp 1 milyar/kab-kota 3. Melalui pendekatan pemberdayaan 4. Target : Menangani kawasan kumuh melalui penurunan tingkat keparahan (%) tujuh indikator kumuh 1. Melakukan klarifikasi profil kawasan kumuh sasaran penanganan kumuh 2016-2019 yang telah ditetapkan Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman 2. Melakukan pendataan tujuh indikator kumuh pada Kel/Desa/Kawasan diluar prioritas 2015 dan 2016-2019 3. Menyusun PJM –ILP (Infrastruktur Lingkungan Permukiman)
- 20. Penanganan Kawasan Kumuh Prioitas Tahun 2015Penanganan Kawasan Kumuh Prioitas Tahun 2015 1. Dana BLM penanganan kawasan kumuh prioritas 2015 dialokasikan dalam bentuk BELANJA MODAL 2. Pencairan dilakukan dalam 3 tahap : 40%-30%-30% dari total pagu 3. Dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Masyarakat (BKM) Penyusunan PJM ILP (Infrastruktur Lingkungan Permukiman)Penyusunan PJM ILP (Infrastruktur Lingkungan Permukiman) 1. Dilakukan melalui pendataan tujuh indikator kumuh 2. Hasil pendataan tujuh indikator kumuh tidak disimpulkan menjadi luasan kawasan kumuh (catatan : luasan kawasan kumuh hanya dapat dikeluarkan melalui SK Bupati/Walikota) 3. Ditujukan untuk upaya pencegahan terjadi/tumbuhnya kawasan kumuh baru
- 22. Jumlah LHA/ LAI / LAP Jumlah Temuan Rekomen dasi Jumlah Temuan Dana Jumlah LHA/ LAI / LAP Temuan Selesai Rekomen dasi Selesai Jumlah Dana Kembali Jumlah LHA/ LAI / LAP Jumlah Sisa Temuan Rekomen dasi Jumlah Dana Belum Kembali 1 Sumatr a Utara 38 114 152 625.807.636 28 72 103 344.398.915 10 42 49 281.408.721 2 Sumatr a Barat 24 116 156 169.949.079 21 112 151 131.179.654 3 4 5 38.769.425 3 Riau 21 61 110 274.305.650 21 61 110 274.305.650 0 0 0 - 4 Kepulauan Riau 22 46 72 119.784.585 22 46 72 119.784.585 0 0 0 - 5 Jambi 15 86 137 946.190.050 14 85 136 900.412.050 1 1 1 45.778.000 6 Sumatr a Selatan 24 66 78 683.368.270 15 47 57 257.406.337 9 19 21 425.961.933 7 Bengkulu 20 77 111 201.709.500 17 70 102 27.600.000 3 7 9 174.109.500 8 Lampung 16 86 93 414.884.999 14 69 74 28.413.193 2 17 19 386.471.806 9 Bangka Belitung 14 38 69 58.053.600 13 36 66 29.744.170 1 2 3 28.309.430 10 DKI Jakarta 21 59 67 2.741.728.794 20 56 62 2.689.935.794 1 3 5 51.793.000 11 Banten 22 136 159 526.072.078 21 135 158 507.672.078 1 1 1 18.400.000 12 Kalimantan Barat 11 22 39 90.997.525 11 22 39 90.997.525 0 0 0 - 13 Jawa Barat 65 274 379 644.317.087 59 265 366 522.585.987 6 9 13 121.731.100 14 Nangroe Aceh 22 99 148 150.910.316 20 91 133 145.375.985 2 8 15 5.534.331 15 Jawa Tengah 43 248 487 3.798.276.574 28 209 425 2.017.693.304 15 39 62 1.780.583.270 16 D.I Yogyakarta 20 63 83 647.560.180 20 63 83 647.560.180 0 0 0 - 17 Jawa Timur 45 182 288 4.344.221.530 29 141 206 2.988.778.596 16 41 82 1.355.442.934 18 Bali 14 64 144 119.384.000 13 61 141 119.384.000 1 3 3 - 19 Nusa Tenggara Barat 53 221 416 220.294.619 51 215 409 193.563.010 2 6 7 26.731.609 20 Nusa Tenggara Timur 25 99 185 771.172.154 22 89 173 648.419.393 3 10 12 122.752.761 21 Kalimantan Selatan 23 128 198 332.506.355 21 114 178 314.833.031 2 14 20 17.673.324 22 Kalimantan Timur 24 114 199 451.699.881 21 110 195 257.595.981 3 4 4 194.103.900 23 Kalimantan Tengah 12 55 62 185.614.135 12 55 62 185.614.135 0 0 0 - 24 