8. 11 August 2011 PPh Pasal 26 : Pelunasan Pajak atas penghasilan yang diterima WPLN dari Indonesia yang dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayarkan penghasilan
9. 11 August 2011 ALIRAN PEMBAYARAN KEPADA WPLN DN LN WPLN WPDN BUT 5
14. MENYETOR PPh 23/26 Dg. SSP P.l. Tgl 10 Bulan Berikut setelah Bulan Saat Terutang PPh 23/26;
15.
16. 11 August 2011 PPh PASAL 26 (1) PIHAK YANG BERKEWAJIBAN MEMOTONG PPh PASAL 26 Badan Pemerintah; Subjek Pajak Badan Dalam Negeri; Penyelenggara Kegiatan; Bentuk Usaha Tetap; Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya;
17. 11 August 2011 PPh PASAL 26 (1) OBJEK Pajak : DEVIDEN BUNGA,TERMASUK PREMIUM, DISKONTO, DAN IMBALAN KARENA JAMINAN PENGEMBALIAN HUTANG ROYALTY, SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DNG PENGGUNAAN HARTA IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA PEKERJAAN DAN KEGIATAN Cont.
18. 11 August 2011 PPh PASAL 26 (1) OBJEK Pajak : HADIAH DAN PENGHARGAAN PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAIN PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG
19. 11 August 2011 PPh PASAL 26 (1) PPh Pasal 26 terutang 20% X JML BRUTO atau Tax Treaty FINAL
20. 11 August 2011 PPh PASAL 26 (2) Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh 1 Penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima WPLN 2 Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri 3
25. Kapal pesiar, dan/atau - Pesawat terbang ringanKecuali yang diterima/diperoleh oleh WPOP Luar Negeri yang nilainya tidak melebihi Rp 10.000.000(Sepuluh juta rupiah) untuk setiap transaksi Tarif = 20% dariperkiraanpenghasilannetoPerkiraanpenghasilanneto = 25% x hargajualTarifefektif = 5% x hargajual DipotongolehPembeli (yang ditunjuk)
26. Per-52/PJ/2009 Pasal 3 ayat (2) Per-52/PJ/2009 mengatur bahwa Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, adalah: Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris, yang melakukanpekerjaan bebas; Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.
27. 11 August 2011 PPh PASAL 26 (2)Jo KMK-434/KMK.04/ 1999 Final 2 Penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima WPLN Tarif = 20% dari perkiraan penghasilan neto Perkiraan penghasilan neto = 25% x harga jualTarif efektif = 5% x harga jual
28. 11 August 2011 PPh PASAL 26 (2)Jo KMK -624/ KMK.04/1994 Final 3 Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri (baik secara langsung maupun melalui pialang) 20% X Perkiraan Ph. Neto ; Pembayar /Pemotong ->Tertanggung : 20% x 50% = 10 % Tarif efektif Pembayar /Pemotong ->Perush.Asuransi : 20% x 10% = 2 % Tarif efektif Pembayar/Pemotong-> Perush.ReAsuransi :20% x 5% = 1 % Tarif efektif
29. 11 August 2011 PPh PASAL 26 (2a)Jo PMK-258/ PMK.03/2008 Final Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UU PPh Tarif = 20% dari perkiraan penghasilan neto Perkiraan penghasilan neto = 25% x harga jualTarif efektif = 5% x harga jual
30. ILUSTRASI (1) X Co. (1) X Co. memiliki 50% saham BVI Ltd. Transaksi Formal X Co. & Y Co. menjual saham BVI Ltd. yg dimilikinya kepada PT Z BVI Ltd LN Y Co. (2) Y Co. memiliki 50% saham BVI Ltd. (3) BVI Ltd. memiliki 100% PT/BUT BVI DN PT BVI PT Z (Perlakuan Pajak= Pasal 26 ayat 2a) PT Z wajib memungut PPh Pasal 26 (2a) sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto pada waktu pembelian saham BVI Ltd.
31. ILUSTRASI (2) X Co. (1) X Co. memiliki 50% saham BVI Ltd. Transaksi Formal X Co. & Y Co. menjual saham BVI Ltd. yg dimilikinya kepada Z Ltd BVI Ltd Y Co. LN (2) Y Co. memiliki 50% saham BVI Ltd. (3) BVI Ltd. memiliki 100% PT/BUT BVI DN PT BVI Z Ltd (Perlakuan Pajak= Pasal 26 ayat 2a) PT BVI wajib memungut PPh Pasal 26 (2a) sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto pada waktu pembelian saham BVI Ltd.
