SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo

Pembahasan butir butir angka kredit (ngopi 13)

•Als PPTX, PDF herunterladen•
•
Akademi Desa 4.0
Akademi Desa 4.0

Dokumen tersebut membahas kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, termasuk identifikasi kelompok sasaran, pembangunan relasi sosial, pengembangan solidaritas sosial, dan pengembangan kesadaran kritis masyarakat.

Bildung
1 von 54
1 BUTIR-BUTIR KEGIATAN JF PSM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 200 100 550
2 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi UNSUR PENDIDIKAN Pemberdayaan masyarakat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Unsur Pendidikan Diklat Fungsional/Teknis Pendidikan Sekolah Diklat Prajab 1 2 3 S1 = AK 100 S2 = AK 150 S3 = AK 200 AK = 0.025/JP AK = 2
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Unsur Pendidikan Diklat Fungsional/Teknis Pendidikan Sekolah Diklat Prajab 1 2 3 1. Ijazah yang disahkan oleh instansi/lembaga yang berwenang. 2. Surat Tugas/Ijin Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang Berwenang 1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) atau sertifikat yang disahkan oleh pejabat berwenang; 2. Surat keterangan dari penyelenggara didukung jadwal pelatihan teknis, dalam hal penyelenggara tidak mengeluarkan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) atau Sertifikat 3. Surat Pernyataan telah mengikuti pelatihan fungsional PSM tingkat dasar dan/atau berjenjang dari unit kerja yang bersangkutan (Form 3). 1. Surat Perintah mengikuti Pelatihan Prajabatan dari pimpinan unit kerja; dan 2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) yang dilegalisasi oleh instansi/lembaga yang berwenang. 3. Surat Pernyataan telah mengikuti Diklat Prajab (Form 3).
5 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi UNSUR PEMBERDAYAAN Pemberdayaan masyarakat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pengembangan Komitmen Perubahan Pelaksanaan Identifikasi Kelompok Sasaran Pengelolaan Konflik Di Masyarakat Pengelolaan Resiko Perubahan Perancangan Perubahan Kehidupan Masyarakat Secara Partisipatif Pembangunan Relasi Sosial Pengembangan Solidaritas Sosial Pengembangan Kesadaran Kritis Masyarakat Untuk Perubahan 26 7 1 4 35
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pelaksanaan Identifikasi Kelompok Sasaran Pemetaan Sosial = pembuatan profile suatu masyarakat 1. Memahami karakteristik anggota populasi sasaran 2. Mengidentifikasi batas-batas masyarakat 3. Menggambarkan masalah-masalah sosial 4. Memahami nilai-nilai dominan (budaya, tradisi atau keyakinan, dll) 5. Mengidentifikasi bukti-bukti diskriminasi 6. Mengidentifikasi pola-pola pengawasan sumber dan pemberian pelayanan Metode dan teknik pemetaan sosial meliputi • survey formal (survey rumah tangga, laporan statistik) • pemantauan cepat (wawancara, diskusi, pengamatan langsung) dan • metode partisipatoris (monev, stakeholder analisis, identifikasi masalah sosial)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pelaksanaan Identifikasi Kelompok Sasaran Pertama •Pengumpulan Data dan informasi (Form 4) -> (0.1) •Pengumpulan bahan evaluasi (Form 4) -> (0.1) Muda •Menyusun Instrumen Pemetaan (Form 6 -> (0.3) •Mengolah Data (Form 7) -> (0.2) •Menyusun Instrumen Evaluasi (Form 6) -> (0.3) Madya •Menyusun Panduan pemetaan Sosial (Form 12) -> (0.6) •Melaksanakan diseminasi panduan pemetaan sosial (Form 13) -> (0.3) •Melaksanakan Evaluasi (Form 14) -> (0.15) Utama •Mengembangkan model pemetaan (Form 20) -> (2.0)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pembangunan Relasi Sosial Hubungan sosial atau relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain, saling mempengaruhi dan didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong. Unsur-unsur hubungan sosial : 1. Hubungan timbal balik atau saling berinteraksi; 2. Berlangsung di tengah-tengah masyarakat; 3. Ada tujuan tertentu Contoh : saling menyampaikan informasi terkait pemberdayaan masyarakat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pembangunan Relasi Sosial Pertama •Pengumpulan Data bahan Evaluasi (Form 4) - > (0.1) •Membangun Relasi Sosial (Form 5) -> (0.15) Muda •Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.2) •Menyusun Instrumen Evaluasi (Form 6) - > (0.3) Madya •Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) •Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.45) Utama •Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.0) •Mengembangkan model (Form 20) - > (2.0)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pengembangan Solidaritas Sosial Solidaritas sosial merupakan perasaan emosional dan moral yang tercipta di hubungan antar individu atau kelompok menurut rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita dan juga terdapatnya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan Bentuk Solidaritas Sosial : 1. Gotong-royong 2. Kerjasama 3. Dan lain-lain sesuai tugas satker masing-masing
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pengembangan Solidaritas Sosial Pertama •Pengumpulan Data bahan evaluasi (Form 4) - > (0.1) •Melaksanakan Pengembangan Solidaritas Sosial (Form 5) -> (0.15) Muda •Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.2) •Menyusun Instrumen Evaluasi (Form 6) -> (0.3) Madya •Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) •Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.3) Utama •Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.0) •Mengembangkan model (Form 20) -> (2.0)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pengembangan Kesadaran Kritis Masyarakat Untuk Perubahan Kesadaran kritis adalah ketika seseorang sadar situasi sosial yang tidak adil, yang merupakan bentukan sistem dan struktur sosial yang dapat dan harus dirubah Contoh : 1. Peran serta dalam kegiatan musdes maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya yang menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif di desa 2. Disesuaikan dengan tusi masing-masing satker
