SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 55
Downloaden Sie, um offline zu lesen
PERLINDUNGAN HUKUM PATEN
OLEH
SETYO PURWANTORO
DIREKTORAT PATEN
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
05/20/15
1
DEFINISI DAN JENIS
05/20/15
2
Paten adalah:
Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada
Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi,
untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri
Invensinya tersebut atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakannya
05/20/15
3
JENIS PATEN
1. Paten (Invention)
2. Paten Sederhana (Simple
Patent, Utility Models).
05/20/15
4
PERBEDAAN PATEN
N
o
Keterangan Paten Paten Sederhana
1 Jumlah Klaim 1 invensi atau beberapa invensi
yang merupakan satu kesatuan
invensi
1 invensi
2 Masa Perlindungan 20 thn terhitung sejak tanggal
penerimaan permohonan paten
10 thn terhitung sejak tanggal
penerimaan
3 Pengumuman
Permohonan
18 bulan setelah tanggal
penerimaan
3 bulan setelah tanggal
penerimaan
4 Jangka Waktu
Mengajukan
Keberatan
6 bulan terhitung sejak
diumumkan
3 bulan terhitung sejak
diumumkan
5 Yang diperiksa dalam
pemeriksaan
substantif
Kebaharuan (novelty), langkah
inventif & dapat diterapkan
dalam industri
Kebaharuan (novelty) & dapat
diterapkan dalam industri
6 Lama Pemeriksaan
Substantif
36 bulan terhitung sejak tanggal
penerimaan permohonan
pemeriksaan substantif
24 bulan terhitung sejak
tanggal penerimaan
permohonan pemeriksaan
substantif
7 Objek Paten Produk dan Proses Produk atau alat
PENGERTIAN HAK EKSKLUSIF
Hak yang diberikan
kepada pemegang Paten
Oleh Negara
Untuk jangka waktu tertentu
10-20 tahun
Melaksanakan secara
komersial
Memberikan hak lisensi
pada pihak lain
Pihak lain tanpa persetujuan
pemegang Paten dilarang
melaksanakan Paten tersebut05/20/15
6
Invensi adalah:
Ide inventor yang dituangkan dalam suatu
kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di
bidang teknologi dapat berupa produk atau
proses atau penyempurnaan dan pengembangan
produk atau proses
05/20/15
7
Inventor adalah
seorang yang secara sendiri atau beberapa orang
yang secara bersama-sama melaksanakan ide
yang dituangkan ke dalam kegiatan yang
menghasilkan Invensi
05/20/15
8
 Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan
mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan
dalam industri.
 Paten sederhana diberikan untuk invensi berupa
produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai
kegunaan praktis disebabkan bentuk, konfigurasi,
konstruksi atau komponen serta dapat diterapkan
dalam industri.
Syarat Invensi Dapat diberi Perlindungan
05/20/15
9
a. Proses atau produk yang pengumuman dan
penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan
perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama,
ketertiban umum atau kesusilaan;
b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau
pembedahan yang diterapkan terhadap manusia
dan/atau hewan;
c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan
matematika;atau
d. i. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
ii. Proses biologis yang esensial untuk
memproduksi tanaman atau hewan, kecuali
proses non-biologis atau proses
mikrobiologis.
Paten tidak diberikan untuk Invensi
05/20/15
10
05/20/15
11
PENGAJUAN PERMOHONAN PATEN
• Paten diberikan atas dasar Permohonan
• Pengajuan Permohonan Paten dapat dilakukan
dengan 3 cara, yaitu:
a. Secara langsung ke Direktorat Jenderal HKI;
b. Melalui kuasa, dalam hal ini konsultan HKI ;
c. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM di seluruh Indonesia.
05/20/15
12
 Invensi yang didaftarkan Paten
haruslah merupakan satu invensi atau
beberapa invensi yang merupakan satu
kesatuan invensi.
 Pendaftaran Paten merupakan first to
file.
PENSIL +
PENGHAPUS
PATEN
BARU
1. Pensil
2. Penghapus
1. Pensil + Penghapus
TUSUK GIGI – PATEN
SEDERHANA
POST IT
CONTOH PATEN
PEMBUKA BOTOL
PROSES DAN TIME LINE
05/20/15
18
Jump to first page
