SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 27
Downloaden Sie, um offline zu lesen
 
ANGGARAN  TERBATAS  UNTUK  MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YG  OPTIMAL ATURAN  KEUANGAN DAERAH  MENGHAMBAT KELANCARAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK SULIT  MENGUKUR KINERJA PELAYANAN PUBLIK SBG BENTUK AKUNTABILITAS INSTANSI PROBLEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD  SOLUSI ? ALUR  BIROKRASI  YANG TERLALU PANJANG YANG MENGHAMBAT PELAYANAN PUBLIK
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD (Permendagri 61/2007 pasal 1) ,[object Object]
TUJUAN PPK-BLUD (Permendagri 61/2007 Psl 3) MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
JENIS PELAYANAN YANG DAPAT MENERAPKAN PPK BLUD Tidak Dapat  Menjadi BLU Dapat  Menjadi BLU PELAYANAN PUBLIK Penyedia Barang/Jasa Publik  Oleh Pemerintah yang  Semata-mata karena  Kewenangan Pelayanan KTP, Izin Usaha, IMB, dsb Penyedia Barang/Jasa Publik yang Tidak Dimonopoli Oleh Pemerintah Tempat Wisata Rumah Sakit Pelayanan Pendidikan
PERSYARATAN SUBSTANSI PERSYARATAN TEKNIS PERSYARATAN ADMINISTRATIF PERSYARATAN UNTUK MENJADI  PPK-BLUD
1. SYARAT SUB S TANTIF ,[object Object]
2. SYARAT TEKNIS ,[object Object],[object Object]
3. SYARAT ADMINISTRA T I F ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PROSES PENETAPAN PPK-BLU D USULAN BLU D  SKPD SYARAT SUBTANTIF SYARAT TEKNIS SYARAT ADMINISTRATIF STATUS BLU D  PENUH SYARAT SUBTANTIF SYARAT TEKNIS SYARAT ADMINISTRATIF PROSES TIM PENILAI 3 BLN REKOMENDASI KEP.KDH STATUS BLU D  BERTAHAP SYARAT SUBTANTIF SYARAT TEKNIS 1 BLN DPRD
PROSES PENETAPAN PPK-BLU D USULAN BLU D SUBTANTIF TEKNIS ADMINISTRATIF BLU D  PENUH SUBTANTIF TEKNIS ADMINISTRATIF BLU D  BERTAHAP SUBTANTIF TEKNIS PROSES EVALUASI 3 BLN DIREKTUR RSUD PERKADA TIM PENILAI MAX 3 THN
MANFAAT  PPK- BLU D KELANCARAN  PENDANAAN OPERASIONAL KETERGANTUAN THD SUBSIDI PEMDA OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN KETERBATASAN DANA OPERASIONAL PENILAIAN KINERJA  MANAJEMEN  RS UD PPK- BLU D MENGATASI MASALAH
FLEKSIBILITAS BLUD BERTAHAP ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
FLEKSIBILITAS BLUD PENUH ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tim Penilai ,[object Object],[object Object]
KOMPOSISI  TIM  PENILAI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tata Tertib Penilaian ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Langkah Kerja Penilaian ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Nilai Bobot Dokumen No Dokumen Persyaratan Adm Bobot 1. Pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja 5 % 2. Pola Tata Kelola (PTK) 20 % 3. Rencana Strategis Bisnis (RSB) 30 % 4. Laporan Keuangan Pokok atau Prognosa/Proyeksi LK 20 % 5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 20 % 6. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit 5 % Total 100 %
Format Penilaian (1) 10 No. Dokumen Administrasi  yang Dinilai Nilai Bobot Dokumen Indikator Unsur yang dinilai Nilai Per Unsur  (Skala 0 - 10) Bobot per Unsur NILAI  AKHIR  ( 6 x 7  x 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja 5% Adanya pernya- taan kesang- gupan a. Kesesuaian dengan format dalam Permendagri 61 tahun 2007. 2,0 b. Ditandatangani oleh kepala SKPD/Unit kerja dan diketahui Sekda atau Kepala SKPD 8,0   Sub total (1)           10,0
Format Penilaian (2) 5 5 No. Dokumen Administrasi  yang Dinilai Nilai Bobot Dokumen Indikator Unsur yang dinilai Nilai Per Unsur  (Skala 0 - 10) Bobot per  Unsur NILAI  AKHIR  ( 6 x 7  x 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Pola Tata Kelola 20% O rganisasi dan tata laksana a. Struktur Organisasi 1,0 b. Prosedur Kerja 1,0 c. Pengelompokan yang logis 1,0 d. Pengelolaan SDM (penerimaan pegawai, penempatan, sistem remunerasi, jenjang karir, pembinaan termasuk sistem reward dan punishment, pemutusan hubungan kerja) 2,0 Akuntabilitas  a. Sistem akuntabilitas berbasis kinerja 2,0 b. Kebijakan keuangan (Kebijakan mengenai tarif berdasarkan unit cost dan subsidi, sistem akuntansi dan keuangan.) 1,5 c. Kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah 1,5   Sub total (2)           10,0