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pertama •Pengumpulan Data bahan evaluasi (Form 4) - > (0.15) •Melaksanakan Pengembangan Kesadaran Kritis (Form 5) -> (0.2) Muda •Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.3) •Menyusun Instrumen Evaluasi (Form 6) - > (0.3) •Mengolah data hasil pelaksanaan Pengembangan Kesadaran Kritis (Form 7) -> (0.3) Madya •Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.45) •Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.45) Utama •Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.0) •Mengembangkan model (Form 20) -> (2.0) Pengembangan Kesadaran Kritis Masyarakat Untuk Perubahan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Perancangan Perubahan Kehidupan Masyarakat Secara Partisipatif Perubahan Sosial yang terjadi karena muncul atau berkembangnya gagasan atau ide baru dalam masyarakat untuk mencapai kesuksesan atau prestasi kesehariannya Contoh : Bersama-sama membuat RPJMDes, RKPDes dan APBDes, dan lain-lain disesuaikan Tusi Satker
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pertama • Pengumpulan Data bahan evaluasi (Form 4)-> (0.15) • Melaksanakan Perancangan Perubahan Kehidupan masyarakat(Form 5)-> (0.2) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.2) • Mengolah data hasil pelaksanaan perancangan perubahan (Form 7) -> (0.2) • Menyusun Instrumen Evaluasi (Form 6) -> (0.3) Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.45) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.6) Utama • Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.0) • Mengembangkan model (Form 20) -> (3.0) Perancangan Perubahan Kehidupan Masyarakat Secara Partisipatif
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pengelolaan Resiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan politik. Contoh : Pengelolaan Resiko di BUM Desa, Pengelolaan Resiko di lembaga kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPMD, dll) dan disesuaikan dengan Tusi Satker Pengelolaan Resiko Perubahan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pertama • Pengumpulan Data bahan evaluasi (Form 4) -> (0.15) • Melaksanakan Identifikasi prakiraan resiko perubahan (Form 5) -> (0.2) • Melaksanakan pengelolaan resiko perubahan (Form 5) -> (0.15) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.1) • Menyusun Instrumen Evaluasi (Form 6) -> (0.3) • Mengolah Data hasil pelaksanaan pengelolaan risiko Perubahan (Form 7)-> (0.3) Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13)-> (0.6) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.45) • Menyusun materi desiminasi (Form 15) -> (0.6) Utama • Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.0) • Mengembangkan model (Form 20) -> (3.0) Pengelolaan Resiko Perubahan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pengelolaan Konflik Di Masyarakat Pengelolaan konflik merupakan proses aksi dan reaksi yang diambil pelaku konflik maupun pihak ketiga secara seimbang dan rasional. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengendalikan situasi serta kondisi perselisihan yang terjadi diantara pihak-pihak yang berkonflik Contoh : Penanganan konflik sosial di masyarakat (seperti penanganan dampak narkoba, tawuran, dll) disesuaikan dengan tusi Satker
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pertama •Pengumpulan Data bahan evaluasi (Form 4) -> (0.1) •Melaksanakan Fasilitasi pengelolaan konflik di masyarakat (Form 5) -> (0.2) Muda •Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.1) •Menyusun Instrumen Evaluasi (Form 6) -> (0.3) •Mengolah Data hasil pelaksanaan pengelolaan risiko Perubahan fasilitasi pengelolaan konflik di masyarakat (Form 7) -> (0.3) Madya •Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.6) •Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.6) Utama •Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.0) •Mengembangkan model (Form 20) -> (3.0) Pengelolaan Resiko Perubahan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pengembangan Kapasitas Masyarakat PendampinganPenyuluhan Pelatihan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Penyuluhan Penyuluhan merupakan kegiatan penyebar-luasan informasi dan penjelasan yang diberikan dapat merangsang terjadinya proses perubahan perilaku Waktu penyuluhan relatif singkat dan dapat dilakukan sewaktu- waktu Contoh : Memberikan penyuluhan terkait pencegahan dan penanganan Covid-19
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Penyuluhan Pertama • Melakukan identifikasi kebutuhan penyuluhan inovatif (Form 5) -> (0.25) • Mengumpulkan data bahan evaluasi penyuluhan (Form 4) -> (0.2) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.1) • Melaksanakan penyuluhan (Form 9) -> (0.2) • Menyusun instrumen evalusi (Form 6) -> 0.3 Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.6) • Menyusun materi penyuluhan (Form 16) -> (0.3) Utama • Menyusun Panduan Peyuluhan (Form 12) -> (0.8) • Mengembangkan sistem dan metode penyuluhan (Form 20) -> (1.6)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pelatihan Pelatihan merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian serta proses belajar yang terencana Waktu pelatihan relatif lebih agak lama dan terjadwal sebelumnya dan ada penyelenggaranya. Contoh : 1. Melaksanakan Pelatihan BUMdesa selama 6 hari 2. Melaksanakan pelatihan KPMD selama 5 hari
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pelatihan Pertama • Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan (Form 5) -> (0.25) • Mengumpulkan data bahan evaluasi pelatihan (Form 4) -> (0.2) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.1) • Menyusun alat peraga/media pelatihan (Form 10) -> (0.2) • Melaksanakan pelatihan (Form 9) -> (0.5/8 jpl) Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) • Menyusun Kursil (Form 17) -> (0.3) • Menyusun bahan ajar (Form 18) -> (0.3) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.3) • Menyusun instrumen evaluasi (Form 6) -> (0.3) Utama • Menyusun Panduan identifikasi kebutuhan pelatihan (Form 12) -> (0.8) • Mengembangkan sistem dan metode pelatihan (Form 10) -> (0.8)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pendampingan Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan bersama- sama masyarakat dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya mendiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan kearah peningkatan kapasitas produktivitas masyarakat Pendampingan harus menjelaskan proses dan langkah-langkah pendampingan serta hasil pendampingan sesuai Form 9