PROSES UNTUK MENDAPATKAN PATEN
PEMOHON
LOKET
PENERIMAAN
DIREKTORAT PATEN
PEMERIKSAAN
FORMAL
PUBLIKASIA
PEMERIKSAAN
SUBSTANTIF
PUBLIKASI B DIBERI
DITOLAK
KEPUTUSAN
DIBERI
DITOLAK
APLIKASI
KOMISI
BANDING
Time Line
Permohonan
Paten
Maks. 18 bulan 6 bulan Maks. 36 bulan
Masa Pemeriksaan
Substantif
Masa
Publikasi
Filling Date Keputusan
total prosedur + 72 bulan
Publication of
Patent Application
Publication of
Granted/ Issued
Patent
Maks 36 bulan jangka waktu permohonan
pemeriksaan substantif
Pemeriksaan
Formalitas
(Masa Tunggu)
Time Line
Permohonan
Paten Sederhana
Maks. 3 bulan 3 bulan
Maks. 18 bulan
Masa Pemeriksaan Substantif
Masa Publikasi
Filling Date
Pemeriksaan
Formalitas
(Masa Tunggu)
Keputusan
total prosedur + 24 bulan
Publication of
Simple Patent
Application
Publication of
Granted/Issued
Patent
SUBYEK DAN JANGKA WAKTU
PERLINDUNGAN
05/20/15
22
05/20/15
23
 Yang berhak memperoleh Paten adalah
Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak
Inventor yang bersangkutan.
 Jika suatu Invensi dihasilkan oleh beberapa
orang secara bersama-sama, hak atas Invensi
tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh
para inventor yang bersangkutan
SUBJEK PATEN
05/20/15
24
o Dalam hubungan kerja, pihak yang memberikan
pekerjaan adalah pihak yang berhak memperoleh
Paten, kecuali diperjanjikan lain
o Karyawan maupun pekerja yang menggunakan data
dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaan, maka
kantor tempat karyawan tersebut bekerja yang berhak
memperoleh Paten
05/20/15
25
Paten
20 Tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
Paten Sederhana
10 Tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan
Catatan:
Perlindungan hukum Paten dalam lingkup
regional, walau kebaruan lingkup universal.
Kedua jenis Paten diatas tidak dapat diperpanjang
untuk jangka waktu perlindungannya.
JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN
HAK DAN
KEWAJIBAN
05/20/15
26
05/20/15
27
Hak Pemegang Paten
Secara Ekonomi :
Pemegang Paten mempunyai Hak Eksklusif untuk melaksanakan
Paten yang dimilikinya danmelarang pihak lain yang tanpa
persetujuannya : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,
menyewakan, menyerahkan, atau diserahkan produk Paten yang
dimilikinya (Pasal 16 UU No. 14 th 2001).
Secara Moral :
Suatu hak yang lahir dari asas pengakuan dalam bentuk Sertifikat
Paten yang untuk tetap mencantumkan nama Inventornya.
Dikecualikan dari ketentuan tersebut apabila pemakaian Paten tersebut
untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis
sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang
Paten.
05/20/15
28
1. Membuat produk atau menggunakan proses yang
diberi Paten di Indonesia kecuali hanya layak
dilakukan secara regional.
2. Membayar biaya tahunan.
Kewajiban Pemegang Paten:
05/20/15
29
SERTIFIKAT PATEN
MERUPAKAN BUKTI HAK ATAS
PATEN.
KOMISI BANDING
PATEN
05/20/15
30
Komisi Banding Paten Adalah Badan Khusus
Yang Independen Dan Berada Di Lingkungan
Kementerian
Yang Membidangi Hak Kekayaan Intelektual
05/20/15
31
05/20/15
32
Permohonan banding dapat diajukan terhadap
penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan
dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang
bersifat substantif dan diajukan paling lama 3 (tiga)
bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat
pemberitahuan penolakan permohonan
Dalam hal komisi banding menolak permohonan
banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan
gugatan atas keputusan tersebut ke pengadilan niaga
dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut
LISENSI DAN LISENSI WAJIB
33
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten
kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak
untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang
diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat
tertentu.
34
Lisensi-wajib adalah Lisensi untuk
melaksanakan Paten yang diberikan
berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal
atas dasar permohonan
35
Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi-wajib
kepada Direktorat Jenderal untuk melaksanakan Paten
yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga
puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian
Paten dengan membayar biaya dengan alasan:
1.bahwa Paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau
dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh
Pemegang Paten atau
2.bahwa Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten
atau Penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara
yang merugikan kepentingan masyarakat.
36
PELAKSANAAN PATEN OLEH
PEMERINTAH
37
 Pihak-pihak Yang Dapat Meminta Pelaksanaan Paten Oleh
Pemerintah Adalah Pemerintah (Kementerian/Lembaga)
Terkait
 Pemerintah Dapat Melaksanakan Sendiri Paten Yang
Bersangkutan Dalam Hal Pemerintah Berpendapat Suatu
Paten Di Indonesia Sangat Penting Artinya Bagi:
a. Pertahanan Keamanan Negara; Atau
b. Kebutuhan Yang Sangat Mendesak Untuk Kepentingan
Masyarakat.
Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dilakukan dengan pemberian
imbalan yang wajar kepada Pemegang Paten
38
PENGALIHAN PATEN
05/20/15
39
Pengalihan Paten dapat terjadi karena:
1.Pewarisan;
2.Hibah;
3.Wasiat;
4.Perjanjian Tertulis; atau
5.Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Pengalihan paten harus didaftarkan ke direktorat
jenderal. Jika tidak didaftar maka pengalihan paten
tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum
05/20/15
41
BIAYA TAHUNAN
05/20/15
42
1) Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali harus
dilakukan paling lambat setahun terhitung sejak
tanggal pemberian Paten.
2) Untuk pembayaran tahun-tahun berikutnya, selama
Paten itu berlaku harus dilakukan paling lambat
pada tanggal yang sama dengan tanggal pemberian
Paten atau pencatatan Lisensi yang bersangkutan.
3) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud
pada angka (1) dihitung sejak tahun pertama
Permohonan.
43
PEMBATALAN PATEN
05/20/15
44
o BATAL DEMI HUKUM
o BATAL ATAS PERMOHONAN
PEMEGANG PATEN
o BATAL BERDASARKAN GUGATAN KE
PENGADILAN NIAGA
45
BATAL DEMI HUKUM
Paten dinyatakan batal demi hukum apabila Pemegang Paten tidak
memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu
yang ditentukan dalam Undang-undang ini, yaitu 3 (tiga) tahun
berturut-turut.
46
BATAL ATAS PERMOHONAN
PEMEGANG PATEN
Paten dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal untuk seluruh atau
sebagian atas permohonan Pemegang Paten yang diajukan secara
tertulis kepada Direktorat Jenderal
47
BATAL ATAS GUGATAN PENGADILAN
• Gugatan pembatalan dapat diajukan oleh pihak
ketiga kepada Pemegang Paten melalui
Pengadilan Niaga.
• Jika gugatan pembatalan Paten hanya
mengenai satu atau beberapa klaim atau
bagian dari klaim, pembatalan dilakukan hanya
terhadap klaim yang pembatalannya digugat
48
JENIS DELIK DAN SANKSI PIDANA
05/20/15
49
JENIS DELIK
Tindak Pidana Paten merupakan
delik aduan
SANKSI PIDANA
Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak
Pemegang Paten dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).
Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak
Pemegang Paten Sederhana dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah).
51
DIKECUALIKAN
DARI KETENTUAN PIDANA
Mengimpor suatu produk farmasi yang dilindungi Paten di
Indonesia, yang produk tersebut telah dimasukkan ke pasar di
suatu negara oleh Pemegang Paten yang sah dengan syarat
produk itu diimpor sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Memproduksi produk farmasi yang dilindungi Paten di
Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum
berakhirnya perlindungan Paten dengan tujuan untuk proses
perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah
perlindungan Paten tersebut berakhir.
52
05/20/15
53
INOVASI MULAI
SEKARANG!
TERIMA KASIH
05/20/15
55
www.dgip.go.id