Format Penilaian (3) 2 3 2 2 1 No. Dokumen Administrasi  yang Dinilai Nilai Bobot Dokumen Indikator Unsur yang dinilai Nilai Per Unsur  (Skala 0 - 10) Bobot per  Unsur NILAI  AKHIR  ( 6 x 7  x 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 3 Rencana Strategis Bisnis 30% Visi dan Misi a.  Pernyataan visi dan misi 1,00 Program Strategis a. Kesesuaian Renstra Bisnis 5 tahunan dengan RPJMD 1,00 b. Kesesuaian visi, misi, program dengan pencapaian kinerja (kinerja layanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat) 1,00 Pengukuran Pencapaian Kinerja  a. Indikator kinerja 1,00 b. Target kinerja tahun berjalan 1,00 Rencana Pencapaian 5 tahunan a. Gambaran program 5 tahunan 1,00 b. Pembiayaan 5 tahunan 1,00 c. Penanggung jawab program 0,5 d. Prosedur pelaksanaan program 0,5 Proyeksi Keuangan 5 tahunan   Proyeksi arus kas 0,5   Proyeksi neraca 0,5   Proyeksi laporan operasional/aktivitas 0,5   Proyeksi rasio keuangan 0,5   Sub total (3)           10,0
Format Penilaian (4) 3 4 3 No. Dokumen Administrasi  yang Dinilai Nilai Bobot Dokumen Indikator Unsur yang dinilai Nilai Per Unsur  (Skala 0 - 10) Bobot per  Unsur NILAI  AKHIR  ( 6 x 7  x 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 4. Laporan Keuangan Pokok bagi SKPD/Unit Kerja yang sudah ada 20% Laporan Realisasi Anggaran   a Laporan Realisasi anggaran sesuai dengan SAP yang berlaku di daerah 3,0 Neraca   a Neraca sesuai dengan peraturan yang berlaku pada pemerintah daerah dan/atau sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia 3,0 Catatan atas Laporan Keuangan a CALK dibuat sesuai dengan pedoman yang berlaku pada pemerintah daerah dan/atau standar akuntansi yang ditetapkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia 2,0 b Kesesuaian antara kinerja keuangan dengan indikator yang ada di rencana strategis 2,0   Sub total (4)         10,0
Format Penilaian (5) 4 4 1 1 No. Dokumen Administrasi  yang Dinilai Nilai Bobot Dokumen Indikator Unsur yang dinilai Nilai Per Unsur  (Skala 0 - 10) Bobot per  Unsur NILAI  AKHIR  ( 6 x 7  x 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 5 Standar Pelayanan Minimal 20% SPM yang sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan a. Fokus  1,0 b. Terukur 1,0 c. Dapat dicapai 0,5 d. Relevan dan dapat diandalkan 1,0 e Kerangka waktu 0,5 Kelengkapan dan kesesuaian jenis dan target kinerja a Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPM yang diberlakukan 1,0 Adanya keterkaitan antara SPM dengan Rencana Strategis Bisnis dan anggaran  a Kaitan antara SPM dengan Rencana Strategis Bisnis dan anggaran tahunan 4,0 Adanya pengesahan dari Kepala Daerah  a Legitimasi Kepala Daerah 1,0             Sub total (5)           10,0
Format Penilaian (6) 10 10 No. Dokumen Administrasi  yang Dinilai Nilai Bobot Dokumen Indikator Unsur yang dinilai Nilai Per Unsur  (Skala 0 - 10) Bobot per Unsur NILAI  AKHIR  ( 6 x 7  x 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 6 Laporan Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia untuk Diaudit 5% Laporan Audit Terakhir a. Hasil audit tahun terakhir oleh BPK sebelum mengajukan sebagai BLUD 7,0 b. Tahun Audit 3 Atau     10,0 Pernyataan Bersedia untuk Diaudit secara independen a. Kesuaian dengan format yang ditetapkan 2,0 b. Ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja diketahui oleh Sekda atau Kepala SKPD 8,0   Sub total (6)           10,0
Kesimpulan Hasil Penilaian No Nilai Akhir Kesimpulan Status yg Direkomendasikan 1. 80 – 100 Memuaskan PPK-BLUD Secara Penuh 2. 60 – 79 Belum terpenuhi secara memuaskan PPK-BLUD Secara Bertahap 3. Kurang dari 60 Tidak memuaskan PPK-BLUD Ditolak
 