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pendampingan Pertama • Melakukan identifikasi kebutuhan jenis pendampingan (Form 5) -> (0.20) • Mengumpulkan data bahan evaluasi pendampingan (Form 4) -> (0.2) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.1) • Menyusun Renop pendampingan (form 11)-> (0.1) • Melaksanakan pendampingan (Form 8) -> (1.0) • Mengolah data hasil pendampingan (Form 6)-> (0.2) Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) • Menyusun materi pendampingan (Form 16) -> (0.3) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.45) Utama • Menyusun Panduan pendampingan (Form 12) -> (0.8) • Mengembangkan model pendampingan (Form 20) -> (2.0)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pemantapan Kemandirian Masyarakat Fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar Fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat yang inovatif Fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan desa Fasilitasi pelembagaan nilai-nilai pengawasan berbasis masyarakat Fasilitasi pelembagaan keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru Fasilitasi pengorganisasian masyarakat (komunikasi, perencanaan dan pemasaran) Fasilitasi pengembangan dan pemeliharaan jaringan(kerjasama dan pemanfaatan IT)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1. Memfasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat di desa 2. Memfasilitasi masyarakat dalam musyawarah desa 3. Dll sesuai dengan tusi satkermasing-masing Fasilitasi Pelembagaan Nilai-nilai Masyarakat Pembelajar Pelembagaan nilai adalah Salah satu proses yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Fasilitasi Pelembagaan Nilai-nilai Masyarakat Pembelajar Pertama • Mengumpulkan data bahan evaluasi proses fasilitasi (Form 4) -> (0.2) • Mengumpulkan data bahan evaluasi pasca fasilitasi (Form 4) -> (0.2) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.2) • Menyusun instrumen evaluasi (Form 6) -> (0.3) • Mengolah data hasil evaluasin (Form 7)-> (0.2) Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) • Menyusun materi pendampingan (Form 16) -> (0.3) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.45) • Melaksanakan kegiatan Fasilitasi (Form 19) -> (0.45) Utama • Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.0) • Mengembangkan model (Form 20) -> (2.0)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1. Memfasilitasi masyarakat yang memiliki inovasi sehingga bermanfaat untuk masyarakat yang lain 2. Memfasilitasi pelembagaan Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi) 3. Disesuaikan dengan tusi satker masing-masing Fasilitasi Pelembagaan Nilai-nilai Masyarakat Yang Inovatif
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Fasilitasi Pelembagaan Nilai-nilai Masyarakat Yang Inovatif Pertama • Mengumpulkan data bahan evaluasi proses fasilitasi (Form 4) -> (0.2) • Mengumpulkan data bahan evaluasi pasca fasilitasi (Form 4) -> (0.2) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.2) • Menyusun instrumen evaluasi (Form 6) -> (0.3) • Mengolah data hasil evaluasi (Form 7)-> (0.2) Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) • Menyusun materi desiminasi (Form 16) -> (0.3) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.45) • Melaksanakan kegiatan Fasilitasi (Form 19) -> (0.45) Utama • Menyusun Panduan pendampingan (Form 12) -> (1.0) • Mengembangkan model pendampingan (Form 20) -> (2.0)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1. Fasilitasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa 2. Fasilitasi dalam memasukkan prioritas penggunaan dana desa dalam RPJMdes, RKPDesa dan APBDesa 3. Disesuaikan dengan tusi satker masing-masing Fasilitasi Pelembagaan Nilai-nilai Masyarakat Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Dalam Pembangunan Desa
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan Desa Pertama • Mengumpulkan data bahan evaluasi proses fasilitasi (Form 4) -> (0.2) • Mengumpulkan data bahan evaluasi pasca fasilitasi (Form 4) -> (0.2) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.2) • Menyusun instrumen evaluasi (Form 6) -> (0.3) • Mengolah data hasil evaluasi (Form 7)-> (0.2) Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) • Menyusun materi desiminasi (Form 16) -> (0.3) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.45) • Melaksanakan kegiatan Fasilitasi (Form 19) -> (0.45) Utama • Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.0) • Mengembangkan model (Form 20) -> (2.0)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1. Fasilitasi masyarakat Pengawasan penggunaan Dana Desa 2. Fasilitasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan BUMDesa 3. Disesuaikan dengan tusi masing-masing satker Fasilitasi Pelembagaan Nilai-nilai Pengawasan Berbasis Masyarakat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pertama • Mengumpulkan data bahan evaluasi proses fasilitasi (Form 4) -> (0.15) • Mengumpulkan data bahan evaluasi pasca fasilitasi (Form 4) -> (0.15) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.1) • Menyusun instrumen evaluasi (Form 6) -> (0.3) • Mengolah data hasil evaluasi (Form 7)-> (0.2) Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) • Menyusun materi desiminasi (Form 16) -> (0.3) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.45) • Melaksanakan kegiatan Fasilitasi (Form 19) -> (0.45) Utama • Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.2) • Mengembangkan model (Form 20) -> (2.4) Fasilitasi Pelembagaan Nilai-nilai Pengawasan Berbasis Masyarakat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1. Fasilitasi masyarakat hukum adat dalam mengidentifikasi adat istiadat budaya serta mendokumentasikannya 2. Sesuaikan dengan tusi satker masing-masing Fasilitasi Pelembagaan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Baru (Adopsi, Adaptasi Dan Pluralisme)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pertama • Mengumpulkan data bahan evaluasi proses fasilitasi (Form 4) -> (0.2) • Mengumpulkan data bahan evaluasi pasca fasilitasi (Form 4) -> (0.2) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.1) • Menyusun instrumen evaluasi (Form 6) -> (0.3) • Mengolah data hasil evaluasi (Form 7)-> (0.2) Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) • Menyusun materi desiminasi (Form 16) -> (0.3) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.45) • Melaksanakan kegiatan Fasilitasi (Form 19) -> (0.45) Utama • Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.0) • Mengembangkan model (Form 