Sulawesi Utara 30 133 234 791.842.062 23 120 215 759.924.480 7 13 19 31.917.582 25 Gorontalo 22 133 243 472.061.863 20 130 240 387.571.863 2 3 3 84.490.000 26 Sulawesi Tengah 21 84 130 204.440.970 18 80 121 161.265.170 3 4 9 43.175.800 27 Sulawesi Tenggara 23 106 168 492.016.534 23 106 168 492.016.534 0 0 0 - 28 Sulawesi Selatan 32 117 158 5.616.597.214 24 106 143 2.851.455.079 8 11 15 2.765.142.135 29 Sulawesi Barat 10 34 53 269.685.303 8 27 48 269.685.303 2 7 5 - 30 Maluku 12 53 76 2.150.633.414 10 50 72 2.150.633.414 2 3 4 - 31 Maluku Utar a 13 45 62 22.453.000 12 44 61 22.453.000 1 1 1 - 32 Papua 9 20 27 530.450.000 9 20 27 530.450.000 0 0 0 - 33 Papua Barat 8 30 30 1.991.470.733 6 21 22 1.805.234.000 2 9 8 186.236.733 WI LAYAH I 313 1181 1622 7.497.168.852 276 1076 1496 5.924.435.937 37 105 126 1.572.732.915 WI LAYAH I I 461 2028 3391 23.563.290.837 390 1852 3122 16.949.506.458 71 176 269 6.613.784.378 NASI ONAL 774 3209 5013 31.060.459.688 666 2928 4618 22.873.942.396 108 281 395 8.186.517.293 NO PROVI NSI DATA AWAL TI NDAK LANJUT SI SA Lampiran 1. DETIL DATA STATUS TEMUAN BPKP PER PROVINSI TAHUN 2002 – 2013 (Status Data_ 31 Maret 2015)
- 23. Lampiran 2. HASIL PENILAIAN KINERJA BKM TAHUN 2014 (Status Data SIM_ 29 April 2015) AWAL BERDAYA MANDIRI MENUJU MADANI 1 ACEH 426 - 102 324 - 2 SUMATERA UTARA 625 - 98 505 18 3 SUMATERA BARAT 369 - 3 363 3 4 RIAU 127 - 3 115 9 5 JAMBI 80 - 15 58 4 6 SUMATERA SELATAN 307 - 40 265 2 7 BENGKULU 131 - 23 108 - 8 LAMPUNG 153 - 4 148 1 9 BANGKA BELITUNG 94 - 56 38 - 10 KEPULAUAN RIAU 109 - 5 92 12 11 DKI JAKARTA 261 - 33 222 6 12 JAWA BARAT 1.699 - 391 1.274 34 13 JAWA TENGAH 2.002 - 293 1.547 162 14 D.I. YOGYAKARTA 178 - 41 126 11 15 JAWA TIMUR 1.863 3 411 1.376 71 16 BANTEN 227 - 20 190 5 17 BALI 130 - - 128 2 18 NUSA TENGGARA BARAT 219 1 3 213 2 19 NUSA TENGGARA TIMUR 130 - - 110 20 20 KALIMANTAN BARAT 88 - 18 61 9 21 KALIMANTAN TENGAH 41 - - 34 7 22 KALIMANTAN SELATAN 244 - 22 203 14 23 KALIMANTAN TIMUR 136 - 29 103 4 24 KALIMANTAN UTARA 35 - 4 21 9 25 SULAWESI UTARA 307 - 36 263 8 26 SULAWESI TENGAH 56 - 4 49 3 27 SULAWESI SELATAN 321 - 21 257 43 28 SULAWESI TENGGARA 129 - - 126 3 29 GORONTALO 73 - 17 54 2 30 SULAWESI BARAT 17 - - 15 2 31 MALUKU 58 1 25 32 - 32 MALUKU UTARA 149 - 68 80 1 33 PAPUA BARAT 41 - 10 31 - 34 PAPUA 39 - 10 27 1 10.864 5 1.805 8.558 468 Status Data : 29-04-2015 12:01:01 AM N0 PROPINSI JML KEL STATUS KEMANDIRIAN BKM TOTAL Copyright P2KP © 2009 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PNPM 2014 STATUS KEMANDIRIAN BKM
- 24. Lampiran 3. STRUKTUR DAN ALOKASI ANGGARAN DIPA-P TA. 2015 SATKER PKP2B PROVINSI PROPINSI PLPBK P2G PPMK PRB-BM BLM Pangandaran BLM P2KP Kota 1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 13.954.800.000 60.200.000 2.321.700.000 12.750.000.000 57.877.000.000 - 3.000.000.000 89.963.700.000 2 SUMATERA UTARA 16.679.800.000 109.200.000 3.389.900.000 8.500.000.000 - 4.000.000.000 1.000.000.000 33.678.900.000 3 SUMATERA BARAT 10.469.200.000 68.600.000 2.011.050.000 9.350.000.000 - 2.480.000.000 3.000.000.000 27.378.850.000 4 RIAU 3.573.000.000 23.800.000 - 840.000.000 1.000.000.000 5.436.800.000 5 KEPULAUAN RIAU 3.177.200.000 22.400.000 - 