SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
CURICULLUMVITAE
Nama Dr Hanna Permana Subanegara MARS
Lahir Tasikmalaya, 4 Agustus 1953
Pendidikan S2
Status Menikah, satu istri 3 anak
Pengalaman 1. Direktur RS Pemerintah/Swasta
2. Dosen Pascasarjana UI, UGM, UNHAS, URINDO
3. Konsultan PT DPG Health care consulting group
4. Hospital Management Expert PT Darena
5. Senior consultant PT Sansekerta
6. Senior consultant PT Konsultan Multi Indonesia
7. Dewan Penasehat ARSADA Pusat
8. Ketua Divisi Pengembangan Kinerja RS, PERSI
Alamat Jl Pondok Damar E-5, Suvarna Padi Golf Estate, Cikupa
Tangerang, Banten
Telp Home/Fax : 0215926383
HP : 081218772233
E-mail hanna@dayapakargemilang.com
Hanna Permana Subanegara
Fee for service vs Insurance
(paket)
Fee for service Insurance
Tarif terdiri dari jasa
akomodasi + Jasa Pelayanan
Tarif yang digunakan adalah
tarif RS
Tidak perlu verifikasi
Cara membagi jasa, langsung
dari jasa yg tercantum dalam
tarif
Tarif Paket Layanan
Tarif yang digunakan
adalah tarif negosiasi
Harus verifikasi
Tidak jelas berapa
besaran jasa dari paket
yang bisa dibagikan
1
2
TARIFF PAKET JKN (INA CBG’s)
ALTERNATIF BESARAN JASA
PELAYANAN
ALTERNATIF I (Rerata Nasional)
TOTAL PENDAPATAN X 32%
ALTERNATIF II (NORMATIF)
TOTAL KLAIM – BIAYA OPERASIONAL
ALTERNATIF IV
PERMENKES NO 12 TAHUN 2013 TENTANG POLA
TARIF BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN 44%
Pasal 28
(1) Pendapatan BLU Rumah Sakit digunakan secara langsung untuk membiayai
pengeluaran rumah sakit yang terdiri atas pengeluaran untuk biaya pegawai, biaya
operasional, dan biaya investasi.
(2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh
pimpinan BLU Rumah Sakit dengan proporsi sebagai berikut:
a. biaya pegawai paling besar 44% (empat puluh empat persen); dan
b. biaya operasional dan biaya investasi paling kecil 56% (lima puluh enam persen).
(3) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa komponen
remunerasi yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang meliputi gaji
pegawai BLU Rumah Sakit non pegawai negeri sipil, jasa pelayanan, insentif,
lembur, honorarium, kesejahteraan, dan asuransi pegawai.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DISTRIBUSI JASA
PAKET JKN
JASA
PELAYANAN
PAKET JKN
JASA
DOKTER
JASA
PERAWAT
JASA
LAB
JASA
RONTGENT
JASA
REHAB
MEDIK
JASA
FARMASI
JASA
DIREKSI
JASA
ADMINSTRASI
POS
REMUNERASI
JASA = TOTAL KLAIM – BIAYA PERASIONAL
POTENTIAL PROBLEM
Tidak Sadar BiayaPemborosan
Jasa Mengecil
Jasa Dokter
Tergantung ideologi dokter
(spesialis) dalam kehidupan?
MEWAH
NEOLIBERAL
SEDERHANA
SOSIALIS
.
Jasa pasien JKN
Menggunakan jasa pasien umum
Total jasa JKN menggunakan
jasa pasien umum
X Total Jasa JKN
SISTEM
REMUNERASI
INSENTIF JKN
Gunakan Jasa
Umum Untuk
Pasien JKN
Konversi
Sistem
Remunerasi
KONVERSI
Alternatif Data Konversi
1. Gunakan jasa pasien umum yang ada pada
tarif umum RS saat ini terhadap pasien JKN,
atau pasien JKN dihargakan dengan tarif umum
(hanya untuk konversi)
2. Tentukan persentase jasa pada masing masing
prosedur INA CBG.s (misalnya 32%) dari tarif
INA CBG’s, lalu masukkan kedalam kolom data
konversi
KONVERSI TAHAP I
Setiap pelayanan atau tindakan pasien JKN
dihargakan dengan jasa umum seperti tercantum
dalam tarif RS, jumlah setiap bulan dicatat.
 TAHAP II
Konversikan setiap jasa yang dihasilkan oleh
individu/kelompok tersebut dengan cara jasa
individu dibagi total jasa dikalikan total jasa JKN
 TAHAP III
uraikan total pendapatan individu, kedalam unit
yang ada di RS dan masukkan sistem remunerasi
DILANJUTKAN DENGAN……..
LATIHAN MENYUSUN
SOFTWARE