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Slide Mengenai Paten
Slide Mengenai PatenSlide Mengenai Paten
Slide Mengenai PatenIdo Mantan
 
Pengurusan Budel Pailit dalam Praktek
Pengurusan Budel Pailit dalam PraktekPengurusan Budel Pailit dalam Praktek
Pengurusan Budel Pailit dalam Praktekalsalcunsoed
 
Aspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewaAspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewaLeks&Co
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Leks&Co
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Presentasi rahasia dagang opi
Presentasi rahasia dagang opiPresentasi rahasia dagang opi
Presentasi rahasia dagang opiErick Saropie
 
Prinsip prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen
Prinsip prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumenPrinsip prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen
Prinsip prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumenKathleen Pontoh
 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Perjanjian Pengikatan Jual Beli TanahPerjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Perjanjian Pengikatan Jual Beli TanahLeks&Co
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Leks&Co
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdatasuiggetsu
 
Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxAmandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
 
Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugatNasria Ika
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataLisa SYP
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal DraftingLeks&Co
 

Was ist angesagt? (20)

Slide Mengenai Paten
Slide Mengenai PatenSlide Mengenai Paten
Slide Mengenai Paten
 
Pengurusan Budel Pailit dalam Praktek
Pengurusan Budel Pailit dalam PraktekPengurusan Budel Pailit dalam Praktek
Pengurusan Budel Pailit dalam Praktek
 
Aspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewaAspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewa
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
Presentasi rahasia dagang opi
Presentasi rahasia dagang opiPresentasi rahasia dagang opi
Presentasi rahasia dagang opi
 
Arbitrase
ArbitraseArbitrase
Arbitrase
 
Prinsip prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen
Prinsip prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumenPrinsip prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen
Prinsip prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen
 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Perjanjian Pengikatan Jual Beli TanahPerjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
 
Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
 
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxAmandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
 
Tahap penyusunan kontrak
Tahap penyusunan kontrakTahap penyusunan kontrak
Tahap penyusunan kontrak
 
HUKUM PERSAINGAN USAHA
HUKUM PERSAINGAN USAHAHUKUM PERSAINGAN USAHA
HUKUM PERSAINGAN USAHA
 
Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugat
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdata
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal Drafting
 

Ähnlich wie Perlindungan Hukum Paten

Hak_Kekayaan_Intelektual.pptx
Hak_Kekayaan_Intelektual.pptxHak_Kekayaan_Intelektual.pptx
Hak_Kekayaan_Intelektual.pptxFazleAndi
 
hak kekayaan intelektual paten legal aspek
hak kekayaan intelektual paten legal aspekhak kekayaan intelektual paten legal aspek
hak kekayaan intelektual paten legal aspekamaliarais
 
Uu tahun 2006 no. 13 tentang paten
Uu tahun 2006 no. 13 tentang patenUu tahun 2006 no. 13 tentang paten
Uu tahun 2006 no. 13 tentang patenLegal Akses
 