20) -> (2.0) Fasilitasi Pelembagaan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Baru (Adopsi, Adaptasi Dan Pluralisme)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1. Fasilitasi masyarakat dalam mengolah komoditas lokal 2. Fasilitasi pengembangan sosial budaya dan pengembangan usaha di lokasi transmigrasi 3. Sesuaikan dengan tusi satker masing-masing Fasilitasi Pengorganisasian Masyarakat (Pengembangan Komunitas Lokal, Perencanaan Sosial Dan Pemasaran Sosial)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pertama • Mengumpulkan data bahan evaluasi proses fasilitasi (Form 4) -> (0.15) • Mengumpulkan data bahan evaluasi pasca fasilitasi (Form 4) -> (0.15) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.1) • Mengolah data hasil evaluasi (Form 7)-> (0.2) Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) • Menyusun materi desiminasi (Form 16) -> (0.3) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.45) • Melaksanakan kegiatan Fasilitasi (Form 19) -> (0.45) Utama • Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.0) • Mengembangkan model (Form 20) -> (2.8) Fasilitasi Pengorganisasian Masyarakat (Pengembangan Komunitas Lokal, Perencanaan Sosial Dan Pemasaran Sosial)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1. Fasilitasi masyarakat dalam literasi desa digital 2. Fasilitasi masyarakat dalam pemanfaaatn IT di Desa 3. Fasilitasi masyarakat dalam aplikasi desa melawan covid atau eHdw 4. Fasilitasi masyarakatvdalam membuat e-commerce 5. Disesuaikan dengan tusi satker masing-masing Fasilitasi Pengembangan Dan Pemeliharaan Jaringan (Memelihara Kerjasama Dengan Pihak Lain, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pertama • Mengumpulkan data bahan evaluasi proses fasilitasi (Form 4) -> (0.2) • Mengumpulkan data bahan evaluasi pasca fasilitasi (Form 4) -> (0.2) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.1) • Mengolah data hasil evaluasi (Form 7)-> (0.2) Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) • Menyusun materi desiminasi (Form 16) -> (0.3) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.45) • Melaksanakan kegiatan Fasilitasi (Form 19) -> (0.45) Utama • Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.0) • Mengembangkan model (Form 20) -> (2.0) Fasilitasi Pengembangan Dan Pemeliharaan Jaringan (Memelihara Kerjasama Dengan Pihak Lain, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi)
43 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Penyaduran/Penterjemahan Penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan
44 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Hasil Penelitian/Kajian/Survei • Dipublikasikan (Buku = 12.5, Majalah = 6) • Tidak dipublikasikan (Buku = 8, Majalah = 4) Hasil Tinjauan/Ulasan • Dipublikasikan (Buku = 12.5, Makalah = 6) • Tidak dipublikasikan (Buku = 7, Majalah = 3.5) KTI Yang Disebarluaskan Di Media Massa • Naskah = 2.5 Pemrasaran Dipertemuan Ilmiah Nasional • Naskah = 2
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Surat Tugas Surat pernyataan Lembar Pengesahan Bukti Fisik (Buku/Majalah /Makalah Asli) Kelengkapan Administrasi Untuk Penilaian
46 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Penyaduran/Penterjemahan Dipublikasikan • Diterbitkan dan Diedarkan secara Nasional atau Internasional (Buku = 7) • Majalah Ilmiah Kementerian terkait (Majalah = 3.5) Tidak Dipublikasikan • Buku = 3.5 • Makalah yang diakui kementerian terkait = 1.5
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Surat Tugas Surat pernyataan Lembar Pengesahan Bukti Fisik (Buku Asli/Majalah Asli/Makalah Asli) Kelengkapan Administrasi Untuk Penilaian Penyaduran/Penterjemahan
48 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis Pedoman = 4 Juklak = 8 Juknis = 6 1. Surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi (Form 4) 3. Lembar pengesahan yang ditandatangani oleh atasan langsung/pimpinan unit kerja (Form 3) 4. Surat Keputusan tim penyusun pedoman/standar 5. Buku Asli pedoman 1. Surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi (Form 4) 3. Lembar pengesahan yang ditandatangani oleh atasan langsung/pimpinan unit kerja (Form 3) 4. Surat Keputusan tim penyusun juklak/standar 5. Buku Asli juklak 1. Surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi (Form 4) 3. Lembar pengesahan yang ditandatangani oleh atasan langsung/pimpinan unit kerja (Form 3) 4. Surat Keputusan tim penyusun juknis/standar 5. Buku Asli juknis
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Karya Tulis Ilmiah Tulisan ilmiah populer; tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri; penelitian, kajian, survei, dan evaluasi Jenis Karya Tulis Ilmiah
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bentuk dan Syarat Karya Tulis Ilmiah • Buku • Non Buku Yang dipublikasikan • Buku • Non Buku Yang tidak dipublikasikan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi AK Penulisan Karya Ilmiah 1 2 3 Penulis Utama 60% Penulis Pembantu 40% 2 PENULIS 1 Penulis Utama 50% 2 Penulis Pembantu masing-masing 25% 3 PENULIS 1 Penulis Utama 40% 3 Penulis Pembantu masing-masing 20% 4 PENULIS 1 2 3
52 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi UNSUR PENUNJANG Pemberdayaan masyarakat
53 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Unsur Penunjang Mengajar/Melatih PNS •Surat Tugas, Surat pernyataan (Form 21), Keterangan dari Penyelenggara (Form 22), Laporan asli, Materi ajar •0.038/JP Peran serta dalam Seminar/Lokakarya/Konferensi •Narasumber = 3, Moderator = 2, Peserta = 3 •Surat Tugas, Surat pernyataan (Form 21), Laporan asli dan Surat keterangan dari penyelenggara (Form 23) Berperan serta dalam Delegasi Ilmiah •Ketua = 1.5, Anggota = 1 •Surat Tugas, Surat pernyataan (Form 21), Laporan, Sertifikat Keanggotaan dalam Profesi •Pengurus aktif = 1, Anggota = 0.75 •Surat Pernyataan (Form 21), Fotocopy SK Kepengurusan/ Kartu Anggota Keanggotaan Tim Penilai •Ketua = 1, Anggota = 0.75 •Surat pernyataan (Form 21), FotoCopy SK Tim penilai, Berita Acara PAK, Rekapitu;asi nama yang dinilai Keanggotaan Penyusunan Peraturan dan Turunan Hukum terkait JF PSM •Nilai 0.5 •SK Kepanitian, Produk materi hasil penyusunan Tanda jasa satka Lencana Karya satya •10 tahun = 1, 20 tahun = 2, 30 tahun = 3 •Fotocopy piagam penghargaan
54 Terima Kasih…… Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Empfohlen

