1. KONSEP DASAR MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Definisi 1
MBS adalah
•bentuk otonomi manajemen pendidikan
•pada satuan pendidikan
KS, guru, komite sekolah mengelola
kegiatan pendidikan [Penjelasan Pasal 51
Ayat (1) UU No.20/2003 Tentang SPN].
3. Peran serta orang tua dan masyarakat
Pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan berbasis TI, dan membentuk karakter
Budaya sekolah yang kondusif untuk pembentukan karakter
SARANADANPRASARANAPENDIDIKAN
PERANSERTAMSAYARAKAT
PENDIDIKDANTENAGAKEPENDIDIKAN
PEMBIAYAAN
PESERTADIDIK
LULUSAN SD:
Beriman dan bertaqwa
Cinta tanah air
Memiliki wawasan luas dan terampil
Sehat dan Sehat
Tanggung jawab, tangguh , jujur,
disiplin dan peduli
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
KURIKULUMDANPEMBELAJARAN
BUDAYADANLINGKUNGANSEKOLAH
4. Tujuan MBS
Tujuan Umum
•Meningkatkan kemandirian sekolah;
•melalui pemberian kewenangan yang
lebih besar;
•dalam mengelola sumberdaya sekolah;
•mendorong keikutsertaan semua
kelompok kepentingan.
5. Tujuan Khusus
Membina dan mengembangkan 7 komponen
manajemen sekolah melalui 4 proses manajemen
sekolah yang lebih efektif
1. Kurikulum dan pembelajaran;
2. Peserta didik
3. Pendidik dan tenaga kependidikan
4. Sarana dan prasarana
5. Pembiayaan
6. Hubungan sekolah dan masyarakat
7. Budaya dan lingkungan sekolah
6. Prinsip-Prinsip MBS
UU No. 20/2003: SPN
dan PP No. 19/2005: SNP
kemandirian
keadilan
keterbukaan kemitraan
partisipatif
efisiensi akuntabilitas
7. 1. Kemandirian
Kewenangan sekolah untuk
mengelola sumberdaya dan
mengatur kepentingan warga
sekolah menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi seluruh
warga sekolah sesuai peraturan
perundangan
8. 2. Keadilan
Sekolah tidak memihak terhadap
salah satu sumber daya manusia
yang terlibat dalam pengelolaan
sumberdaya sekolah, dan dalam
pembagian sumberdaya untuk
kepentingan peningkatan mutu
sekolah
9. 3. Keterbukaan
Terbuka atau transparan dalam
pengelolaan sekolah seluruh
warga sekolah dan pemangku
kepentingan dapat mengetahui
mekanisme pengelolaan
sumberdaya sekolah
10. 4. Kemitraan
Jalinan kerjasama antara
sekolah dengan masyarakat,
baik individu,
kelompok/organisasi maupun
Dunia Usaha dan Dunia Industri
(DUDI)
11. 5. Partisipatif
• Keikutsertaan semua pemangku kepentingan
yang terkait dengan sekolah dalam mengelola
sekolah dan pembuatan keputusan.
• Melalui prosedur formal yaitu komite sekolah,
atau keterlibatan pada kegiatan sekolah secara
insidental
• Bentuk partisipasi dapat berupa sumbangan
tenaga, dana, dan sarana prasarana, serta
bantuan teknis antara lain gagasan tentang
pengembangan sekolah.
12. 6. Efisiensi
•Penggunaan sumberdaya (dana, sarana
prasarana dan tenaga) sesedikit
mungkin dengan harapan memperoleh
hasil seoptimal mungkin.
•Hemat terhadap pemakaian
sumberdaya namun tetap dapat
mencapai sasaran peningkatan mutu
sekolah.
16. 1. Perencanaan
Perencanaan adalah proses
menetapkan tujuan, kegiatan,
sumber daya, waktu, tempat dan
prosedur penyelenggaraan
komponen manajemen berbasis
sekolah.
17. 2. Pengorganisasian
Adalah proses kegiatan memilih,
membentuk hubungan kerja, menyusun
deskripsi tugas dan wewenang orang-
orang yang terlibat dalam kegiatan
komponen manajemen sekolah tertentu
sehingga terbentuk kesatuan susunan
dan struktur organisasi yang jelas dalam
upaya pencapaian tujuan peningkatan
mutu sekolah.
18. Prinsip-prinsip pengorganisasian yaitu:
a. adanya kejelasan tugas dan wewenang;
b. adanya kesatuan perintah;
c. fleksibel;
d. seimbang; dan
e. semua orang atau unit kerja memahami tujuan
yang akan dicapai, strategi dan metode/ teknik
yang digunakan melaksanakan tugasnya,
memahami dan bisa mendayagunakan dana,
sarana dan prasarana yang digunakan
melaksanakan tugasnya.
19. 3. Pelaksanaan
Berarti implementasi dari rencana yang telah
disusun. Dalam pelaksanaan juga dilakukan
pemotivasian, pengarahan, supervisi, dan
pemantauan.
Prinsip pelaksanaan meliputi: (1) penetapan
standar operasional kegiatan, (2) penentuan
ukuran keberhasilan kegiatan, (3) melakukan
pegembangan kegiatan atau tindakan koreksi
jika diperlukan.
20. 4. Pengevaluasian
Diartikan sebagai proses kegiatan untuk
membandingkan antara standar yang
telah ditetapkan dengan pelaksanaan
kegiatan untuk mengukur keberhasilan
dan penyimpangan, memberikan laporan
dan menerapkan sistem umpan balik bagi
keseluruhan kegiatan komponen
manajemen sekolah.