Legal Aspek (Paten Invensi Teknologi)
Legal Aspek (Paten Invensi Teknologi)Legal Aspek (Paten Invensi Teknologi)
Legal Aspek (Paten Invensi Teknologi)pradnyakr
 
Harta intelek 1
Harta intelek 1Harta intelek 1
Harta intelek 1adnan62
 
Hbl 13, bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...
Hbl 13,  bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...Hbl 13,  bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...
Hbl 13, bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...BellaTriOktaviana2
 
Perlindungan Desain Industri di Indonesia
Perlindungan Desain Industri di IndonesiaPerlindungan Desain Industri di Indonesia
Perlindungan Desain Industri di Indonesiapsetiadharma
 
Tinjauan hukum pemegang paten
Tinjauan hukum pemegang patenTinjauan hukum pemegang paten
Tinjauan hukum pemegang patenAsef Adianto, S.H
 
Pelanggaran Paten
Pelanggaran PatenPelanggaran Paten
Pelanggaran PatenAdi Suseno
 
Hukum Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual.pptx
Hukum Bisnis  Hak Atas Kekayaan Intelektual.pptxHukum Bisnis  Hak Atas Kekayaan Intelektual.pptx
Hukum Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual.pptxDinarRamdhanMubarok
 
Zsazsa XI PBS Tata Cara Pengajuan HAKI PPT.pptx
Zsazsa XI PBS Tata Cara Pengajuan HAKI PPT.pptxZsazsa XI PBS Tata Cara Pengajuan HAKI PPT.pptx
Zsazsa XI PBS Tata Cara Pengajuan HAKI PPT.pptxZsazsaGhaniaIqlima
 
Bab isi hak atas kekayaan intelektual
Bab isi hak atas kekayaan intelektualBab isi hak atas kekayaan intelektual
Bab isi hak atas kekayaan intelektualkristinhutagalung
 

Ähnlich wie Perlindungan Hukum Paten (20)

Hak_Kekayaan_Intelektual.pptx
Hak_Kekayaan_Intelektual.pptxHak_Kekayaan_Intelektual.pptx
Hak_Kekayaan_Intelektual.pptx
 
hak kekayaan intelektual paten legal aspek
hak kekayaan intelektual paten legal aspekhak kekayaan intelektual paten legal aspek
hak kekayaan intelektual paten legal aspek
 
Uu tahun 2006 no. 13 tentang paten
Uu tahun 2006 no. 13 tentang patenUu tahun 2006 no. 13 tentang paten
Uu tahun 2006 no. 13 tentang paten
 
UU Nomor 13 Tahun 2016.pdf
UU Nomor 13 Tahun 2016.pdfUU Nomor 13 Tahun 2016.pdf
UU Nomor 13 Tahun 2016.pdf
 
Uu 14 2001
Uu 14 2001Uu 14 2001
Uu 14 2001
 
Haki benaya
Haki benayaHaki benaya
Haki benaya
 
Legal Aspek (Paten Invensi Teknologi)
Legal Aspek (Paten Invensi Teknologi)Legal Aspek (Paten Invensi Teknologi)
Legal Aspek (Paten Invensi Teknologi)
 
Uu 06 1989
Uu 06 1989Uu 06 1989
Uu 06 1989
 
Harta intelek 1
Harta intelek 1Harta intelek 1
Harta intelek 1
 
Hbl 13, bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...
Hbl 13,  bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...Hbl 13,  bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...
Hbl 13, bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...
 
