Perda Kab. Padang Pariaman No 12 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004

1. Menimbang :4.
Mengingat : 1.
2
b.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR t r, TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2OO4
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN
bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan denl
peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2004' maka pt
dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peratu
Daerah.
Undang-undang Nomor l2Tahun 1956 tentang Pembentukan Dairah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumat
Tengah jo peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Padang ;
Undang-undang Nomor l2Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 1l
Nomor 6g, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tal
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2569) ;
Undang-undang Nomor 1g Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indone
Tahun 1g97 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Not
3.

2. 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomo.246, Tambahsn Lembaran Negara Nomof 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 lentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 1997 Nomor44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3588) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tenlang Psmeriniahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 191
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lemban
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 lentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dr
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
8. Undang-undang Nomor25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahl
2000 Nomor 206), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20(
Nomor 4021 ) sebagaimana telah diubah dengan Pereturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 lenlang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembari
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 );
11. Peraiuran Pemerintah Nomor107 Tahun 2000 lentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 20(
Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2ooo tentang Tata Car! Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Nega
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tenlang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeft
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor'110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaft
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nom
118, Tambahan Lembar€n Negara Nomor4l38);

3. Menetapkan
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor4139);
17. Kepulusan Menteri Dalam Neged Nomor 29 Tahun 2OO2 lenlang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Penga'
Keuangan Daerah Serla Tala Cara Penyusunan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata ljsaha Keu
Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
Dengan Pe6elujuan
DEWAI{ PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI
DAERAH TAHUN ANGGAMN 2OO4
Pasal 1
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pendapatan
a. Semula
b. Bertambah
Rp 232.182.971.962
Jumlah Pendapatan setelah perubahan
2. Belanja
Rp. 235.137.914.722
Rp. 253.51 4.148.17 6,76
Rp. ( 18.376.233.454,76 )
a. Semula
b. Bertambah
Rp. 246.732.429.323
@
Jumlah Belanja setelah perubahan
Surplus/ ( Defisit ) setelah Perubahan

4. 3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula
2) Berkurang
Rp. 25.364.533.182
Rp. (4.588 .299.727,24)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 20.776.233.454,76
b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 10.815.075.821
2) Berkurang Rp. 8.415.075.821
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 2.400.000.000
Jumlah Pembiayaan setelah perubahan Rp. 18.376.233.454,76
Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakgn bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 4
Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah.
Ditetapkan : di Pariaman
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2OO4 NOMOR ..{.i..).:. fl....4..
Pembina Utama Muda NlP.41