21. KOMPONEN MBS
1. Manajemen Kurikulum dan
Pembelajaran Berbasis Sekolah
adalah pengaturan kurikulum dan
pembelajaran yang meliputi kegiatan
merencanakan, mengorganisir,
melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum
dan pembelajaran di sekolah, dengan
berpedoman pada prinsip-prinsip
implementasi manajemen berbasis sekolah.
23. 2. Manajemen Peserta Didik Berbasis
Sekolah
adalah pengaturan peserta didik yang
meliputi kegiatan merencanakan,
mengorganisir, melaksanakan, dan
mengevaluasi program kegiatan peserta
didik di sekolah, dengan berpedoman pada
prinsip-prinsip implementasi manajemen
berbasis sekolah.
25. 3. Manajemen PTK Berbasis Sekolah
adalah pengaturan pendidik dan tenaga
kependidikan yang meliputi kegiatan
merencanakan, mengorganisir,
melaksanakan, dan mengevaluasi
program kegiatan yang terkait dengan
pendidik dan tenaga kependidikan di
sekolah, dengan berpedoman pada
prinsip-prinsip implementasi manajemen
berbasis sekolah.
26. Ruang lingkup manajemen PTK
berbasis sekolah
Perencanaan
kebutuhan
Rekrutmen/
pengadaan
Pembinaan
dan
pengembangan
Pemberian
motivasi
Rotasi kerja
Pengawasan
dan penilaian
kinerja
Pember
hentian
Pertanggung
jawaban
(pelaporan)
27. 4. Manajemen Sarpras Berbasis
Sekolah
adalah pengaturan sarana dan prasarana
yang meliputi kegiatan merencanakan,
mengorganisir, melaksanakan, dan
mengevaluasi program kegiatan sarana
dan prasarana di sekolah, dengan
berpedoman pada prinsip-prinsip
implementasi manajemen berbasis
sekolah.
28. Ruang lingkup manajemen Sarpras
berbasis sekolah
Analisis
kebutuhan
dan
perencanaan
Penga
daan
Inventa
risasi
Pendistribusian
dan
pemanfaatan
Pemeli
haraan
Pengha
pusan
Pengawasan
dan
pertanggungja
waban
29. 5. Manajemen Pembiayaan Berbasis
Sekolah
adalah pengaturan pembiayaan yang
meliputi kegiatan merencanakan,
mengorganisir, melaksanakan, dan
mengevaluasi program kegiatan
pembiayaan di sekolah, dengan
berpedoman pada prinsip-prinsip
implementasi manajemen berbasis
sekolah.
30. Ruang lingkup Manajemen
Pembiayaan Berbasis Sekolah
Perencanaan
pembiayaan
Penyusunan
RKS
Penggalian
sumber-
sumber
Pembukuan
Penggunaan
Pengawasan
(pemantauan)
Pertanggung
jawaban/
pelaporan
31. 6. Manajemen Humas Berbasis Sekolah
adalah pengaturan hubungan sekolah dan
masyarakat yang meliputi kegiatan
merencanakan, mengorganisir,
melaksanakan, dan mengevaluasi
program kegiatan hubungan sekolah dan
masyarakat di sekolah, dengan
berpedoman pada prinsip-prinsip
implementasi manajemen berbasis
sekolah.
33. 7. Manajemen Budaya dan Lingkungan
Berbasis Sekolah
adalah pengaturan budaya dan
lingkungan yang meliputi kegiatan
merencanakan, mengorganisir,
melaksanakan, dan mengevaluasi
program kegiatan budaya dan
lingkungan sekolah, dengan
berpedoman pada prinsip-prinsip
implementasi manajemen berbasis
sekolah.
35. Peran Gugus Sekolah Dasar
a. Mengikuti Bimtek MBS;
b. Mengimplementasikan program MBS di
sekolah;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan MBS di
sekolah;
d. Mengkoordinasikan pendistribusian dan
penggunaan subsidi dana dan fasilitas
MBS.
36. Peran Lembaga Mitra Pemerintah
a. Membantu pemerintah dalam upaya
pembinaan dan pengembangan MBS;
b. Memberikan bantuan dana dan fasilitas
untuk pembinaan dan pengembangan MBS
melalui pemerintah;
c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah
atau pemeintah daerah dalam membantu
pembinaan dan pengembangan MBS.
37. Prinsip Pembinaan
1. Kooperatif (kerjasama dan koordinasi yang baik
antara instansi, sekolah, dan pemangku
kepentingan);
2. Akuntabilitas (pertanggungjawaban penyelenggara
kegiatan);
3. Keberlanjutan (berkesinambungan);
4. Menyeluruh (semua komponen MBS);
5. Terpadu (sinergis dengan kegiatan sekolah);
6. Aplikatif (sesuai dengan situasi, kondisi, dan
karakteristik sekolah);
7. Keterjangkauan (sesuai kemampuan yang berasal
dari pemerintah, mitra, dan sekolah secara
mandiri).
39. Uraian Proses Pembinaan MBS
1. Perencanaan program
• menetapkan target
• menyusun panduan dan bahan
• mengalokasikan waktu dan anggaran
• menetapkan strategi pelaksanaan dan teknik yang
akan digunakan sistem monitoring dan evaluasi
• menyusun instrumen keberhasilan.
2. Implementasi program
3. Monitoring dan evaluasi program
• memantau sekaligus memberikan pembinaan serta
umpan balik terhadap proses perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan.
41. Uraian Pembiayaan Pembinaan MBS
1) APBN, yaitu dana BOS, dana pengembangan
MBS, blockgrant dan lainnya yang relevan;
2) APBD, yaitu dana BOSDA, dana
pengembangan MBS, blockgrant dan lainnya
yang relevan;
3) Masyarakat;
4) NGO;
5) Mitra pemerintah, dan
6) Sektor swasta
42. SEKIAN
TERIMA BERES
UNTUK
IMPLEMENTASINYA
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR