Dokumen tersebut membahas tentang pembelajaran sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959. Pada masa ini terdapat tujuh orang perdana menteri yang memerintah dalam beberapa kabinet, yaitu kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda. Setiap kabinet memiliki program kerja namun umumnya jatuh dalam waktu singkat karena pertentangan

1. Pembelajaran Sebelumnya
“TELADAN PARA TOKOH PERSATUAN”

2. ALFAJRI, S.Pd
DEMOKRASI LIBERAL
6 September 1950 – 5 Juli 1959

3. Kompetensi Dasar
• 3.3 Mengevaluasi perkembangan
kehidupan politik dan ekonomi bangsa
Indonesia pada masa Demokrasi Liberal.
• 4.3 Merekonstruksi perkembangan
kehidupan politik dan ekonomi bangsa
Indonesia pada masa Demokrasi Liberal
dan menyajikanya dalam bentuk laporan
tertulis

4. Tujuan Pembelajaran
• Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi peserta didik mampu menjelaskan kondisi
politik bangsa Indonesia pada tahun 1950-1959
• Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi peserta didik mampu
meganalisis kabinet yang berlangsung selama masa Demokrasi
Parlementer 1950-1959Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi
peserta didik mampu memberikan contoh konsep berkelanjutan
dalam sejarah
• Megevaluasi kabinet selama masa Demokrasi Parlementer 1950-1959
• Melalui kegiatan presentasi peserta didik mampu mengolah informasi mengenai
dinamika perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa Demokrasi
Parlementer 1950-1959
• Mampu menyajikan dalam bentuk tulisan mengenai dinamika perkembangan
kabinet yang berlangsung selama masa Demokrasi Parlementer 1950-1959
• Membuat peta konsep tentang kabinet yang berlangsung selama masa Demokrasi
Parlementer 1950-1959 diserta dengan program kerja seta penyebab jatuhnya
kabinet

5. Demokrasi Liberal adalah demokrasi yang
memberi kebebasan yang seluasnya kepada
warga negara. Indonesia menganut sistem
Demokrasi Liberal pada tahun 1950-1959. Pada
masa ini ditandai dengan sering terjadi
pergantian kabinet yang memerintah.

6. Presiden dan wakil
presiden tidak dapat
diganggu gugat
Presiden
berhak
membubarkan
DPR
Menteri
bertanggung
jawab
terhadap
Parlemen
Perdana
Menteri
diangkat oleh
Presiden

8. PERDANA MENTRI DI INDONESIA PADA MASA
DEMOKRASI LIBERAL ADA TUJUH :
1. NATSIR
2. SUKIMAN
3. WILOPO
4. ALI SASTROAMIJOYO I
5. BURHANUDIN HARAHAP
6. ALI SASTROAMIJOYO II
7. DJUANDA
NASI WILLI
BUAT
DJUAN

9. KABINET
NATSIR
7 SEPTEMBER 1950 – 21 MARET 1951
Dipimpin : Mohammad Natsir
Partai : Masyumi
Dibentuk/ : 6 September 1950
Diumumkan
Dilantik : 7 September 1950
Mulai Bekerja : 7 September 1950
Kabinet Natsir adalah kabinet pertama
pada masa demokrasi liberal. Menteri
kabinetnya berasal dari Masyumi
ditambah tokoh-tokoh yang
mempunyai keahlian (non partai)
seperti Sri Sultan Hamengku Buana IX.

10. No. Jabatan Nama Menteri Partai Politik
1. Perdana Menteri Mohammad Natsir Masyumi
2. Wakil Perdana Menteri Hamengkubuwono IX -
3. Menteri Luar Negri Mr. Mohammad Roem Masyumi
4. Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat -
5. Menteri Pertahanan Dr. Abdul Halim -
6. Menteri Kehakiman Wongsonegoro PIR
7. Menteri Penerangan Pellaupessy Demokrat
8. Menteri Keuangan Syifruddin
Prawiranegara
Masyumi
-
9. Menteri Pertanian Tandiono Manu PSI
10. Menteri Perdagangan dan Perindustrian Dr. Sumitro
Djojohadikusumo
PSI
-
12. Menteri Perhubungan Ir. Djuanda -
12. Menteri Pekerjaan Umum dan Perindustrian Ir. H. Johannes PIR
13. Menteri Perburuhan R. P. Suroso Parindra
14. Menteri Sosial F. S. Harjadi Katholik
15. Menteri Pendidikan, Pengjaran dan
Kebudayaan
Dr. Bahser Djohan -
16. Menteri Agama K.K. A. Wahis Hasyim Masyumi
17. Menteri Kesehatan Dr. Johannes Leimena Parkindo
18. Menteri Negara Harsono Tjokroaminoto PSII

12. • menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman;
• memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat
secepatnya;
• mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi
rakyat;
• mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilu untuk
Konstituante dalam waktu yang singkat;
• membantu pembangunan perumahan rakyat; dan
• memperluas usaha-usaha meninggikan derajat
kesehatan dan kecerdasan rakyat.

13. Akan tetapi, belum
sampai program
tersebut terlaksana,
kabinet ini sudah
jatuh pada 21 Maret
1951 dalam usia 6,5
bulan.
Jatuhnya kabinet ini
karena kebijakan
Natsir dalam rangka
pembebtukan DPRD
dinilai oleh golongan
oposisi terlalu banyak
menguntungkan
Masyumi.

14. Kabinet Sukiman
(27April1951– 23 Februari1952)
Dengan jatuhnya Kabinet Natsir, Presiden Sukarno
menunjuk Dr. Sukiman Wiryosanjoyo dari Masyumi
dan Dr. Suwiryo dari PNI untuk membentuk kabinet.
Atas usaha dua orang formatur ini terbentuklah
kabinet yang diberi nama Kabinet Sukiman dengan
perdana menteri Dr. Sukiman dan wakil perdana
menteri Dr. Suwiryo.

15. • Partai Pemerintah : PNI dan Masyumi
• Partai Oposisi : PKI
Program-pogram yang dijalankan:
1. Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas
sebagai negara hukum untuk menjamin
keamanan dan ketentraman.
2. Mempercepat usaha penempatan bekas
pejuang dalam lapangan pembangunan.
3. Menyelesaikan persiapan pemilihan umum
Konstituante.
4. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
yang menuju perdamaian.
5. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah
Republik Indonesia.

16. Kabinet Sukiman jatuh,
karena
ditandatanganinya kerja
sama keamanan
Indonesia - Amerika
Serikat berdasarkan
Mutual Security Aids
(MSA).

17. Kabinet Wilopo 1952-1953
Biografi dan Sekilas Tentang Wilopo
Nama : Wilopo
Gender : Laki-laki
Tempat Lahir : Purworejo, Jawa Tengah
Tanggal Lahir : 1908
Riwayat Karir :
1. Menteri muda perburuhan kabinet Amir Syarifudin 1 dan kabinet
Amir Syarifudin II (1947-1948).
2. Menteri Perburuhan Kabinet Republik Indonesia Serikat (1949-
1950).
3. Menteri Perdagangan dan Perindustrian kabinet Sukirman-Suwiryo
(1951-1952).
4. Menteri Luar Negeri Kabinet Wilopo (1952).
5. Perdana Menteri Kabinet Wilopo (1952-1953).
6. Ketua Konstituante (1955-1959).
7. Ketua Dewan Pertimbangan Agung Indonesia (1968-1978).
8. Anggota Komite Empat Tim Pemberantasan Korupsi (1970)

18. Jabatan dalam kabinet :
1.Menteri Muda Perburuhan dalam
kabinet Amir Syarifudin I masa kerja
3 Juli 1947-11 November 1947.
2.Menteri Muda Perburuhan dalam
kabinet Amir Syarifudin II masa kerja
11 November 1947-29 Januari 1948.
3.Menteri Perburuhan dalam kabinet
RIS masa kerja 20 Desember 1949-6
Septembern1950.
4.Menteri Luar Negeri dalam kabinet
Wilopo masa kerja 3 April 1952-29
April 1952

19. Proses Terbentuknya Kabinet Wilopo
pada tanggal 1 Maret 1952, Soekarno menunjuk Sidik Joyosukarto
dari Partai PNI dan Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi
menjadi formatur[1]. Presiden Sukarno meminta kepada para
formatur untuk menyusun kabinet yang kuat dan mendapatkan
dukungan cukup dari parlemen. Usaha ini mengalami kegagalan,
karena tidak ditemukannya kesepakatan tentang siapa saja calon yang
akan didudukan didalam kabinet yang baru menggantikan Kabinet
Sukiman yang dianggap telah gagal dalam menjalankan amanatnya
Tanggal 19 Maret, kedua formatur ini mengembalikan mandatnya
kepada Presiden Soekarno. Presiden pun akhirnya menunjuk Mr.
Wilopo (PNI) sebagai seorang formatur yang baru. Pada tanggal 30
Maret 1952 Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri
dari : PNI dan Masyumi masing-masing mendapat jatah 4 orang, PSI 2
orang, PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia), Parkindo (Partai
Kristen Indonesia), Parindra (Partai Indonesia Raya). Partai Buruh dan
PSII masing-masing 1orang dan golongan orang tak berpartai 3 orang.
Dalam menentukan tim di kabinetnya, Wilopo mengusahakan adanya
suatu tim yang dianggapnya sebagai Zaken Kabinet.