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
 
SIP (Pelaporan dan Pencatatan Posyandu)
SIP (Pelaporan dan Pencatatan Posyandu)SIP (Pelaporan dan Pencatatan Posyandu)
SIP (Pelaporan dan Pencatatan Posyandu)kahfi akhmad
 
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKM
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKMTUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKM
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKMDinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
 
2._JUKNIS_Penilaian_Kinerja[1].pptx
2._JUKNIS_Penilaian_Kinerja[1].pptx2._JUKNIS_Penilaian_Kinerja[1].pptx
2._JUKNIS_Penilaian_Kinerja[1].pptxssuser5bf5a7
 
Sosialisasi germas bppsdmk 2018 remaja
Sosialisasi germas bppsdmk 2018 remajaSosialisasi germas bppsdmk 2018 remaja
Sosialisasi germas bppsdmk 2018 remajaHendro Saputro
 
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022novitawanget
 
Kak identifikasi kebutuhan_dan_harapan_masyarakat
Kak identifikasi kebutuhan_dan_harapan_masyarakatKak identifikasi kebutuhan_dan_harapan_masyarakat
Kak identifikasi kebutuhan_dan_harapan_masyarakatWidhi Arka
 
Posyandu bagian dari ILP_Jateng.pptx
Posyandu bagian dari ILP_Jateng.pptxPosyandu bagian dari ILP_Jateng.pptx
Posyandu bagian dari ILP_Jateng.pptxHanggaraKiran
 

Empfohlen

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
 
SIP (Pelaporan dan Pencatatan Posyandu)
SIP (Pelaporan dan Pencatatan Posyandu)SIP (Pelaporan dan Pencatatan Posyandu)
SIP (Pelaporan dan Pencatatan Posyandu)kahfi akhmad
 
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKM
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKMTUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKM
TUJUH LANGKAH PRAKTIS DALAMA POKJA UKMDinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
 
2._JUKNIS_Penilaian_Kinerja[1].pptx
2._JUKNIS_Penilaian_Kinerja[1].pptx2._JUKNIS_Penilaian_Kinerja[1].pptx
2._JUKNIS_Penilaian_Kinerja[1].pptxssuser5bf5a7
 
Sosialisasi germas bppsdmk 2018 remaja
Sosialisasi germas bppsdmk 2018 remajaSosialisasi germas bppsdmk 2018 remaja
Sosialisasi germas bppsdmk 2018 remajaHendro Saputro
 
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022novitawanget
 
Kak identifikasi kebutuhan_dan_harapan_masyarakat
Kak identifikasi kebutuhan_dan_harapan_masyarakatKak identifikasi kebutuhan_dan_harapan_masyarakat
Kak identifikasi kebutuhan_dan_harapan_masyarakatWidhi Arka
 
Posyandu bagian dari ILP_Jateng.pptx
Posyandu bagian dari ILP_Jateng.pptxPosyandu bagian dari ILP_Jateng.pptx
Posyandu bagian dari ILP_Jateng.pptxHanggaraKiran
 
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
 
Buletin Surveilans PD3I & Imunisasi Edisi 2 Juli 2020
Buletin Surveilans PD3I & Imunisasi Edisi 2 Juli 2020Buletin Surveilans PD3I & Imunisasi Edisi 2 Juli 2020
Buletin Surveilans PD3I & Imunisasi Edisi 2 Juli 2020Ditjen P2P Kemenkes
 
SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS
SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS
SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMASSismiati bulu
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA93220872
 
Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Pembangunan
Rencana Strategis dan Indikator Kinerja PembangunanRencana Strategis dan Indikator Kinerja Pembangunan
Rencana Strategis dan Indikator Kinerja PembangunanDadang Solihin
 
Analisa masalah promkes ptp(1)
Analisa masalah promkes ptp(1)Analisa masalah promkes ptp(1)
Analisa masalah promkes ptp(1)Yesir Hasan
 
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingSDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingTV Desa
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Dodik Mer
 
Kak germas
Kak germasKak germas
Kak germasayamcantik
 
Telaah staff permohonan komputer
Telaah staff permohonan komputerTelaah staff permohonan komputer
Telaah staff permohonan komputerSisca Yoliza
 
REVIEW RENCANA INI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KARANGANYAR
REVIEW RENCANA INI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KARANGANYARREVIEW RENCANA INI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KARANGANYAR
REVIEW RENCANA INI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KARANGANYARRaymond B. Munthe (Dinas Pekerjaan Umum Prov. Babel)
 
Indikator strata-posyandu - copy
Indikator strata-posyandu - copyIndikator strata-posyandu - copy
Indikator strata-posyandu - copymoh ramli
 
Materi 7 [Pelatihan Kader Posyandu]
Materi 7 [Pelatihan Kader Posyandu]Materi 7 [Pelatihan Kader Posyandu]
Materi 7 [Pelatihan Kader Posyandu]Manji Lala
 
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SanitasiPetunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SanitasiJoy Irman
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxBappedaLampungUtara
 
