SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
MK. TEKNIK PEMBUATAN AKTA (TPA I)
Amethyst
                PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN HARTA WARISAN
                             SEMESTER III

                          CARA MEMBAGI WARIS MENURUT KUH PERDATA

           Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti
           rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil. Untuk menghindari masalah, sebaiknya
           pembagian warisan diselesaikan dengan adil. Salah satu caranya adalah menggunakan
           Hukum Waris menurut Undang-Undang (KUH Perdata).

           Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan, seperti masing-masing ahli
           waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara
           masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi
           harta warisan.

           Keluarga Bambang (bukan nama sebenarnya) di Solo, misalnya. Mereka mempunyai
           permasalahan seputar warisan sejak 7 tahun yang lalu. Awalnya keluarga ini tidak mau
           membawa masalah ini ke meja hijau tapi sayangnya, ada beberapa ahli waris yang
           beritikad buruk. Karena itu keluarga Bambang akhirnya memutuskan untuk
           menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum. Hingga awal tahun 2006, kasusnya
           masih dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi setempat dan belum ada putusan.

           Ilustrasi ini hanya satu dari banyak masalah harta waris yang masuk ke pengadilan.
           Mengingat banyaknya kasus semacam ini, ada baiknya kita mengetahui bagaimana
           sebenarnya permasalahan ini diselesaikan dengan Hukum Waris menurut Undang-
           Undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

           Berhak Mendapatkan Warisan

           Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan
           absentantio dan pewarisan testamentair. Pewarisan absentantio merupakan warisan yang
           didapatkan didapatkan berdasarkan Undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga
           pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima
           warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri
           atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek. Pada dasarnya, keempatnya adalah
           saudara terdekat dari pewaris. Sedangkan pewarisan secara testamentair/ wasiat
           merupakan penunjukan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini, pemberi
           waris akan membuat surat yang berisi pernyataan tentang apa yang akan dikehendakinya
           setelah pemberi waris meninggal nanti. Ini semua termasuk persentase berapa harta yang
           akan diterima oleh setiap ahli waris.

           Tidak Berhak Menerimanya

           Meskipun seseorang sebenarnya berhak mendapatkan warisan baik secara absentantio
           atau testamentair tetapi di dalam KUH Perdata telah ditentukan beberapa hal yang
           menyebabkan seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan. Kategori
                            MANUNGGAL.B, SH | Perpustakaan Pribadi
                            MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS ©2009 ™
MK. TEKNIK PEMBUATAN AKTA (TPA I)
Amethyst
                PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN HARTA WARISAN
                             SEMESTER III

           pertama adalah orang yang dengan putusan hakim telah telah dinyatakan bersalah dan
           dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. Kedua adalah orang
           yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai
           kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut
           kehendaknya sendiri. Ketiga adalah orang yang karena putusan hakim telah terbukti
           memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan
           hukuman lima tahun atau lebih. Dan keempat, orang yang telah menggelapkan, merusak,
           atau memalsukan surat wasiat dari pewaris. Dengan dianggap tidak patut oleh Undang-
           Undang bila warisan sudah diterimanya maka ahli waris terkait wajib mengembalikan
           seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan.

           Pengurusan Harta Warisan

           Masalah warisan biasanya mulai timbul pada saat pembagian dan pengurusan harta
           warisan. Sebagai contoh, ada ahli waris yang tidak berbesar hati untuk menerima bagian
           yang seharusnya diterima atau dengan kata lain ingin mendapatkan bagian yang lebih.
           Guna menghindari hal tersebut, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh Anda
           yang kebetulan akan mengurus harta warisan, khususnya untuk harta warisan berupa
           benda tidak bergerak (tanah dan bangunan).

           Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat Surat Keterangan Kematian di
           Kelurahan/Kecamatan setempat. Setelah itu membuat Surat Keterangan Waris di
           Pengadilan Negeri setempat atau Fatwa Waris di Pengadilan Agama setempat, atau
           berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing. Dalam surat/fatwa tersebut akan
           dinyatakan secara sah dan resmi siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dari
           pewaris.

           Apabila di antara para ahli waris disepakati bersama adanya pembagian warisan, maka
           kesepakatan tersebut wajib dibuat dihadapan Notaris. Jika salah satu pembagian yang
           disepakati adalah pembagian tanah maka Anda harus melakukan pendaftaran di Kantor
           Pertanahan setempat dengan melampirkan Surat Kematian, Surat Keterangan Waris atau
           Fatwa Waris, dan surat Wasiat atau Akta Pembagian Waris bila ada.

           Satu bidang tanah bisa diwariskan kepada lebih dari satu pewaris. Bila demikian maka
           pendaftaran dapat dilakukan atas nama seluruh ahli waris (lebih dari satu nama). Nah,
           dengan pembagian waris yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang maka diharapkan
           bisa meminimalkan adanya gugatan dari salah satu ahli waris yang merasa tidak adil
           dalam pembagiannya.

           Empat Golongan yang Berhak Menerima Warisan

           A. GOLONGAN I.

                            MANUNGGAL.B, SH | Perpustakaan Pribadi
                            MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS ©2009 ™
MK. TEKNIK PEMBUATAN AKTA (TPA I)
Amethyst
                   PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN HARTA WARISAN
                                SEMESTER III

           Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak
           menerima warisan. Dalam bagan di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami
           dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat ¼ bagian.

           1. Ayah

           2. Ibu

           3. Pewaris

           4. Saudara

           5. Saudara

           B. GOLONGAN II

           Golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai
           suami atau istri, dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orangtua, saudara,
           dan atau keturunan saudara pewaris.

           Dalam contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara
           kandung pewaris. Masing-masing mendapat ¼ bagian. Pada prinsipnya bagian orangtua
           tidak boleh kurang dari ¼ bagian

           C. GOLONGAN III

              1.    kakek
              2.    nenek
              3.    kakek
              4.    nenek

           Dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang
           mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun
           ayah. Contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari
           ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi ½ bagian untuk garis ayah dan ½ bagian
           untuk garis ibu.

           D. GOLONGAN IV

           Pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis
           atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat ½ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis
           yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan ½ bagian sisanya.

                            MANUNGGAL.B, SH | Perpustakaan Pribadi
                            MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS ©2009 ™
MK. TEKNIK PEMBUATAN AKTA (TPA I)
Amethyst
                  PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN HARTA WARISAN
                               SEMESTER III

           TIPS

           Sebelum melakukan pembagian warisan, ahli waris harus bertanggungjawab terlebih
           dahulu kepada hutang-piutang yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya.




                          MANUNGGAL.B, SH | Perpustakaan Pribadi
                          MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS ©2009 ™

More Related Content

What's hot

Implementing Copyright Collective Management: Malaysia and Thailand Comparison
Implementing Copyright Collective Management: Malaysia and Thailand ComparisonImplementing Copyright Collective Management: Malaysia and Thailand Comparison
Implementing Copyright Collective Management: Malaysia and Thailand ComparisonDr. Supatchara Distabanjong
 
munakahat-rianabi-wordpress-com.ppt
munakahat-rianabi-wordpress-com.pptmunakahat-rianabi-wordpress-com.ppt
munakahat-rianabi-wordpress-com.pptMukhlisMukhlis25
 
Constitutional Law 4
Constitutional Law 4Constitutional Law 4
Constitutional Law 4Kevin YL Tan
 
Preliminary matters to be considered before commencing a civil suit
Preliminary matters to be considered before commencing a civil suitPreliminary matters to be considered before commencing a civil suit
Preliminary matters to be considered before commencing a civil suitIntan Muhammad
 
MALAYSIAN LEGAL SYSTEM Sources of law – islamic law
MALAYSIAN LEGAL SYSTEM Sources of law – islamic lawMALAYSIAN LEGAL SYSTEM Sources of law – islamic law
MALAYSIAN LEGAL SYSTEM Sources of law – islamic lawxareejx
 
8 constitutional supremacy doctrine 6 (3)
8 constitutional supremacy doctrine 6 (3)8 constitutional supremacy doctrine 6 (3)
8 constitutional supremacy doctrine 6 (3)Ainnabila Rosdi
 
Abd.Rahman Talib v Seenivasagam & Anor
Abd.Rahman Talib v Seenivasagam & AnorAbd.Rahman Talib v Seenivasagam & Anor
Abd.Rahman Talib v Seenivasagam & Anorsurrenderyourthrone
 
Hukum Waris by I Gede Auditta
Hukum Waris by I Gede AudittaHukum Waris by I Gede Auditta
Hukum Waris by I Gede AudittaI Gede Auditta
 
Pengarah Pelajaran WP v Loot Ting Yee
Pengarah Pelajaran WP v Loot Ting YeePengarah Pelajaran WP v Loot Ting Yee
Pengarah Pelajaran WP v Loot Ting Yeesurrenderyourthrone
 
Priority and alteration of priority
Priority and alteration of priorityPriority and alteration of priority
Priority and alteration of priorityHafizul Mukhlis
 
Faraid slide
Faraid slideFaraid slide
Faraid slideMeina Ibr
 

What's hot (20)

Implementing Copyright Collective Management: Malaysia and Thailand Comparison
Implementing Copyright Collective Management: Malaysia and Thailand ComparisonImplementing Copyright Collective Management: Malaysia and Thailand Comparison
Implementing Copyright Collective Management: Malaysia and Thailand Comparison
 
Hukum kewarisan perdata
Hukum kewarisan perdataHukum kewarisan perdata
Hukum kewarisan perdata
 
Prosedur perbicaraan
Prosedur perbicaraanProsedur perbicaraan
Prosedur perbicaraan
 
Penyampaian ganti & kendiri
Penyampaian ganti & kendiri Penyampaian ganti & kendiri
Penyampaian ganti & kendiri
 
Art 7 st
Art 7 stArt 7 st
Art 7 st
 
Hukum Waris Perdata BW
Hukum Waris Perdata BWHukum Waris Perdata BW
Hukum Waris Perdata BW
 
munakahat-rianabi-wordpress-com.ppt
munakahat-rianabi-wordpress-com.pptmunakahat-rianabi-wordpress-com.ppt
munakahat-rianabi-wordpress-com.ppt
 
Constitutional Law 4
Constitutional Law 4Constitutional Law 4
Constitutional Law 4
 
PBL ConsTort
PBL ConsTortPBL ConsTort
PBL ConsTort
 
Preliminary matters to be considered before commencing a civil suit
Preliminary matters to be considered before commencing a civil suitPreliminary matters to be considered before commencing a civil suit
Preliminary matters to be considered before commencing a civil suit
 
MALAYSIAN LEGAL SYSTEM Sources of law – islamic law
MALAYSIAN LEGAL SYSTEM Sources of law – islamic lawMALAYSIAN LEGAL SYSTEM Sources of law – islamic law
MALAYSIAN LEGAL SYSTEM Sources of law – islamic law
 
8 constitutional supremacy doctrine 6 (3)
8 constitutional supremacy doctrine 6 (3)8 constitutional supremacy doctrine 6 (3)
8 constitutional supremacy doctrine 6 (3)
 
Art 5
Art 5Art 5
Art 5
 
Abd.Rahman Talib v Seenivasagam & Anor
Abd.Rahman Talib v Seenivasagam & AnorAbd.Rahman Talib v Seenivasagam & Anor
Abd.Rahman Talib v Seenivasagam & Anor
 
Hukum Waris by I Gede Auditta
Hukum Waris by I Gede AudittaHukum Waris by I Gede Auditta
Hukum Waris by I Gede Auditta
 
Pengambilan tanah ppt
Pengambilan tanah pptPengambilan tanah ppt
Pengambilan tanah ppt
 
Pengarah Pelajaran WP v Loot Ting Yee
Pengarah Pelajaran WP v Loot Ting YeePengarah Pelajaran WP v Loot Ting Yee
Pengarah Pelajaran WP v Loot Ting Yee
 
Priority and alteration of priority
Priority and alteration of priorityPriority and alteration of priority
Priority and alteration of priority
 
Faraid slide
Faraid slideFaraid slide
Faraid slide
 
Rohana Bte Ariffin & Anot v USM
Rohana Bte Ariffin & Anot v USMRohana Bte Ariffin & Anot v USM
Rohana Bte Ariffin & Anot v USM
 

Viewers also liked (20)

Hukum waris
Hukum warisHukum waris
Hukum waris
 
Hukum waris-bw
Hukum waris-bwHukum waris-bw
Hukum waris-bw
 
Pedoman praktis perhitungan waris
Pedoman praktis perhitungan warisPedoman praktis perhitungan waris
Pedoman praktis perhitungan waris
 
Skema ahli Waris
Skema ahli WarisSkema ahli Waris
Skema ahli Waris
 
Pendaftaran notaris
Pendaftaran notarisPendaftaran notaris
Pendaftaran notaris
 
Struktur ahli waris
Struktur ahli warisStruktur ahli waris
Struktur ahli waris
 
Dasar hukum waris islam
Dasar hukum waris islamDasar hukum waris islam
Dasar hukum waris islam
 
Warisan dalam islam
Warisan dalam islamWarisan dalam islam
Warisan dalam islam
 
Dasar Kewarisan dalam Islam
Dasar Kewarisan dalam IslamDasar Kewarisan dalam Islam
Dasar Kewarisan dalam Islam
 
Budaya perusahaan dalam kegiatan k3 perusahaan
Budaya perusahaan dalam kegiatan k3 perusahaanBudaya perusahaan dalam kegiatan k3 perusahaan
Budaya perusahaan dalam kegiatan k3 perusahaan
 
Waris
WarisWaris
Waris
 
Jurnal Ilmiah MKn Unud Edisi 07 April 2014
Jurnal Ilmiah MKn Unud Edisi 07 April 2014Jurnal Ilmiah MKn Unud Edisi 07 April 2014
Jurnal Ilmiah MKn Unud Edisi 07 April 2014
 
Asas hukum waris adat
Asas hukum waris adatAsas hukum waris adat
Asas hukum waris adat
 
#ITSRumahKitaBersama
#ITSRumahKitaBersama#ITSRumahKitaBersama
#ITSRumahKitaBersama
 
Surat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambangSurat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambang
 
Tesis Kenotariatan
Tesis KenotariatanTesis Kenotariatan
Tesis Kenotariatan
 
Surat tanah
Surat tanahSurat tanah
Surat tanah
 
Mawaris
MawarisMawaris
Mawaris
 
Carta faraid
Carta faraidCarta faraid
Carta faraid
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
 

Similar to Cara membagi waris menurut kuh perdata

Alur pembagian waris
Alur pembagian warisAlur pembagian waris
Alur pembagian warisRatih Aryati
 
Perkuliahan ke-6 HUKUM ADAT
Perkuliahan ke-6 HUKUM ADATPerkuliahan ke-6 HUKUM ADAT
Perkuliahan ke-6 HUKUM ADATYapiter Marpi
 
Makalah Kejahatan Terhadap Harta Benda
Makalah Kejahatan Terhadap Harta BendaMakalah Kejahatan Terhadap Harta Benda
Makalah Kejahatan Terhadap Harta BendaIr. Soekarno
 
Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10
Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10
Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10Aditya Panim
 
4 hukum waris islam dan permasalahannya
4 hukum waris islam dan permasalahannya4 hukum waris islam dan permasalahannya
4 hukum waris islam dan permasalahannyaMuhammad Musta'in
 
BAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptx
BAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptxBAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptx
BAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptxssuserc8b95b
 
HUKUM WARIS PERDATA PERTEMUAN 21.pdf
HUKUM WARIS PERDATA PERTEMUAN 21.pdfHUKUM WARIS PERDATA PERTEMUAN 21.pdf
HUKUM WARIS PERDATA PERTEMUAN 21.pdfSAHasugian
 
Panduan Mudah Pindahmilik dan Pembahagian Rumah dan Tanah Pusaka
Panduan Mudah Pindahmilik dan Pembahagian Rumah dan Tanah PusakaPanduan Mudah Pindahmilik dan Pembahagian Rumah dan Tanah Pusaka
Panduan Mudah Pindahmilik dan Pembahagian Rumah dan Tanah PusakaJuahir Jaafar
 
TUGAS PPT HUKUM WARIS.pptx
TUGAS PPT HUKUM WARIS.pptxTUGAS PPT HUKUM WARIS.pptx
TUGAS PPT HUKUM WARIS.pptxremuslgr
 

Similar to Cara membagi waris menurut kuh perdata (16)

Alur pembagian waris
Alur pembagian warisAlur pembagian waris
Alur pembagian waris
 
Perkuliahan ke-6 HUKUM ADAT
Perkuliahan ke-6 HUKUM ADATPerkuliahan ke-6 HUKUM ADAT
Perkuliahan ke-6 HUKUM ADAT
 
Makalah Kejahatan Terhadap Harta Benda
Makalah Kejahatan Terhadap Harta BendaMakalah Kejahatan Terhadap Harta Benda
Makalah Kejahatan Terhadap Harta Benda
 
HUKUM_WARIS.ppt
HUKUM_WARIS.pptHUKUM_WARIS.ppt
HUKUM_WARIS.ppt
 
Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10
Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10
Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10
 
Hukum waris (1)
Hukum waris (1)Hukum waris (1)
Hukum waris (1)
 
4 hukum waris islam dan permasalahannya
4 hukum waris islam dan permasalahannya4 hukum waris islam dan permasalahannya
4 hukum waris islam dan permasalahannya
 
reto sako wie
reto sako wiereto sako wie
reto sako wie
 
HUKUM WARIS ADAT.pptx
HUKUM WARIS ADAT.pptxHUKUM WARIS ADAT.pptx
HUKUM WARIS ADAT.pptx
 
BAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptx
BAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptxBAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptx
BAB 3 Menerapkan dan Menerima Hukum Waris.pptx
 
MATERI HUKUM ADAT.pdf
MATERI HUKUM ADAT.pdfMATERI HUKUM ADAT.pdf
MATERI HUKUM ADAT.pdf
 
HUKUM WARIS PERDATA PERTEMUAN 21.pdf
HUKUM WARIS PERDATA PERTEMUAN 21.pdfHUKUM WARIS PERDATA PERTEMUAN 21.pdf
HUKUM WARIS PERDATA PERTEMUAN 21.pdf
 
Panduan Mudah Pindahmilik dan Pembahagian Rumah dan Tanah Pusaka
Panduan Mudah Pindahmilik dan Pembahagian Rumah dan Tanah PusakaPanduan Mudah Pindahmilik dan Pembahagian Rumah dan Tanah Pusaka
Panduan Mudah Pindahmilik dan Pembahagian Rumah dan Tanah Pusaka
 
Hukum Waris BW.pdf
Hukum Waris BW.pdfHukum Waris BW.pdf
Hukum Waris BW.pdf
 
TUGAS PPT HUKUM WARIS.pptx
TUGAS PPT HUKUM WARIS.pptxTUGAS PPT HUKUM WARIS.pptx
TUGAS PPT HUKUM WARIS.pptx
 
A
AA
A
 

More from Manunggal Amethyst

Batas umur dewasa dalam konsep hukum perdata
Batas umur dewasa dalam konsep hukum perdataBatas umur dewasa dalam konsep hukum perdata
Batas umur dewasa dalam konsep hukum perdataManunggal Amethyst
 
Hak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negaraHak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negaraManunggal Amethyst
 
Pengadilan pengadilan khusus di indonesia
Pengadilan pengadilan khusus di indonesiaPengadilan pengadilan khusus di indonesia
Pengadilan pengadilan khusus di indonesiaManunggal Amethyst
 
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)Manunggal Amethyst
 
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar ptContoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar ptManunggal Amethyst
 
Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Contoh akta pengalihan hak (cessie)Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Contoh akta pengalihan hak (cessie)Manunggal Amethyst
 
ILMU NEGARA - Dasar dasar negara
ILMU NEGARA - Dasar dasar negaraILMU NEGARA - Dasar dasar negara
ILMU NEGARA - Dasar dasar negaraManunggal Amethyst
 
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMManunggal Amethyst
 
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatifKedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatifManunggal Amethyst
 
Kebatalan dan degradasi akta notaris
Kebatalan dan degradasi akta notarisKebatalan dan degradasi akta notaris
Kebatalan dan degradasi akta notarisManunggal Amethyst
 
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormatProfesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormatManunggal Amethyst
 

More from Manunggal Amethyst (18)

Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 
ANGGARAN DASAR KOPERASI
ANGGARAN DASAR KOPERASIANGGARAN DASAR KOPERASI
ANGGARAN DASAR KOPERASI
 
Pengantar Hukum Dagang
Pengantar Hukum DagangPengantar Hukum Dagang
Pengantar Hukum Dagang
 
Asas asas hukum benda
Asas asas hukum bendaAsas asas hukum benda
Asas asas hukum benda
 
Batas umur dewasa dalam konsep hukum perdata
Batas umur dewasa dalam konsep hukum perdataBatas umur dewasa dalam konsep hukum perdata
Batas umur dewasa dalam konsep hukum perdata
 
Hak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negaraHak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negara
 
Pengadilan pengadilan khusus di indonesia
Pengadilan pengadilan khusus di indonesiaPengadilan pengadilan khusus di indonesia
Pengadilan pengadilan khusus di indonesia
 
Cabang cabang ilmu hukum
Cabang cabang ilmu hukumCabang cabang ilmu hukum
Cabang cabang ilmu hukum
 
Jaminan perorangan
Jaminan peroranganJaminan perorangan
Jaminan perorangan
 
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
Adopsi anak oleh warga negara asing (wna)
 
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar ptContoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
Contoh akta pendirian dan anggaran dasar pt
 
Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Contoh akta pengalihan hak (cessie)Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Contoh akta pengalihan hak (cessie)
 
ILMU NEGARA - Dasar dasar negara
ILMU NEGARA - Dasar dasar negaraILMU NEGARA - Dasar dasar negara
ILMU NEGARA - Dasar dasar negara
 
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
 
Public law and crime
Public law and crimePublic law and crime
Public law and crime
 
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatifKedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
Kedudukan hukum notaris dan ppat yang terpilih sebagai anggota legislatif
 
Kebatalan dan degradasi akta notaris
Kebatalan dan degradasi akta notarisKebatalan dan degradasi akta notaris
Kebatalan dan degradasi akta notaris
 
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormatProfesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
 

Cara membagi waris menurut kuh perdata

  • 1. MK. TEKNIK PEMBUATAN AKTA (TPA I) Amethyst PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN HARTA WARISAN SEMESTER III CARA MEMBAGI WARIS MENURUT KUH PERDATA Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil. Untuk menghindari masalah, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan adil. Salah satu caranya adalah menggunakan Hukum Waris menurut Undang-Undang (KUH Perdata). Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan. Keluarga Bambang (bukan nama sebenarnya) di Solo, misalnya. Mereka mempunyai permasalahan seputar warisan sejak 7 tahun yang lalu. Awalnya keluarga ini tidak mau membawa masalah ini ke meja hijau tapi sayangnya, ada beberapa ahli waris yang beritikad buruk. Karena itu keluarga Bambang akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum. Hingga awal tahun 2006, kasusnya masih dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi setempat dan belum ada putusan. Ilustrasi ini hanya satu dari banyak masalah harta waris yang masuk ke pengadilan. Mengingat banyaknya kasus semacam ini, ada baiknya kita mengetahui bagaimana sebenarnya permasalahan ini diselesaikan dengan Hukum Waris menurut Undang- Undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Berhak Mendapatkan Warisan Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan absentantio dan pewarisan testamentair. Pewarisan absentantio merupakan warisan yang didapatkan didapatkan berdasarkan Undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek. Pada dasarnya, keempatnya adalah saudara terdekat dari pewaris. Sedangkan pewarisan secara testamentair/ wasiat merupakan penunjukan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini, pemberi waris akan membuat surat yang berisi pernyataan tentang apa yang akan dikehendakinya setelah pemberi waris meninggal nanti. Ini semua termasuk persentase berapa harta yang akan diterima oleh setiap ahli waris. Tidak Berhak Menerimanya Meskipun seseorang sebenarnya berhak mendapatkan warisan baik secara absentantio atau testamentair tetapi di dalam KUH Perdata telah ditentukan beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan. Kategori MANUNGGAL.B, SH | Perpustakaan Pribadi MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS ©2009 ™
  • 2. MK. TEKNIK PEMBUATAN AKTA (TPA I) Amethyst PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN HARTA WARISAN SEMESTER III pertama adalah orang yang dengan putusan hakim telah telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. Kedua adalah orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. Ketiga adalah orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. Dan keempat, orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris. Dengan dianggap tidak patut oleh Undang- Undang bila warisan sudah diterimanya maka ahli waris terkait wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan. Pengurusan Harta Warisan Masalah warisan biasanya mulai timbul pada saat pembagian dan pengurusan harta warisan. Sebagai contoh, ada ahli waris yang tidak berbesar hati untuk menerima bagian yang seharusnya diterima atau dengan kata lain ingin mendapatkan bagian yang lebih. Guna menghindari hal tersebut, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh Anda yang kebetulan akan mengurus harta warisan, khususnya untuk harta warisan berupa benda tidak bergerak (tanah dan bangunan). Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat Surat Keterangan Kematian di Kelurahan/Kecamatan setempat. Setelah itu membuat Surat Keterangan Waris di Pengadilan Negeri setempat atau Fatwa Waris di Pengadilan Agama setempat, atau berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing. Dalam surat/fatwa tersebut akan dinyatakan secara sah dan resmi siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris. Apabila di antara para ahli waris disepakati bersama adanya pembagian warisan, maka kesepakatan tersebut wajib dibuat dihadapan Notaris. Jika salah satu pembagian yang disepakati adalah pembagian tanah maka Anda harus melakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan Surat Kematian, Surat Keterangan Waris atau Fatwa Waris, dan surat Wasiat atau Akta Pembagian Waris bila ada. Satu bidang tanah bisa diwariskan kepada lebih dari satu pewaris. Bila demikian maka pendaftaran dapat dilakukan atas nama seluruh ahli waris (lebih dari satu nama). Nah, dengan pembagian waris yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang maka diharapkan bisa meminimalkan adanya gugatan dari salah satu ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagiannya. Empat Golongan yang Berhak Menerima Warisan A. GOLONGAN I. MANUNGGAL.B, SH | Perpustakaan Pribadi MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS ©2009 ™
  • 3. MK. TEKNIK PEMBUATAN AKTA (TPA I) Amethyst PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN HARTA WARISAN SEMESTER III Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagan di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat ¼ bagian. 1. Ayah 2. Ibu 3. Pewaris 4. Saudara 5. Saudara B. GOLONGAN II Golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri, dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orangtua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris. Dalam contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara kandung pewaris. Masing-masing mendapat ¼ bagian. Pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari ¼ bagian C. GOLONGAN III 1. kakek 2. nenek 3. kakek 4. nenek Dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi ½ bagian untuk garis ayah dan ½ bagian untuk garis ibu. D. GOLONGAN IV Pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat ½ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan ½ bagian sisanya. MANUNGGAL.B, SH | Perpustakaan Pribadi MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS ©2009 ™
  • 4. MK. TEKNIK PEMBUATAN AKTA (TPA I) Amethyst PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN HARTA WARISAN SEMESTER III TIPS Sebelum melakukan pembagian warisan, ahli waris harus bertanggungjawab terlebih dahulu kepada hutang-piutang yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya. MANUNGGAL.B, SH | Perpustakaan Pribadi MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS ©2009 ™