20. Berdasarkan surat Keputusan Presiden No. 99 Tahun 1952,
tanggal 3 April 1952 terbentuk kabinet dengan Perdana
Menteri Wilopo dan Wakil Perdana Menteri dijabat oleh Mr.
Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi [2].
Pengesahan kabinet Wilopo
http://www.idsejarah.net/2014/11/kabinet-
wilopo.html

21. No Jabatan Nama Menteri
1
Perdana Menteri Wilopo
Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito
2 Menteri Luar Negeri Wilopo
3 Menteri Dalam Negeri Mohammad Roem
4 Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX [2]
5 Menteri Kehakiman Lukman Wiradinata
6 Menteri Penerangan Arnold Mononutu
7 Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo
8 Menteri Pertanian Mohammad Sardjan
9 Menteri Perdagangan Sumanang
10 Menteri Perhubungan Djuanda
11
Menteri Pekerjaan Umum
dan Tenaga
Suwarto
12 Menteri Perburuhan Iskandar Tedjasukmana
13 Menteri Sosial Anwar Tjokroaminoto [3]
14
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan
Bahder Djohan
15 Menteri Agama Fakih Usman
16 Menteri Kesehatan J. Leimena
17 Menteri Negara [4] Pandji Suroso [3]
(Urusan Pegawai)
i : 3 April 1952-30 Juli 1953
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Wilopo

22. Program kerja kabinet Wilopo
Berikut merupakan susunan rencana program kerja yang
dicanangkan oleh Wilopo selama kabinetnya berlangsung :
· Organisasi Negara
· Kemakmuran
· Keamanan
· Perburuhan
· Pendidikan dan pengajaran
· Luar negeri.
Sebenarnya program-program kabinet Wilopo
ini tidak berbeda jauh dengan program yang
dicanangkan oleh kabinet Natsir dan Sukiman.

23. Kegagalan Program
kerja kabinet Wilopo
• Pertama, masa kerja kabinet Wilopo terbilang cukup singkat
yakini mulai 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953, sehingga waktu
yang yang ada untuk merealisasikan semua program kerja
yang cukup banyak seperti disebutkan diatas tidak mencukupi.
Sebuah program kerja tentunya tidak bisa langsung terlaksana,
melainkan harus melalui beberapa tahapan yang
membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan masalah-
masalah yang terjadi selama kabinet Wilopo berlangsung
mengakibatkan kabinet ini harus mengakhiri masa kerjanya
dalam waktu kurang lebih satu tahun.

24. • Kedua, ‘musuh’ yang dihadapi bangsa Indonesia
kala berlangsungnya kabinet ini cukup berat, baik
dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari
dalam negeri, dari dalam kabinet juga muncul
pertentangan antara petinggi-petinggi partai
politik, ditambah lagi dengan munculnya
pemberontakan dari daerah-daerah yang merasa
tidak mendapatkan haknya dari pemerintah pusat.
Sedangkan dari luar negeri, pertikaian dengan
negeri Belanda atas masalah Irian Barat juga
menyulitkan Indonesia meraih kembali kedaulatan
atas Irian Barat agar masuk wilayah Indonesia.
Sengketa ini berlangsung dalam jangka waktu yang
lama, karena kekuatan dari pihak Belanda yang
sangat kuat, bahkan berbagai perjanjian yang
pernah diupayakan tidak mampu menyelesaikan
kasus Irian Barat

25. • Ketiga, dalam tujuan mencapai kemakmuran rakyat,
agaknya juga menemui hambatan karena kondisi
perekonomian negara sendiri saat itu juga tengah
mengalami penurunan, terjadi banyak kasus korupsi,
serta terjadinya inflasi karena tingginya harga barang
import dan rendahnya barang produksi untuk eksport,
yang menyebabkan defisit kas negara.

26. • Keempat, masalah ekonomi dan sosial
yang dihadapi bangsa Indonesia setalh
kependudukan Jepang dan Revolusi
sangatlah besar. Perkebunan-
perkebunan dan isntalasi industry
diseluruh penjuru negeri rusak berat.
Mungkin yang paling penting ialah
bahwa jumlah penduduk meningkat
tajam. Produksi pangan meningkat
namun tidak mencukupi kebutuhan
yang ada. Terjadinya berbagai kasus
ledakan penduduk yang signifikan
membuat keadaan semakin kacau. Di
Jawa, produksi beras perkapita sedikit
menurun dari Tahun 1950-1960.