Manajemen puskesmas
Manajemen puskesmas Manajemen puskesmas
Manajemen puskesmas renjanaera
 
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD OzawaYukio
 
Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015
Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015
Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015Indriany ,
 
posyandu ILP UNTUNG.pptx
posyandu ILP UNTUNG.pptxposyandu ILP UNTUNG.pptx
posyandu ILP UNTUNG.pptxuntungyuliantoro
 
PERBAN 12 RAN PASTI.pdf
PERBAN 12 RAN PASTI.pdfPERBAN 12 RAN PASTI.pdf
PERBAN 12 RAN PASTI.pdfsaifulibrahim5
 
penyusunan laporan PKD.pptx
penyusunan laporan PKD.pptxpenyusunan laporan PKD.pptx
penyusunan laporan PKD.pptxJontherLiwun
 
Pengantar Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
Pengantar Strategi Sanitasi Kabupaten/KotaPengantar Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
Pengantar Strategi Sanitasi Kabupaten/Kotainfosanitasi
 

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
 
Buletin Surveilans PD3I & Imunisasi Edisi 2 Juli 2020
Buletin Surveilans PD3I & Imunisasi Edisi 2 Juli 2020Buletin Surveilans PD3I & Imunisasi Edisi 2 Juli 2020
Buletin Surveilans PD3I & Imunisasi Edisi 2 Juli 2020Ditjen P2P Kemenkes
 
SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS
SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS
SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMASSismiati bulu
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA93220872
 
Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Pembangunan
Rencana Strategis dan Indikator Kinerja PembangunanRencana Strategis dan Indikator Kinerja Pembangunan
Rencana Strategis dan Indikator Kinerja PembangunanDadang Solihin
 
Analisa masalah promkes ptp(1)
Analisa masalah promkes ptp(1)Analisa masalah promkes ptp(1)
Analisa masalah promkes ptp(1)Yesir Hasan
 
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingSDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingTV Desa
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Dodik Mer
 
Telaah staff permohonan komputer
Telaah staff permohonan komputerTelaah staff permohonan komputer
Telaah staff permohonan komputerSisca Yoliza
 
Indikator strata-posyandu - copy
Indikator strata-posyandu - copyIndikator strata-posyandu - copy
Indikator strata-posyandu - copymoh ramli
 
Materi 7 [Pelatihan Kader Posyandu]
Materi 7 [Pelatihan Kader Posyandu]Materi 7 [Pelatihan Kader Posyandu]
Materi 7 [Pelatihan Kader Posyandu]Manji Lala
 
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SanitasiPetunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SanitasiJoy Irman
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxBappedaLampungUtara
 
Manajemen puskesmas
Manajemen puskesmas Manajemen puskesmas
Manajemen puskesmas renjanaera
 
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD OzawaYukio
 
Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015
Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015
Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015Indriany ,
 
PERBAN 12 RAN PASTI.pdf
PERBAN 12 RAN PASTI.pdfPERBAN 12 RAN PASTI.pdf
PERBAN 12 RAN PASTI.pdfsaifulibrahim5
 

Was ist angesagt? (20)

Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting
 
Buletin Surveilans PD3I & Imunisasi Edisi 2 Juli 2020
Buletin Surveilans PD3I & Imunisasi Edisi 2 Juli 2020Buletin Surveilans PD3I & Imunisasi Edisi 2 Juli 2020
Buletin Surveilans PD3I & Imunisasi Edisi 2 Juli 2020
 
SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS
SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS
SK JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA
 
Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Pembangunan
Rencana Strategis dan Indikator Kinerja PembangunanRencana Strategis dan Indikator Kinerja Pembangunan
Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Pembangunan
 
Analisa masalah promkes ptp(1)
Analisa masalah promkes ptp(1)Analisa masalah promkes ptp(1)
Analisa masalah promkes ptp(1)
 
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi StuntingSDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
SDGs DESA Fasilitasi Konvergensi Stunting
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
 
Kak germas
Kak germasKak germas
Kak germas
 
Telaah staff permohonan komputer
Telaah staff permohonan komputerTelaah staff permohonan komputer
Telaah staff permohonan komputer
 
REVIEW RENCANA INI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KARANGANYAR
REVIEW RENCANA INI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KARANGANYARREVIEW RENCANA INI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KARANGANYAR
REVIEW RENCANA INI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KARANGANYAR
 
Indikator strata-posyandu - copy
Indikator strata-posyandu - copyIndikator strata-posyandu - copy
Indikator strata-posyandu - copy
 
Materi 7 [Pelatihan Kader Posyandu]
Materi 7 [Pelatihan Kader Posyandu]Materi 7 [Pelatihan Kader Posyandu]
Materi 7 [Pelatihan Kader Posyandu]
 
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SanitasiPetunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi
Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
 
Manajemen puskesmas
Manajemen puskesmas Manajemen puskesmas
Manajemen puskesmas
 
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD
 
Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015
Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015
Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015
 
posyandu ILP UNTUNG.pptx
posyandu ILP UNTUNG.pptxposyandu ILP UNTUNG.pptx
posyandu ILP UNTUNG.pptx
 
PERBAN 12 RAN PASTI.pdf
PERBAN 12 RAN PASTI.pdfPERBAN 12 RAN PASTI.pdf
PERBAN 12 RAN PASTI.pdf
 

Ähnlich wie Pembahasan butir butir angka kredit (ngopi 13)

penyusunan laporan PKD.pptx
penyusunan laporan PKD.pptxpenyusunan laporan PKD.pptx
penyusunan laporan PKD.pptxJontherLiwun
 
Pengantar Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
Pengantar Strategi Sanitasi Kabupaten/KotaPengantar Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
Pengantar Strategi Sanitasi Kabupaten/Kotainfosanitasi
 