Perlindungan Desain Industri di Indonesia
Perlindungan Desain Industri di IndonesiaPerlindungan Desain Industri di Indonesia
Perlindungan Desain Industri di Indonesia
 
Bab10 haki
Bab10 hakiBab10 haki
Bab10 haki
 
hki 1
hki 1hki 1
hki 1
 
Tinjauan hukum pemegang paten
Tinjauan hukum pemegang patenTinjauan hukum pemegang paten
Tinjauan hukum pemegang paten
 
Sekilas tentang HaKI
Sekilas tentang HaKISekilas tentang HaKI
Sekilas tentang HaKI
 
sekilas tentang haki
sekilas tentang hakisekilas tentang haki
sekilas tentang haki
 
Pelanggaran Paten
Pelanggaran PatenPelanggaran Paten
Pelanggaran Paten
 
Hukum Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual.pptx
Hukum Bisnis  Hak Atas Kekayaan Intelektual.pptxHukum Bisnis  Hak Atas Kekayaan Intelektual.pptx
Hukum Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual.pptx
 
Zsazsa XI PBS Tata Cara Pengajuan HAKI PPT.pptx
Zsazsa XI PBS Tata Cara Pengajuan HAKI PPT.pptxZsazsa XI PBS Tata Cara Pengajuan HAKI PPT.pptx
Zsazsa XI PBS Tata Cara Pengajuan HAKI PPT.pptx
 
Bab isi hak atas kekayaan intelektual
Bab isi hak atas kekayaan intelektualBab isi hak atas kekayaan intelektual
Bab isi hak atas kekayaan intelektual
 

Mehr von alsalcunsoed

Mehr von alsalcunsoed (20)

Karya Tulis SMAN 1 Purbalingga
Karya Tulis SMAN 1 PurbalinggaKarya Tulis SMAN 1 Purbalingga
Karya Tulis SMAN 1 Purbalingga
 
Karya Tulis SMAN 1 Bawang
Karya Tulis SMAN 1 BawangKarya Tulis SMAN 1 Bawang
Karya Tulis SMAN 1 Bawang
 
Key answers 3
Key answers 3Key answers 3
Key answers 3
 
Name 1
Name 1Name 1
Name 1
 
Name 2
Name 2Name 2
Name 2
 
The key answers 2
The key answers  2The key answers  2
The key answers 2
 
Task
Task Task
Task
 
The Key Answer
The Key AnswerThe Key Answer
The Key Answer
 
Practice 3
Practice 3Practice 3
Practice 3
 
Speaking
SpeakingSpeaking
Speaking
 
Practice 1
Practice 1Practice 1
Practice 1
 
Practice 2
Practice 2Practice 2
Practice 2
 
Simple Future Tense
Simple Future TenseSimple Future Tense
Simple Future Tense
 
Reading Skills
Reading SkillsReading Skills
Reading Skills
 
Listening
ListeningListening
Listening
 
UAS Preparation
UAS PreparationUAS Preparation
UAS Preparation
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Part of Speech
Part of Speech Part of Speech
Part of Speech
 
Keabsahan Kebijakan Kartu Sakti
Keabsahan Kebijakan Kartu SaktiKeabsahan Kebijakan Kartu Sakti
Keabsahan Kebijakan Kartu Sakti
 
ARBITRASE By Badan Arbitrase Nasional Indonesia
ARBITRASE By Badan Arbitrase Nasional IndonesiaARBITRASE By Badan Arbitrase Nasional Indonesia
ARBITRASE By Badan Arbitrase Nasional Indonesia
 