27. Berakhirnya masa
kabinet Wilopo
1. Krisis ekonomi
2. Peristiwa 17 Oktober 1952
Kabinet Wilopo jatuh karena Peristiwa Tanjung
Morawa, Sumatra Utara yang ditunggangi oleh
PKI yang berhubungan dengan masalah
pembagian tanah.

28. KABINET ALI
SASTROAMIJO
YO 1
(30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
Dipimpin : Mr. Ali. Sastroamijoyo
Partai : Masyumi.
Dibentuk : 30 Juli 1953
Diumumkan : 30 Juli 1953
Dilantik : 12 Agustus 1953
Mulai Bekerja : 12 Agustus 1953
(Keputusan Presiden RI
Nomor 132 Tahun 1953)
Untuk mengisi jabatan Perdana
Menteri ditunjuk Ali Sastroamidjojo yang saat
itu menjabat Duta Besar Indonesia untuk
Amerika Serikat.
Ali Sastroamidjojo sempat ragu,
tetapi setelah didesak oleh Ketua Umum PNI
Sidik Joyosukarto, akhirnya Ali Sastroamidjojo
mau menduduki jabatan perdana menteri.

30. Prestasi yang dicapai pada Kabinet Ali yaitu
berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika
di Bandung dan persiapan Pemilu pertama
yang direncanakan pada tahun 1955.
• Kemunduran :
1. Masalah dalam tubuh TNI-AD
2. Keadaan ekonomi indonesia memburuk
3. Korupsi dan inflasi merejalela
Akhirnya kabinet ini mengembalikan mandat
kepada Presiden Soekarno dan diterima oleh
Wakil Presiden karena pada saat itu Presiden
sedang melakukan ibadah haji.

31. KABINET
BURHANUDIN
HARAHAP
12 AGUSTUS 1955 – 3 MARET 1956
Dipimpin : Burhanuddin Harahap.
Partai : Masyumi.
Diumumkan : 11 Agustus 1955.
Dilantik : 12 Agustus 1955.
Mulai Bekerja : 12 Agustus 1955.
(Keputusan Presiden
Nomor 141 Tahun 1955)
Kabinet ini merupakan kabinet koalisi
yang terdiri atas beberapa partai
(Kabinet Nasional), sebab jumlah
partai yang tergabung dalam koalisi
kabinet ini berjumlah 13 partai.

33. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu
mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat
kepada pemerintah
Melaksanakan pemilihan umum menurut
rencana yang sudah ditetapkan dan
mempercepat terbentuknya parlemen baru
Masalah desentralisasi,
inflasi, pemberantasan
korupsi
Perjuangan pengembalian Irian Barat
Politik Kerjasama Asia-Afrika
berdasarkan politik luar
negeri bebas aktif

35. Kendala atau masalah yang
dihadapi pada masa Kabinet
Burhanuddin Harahap adalah
banyaknya mutasi dalam
lingkungan pemerintahan
yang dianggap menimbulkan
ketidaktenangan.

36. Terdapat hasil
yang telah
dicapai,
diantaranya yaitu:

37. Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis
pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR)
dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante).
Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi
hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4
partai politik besar yang memperoleh suara
terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI
Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan
masalah Irian Barat dengan pembubaran
Uni Indonesia-Belanda
Pemberantasan korupsi
dengan menangkap para
pejabat tinggi yang dilakukan
oleh polisi militer

38. Terbinanya
hubungan antara
Angkatan Darat
dengan Kabinet
Burhanuddin
Menyelesaikan masalah
peristiwa 27 Juni 1955
dengan mengangkat
Kolonel AH Nasution
sebagai Staf Angkatan
Darat pada 28 Oktober
1955

39. ........................................

40. Masa Kabinet Burhanuddin
Harahap berakhir Karena
tugas Burhanuddin hanya
menyelenggarakan pemilu,
dan pemilu telah berhasil
(sampai hasil pemungutan
suara diumumkan dan
pembagian kursi di DPR
diumumkan) maka setelah
pemilu berhasil, dia pun
mengembalikan mandat
kepada presiden.

41. KABINET ALI
ASATROAMIJO
YO II
(20 Maret 1956 – 4 Maret
1957)
Dipimpin : Ali Sastroamijoyo
Partai : PNI
Dibentuk/ : 20 Maret 1956
Diumumkan
Dilantik : 24 Maret 1956
Mulai Bekerja : 24 Maret 1956
Partai pemerintah : PNI, Masyumi, NU
Partai oposisi : PKI
Kabinet pertama yang memiliki
Rencana Lima Tahun.