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxBappedaLampungUtara
 
Handout ppt pk blu
Handout ppt pk bluHandout ppt pk blu
Handout ppt pk bluanantasmiths
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdMusnanda Satar
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPSEKP - UGM
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator KinerjaPerencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja93220872
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi  Badan Perencanaan Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2Agus Dwiyanto
 
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaKebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaTV Desa
 
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdfGambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdfjane164133
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)syukriyabdullah
 
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan Kerja
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan KerjaKumpulan TOR / Kerangka Acuan Kerja
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan KerjaMarino Alsangkily
 
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaPenyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPMRencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPMSyahroni Ateng Syafrudin
 
Manajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraManajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraBPKP
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
 

Was ist angesagt? (20)

Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
 
Handout ppt pk blu
Handout ppt pk bluHandout ppt pk blu
Handout ppt pk blu
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBD
 
Cara mudah menyusun lakip
Cara mudah menyusun lakipCara mudah menyusun lakip
Cara mudah menyusun lakip
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator KinerjaPerencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018
Peta proses bisnis   permen panrb no 19 tahun 2018Peta proses bisnis   permen panrb no 19 tahun 2018
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018
 
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi  Badan Perencanaan Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
 
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaKebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
 
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdfGambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
 
Pembeda sp, sop, spm, spp
Pembeda sp, sop, spm, sppPembeda sp, sop, spm, spp
Pembeda sp, sop, spm, spp
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
 
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan Kerja
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan KerjaKumpulan TOR / Kerangka Acuan Kerja
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan Kerja
 
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaPenyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
 
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPMRencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
 
Manajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraManajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negara
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
 

Ähnlich wie Blud

Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021MulyadiTohir
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)MulyadiTohir
 
Materi peran apip
Materi peran apipMateri peran apip
Materi peran apipYoes Yudha
 
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptxSTANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptxMauliaEvita
 
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptxandikhaidir6
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarmizi1980
 
anggaran daerah
anggaran daerahanggaran daerah
anggaran daerahAry Efendi
 
pengelolaan BLUD.pptx
pengelolaan BLUD.pptxpengelolaan BLUD.pptx
pengelolaan BLUD.pptxRidwanBh
 
Paparan deputi sakip
Paparan deputi sakipPaparan deputi sakip
Paparan deputi sakipSensiaGibsi
 