More Related Content

What's hot

Sosialisasi BPJS Kesehatan CoB Mitra Usadha
Sosialisasi BPJS Kesehatan CoB Mitra UsadhaSosialisasi BPJS Kesehatan CoB Mitra Usadha
Sosialisasi BPJS Kesehatan CoB Mitra UsadhaGunawan Wicaksono
 
3 peran-dokter-layanan-primer-sebagai-gate-keeper-dr-samsul
3 peran-dokter-layanan-primer-sebagai-gate-keeper-dr-samsul3 peran-dokter-layanan-primer-sebagai-gate-keeper-dr-samsul
3 peran-dokter-layanan-primer-sebagai-gate-keeper-dr-samsulLaurensius Purba
 
SISTEM PEMBIAYAAN DI ERA BPJS-JKN By NCC di Banda Aceh 20 - 03-2014
SISTEM PEMBIAYAAN  DI ERA BPJS-JKN By NCC di Banda Aceh 20 - 03-2014SISTEM PEMBIAYAAN  DI ERA BPJS-JKN By NCC di Banda Aceh 20 - 03-2014
SISTEM PEMBIAYAAN DI ERA BPJS-JKN By NCC di Banda Aceh 20 - 03-2014Cut Ampon Lambiheue
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatancasamateo
 
Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKN
Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKNImplementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKN
Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKNDokter Tekno
 
Presentasi bpjstk 2016
Presentasi bpjstk 2016Presentasi bpjstk 2016
Presentasi bpjstk 2016indahamoyy
 
Bpjs ketenagakerjaan
Bpjs ketenagakerjaanBpjs ketenagakerjaan
Bpjs ketenagakerjaanDian Rini
 
Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)Cut Ampon Lambiheue
 
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gema
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp  ppsdm  bu gemaPengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp  ppsdm  bu gema
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gemadini putri
 
Yulita - Dukungan Regulasi bagi Penguatan PPK primer
Yulita - Dukungan Regulasi bagi Penguatan PPK primerYulita - Dukungan Regulasi bagi Penguatan PPK primer
Yulita - Dukungan Regulasi bagi Penguatan PPK primerInsan Adiwibowo
 
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)enars
 
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknPmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknIrman Gapur
 
Analisis permenkes no. 56 tahun 2014
Analisis permenkes no. 56 tahun 2014Analisis permenkes no. 56 tahun 2014
Analisis permenkes no. 56 tahun 2014marsunpas2015
 
Bpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahBpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahHety Byan
 
Juknis jampersal 2019
Juknis jampersal 2019Juknis jampersal 2019
Juknis jampersal 2019Health
 
Jampersal 2017
Jampersal 2017Jampersal 2017
Jampersal 2017Health
 
Juknis jampersal 2018
Juknis jampersal 2018Juknis jampersal 2018
Juknis jampersal 2018Health
 
Jaminan kecelakaan kerja ln154 2015(5714)pp044-2015 - jkk
Jaminan kecelakaan kerja ln154 2015(5714)pp044-2015 - jkkJaminan kecelakaan kerja ln154 2015(5714)pp044-2015 - jkk
Jaminan kecelakaan kerja ln154 2015(5714)pp044-2015 - jkkEpul Saepullah
 

What's hot (20)

Sosialisasi BPJS Kesehatan CoB Mitra Usadha
Sosialisasi BPJS Kesehatan CoB Mitra UsadhaSosialisasi BPJS Kesehatan CoB Mitra Usadha
Sosialisasi BPJS Kesehatan CoB Mitra Usadha
 
Perkembangan Implementasi PP Wajib Lapor Pecandu Narkotika
Perkembangan Implementasi PP Wajib Lapor Pecandu NarkotikaPerkembangan Implementasi PP Wajib Lapor Pecandu Narkotika
Perkembangan Implementasi PP Wajib Lapor Pecandu Narkotika
 
3 peran-dokter-layanan-primer-sebagai-gate-keeper-dr-samsul
3 peran-dokter-layanan-primer-sebagai-gate-keeper-dr-samsul3 peran-dokter-layanan-primer-sebagai-gate-keeper-dr-samsul
3 peran-dokter-layanan-primer-sebagai-gate-keeper-dr-samsul
 
SISTEM PEMBIAYAAN DI ERA BPJS-JKN By NCC di Banda Aceh 20 - 03-2014
SISTEM PEMBIAYAAN  DI ERA BPJS-JKN By NCC di Banda Aceh 20 - 03-2014SISTEM PEMBIAYAAN  DI ERA BPJS-JKN By NCC di Banda Aceh 20 - 03-2014
SISTEM PEMBIAYAAN DI ERA BPJS-JKN By NCC di Banda Aceh 20 - 03-2014
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatan
 
Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKN
Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKNImplementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKN
Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKN
 
Presentasi bpjstk 2016
Presentasi bpjstk 2016Presentasi bpjstk 2016
Presentasi bpjstk 2016
 
Bpjs ketenagakerjaan
Bpjs ketenagakerjaanBpjs ketenagakerjaan
Bpjs ketenagakerjaan
 
Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
 
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gema
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp  ppsdm  bu gemaPengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp  ppsdm  bu gema
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gema
 
Yulita - Dukungan Regulasi bagi Penguatan PPK primer
Yulita - Dukungan Regulasi bagi Penguatan PPK primerYulita - Dukungan Regulasi bagi Penguatan PPK primer
Yulita - Dukungan Regulasi bagi Penguatan PPK primer
 
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
 
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknPmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
 
Materi 1
Materi 1Materi 1
Materi 1
 
Analisis permenkes no. 56 tahun 2014
Analisis permenkes no. 56 tahun 2014Analisis permenkes no. 56 tahun 2014
Analisis permenkes no. 56 tahun 2014
 
Bpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahBpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupah
 
Juknis jampersal 2019
Juknis jampersal 2019Juknis jampersal 2019
Juknis jampersal 2019
 
Jampersal 2017
Jampersal 2017Jampersal 2017
Jampersal 2017
 
Juknis jampersal 2018
Juknis jampersal 2018Juknis jampersal 2018
Juknis jampersal 2018
 
Jaminan kecelakaan kerja ln154 2015(5714)pp044-2015 - jkk
Jaminan kecelakaan kerja ln154 2015(5714)pp044-2015 - jkkJaminan kecelakaan kerja ln154 2015(5714)pp044-2015 - jkk
Jaminan kecelakaan kerja ln154 2015(5714)pp044-2015 - jkk
 

Similar to CV Hanna Permana

Ppt skripsi (1)
Ppt skripsi  (1)Ppt skripsi  (1)
Ppt skripsi (1)P2PTMKeswa
 
Buku Juknis Kredensial.pdf
Buku Juknis Kredensial.pdfBuku Juknis Kredensial.pdf
Buku Juknis Kredensial.pdfazkar4
 
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppu
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015   COB ppuSosialisasi Bpjs Kesehatan 2015   COB ppu
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppuGunawan Wicaksono
 
dr. Supriyanto dharmoredjo, Sp.B, M. Kes_Materi Strategi mengatur jaspel.pdf
dr. Supriyanto dharmoredjo, Sp.B, M. Kes_Materi Strategi mengatur jaspel.pdfdr. Supriyanto dharmoredjo, Sp.B, M. Kes_Materi Strategi mengatur jaspel.pdf
dr. Supriyanto dharmoredjo, Sp.B, M. Kes_Materi Strategi mengatur jaspel.pdfRasyidMuliawan
 
Transformasi layanan Primer dan SDM Kesehatan
Transformasi layanan Primer dan SDM KesehatanTransformasi layanan Primer dan SDM Kesehatan
Transformasi layanan Primer dan SDM Kesehatanumbtv
 
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi SlokaForum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi SlokaGunawan Wicaksono
 
Tugas online 8, Anita Theresia Junianty, Erlina Puspitaloka Mahadewi, Hasyim ...
Tugas online 8, Anita Theresia Junianty, Erlina Puspitaloka Mahadewi, Hasyim ...Tugas online 8, Anita Theresia Junianty, Erlina Puspitaloka Mahadewi, Hasyim ...
Tugas online 8, Anita Theresia Junianty, Erlina Puspitaloka Mahadewi, Hasyim ...anitatheresia18
 
