Ringkasan: 1. Polling Kepala Desa dilakukan untuk mengetahui pandangan mereka terhadap mudik di tengah pandemi Covid-19. 2. Hampir 90% kepala desa tidak setuju mudik karena alasan kesehatan. 3. Terdapat pendapat berimbang antara himbauan dan larangan untuk mencegah mudik, dengan alasan utama kesehatan.

1. PERCEPATAN AGENDA KERJA
KEMENTERIAN
Polling Kepala Desa
MUDIK DI TENGAH
PANDEMI COVID-19
Periode Polling 10-12 April 2020
1

2. LATAR BELAKANG
• Dorongan yang kuat untuk mudik, jika merujuk
kebiasaan dari tahun ke tahun
– Sosial-budaya: berkumpul bersama keluarga besar
– Ekonomi: jika 23 juta warga desa
di kota mudik, akan membawa
THR minimal Rp 3,4 triliun
• Namun ada kondisi pandemi Covid-19
• Bagaimana sudut pandang kepala desa sebagai
opinion leader penting di desa terhadap mudik
tahun 2020 ?
• Maksud: agar dipahami peluang kesiapan desa
menghadapi migrasi warga 1-2 bulan mendatang

3. METODE
• Metode kuantitatif berupa survai, dengan sampel diambil
secara acak terstratifikasi
• Teknik pengambilan sampel
– Populasi didefinisikan sebagai desa dengan penduduk
mayoritas beragama Islam, berjumlah 53.808 desa (Sumber: Kor
Podes 2019)
– Pada tiap provinsi diambil sampel desa secara random
– Jumlah sampel desa per provinsi disesuaikan dengan proporsi
jumlah PDP Covid-19 per 9 April 2020 pukul 15.00 WIB
(sehari sebelum data lapangan diambil)
– Sampel terambil ialah 3.931 kepala desa pada di 31 provinsi di
Indonesia
– Margin error 1,31%
3

4. Dalam situasi negara saat ini, bagaimana pandangan
Kepala Desa terhadap mudik ke desa ?
10.25
89.75
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Setuju Mudik Tidak Setuju Mudik
%
• Diperoleh nilai hampir mutlak, yaitu
89,75% kepala desa tidak setuju
warganya mudik pada saat ini
• Aspirasi kepala desa perlu didengar
oleh warga yang sedang berada di
kota: Tidak mudik ke desa pada
lebaran 2020
4

5. Alasannya ?
70.72%
45.41%
43.18%
22.58%
2.73%
12.66%
88.38%
25.57%
21.00%
17.40%
2.41%
5.27%
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
Kesehatan
Sosial
Ekonomi
Keamanan
Politik
Lainnya
Tidak Setuju Mudik Setuju Mudik
• Kesehatan adalah alasan utama bagi opini Kades
untuk mudik atau tidak mudik. Alasan kesehatan
hampir mutlak pada Kades yang tidak setuju
mudik (88,38%). Kemungkinan berperilaku rasional
• Alasan sosial (45,51%) dan ekonomi (43,18%)
menjadi prioritas kedua yang penting bagi kades
yang setuju mudik. Kemungkinan terpengaruh
kebiasaan mudik
• Keamanan, apalagi politik, tidak dilirik untuk
beropini mudik atau tidak mudik
• Konsekuensi bagi kebijakan:
1. Berbagai aspek kesehatan harus menjadi
argumen utama, terutama untuk menunjang
kebijakan tidak mudik sebagai opini mayoritas
2. jika “kebijakan tidak-mudik” hendak dikuatkan,
perlu ada kontra argumen sosial (adat
mudik) dan ekonomi (pendapatan menurun
di kota), 5

6. Bagi Kades yang Tidak Setuju Mudik:
Apakah kebijakan yang tepat
agar tidak mudik ?
49.86% 50.14%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
Himbauan tidak
mudik
Larangan mudik
%
• Terdapat pendapat yang berimbang
terhadap kebijakan himbauan tidak mudik
atau larangan mudik
• Ini mengindikasikan masih ada keraguan
Kades, yang membutuhkan keputusan
lebih tegas dari pimpinan
• Alternatif format kebijakan yang
mengandung larangan dan himbauan:
1. Mudik dilarang, dan kehidupan migran
di kota didukung pemerintah kota
2. Yang terpaksa mudik harus memiliki
alasan kuat, lalu melapor ke Relawan
Desa Lawan Covid-19
6

7. Alasannya ?
86.24%
33.54%
19.95%
21.32%
2.44%
4.78%
88.92%
16.28%
24.59%
16.79%
1.92%
5.31%
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
Kesehatan
Ekonomi
Sosial
Keamanan
Politik
Lainnya
Larangan mudik Himbauan tidak mudik
• Kesehatan menjadi alasan hampir mutlak bagi
seluruh kades
• Pendukung himbauan untuk mudik selanjutnya
mengemukakan alasan ekonomi, kemudian
diikuti sosial dan keamanan
• Pendukung larangan mudik selain didasarkan
alasan kesehatan, juga alasan sosial, lalu diikuti
ekonomi dan keamanan
• Alternatif argumentasi kebijakan:
• Alasan kesehatan perlu ditautkan dengan
alasan sosial, ekonomi, dan keamanan
• Contohnya: tidak mudik untuk mencegah
penyebaran Covid-19, sebagai rasa sayang
kepada anggota keluarga agar tidak
terkena wabah, lagipula pemerintah
menjamin kebutuhan dasar dan keamanan
di kota 7

8. KONDISI DESA TIDAK MEMPENGARUHI
OPINI KEPALA DESA
• Desa-desa dengan kepala desa yang beropini setuju mudik, dan sebaliknya tidak setuju mudik,
ternyata berdomisili pada kondisi desa yang serupa, yaitu pada aspek:
• Proporsi status perkembangan desa menurut Indeks Desa Membangun (IDM) 2019
• Demografi: rata-rata KK per desa, rata-rata KK Miskin per desa
• Kesehatan: rata-rata ketersediaan Puskesmas dan kesulitan aksesnya
• Pendidikan: rata-rata ketersediaan SMU/SMK/ MA dan kesulitan aksesnya
• Telematika: rata-rata ketersediaan sinyal telepon seluler dan kebiasaan memakainya
• Logistik: rata-rata ketersediaan pos dan jasa logistik swasta
• Finansial: rata-rata ketersediaan lembaga keuangan dan perbankan
• Mata pencaharian utama
• Keragaman agama di desa
• Keragaman etnis di desa
• Keberadaan lembaga adat dan kearifan lokal
• Artinya, opini mudik atau tidak mudik lebih dipengaruhi rasionalitas atas pandemi Covid-19
8

9. Tim Polling Kepala Desa
• Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
– Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa: M Fahri
– Koordinator pendamping nasional: Sukoyo
– Korprov dari 33 provinsi, dan para pendamping
desa
• Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi
– Kepala Pusat Data dan informasi: Dr. Ivanovich
Agusta
– Aulia Putri Andana
– Cindy Dantie Ladya
– Haris Susilo Effendi 9