42.  Program :
1. Pengembalian Irian Barat
2. Membentuk daerah otonom
3. Perbaikan nasib buruh dan karyawan
4. Menyehatkan keuangan negara
5. Membentuk ekonomi nasional
 Keberhasilan :
1. membatalkan hasil KMB,
2. membentuk Provinsi Irian Barat yang beribu
kota di Soasio, Maluku Utara, dan
3. pengiriman misi Garuda I ke Mesir.

43. Kemunduran
Timbulnya pemberontakan di
berbagai daerah
Adanya Konsepsi Presiden 21
Februari 1957
Adanya keretakan dalam tubuh
kabinet, hal ini dapat dibuktikan
dengan mundurnya satu per satu
anggota kabinet.

44. Akhirnya pada bulan Januari
1957, Masyumi menarik
semua menterinya dari
kabinet.
Peristiwa itu sangat
melemahkan kabinet Ali
Sastromidjojo, sehingga
pada tanggal 14 Maret
1957 Ali Sastromidjojo
akhirnya menyerahkan
mandatnya kepada
presiden.

45. Proses Terbentuknya Kabinet Djuanda
• Terbentuknya Kabinet Djuanda dilatarbelakangi
suasana politik pada saat itu dalam kondisi
mendesak dan genting.
• Kondisi bangsa saat itu menuju perpecahan di
antaranya akibat polarisasi yang dilakukan
partai-partai dan pembagian Jawa-luar Jawa.
• Struktur ekonomi saat itu banyak dilakukan oleh
orang-orang etnis China, sedangkan suku Jawa
mendominasi struktur dalam pemerintahan.

46. Pembentukan kabinet Juanda
Pada 9 April 1957, Soekarno mengumumkan pembentukan Kabinet
Karya Djuanda di bawah komando seorang non-partai, Djuanda
Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri.
Adapun Program kerja kabinet juanda sebagai berikut :
1. Membentuk Dewan Nasional
2. Normalisasi keadaan RI
3. Melanjutkan pembatalan KMB
4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI
5. Mempercepat pembangunan

47. Pencapaian Kabinet Djuanda
Kabinet Karya mencatat prestasi gemilang, yaitu
keberhasilan mengatur kembali batas perairan nasional
Indonesia, dengan keluarnya Deklarasi Djuanda pada
tanggal 13 Desember 1957.
Deklarasi Djuanda mengatur tentang laut pedalaman dan
laut teritorial. Dalam peraturan lama disebutkan bahwa laut
teritorial itu selebar 6 mil dari garis dasar sewaktu air surut.
Apabila hal itu diberlakukan, maka di wilayah Indonesia
akan terdapat laut bebas seperti Laut Jawa, Laut Flores dan
lain sebagainya. Melalui Deklarasi Djuanda itulah
terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia, yaitu lautan dan
daratan merupakan satu kesatuan.

48. Akhir kabinet Juanda
Terwujudnya Demokrasi Terpimpin
terjadi ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1959
diterbitkan. Hal ini dikarenakan
terjadinya kelarutan waktu Konstituante
dalam menyusun Undang-undang Dasar
yang diharapkan setelah mereka tidak
mungkin lagi bersidang. Maka, mulai
timbul keinginan untuk kembali ke UUD
1945. Presiden Soekarno lalu
mengeluarkan Dekrit Presiden pada
tanggal 5 Juli 1959. Soekarno juga
membubarkan Konstituante.

49. Pada saat itu pula, diumumkan Kabinet Kerja dengan
Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri dan
Djuanda sebagai Menteri Utama. Demokrasi Terpimpin
mengatur secara tegas tentang partai politik, di mana
tidak boleh ada pejabat tinggi negara yang menjadi
anggota partai politik. Hanya PKI-lah partai yang masih
memiliki kekuatan untuk dekat bersama Soekarno.
Dengan kekuasaan yang sangat besar atas diri Soekarno
sebagai Presiden, maka demokrasi terpimpin telah
menggusur demokrasi parlementer.

50. Tugas Kelompok
Diskusikanlah permsalahan berikut ini didalam kelompok dan buatlah
hasil diskusi dalam bentuk laporan tertulis:
• Kelompok 1 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Natsir
• Kelompok 2 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Sukiman
• Kelompok 3 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Wilopo
• Kelompok 4 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Ali
Sastroamidjoyo
• Kelompok 5 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Burhanuddin
Harahap
• Kelompok 6 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Ali
Sastroamidjoyo II
• Kelompok 7 bertugas mendiskusikan tentang Kabinet Juanda