Strategi Sanitasi - 2-2 Tahapan Pengembangan Sanitasi
Strategi Sanitasi - 2-2 Tahapan Pengembangan SanitasiStrategi Sanitasi - 2-2 Tahapan Pengembangan Sanitasi
Strategi Sanitasi - 2-2 Tahapan Pengembangan Sanitasiinfosanitasi
 
Strategi sanitasi - 2-1 Kerangka Pengembangan Sanitasi
Strategi sanitasi - 2-1 Kerangka Pengembangan SanitasiStrategi sanitasi - 2-1 Kerangka Pengembangan Sanitasi
Strategi sanitasi - 2-1 Kerangka Pengembangan Sanitasiinfosanitasi
 
Program kerja kkn STIT Al-Hidayah Tasikmalaya
Program kerja kkn STIT Al-Hidayah TasikmalayaProgram kerja kkn STIT Al-Hidayah Tasikmalaya
Program kerja kkn STIT Al-Hidayah TasikmalayaWati Rahmawati
 
Strategi Sanitasi - 4-2 Program dan Kegiatan
Strategi Sanitasi - 4-2 Program dan KegiatanStrategi Sanitasi - 4-2 Program dan Kegiatan
Strategi Sanitasi - 4-2 Program dan Kegiataninfosanitasi
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Dadang Solihin
 
Program dan Kegiatan Unggulan Bappeda Tahun 2013
Program dan Kegiatan Unggulan Bappeda Tahun 2013Program dan Kegiatan Unggulan Bappeda Tahun 2013
Program dan Kegiatan Unggulan Bappeda Tahun 2013Pemerintah Kota Singkawang
 
bahan_malang_Polhukam PMK.pptx
bahan_malang_Polhukam PMK.pptxbahan_malang_Polhukam PMK.pptx
bahan_malang_Polhukam PMK.pptxalbertharyouser
 
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Joy Irman
 
Pedoman pelaksanaan ppm.dipa.08
Pedoman pelaksanaan ppm.dipa.08Pedoman pelaksanaan ppm.dipa.08
Pedoman pelaksanaan ppm.dipa.08Dhatoex Dhatoex
 
Pengantar Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK)
Pengantar Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK)Pengantar Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK)
Pengantar Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK)infosanitasi
 
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 

Ähnlich wie Pembahasan butir butir angka kredit (ngopi 13) (20)

penyusunan laporan PKD.pptx
penyusunan laporan PKD.pptxpenyusunan laporan PKD.pptx
penyusunan laporan PKD.pptx
 
Pengantar Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
Pengantar Strategi Sanitasi Kabupaten/KotaPengantar Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
Pengantar Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
 
Budget
BudgetBudget
Budget
 
Budgeting
BudgetingBudgeting
Budgeting
 
Strategi Sanitasi - 2-2 Tahapan Pengembangan Sanitasi
Strategi Sanitasi - 2-2 Tahapan Pengembangan SanitasiStrategi Sanitasi - 2-2 Tahapan Pengembangan Sanitasi
Strategi Sanitasi - 2-2 Tahapan Pengembangan Sanitasi
 
Strategi sanitasi - 2-1 Kerangka Pengembangan Sanitasi
Strategi sanitasi - 2-1 Kerangka Pengembangan SanitasiStrategi sanitasi - 2-1 Kerangka Pengembangan Sanitasi
Strategi sanitasi - 2-1 Kerangka Pengembangan Sanitasi
 
Program kerja kkn STIT Al-Hidayah Tasikmalaya
Program kerja kkn STIT Al-Hidayah TasikmalayaProgram kerja kkn STIT Al-Hidayah Tasikmalaya
Program kerja kkn STIT Al-Hidayah Tasikmalaya
 
Budgeting
BudgetingBudgeting
Budgeting
 
Strategi Sanitasi - 4-2 Program dan Kegiatan
Strategi Sanitasi - 4-2 Program dan KegiatanStrategi Sanitasi - 4-2 Program dan Kegiatan
Strategi Sanitasi - 4-2 Program dan Kegiatan
 
Angka kredit n dupak online pak ersad
Angka kredit n dupak online pak ersadAngka kredit n dupak online pak ersad
Angka kredit n dupak online pak ersad
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
 
Sop pendataan-dikdas-2012
Sop pendataan-dikdas-2012Sop pendataan-dikdas-2012
Sop pendataan-dikdas-2012
 
Program dan Kegiatan Unggulan Bappeda Tahun 2013
Program dan Kegiatan Unggulan Bappeda Tahun 2013Program dan Kegiatan Unggulan Bappeda Tahun 2013
Program dan Kegiatan Unggulan Bappeda Tahun 2013
 
bahan_malang_Polhukam PMK.pptx
bahan_malang_Polhukam PMK.pptxbahan_malang_Polhukam PMK.pptx
bahan_malang_Polhukam PMK.pptx
 
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)
 
Penyuluhan: MSEP
Penyuluhan: MSEP Penyuluhan: MSEP
Penyuluhan: MSEP
 
Pedoman pelaksanaan ppm.dipa.08
Pedoman pelaksanaan ppm.dipa.08Pedoman pelaksanaan ppm.dipa.08
Pedoman pelaksanaan ppm.dipa.08
 
Pengantar Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK)
Pengantar Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK)Pengantar Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK)
Pengantar Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK)
 
Panduan pengukuran dampak inovasi
Panduan pengukuran dampak inovasi Panduan pengukuran dampak inovasi
Panduan pengukuran dampak inovasi
 
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 

Mehr von Akademi Desa 4.0

Memperluas Jangkauan Pasar Bumdesa | Kuliah Online 51
Memperluas Jangkauan Pasar Bumdesa | Kuliah Online 51Memperluas Jangkauan Pasar Bumdesa | Kuliah Online 51
Memperluas Jangkauan Pasar Bumdesa | Kuliah Online 51Akademi Desa 4.0
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...Akademi Desa 4.0
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...Akademi Desa 4.0
 