RANCANGAN AKTUALISASI PADA LATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
RANCANGAN AKTUALISASI PADA LATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPILRANCANGAN AKTUALISASI PADA LATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
RANCANGAN AKTUALISASI PADA LATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPILRonaldiMarsvin
 
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014aditiakbn
 
4. kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)
4. kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)4. kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)
4. kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)Segarnis Dhiasy
 
1. kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)
1. kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)1. kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)
1. kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)Segarnis Dhiasy
 
Kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)
Kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)Kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)
Kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)Tini Wartini
 
Kajian Dokter Layanan Primer oleh ISMKI
Kajian Dokter Layanan Primer oleh ISMKIKajian Dokter Layanan Primer oleh ISMKI
Kajian Dokter Layanan Primer oleh ISMKIVicha Annisa
 
Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?
Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?
Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?Suprijanto Rijadi
 
Materi sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatanMateri sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatanAdi Ardianto
 
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxSOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxluckyhtahalele
 

Similar to CV Hanna Permana (20)

Pemanfaatan jkn bok
Pemanfaatan jkn bokPemanfaatan jkn bok
Pemanfaatan jkn bok
 
Ppt skripsi (1)
Ppt skripsi  (1)Ppt skripsi  (1)
Ppt skripsi (1)
 
Buku Juknis Kredensial.pdf
Buku Juknis Kredensial.pdfBuku Juknis Kredensial.pdf
Buku Juknis Kredensial.pdf
 
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppu
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015   COB ppuSosialisasi Bpjs Kesehatan 2015   COB ppu
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppu
 
dr. Supriyanto dharmoredjo, Sp.B, M. Kes_Materi Strategi mengatur jaspel.pdf
dr. Supriyanto dharmoredjo, Sp.B, M. Kes_Materi Strategi mengatur jaspel.pdfdr. Supriyanto dharmoredjo, Sp.B, M. Kes_Materi Strategi mengatur jaspel.pdf
dr. Supriyanto dharmoredjo, Sp.B, M. Kes_Materi Strategi mengatur jaspel.pdf
 
Transformasi layanan Primer dan SDM Kesehatan
Transformasi layanan Primer dan SDM KesehatanTransformasi layanan Primer dan SDM Kesehatan
Transformasi layanan Primer dan SDM Kesehatan
 
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi SlokaForum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
 
MATERI JKN.pptx
MATERI JKN.pptxMATERI JKN.pptx
MATERI JKN.pptx
 
Tugas online 8, Anita Theresia Junianty, Erlina Puspitaloka Mahadewi, Hasyim ...
Tugas online 8, Anita Theresia Junianty, Erlina Puspitaloka Mahadewi, Hasyim ...Tugas online 8, Anita Theresia Junianty, Erlina Puspitaloka Mahadewi, Hasyim ...
Tugas online 8, Anita Theresia Junianty, Erlina Puspitaloka Mahadewi, Hasyim ...
 
RANCANGAN AKTUALISASI PADA LATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
RANCANGAN AKTUALISASI PADA LATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPILRANCANGAN AKTUALISASI PADA LATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
RANCANGAN AKTUALISASI PADA LATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014
 
AMPLOP SMK.docx
AMPLOP SMK.docxAMPLOP SMK.docx
AMPLOP SMK.docx
 
PUSKESMAS & JKN 2014
PUSKESMAS & JKN 2014PUSKESMAS & JKN 2014
PUSKESMAS & JKN 2014
 
4. kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)
4. kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)4. kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)
4. kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)
 
1. kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)
1. kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)1. kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)
1. kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)
 
Kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)
Kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)Kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)
Kebijakan penugasan khusus tenaga kesehatan individu (edit 20.01.20)
 
Kajian Dokter Layanan Primer oleh ISMKI
Kajian Dokter Layanan Primer oleh ISMKIKajian Dokter Layanan Primer oleh ISMKI
Kajian Dokter Layanan Primer oleh ISMKI
 
Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?
Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?
Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?
 