4. menganalisis program kerja dan rapb kjk syariah
4. menganalisis program kerja dan rapb kjk syariah4. menganalisis program kerja dan rapb kjk syariah
4. menganalisis program kerja dan rapb kjk syariahKartiko Adi Wibowo
 
Sistem penganggaran
Sistem penganggaran Sistem penganggaran
Sistem penganggaran Arfan Fahmi
 
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
LAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRALAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRA93220872
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)MulyadiTohir
 

Ähnlich wie Blud (20)

9 pengembang blud
9 pengembang blud9 pengembang blud
9 pengembang blud
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
 
Materi peran apip
Materi peran apipMateri peran apip
Materi peran apip
 
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptxSTANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
 
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
 
anggaran daerah
anggaran daerahanggaran daerah
anggaran daerah
 
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
Rakornis hub sulbar 26 juli 2017
 
pengelolaan BLUD.pptx
pengelolaan BLUD.pptxpengelolaan BLUD.pptx
pengelolaan BLUD.pptx
 
Paparan deputi sakip
Paparan deputi sakipPaparan deputi sakip
Paparan deputi sakip
 
Tugas asp 4 c akt (1)
Tugas asp 4 c akt (1)Tugas asp 4 c akt (1)
Tugas asp 4 c akt (1)
 
4. menganalisis program kerja dan rapb kjk syariah
4. menganalisis program kerja dan rapb kjk syariah4. menganalisis program kerja dan rapb kjk syariah
4. menganalisis program kerja dan rapb kjk syariah
 
Badan_Layanan_Umum_Daerah.pptx
Badan_Layanan_Umum_Daerah.pptxBadan_Layanan_Umum_Daerah.pptx
Badan_Layanan_Umum_Daerah.pptx
 
Sistem penganggaran
Sistem penganggaran Sistem penganggaran
Sistem penganggaran
 
5ANGGA~2 (1).pptx
5ANGGA~2 (1).pptx5ANGGA~2 (1).pptx
5ANGGA~2 (1).pptx
 
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
 
LAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRALAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRA
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
 
Catatan MPD.docx
Catatan MPD.docxCatatan MPD.docx
Catatan MPD.docx
 

Mehr von Joni Iswanto

Protap penanggulangan bencana
Protap penanggulangan bencanaProtap penanggulangan bencana
Protap penanggulangan bencanaJoni Iswanto
 
Modul 4 analisis resiko
Modul 4 analisis resikoModul 4 analisis resiko
Modul 4 analisis resikoJoni Iswanto
 
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratan
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratanModul 3 konsepsi bencana dan kedaruratan
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratanJoni Iswanto
 
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.Modul 1 pengantar rencana kontijensi.
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.Joni Iswanto
 
Manajemen bencana bidang kesehatan
Manajemen bencana bidang kesehatanManajemen bencana bidang kesehatan
Manajemen bencana bidang kesehatanJoni Iswanto
 
Pemberantasan Sarang Nyamuk
Pemberantasan Sarang NyamukPemberantasan Sarang Nyamuk
Pemberantasan Sarang NyamukJoni Iswanto
 
Prosedur penyuntikan imunisasi
Prosedur penyuntikan imunisasiProsedur penyuntikan imunisasi
Prosedur penyuntikan imunisasiJoni Iswanto
 
Manajemen logistik imunisasi
Manajemen logistik imunisasiManajemen logistik imunisasi
Manajemen logistik imunisasiJoni Iswanto
 
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 i
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 iPenyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 i
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 iJoni Iswanto
 
Pelayanan imunisasi
Pelayanan  imunisasiPelayanan  imunisasi
Pelayanan imunisasiJoni Iswanto
 
Rencana kontinjensi
Rencana kontinjensiRencana kontinjensi
Rencana kontinjensiJoni Iswanto
 
Nutrisi anak balita
Nutrisi anak balitaNutrisi anak balita
Nutrisi anak balitaJoni Iswanto
 
Standard kompetensi bidan
Standard kompetensi bidanStandard kompetensi bidan
Standard kompetensi bidanJoni Iswanto
 
Dasar perilaku individual
Dasar perilaku individualDasar perilaku individual
Dasar perilaku individualJoni Iswanto
 
Pengembangan program uks
Pengembangan program uksPengembangan program uks
Pengembangan program uksJoni Iswanto
 
Masalah kesehatan remaja
Masalah kesehatan remajaMasalah kesehatan remaja
Masalah kesehatan remajaJoni Iswanto
 

Mehr von Joni Iswanto (20)

Protap penanggulangan bencana
Protap penanggulangan bencanaProtap penanggulangan bencana
Protap penanggulangan bencana
 
Modul 4 analisis resiko
Modul 4 analisis resikoModul 4 analisis resiko
Modul 4 analisis resiko
 
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratan
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratanModul 3 konsepsi bencana dan kedaruratan
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratan
 
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.Modul 1 pengantar rencana kontijensi.
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.
 
Manajemen bencana bidang kesehatan
Manajemen bencana bidang kesehatanManajemen bencana bidang kesehatan
Manajemen bencana bidang kesehatan
 
Pemberantasan Sarang Nyamuk
Pemberantasan Sarang NyamukPemberantasan Sarang Nyamuk
Pemberantasan Sarang Nyamuk
 
Prosedur penyuntikan imunisasi
Prosedur penyuntikan imunisasiProsedur penyuntikan imunisasi
Prosedur penyuntikan imunisasi
 
Manajemen logistik imunisasi
Manajemen logistik imunisasiManajemen logistik imunisasi
Manajemen logistik imunisasi
 
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 i
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 iPenyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 i
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 i
 
Pelayanan imunisasi
Pelayanan  imunisasiPelayanan  imunisasi
Pelayanan imunisasi
 
Napza
NapzaNapza
Napza
 
Mtbs
MtbsMtbs
Mtbs
 
Rencana kontinjensi
Rencana kontinjensiRencana kontinjensi
Rencana kontinjensi
 
Nutrisi anak balita
Nutrisi anak balitaNutrisi anak balita
Nutrisi anak balita
 
Standard kompetensi bidan
Standard kompetensi bidanStandard kompetensi bidan
Standard kompetensi bidan
 
Dasar perilaku individual
Dasar perilaku individualDasar perilaku individual
Dasar perilaku individual
 
Pengembangan program uks
Pengembangan program uksPengembangan program uks
Pengembangan program uks
 
Masalah kesehatan remaja
Masalah kesehatan remajaMasalah kesehatan remaja
Masalah kesehatan remaja
 