Perlindungan Hukum Paten

  • 1. PERLINDUNGAN HUKUM PATEN OLEH SETYO PURWANTORO DIREKTORAT PATEN DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI 05/20/15 1
  • 3. Paten adalah: Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya 05/20/15 3
  • 4. JENIS PATEN 1. Paten (Invention) 2. Paten Sederhana (Simple Patent, Utility Models). 05/20/15 4
  • 5. PERBEDAAN PATEN N o Keterangan Paten Paten Sederhana 1 Jumlah Klaim 1 invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi 1 invensi 2 Masa Perlindungan 20 thn terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten 10 thn terhitung sejak tanggal penerimaan 3 Pengumuman Permohonan 18 bulan setelah tanggal penerimaan 3 bulan setelah tanggal penerimaan 4 Jangka Waktu Mengajukan Keberatan 6 bulan terhitung sejak diumumkan 3 bulan terhitung sejak diumumkan 5 Yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif Kebaharuan (novelty), langkah inventif & dapat diterapkan dalam industri Kebaharuan (novelty) & dapat diterapkan dalam industri 6 Lama Pemeriksaan Substantif 36 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif 24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif 7 Objek Paten Produk dan Proses Produk atau alat
  • 6. PENGERTIAN HAK EKSKLUSIF Hak yang diberikan kepada pemegang Paten Oleh Negara Untuk jangka waktu tertentu 10-20 tahun Melaksanakan secara komersial Memberikan hak lisensi pada pihak lain Pihak lain tanpa persetujuan pemegang Paten dilarang melaksanakan Paten tersebut05/20/15 6
  • 7. Invensi adalah: Ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses 05/20/15 7
  • 8. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi 05/20/15 8
  • 9.  Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.  Paten sederhana diberikan untuk invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponen serta dapat diterapkan dalam industri. Syarat Invensi Dapat diberi Perlindungan 05/20/15 9
  • 10. a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan; b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan; c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;atau d. i. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik; ii. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Paten tidak diberikan untuk Invensi 05/20/15 10
  • 11. 05/20/15 11 PENGAJUAN PERMOHONAN PATEN • Paten diberikan atas dasar Permohonan • Pengajuan Permohonan Paten dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu: a. Secara langsung ke Direktorat Jenderal HKI; b. Melalui kuasa, dalam hal ini konsultan HKI ; c. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia.
  • 12. 05/20/15 12  Invensi yang didaftarkan Paten haruslah merupakan satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi.  Pendaftaran Paten merupakan first to file.
  • 13. PENSIL + PENGHAPUS PATEN BARU 1. Pensil 2. Penghapus 1. Pensil + Penghapus
  • 14. TUSUK GIGI – PATEN SEDERHANA
  • 18. PROSES DAN TIME LINE 05/20/15 18
  • 19. Jump to first page PROSES UNTUK MENDAPATKAN PATEN PEMOHON LOKET PENERIMAAN DIREKTORAT PATEN PEMERIKSAAN FORMAL PUBLIKASIA PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PUBLIKASI B DIBERI DITOLAK KEPUTUSAN DIBERI DITOLAK APLIKASI KOMISI BANDING
  • 20. Time Line Permohonan Paten Maks. 18 bulan 6 bulan Maks. 36 bulan Masa Pemeriksaan Substantif Masa Publikasi Filling Date Keputusan total prosedur + 72 bulan Publication of Patent Application Publication of Granted/ Issued Patent Maks 36 bulan jangka waktu permohonan pemeriksaan substantif Pemeriksaan Formalitas (Masa Tunggu)
  • 21. Time Line Permohonan Paten Sederhana Maks. 3 bulan 3 bulan Maks. 18 bulan Masa Pemeriksaan Substantif Masa Publikasi Filling Date Pemeriksaan Formalitas (Masa Tunggu) Keputusan total prosedur + 24 bulan Publication of Simple Patent Application Publication of Granted/Issued Patent
  • 22. SUBYEK DAN JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN 05/20/15 22
  • 23. 05/20/15 23  Yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.  Jika suatu Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan SUBJEK PATEN
  • 24. 05/20/15 24 o Dalam hubungan kerja, pihak yang memberikan pekerjaan adalah pihak yang berhak memperoleh Paten, kecuali diperjanjikan lain o Karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaan, maka kantor tempat karyawan tersebut bekerja yang berhak memperoleh Paten
  • 25. 05/20/15 25 Paten 20 Tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Paten Sederhana 10 Tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan Catatan: Perlindungan hukum Paten dalam lingkup regional, walau kebaruan lingkup universal. Kedua jenis Paten diatas tidak dapat diperpanjang untuk jangka waktu perlindungannya. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN
  • 27. 05/20/15 27 Hak Pemegang Paten Secara Ekonomi : Pemegang Paten mempunyai Hak Eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya danmelarang pihak lain yang tanpa persetujuannya : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau diserahkan produk Paten yang dimilikinya (Pasal 16 UU No. 14 th 2001). Secara Moral : Suatu hak yang lahir dari asas pengakuan dalam bentuk Sertifikat Paten yang untuk tetap mencantumkan nama Inventornya. Dikecualikan dari ketentuan tersebut apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.
  • 28. 05/20/15 28 1. Membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia kecuali hanya layak dilakukan secara regional. 2. Membayar biaya tahunan. Kewajiban Pemegang Paten:
  • 31. Komisi Banding Paten Adalah Badan Khusus Yang Independen Dan Berada Di Lingkungan Kementerian Yang Membidangi Hak Kekayaan Intelektual 05/20/15 31
  • 32. 05/20/15 32 Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif dan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan Dalam hal komisi banding menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan tersebut ke pengadilan niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut
  • 34. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. 34
  • 35. Lisensi-wajib adalah Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan 35
  • 36. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi-wajib kepada Direktorat Jenderal untuk melaksanakan Paten yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian Paten dengan membayar biaya dengan alasan: 1.bahwa Paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh Pemegang Paten atau 2.bahwa Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau Penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. 36
  • 38.  Pihak-pihak Yang Dapat Meminta Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Adalah Pemerintah (Kementerian/Lembaga) Terkait  Pemerintah Dapat Melaksanakan Sendiri Paten Yang Bersangkutan Dalam Hal Pemerintah Berpendapat Suatu Paten Di Indonesia Sangat Penting Artinya Bagi: a. Pertahanan Keamanan Negara; Atau b. Kebutuhan Yang Sangat Mendesak Untuk Kepentingan Masyarakat. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dilakukan dengan pemberian imbalan yang wajar kepada Pemegang Paten 38
  • 40. Pengalihan Paten dapat terjadi karena: 1.Pewarisan; 2.Hibah; 3.Wasiat; 4.Perjanjian Tertulis; atau 5.Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
  • 41. Pengalihan paten harus didaftarkan ke direktorat jenderal. Jika tidak didaftar maka pengalihan paten tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum 05/20/15 41
  • 43. 1) Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali harus dilakukan paling lambat setahun terhitung sejak tanggal pemberian Paten. 2) Untuk pembayaran tahun-tahun berikutnya, selama Paten itu berlaku harus dilakukan paling lambat pada tanggal yang sama dengan tanggal pemberian Paten atau pencatatan Lisensi yang bersangkutan. 3) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dihitung sejak tahun pertama Permohonan. 43
  • 45. o BATAL DEMI HUKUM o BATAL ATAS PERMOHONAN PEMEGANG PATEN o BATAL BERDASARKAN GUGATAN KE PENGADILAN NIAGA 45
  • 46. BATAL DEMI HUKUM Paten dinyatakan batal demi hukum apabila Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang ini, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut. 46
  • 47. BATAL ATAS PERMOHONAN PEMEGANG PATEN Paten dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal untuk seluruh atau sebagian atas permohonan Pemegang Paten yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal 47
  • 48. BATAL ATAS GUGATAN PENGADILAN • Gugatan pembatalan dapat diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga. • Jika gugatan pembatalan Paten hanya mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim, pembatalan dilakukan hanya terhadap klaim yang pembatalannya digugat 48
  • 49. JENIS DELIK DAN SANKSI PIDANA 05/20/15 49
  • 50. JENIS DELIK Tindak Pidana Paten merupakan delik aduan
  • 51. SANKSI PIDANA Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). 51
  • 52. DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN PIDANA Mengimpor suatu produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia, yang produk tersebut telah dimasukkan ke pasar di suatu negara oleh Pemegang Paten yang sah dengan syarat produk itu diimpor sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Memproduksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya perlindungan Paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan Paten tersebut berakhir. 52