Materi sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatanMateri sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatan
 
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxSOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
 

Recently uploaded

LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxRyanWinter25
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptRyanWinter25
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024ssuser8905b3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 

Recently uploaded (14)

LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 

CV Hanna Permana

  • 1. CURICULLUMVITAE Nama Dr Hanna Permana Subanegara MARS Lahir Tasikmalaya, 4 Agustus 1953 Pendidikan S2 Status Menikah, satu istri 3 anak Pengalaman 1. Direktur RS Pemerintah/Swasta 2. Dosen Pascasarjana UI, UGM, UNHAS, URINDO 3. Konsultan PT DPG Health care consulting group 4. Hospital Management Expert PT Darena 5. Senior consultant PT Sansekerta 6. Senior consultant PT Konsultan Multi Indonesia 7. Dewan Penasehat ARSADA Pusat 8. Ketua Divisi Pengembangan Kinerja RS, PERSI Alamat Jl Pondok Damar E-5, Suvarna Padi Golf Estate, Cikupa Tangerang, Banten Telp Home/Fax : 0215926383 HP : 081218772233 E-mail hanna@dayapakargemilang.com
  • 3. Fee for service vs Insurance (paket) Fee for service Insurance Tarif terdiri dari jasa akomodasi + Jasa Pelayanan Tarif yang digunakan adalah tarif RS Tidak perlu verifikasi Cara membagi jasa, langsung dari jasa yg tercantum dalam tarif Tarif Paket Layanan Tarif yang digunakan adalah tarif negosiasi Harus verifikasi Tidak jelas berapa besaran jasa dari paket yang bisa dibagikan
  • 4. 1 2
  • 5. TARIFF PAKET JKN (INA CBG’s)
  • 6. ALTERNATIF BESARAN JASA PELAYANAN ALTERNATIF I (Rerata Nasional) TOTAL PENDAPATAN X 32% ALTERNATIF II (NORMATIF) TOTAL KLAIM – BIAYA OPERASIONAL ALTERNATIF IV PERMENKES NO 12 TAHUN 2013 TENTANG POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN 44%
  • 7. Pasal 28 (1) Pendapatan BLU Rumah Sakit digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit yang terdiri atas pengeluaran untuk biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya investasi. (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pimpinan BLU Rumah Sakit dengan proporsi sebagai berikut: a. biaya pegawai paling besar 44% (empat puluh empat persen); dan b. biaya operasional dan biaya investasi paling kecil 56% (lima puluh enam persen). (3) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa komponen remunerasi yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang meliputi gaji pegawai BLU Rumah Sakit non pegawai negeri sipil, jasa pelayanan, insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan, dan asuransi pegawai. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
  • 8. DISTRIBUSI JASA PAKET JKN JASA PELAYANAN PAKET JKN JASA DOKTER JASA PERAWAT JASA LAB JASA RONTGENT JASA REHAB MEDIK JASA FARMASI JASA DIREKSI JASA ADMINSTRASI POS REMUNERASI JASA = TOTAL KLAIM – BIAYA PERASIONAL
  • 9. POTENTIAL PROBLEM Tidak Sadar BiayaPemborosan Jasa Mengecil
  • 10. Jasa Dokter Tergantung ideologi dokter (spesialis) dalam kehidupan? MEWAH NEOLIBERAL SEDERHANA SOSIALIS .
  • 11. Jasa pasien JKN Menggunakan jasa pasien umum Total jasa JKN menggunakan jasa pasien umum X Total Jasa JKN SISTEM REMUNERASI INSENTIF JKN
  • 12. Gunakan Jasa Umum Untuk Pasien JKN Konversi Sistem Remunerasi KONVERSI
  • 13. Alternatif Data Konversi 1. Gunakan jasa pasien umum yang ada pada tarif umum RS saat ini terhadap pasien JKN, atau pasien JKN dihargakan dengan tarif umum (hanya untuk konversi) 2. Tentukan persentase jasa pada masing masing prosedur INA CBG.s (misalnya 32%) dari tarif INA CBG’s, lalu masukkan kedalam kolom data konversi
  • 14. KONVERSI TAHAP I Setiap pelayanan atau tindakan pasien JKN dihargakan dengan jasa umum seperti tercantum dalam tarif RS, jumlah setiap bulan dicatat.  TAHAP II Konversikan setiap jasa yang dihasilkan oleh individu/kelompok tersebut dengan cara jasa individu dibagi total jasa dikalikan total jasa JKN  TAHAP III uraikan total pendapatan individu, kedalam unit yang ada di RS dan masukkan sistem remunerasi