Higiene industri
Higiene industriHigiene industri
Higiene industri
 
Info gender
Info genderInfo gender
Info gender
 

Blud

  • 1.  
  • 2. ANGGARAN TERBATAS UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YG OPTIMAL ATURAN KEUANGAN DAERAH MENGHAMBAT KELANCARAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK SULIT MENGUKUR KINERJA PELAYANAN PUBLIK SBG BENTUK AKUNTABILITAS INSTANSI PROBLEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD SOLUSI ? ALUR BIROKRASI YANG TERLALU PANJANG YANG MENGHAMBAT PELAYANAN PUBLIK
  • 3.
  • 4. TUJUAN PPK-BLUD (Permendagri 61/2007 Psl 3) MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
  • 5. JENIS PELAYANAN YANG DAPAT MENERAPKAN PPK BLUD Tidak Dapat Menjadi BLU Dapat Menjadi BLU PELAYANAN PUBLIK Penyedia Barang/Jasa Publik Oleh Pemerintah yang Semata-mata karena Kewenangan Pelayanan KTP, Izin Usaha, IMB, dsb Penyedia Barang/Jasa Publik yang Tidak Dimonopoli Oleh Pemerintah Tempat Wisata Rumah Sakit Pelayanan Pendidikan
  • 6. PERSYARATAN SUBSTANSI PERSYARATAN TEKNIS PERSYARATAN ADMINISTRATIF PERSYARATAN UNTUK MENJADI PPK-BLUD
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10. PROSES PENETAPAN PPK-BLU D USULAN BLU D SKPD SYARAT SUBTANTIF SYARAT TEKNIS SYARAT ADMINISTRATIF STATUS BLU D PENUH SYARAT SUBTANTIF SYARAT TEKNIS SYARAT ADMINISTRATIF PROSES TIM PENILAI 3 BLN REKOMENDASI KEP.KDH STATUS BLU D BERTAHAP SYARAT SUBTANTIF SYARAT TEKNIS 1 BLN DPRD
  • 11. PROSES PENETAPAN PPK-BLU D USULAN BLU D SUBTANTIF TEKNIS ADMINISTRATIF BLU D PENUH SUBTANTIF TEKNIS ADMINISTRATIF BLU D BERTAHAP SUBTANTIF TEKNIS PROSES EVALUASI 3 BLN DIREKTUR RSUD PERKADA TIM PENILAI MAX 3 THN
  • 12. MANFAAT PPK- BLU D KELANCARAN PENDANAAN OPERASIONAL KETERGANTUAN THD SUBSIDI PEMDA OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN KETERBATASAN DANA OPERASIONAL PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN RS UD PPK- BLU D MENGATASI MASALAH
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19. Nilai Bobot Dokumen No Dokumen Persyaratan Adm Bobot 1. Pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja 5 % 2. Pola Tata Kelola (PTK) 20 % 3. Rencana Strategis Bisnis (RSB) 30 % 4. Laporan Keuangan Pokok atau Prognosa/Proyeksi LK 20 % 5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 20 % 6. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit 5 % Total 100 %
  • 20. Format Penilaian (1) 10 No. Dokumen Administrasi yang Dinilai Nilai Bobot Dokumen Indikator Unsur yang dinilai Nilai Per Unsur (Skala 0 - 10) Bobot per Unsur NILAI AKHIR ( 6 x 7 x 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja 5% Adanya pernya- taan kesang- gupan a. Kesesuaian dengan format dalam Permendagri 61 tahun 2007. 2,0 b. Ditandatangani oleh kepala SKPD/Unit kerja dan diketahui Sekda atau Kepala SKPD 8,0   Sub total (1)           10,0
  • 21. Format Penilaian (2) 5 5 No. Dokumen Administrasi yang Dinilai Nilai Bobot Dokumen Indikator Unsur yang dinilai Nilai Per Unsur (Skala 0 - 10) Bobot per Unsur NILAI AKHIR ( 6 x 7 x 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Pola Tata Kelola 20% O rganisasi dan tata laksana a. Struktur Organisasi 1,0 b. Prosedur Kerja 1,0 c. Pengelompokan yang logis 1,0 d. Pengelolaan SDM (penerimaan pegawai, penempatan, sistem remunerasi, jenjang karir, pembinaan termasuk sistem reward dan punishment, pemutusan hubungan kerja) 2,0 Akuntabilitas a. Sistem akuntabilitas berbasis kinerja 2,0 b. Kebijakan keuangan (Kebijakan mengenai tarif berdasarkan unit cost dan subsidi, sistem akuntansi dan keuangan.) 1,5 c. Kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah 1,5   Sub total (2)           10,0