640.000.000 1.000.000.000 4.839.600.000 6 JAMBI 2.271.200.000 16.800.000 436.000.000 - - 800.000.000 1.000.000.000 4.524.000.000 7 BENGKULU 3.677.200.000 25.200.000 713.950.000 6.800.000.000 - 360.000.000 1.000.000.000 12.576.350.000 8 SUMATERA SELATAN 9.142.200.000 61.600.000 1.673.150.000 5.100.000.000 - 2.560.000.000 1.000.000.000 19.536.950.000 9 BANGKA BELITUNG 2.663.200.000 16.800.000 534.100.000 850.000.000 - 480.000.000 1.000.000.000 5.544.100.000 10 LAMPUNG 4.111.400.000 29.400.000 833.850.000 4.250.000.000 - 680.000.000 1.000.000.000 10.904.650.000 11 BANTEN 9.682.400.000 65.800.000 2.136.400.000 2.550.000.000 - 2.600.000.000 1.000.000.000 18.034.600.000 12 DKI JAKARTA 7.186.600.000 53.200.000 1.433.350.000 - 2.280.000.000 - 10.953.150.000 13 JAWA BARAT 40.385.200.000 236.600.000 9.270.450.000 57.800.000.000 - 15.200.000.000 297.500.000 3.000.000.000 126.189.750.000 14 JAWA TENGAH 42.925.400.000 239.400.000 10.910.900.000 20.400.000.000 - - 7.000.000.000 81.475.700.000 15 D.I. YOGYAKARTA 4.144.600.000 22.400.000 970.100.000 12.600.000.000 - - 1.000.000.000 18.737.100.000 16 JAWA TIMUR 40.307.800.000 229.600.000 10.147.900.000 25.200.000.000 - - 2.000.000.000 5.000.000.000 82.885.300.000 17 KALIMANTAN BARAT 3.050.000.000 18.200.000 479.600.000 2.850.000.000 - 880.000.000 2.000.000.000 9.277.800.000 18 KALIMANTAN TENGAH 1.214.200.000 8.400.000 223.450.000 4.250.000.000 - - 1.000.000.000 6.696.050.000 19 KALIMANTAN SELATAN 4.739.400.000 35.000.000 1.302.550.000 6.560.000.000 - - 1.000.000.000 13.636.950.000 20 KALIMANTAN TIMUR 5.201.000.000 33.600.000 7.636.450.000 - - 1.000.000.000 13.871.050.000 KALIMANTAN UTARA - - - - 21 SULAWESI UTARA 8.527.800.000 57.400.000 1.673.150.000 4.250.000.000 - - 1.000.000.000 15.508.350.000 22 GORONTALO 1.877.800.000 12.600.000 397.850.000 - - - 2.000.000.000 4.288.250.000 23 SULAWESI TENGAH 1.764.800.000 12.600.000 316.100.000 2.550.000.000 - - 2.000.000.000 6.643.500.000 24 SULAWESI SELATAN 9.520.200.000 64.400.000 1.149.450.000 8.500.000.000 - - 3.000.000.000 22.234.050.000 25 SULAWESI BARAT 800.200.000 5.600.000 - 942.650.000 - - 1.000.000.000 2.748.450.000 26 SULAWESI TENGGARA 3.747.200.000 26.600.000 703.050.000 5.100.000.000 - - 3.000.000.000 12.576.850.000 27 BALI 2.734.800.000 15.400.000 708.500.000 - - - 1.000.000.000 4.458.700.000 28 NUSA TENGGARA BARAT 6.322.000.000 37.800.000 1.193.550.000 9.290.000.000 - - 2.000.000.000 18.843.350.000 29 NUSA TENGGARA TIMUR 4.499.600.000 28.000.000 658.500.000 6.000.000.000 - - 2.000.000.000 13.186.100.000 30 MALUKU 2.771.200.000 12.600.000 457.800.000 4.250.000.000 - - - 7.491.600.000 31 MALUKU UTARA 4.567.200.000 25.200.000 812.050.000 3.400.000.000 - - 1.000.000.000 9.804.450.000 32 PAPUA BARAT 1.511.400.000 8.400.000 223.450.000 850.000.000 - - 1.000.000.000 3.593.250.000 33 PAPUA 1.753.800.000 7.000.000 212.550.000 550.000.000 - - 1.000.000.000 3.523.350.000 JUMLAH 278.953.800.000 1.689.800.000 57.294.400.000 233.129.100.000 57.877.000.000 33.800.000.000 2.000.000.000 297.500.000 56.000.000.000 721.041.600.000 No GRAND TOTAL Kebutuhan Gaji Tim Korkot/Tim Faskel & BOP Tim Faskel Kebutuhan Pelatihan Fasilitator Kebutuhan Pelatihan Masyarakat Alokasi BLM