32. 11 August 2011 PPh PASAL 26 (4) LABA NETO SETELAH PAJAK DARI SUATU BUT DI INDONESIA ( BRANCH PROFIT TAX ) 20% X PKP Minus PPh BUT ; FINAL, Kecuali Ditanamkan kembali (Reinvest) di Indonesia
33. 11 August 2011 PPh PASAL 26 (4) Final DIKENAKAN TARIF 20% DR LABA SETELAH PAJAK BUT Contoh:PKP BUT di Indonesia dalam tahun 2009 Rp17.500.000.000,00Pajak Penghasilan:28% x Rp17.500.000.000,00 = Rp 4.900.000.000,00 (-) -----------------------------Penghasilan Kena Pajak setelah pajak Rp12.600.000.000,00Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang 20% x Rp12.600.000.000 = Rp2.520.000.000,00Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.
34.
35.
36. 11 August 2011 PRINSIP PEMUNGUTAN PPh PASAL 26 Tidak ada Tax Treaty, dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% atas pembayaran penghasilan modal maupun penghasilan usaha (jika belum lewat time test) Ada Tax Treaty : - Pembayaran penghasilan modal, sesuai tarif tax treaty, kecuali punya BUT dipungut PPh pasal 23. - Pembayaran pekerjaan bebas, bebas PPh pasal 26 sepanjang tidak punya BUT di Indonesia atau tidak melebihi time test
37.
38. KECUALI DG NEGARA: JERMAN, LUXEMBOURGE, SWISS, DAN PAKISTAN UNTUK JASA TEKNIK, MANAJEMEN, DAN KONSULTAN PENENTUAN TIME TEST BUT ATAS JASA BERBEDA-BEDA
39. 11 August 2011 KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 26 MEMBUAT BUKTI POTONG (RANGKAP 3) MENYETORKAN TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SEJAK SAAT TERUTANGNYA PAJAK 3. MELAPORKAN SPT MASA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA
42. 11 August 2011 26-1 PT. Indonesia Baru mengasuransikan gedung dan pabriknya kepada perusahaan asuransi luar negeri dengan nilai premi selama tahun 2006 sebesar Rp 800 juta, berapa PPh pasal 26 yang harus dipotong oleh PT. Indonesia Baru ?? 26-2 PT. BKO adalah perusahaan PMA, salah satu pemegang sahamnya adalah Kawasaki, Ltd. perusahaan jepang, bulan Januari 2007 Kawasaki, Ltd menjual sebagian sahamnya kepada Sabah, Ltd. perusahaan Malaysia dengan nilai jual Rp 1,5 M, apa yang harus dilakukan oleh PT. BKO ?? 26-3 PT. Maju jaya membayar marketing fee yang dilakukan oleh Four Season, Ltd. sebesar Rp 100 juta. Seluruh jasa marketing dilakukan Four Season di Amerika, dan tidak ada seorang pun pegawainya yang datang ke Indonesia untuk melaksanakan jasanya. Berapa PPh Pasal 26 yang terutang dan bagaimana cara pelaporannya, apabila Four Season, Ltd. memiliki SKD Four Season, Ltd. tidak memiliki SKD
43. 11 August 2011 Data Pembukuan 2009 PT. Krisna ( Sebuah Perusahaan Perdagangan ) adalah sebagai berikut : Menerima pembayaran atas penjualan alat listrik ke Pemda DKI senilai Rp 850.000,- Menerima pembayaran atas penjualan 15 buah komputer ke Pemda Bekasi sebesar Rp 200.000.000,- Mendapat bunga deposito sebesar Rp 1.500.000,- atas deposito yang dimiliki senilai Rp 8.000.000,- Mendapat bunga deposito sebesar Rp 600.000 atas deposito yang dimiliki senilai Rp 6.500.000,- Membayar biaya pelaksanaan konstruksi untuk renovasi ruko kepada CV. Bangun (Bersertifikat Pengusaha Kecil) senilai Rp 400.000.000,- Membayar biaya kepada PT. Insan (tak bersertifikat) untuk pengawasan pelaksanaan konstruksi tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp 30.000.000,- Menerima penghargaan sebagai distributor terbaik, dengan hadiah senilai Rp 5.000.000,- Membayar carter pesawat Garuda Airlines sebesar Rp 150 juta Membayar biaya carter kapal Java Lines Surabaya sebesar Rp 90 juta. Membayar biaya sewa ruko yang baru disewa kepada CV. Maju senilai Rp 35.000.000,- Menjual tanah kosong yang dimiliki dengan harga jual sebesar Rp 100.000.000,- Saudara diminta untuk : 1. Menghitung Pemotongan/Pemungutan Pajak atas transaksi tersebut, dan mekanisme pelaporan transaksi tertentu yang kewajiban pelaporan pada PT. Krisna. 2. Menghitung Kredit Pajak yang dapat diperhitungkan di akhir tahun