  • 22. Format Penilaian (3) 2 3 2 2 1 No. Dokumen Administrasi yang Dinilai Nilai Bobot Dokumen Indikator Unsur yang dinilai Nilai Per Unsur (Skala 0 - 10) Bobot per Unsur NILAI AKHIR ( 6 x 7 x 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 3 Rencana Strategis Bisnis 30% Visi dan Misi a. Pernyataan visi dan misi 1,00 Program Strategis a. Kesesuaian Renstra Bisnis 5 tahunan dengan RPJMD 1,00 b. Kesesuaian visi, misi, program dengan pencapaian kinerja (kinerja layanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat) 1,00 Pengukuran Pencapaian Kinerja a. Indikator kinerja 1,00 b. Target kinerja tahun berjalan 1,00 Rencana Pencapaian 5 tahunan a. Gambaran program 5 tahunan 1,00 b. Pembiayaan 5 tahunan 1,00 c. Penanggung jawab program 0,5 d. Prosedur pelaksanaan program 0,5 Proyeksi Keuangan 5 tahunan   Proyeksi arus kas 0,5   Proyeksi neraca 0,5   Proyeksi laporan operasional/aktivitas 0,5   Proyeksi rasio keuangan 0,5   Sub total (3)           10,0
  • 23. Format Penilaian (4) 3 4 3 No. Dokumen Administrasi yang Dinilai Nilai Bobot Dokumen Indikator Unsur yang dinilai Nilai Per Unsur (Skala 0 - 10) Bobot per Unsur NILAI AKHIR ( 6 x 7 x 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 4. Laporan Keuangan Pokok bagi SKPD/Unit Kerja yang sudah ada 20% Laporan Realisasi Anggaran   a Laporan Realisasi anggaran sesuai dengan SAP yang berlaku di daerah 3,0 Neraca   a Neraca sesuai dengan peraturan yang berlaku pada pemerintah daerah dan/atau sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia 3,0 Catatan atas Laporan Keuangan a CALK dibuat sesuai dengan pedoman yang berlaku pada pemerintah daerah dan/atau standar akuntansi yang ditetapkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia 2,0 b Kesesuaian antara kinerja keuangan dengan indikator yang ada di rencana strategis 2,0   Sub total (4)         10,0
  • 24. Format Penilaian (5) 4 4 1 1 No. Dokumen Administrasi yang Dinilai Nilai Bobot Dokumen Indikator Unsur yang dinilai Nilai Per Unsur (Skala 0 - 10) Bobot per Unsur NILAI AKHIR ( 6 x 7 x 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 5 Standar Pelayanan Minimal 20% SPM yang sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan a. Fokus 1,0 b. Terukur 1,0 c. Dapat dicapai 0,5 d. Relevan dan dapat diandalkan 1,0 e Kerangka waktu 0,5 Kelengkapan dan kesesuaian jenis dan target kinerja a Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPM yang diberlakukan 1,0 Adanya keterkaitan antara SPM dengan Rencana Strategis Bisnis dan anggaran a Kaitan antara SPM dengan Rencana Strategis Bisnis dan anggaran tahunan 4,0 Adanya pengesahan dari Kepala Daerah a Legitimasi Kepala Daerah 1,0             Sub total (5)           10,0
  • 25. Format Penilaian (6) 10 10 No. Dokumen Administrasi yang Dinilai Nilai Bobot Dokumen Indikator Unsur yang dinilai Nilai Per Unsur (Skala 0 - 10) Bobot per Unsur NILAI AKHIR ( 6 x 7 x 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 6 Laporan Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia untuk Diaudit 5% Laporan Audit Terakhir a. Hasil audit tahun terakhir oleh BPK sebelum mengajukan sebagai BLUD 7,0 b. Tahun Audit 3 Atau     10,0 Pernyataan Bersedia untuk Diaudit secara independen a. Kesuaian dengan format yang ditetapkan 2,0 b. Ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit Kerja diketahui oleh Sekda atau Kepala SKPD 8,0   Sub total (6)           10,0
  • 26. Kesimpulan Hasil Penilaian No Nilai Akhir Kesimpulan Status yg Direkomendasikan 1. 80 – 100 Memuaskan PPK-BLUD Secara Penuh 2. 60 – 79 Belum terpenuhi secara memuaskan PPK-BLUD Secara Bertahap 3. Kurang dari 60 Tidak memuaskan PPK-BLUD Ditolak
  • 27.