Kuliah Online 48 - Produk Unggulan Desa Detusoko Barat
Kuliah Online 48 - Produk Unggulan Desa Detusoko BaratKuliah Online 48 - Produk Unggulan Desa Detusoko Barat
Kuliah Online 48 - Produk Unggulan Desa Detusoko BaratAkademi Desa 4.0
 
Materi Ngopi Eps. 28 - Sosialisasi Uji Kompetensi PSM
Materi Ngopi Eps. 28 - Sosialisasi Uji Kompetensi PSMMateri Ngopi Eps. 28 - Sosialisasi Uji Kompetensi PSM
Materi Ngopi Eps. 28 - Sosialisasi Uji Kompetensi PSMAkademi Desa 4.0
 
Materi Kulon 46 - Ekonomi produktif dan desa sadar lingkungan
Materi Kulon 46 - Ekonomi produktif dan desa sadar lingkunganMateri Kulon 46 - Ekonomi produktif dan desa sadar lingkungan
Materi Kulon 46 - Ekonomi produktif dan desa sadar lingkunganAkademi Desa 4.0
 
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Desa wisata 1
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Desa wisata 1Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Desa wisata 1
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Desa wisata 1Akademi Desa 4.0
 
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Covid19 dan desa wisata
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Covid19 dan desa wisataNgopi bersama PSM Eps. 27 | Covid19 dan desa wisata
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Covid19 dan desa wisataAkademi Desa 4.0
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...Akademi Desa 4.0
 
Kuliah Online 42 - Pengembangan Potensi Desa
Kuliah Online 42 - Pengembangan Potensi DesaKuliah Online 42 - Pengembangan Potensi Desa
Kuliah Online 42 - Pengembangan Potensi DesaAkademi Desa 4.0
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25 - Buku metadata SGDS Pembangunan Sosial
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25 - Buku metadata SGDS Pembangunan SosialMateri Ngopi bersama PSM Eps. 25 - Buku metadata SGDS Pembangunan Sosial
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25 - Buku metadata SGDS Pembangunan SosialAkademi Desa 4.0
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesa
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesaMateri Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesa
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesaAkademi Desa 4.0
 
Materi Kulon 43 - Pengembangan potensi lokal sebagai pilar pembangunan ekonom...
Materi Kulon 43 - Pengembangan potensi lokal sebagai pilar pembangunan ekonom...Materi Kulon 43 - Pengembangan potensi lokal sebagai pilar pembangunan ekonom...
Materi Kulon 43 - Pengembangan potensi lokal sebagai pilar pembangunan ekonom...Akademi Desa 4.0
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24-Bangkitkan ekonomi desa melalui bumdes menuj...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24-Bangkitkan ekonomi desa melalui bumdes menuj...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24-Bangkitkan ekonomi desa melalui bumdes menuj...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24-Bangkitkan ekonomi desa melalui bumdes menuj...Akademi Desa 4.0
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24 - Menuju desa tanpa kemiskinan dengan metodo...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24 - Menuju desa tanpa kemiskinan dengan metodo...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24 - Menuju desa tanpa kemiskinan dengan metodo...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24 - Menuju desa tanpa kemiskinan dengan metodo...Akademi Desa 4.0
 
Materi Ngopi Eps. 23 - Team Work
Materi Ngopi Eps. 23 - Team WorkMateri Ngopi Eps. 23 - Team Work
Materi Ngopi Eps. 23 - Team WorkAkademi Desa 4.0
 
Materi Kuliah Online 41 "Bangga Buatan Indonesia"
Materi Kuliah Online 41 "Bangga Buatan Indonesia"Materi Kuliah Online 41 "Bangga Buatan Indonesia"
Materi Kuliah Online 41 "Bangga Buatan Indonesia"Akademi Desa 4.0
 
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemberdayaan Masyarakat Bidang Gizi"
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemberdayaan Masyarakat Bidang Gizi"Materi Ngopi Eps. 22 "Pemberdayaan Masyarakat Bidang Gizi"
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemberdayaan Masyarakat Bidang Gizi"Akademi Desa 4.0
 
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemanfaatan Ulat Sagu sebagai Sumber Protein Potensial"
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemanfaatan Ulat Sagu sebagai Sumber Protein Potensial"Materi Ngopi Eps. 22 "Pemanfaatan Ulat Sagu sebagai Sumber Protein Potensial"
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemanfaatan Ulat Sagu sebagai Sumber Protein Potensial"Akademi Desa 4.0
 
Strategi Penilaian dan ketahanan desa wisata di tengah kondisi kebiasaan baru...
Strategi Penilaian dan ketahanan desa wisata di tengah kondisi kebiasaan baru...Strategi Penilaian dan ketahanan desa wisata di tengah kondisi kebiasaan baru...
Strategi Penilaian dan ketahanan desa wisata di tengah kondisi kebiasaan baru...Akademi Desa 4.0
 

Mehr von Akademi Desa 4.0 (20)

Memperluas Jangkauan Pasar Bumdesa | Kuliah Online 51
Memperluas Jangkauan Pasar Bumdesa | Kuliah Online 51Memperluas Jangkauan Pasar Bumdesa | Kuliah Online 51
Memperluas Jangkauan Pasar Bumdesa | Kuliah Online 51
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
 
Kuliah Online 48 - Produk Unggulan Desa Detusoko Barat
Kuliah Online 48 - Produk Unggulan Desa Detusoko BaratKuliah Online 48 - Produk Unggulan Desa Detusoko Barat
Kuliah Online 48 - Produk Unggulan Desa Detusoko Barat
 
Materi Ngopi Eps. 28 - Sosialisasi Uji Kompetensi PSM
Materi Ngopi Eps. 28 - Sosialisasi Uji Kompetensi PSMMateri Ngopi Eps. 28 - Sosialisasi Uji Kompetensi PSM
Materi Ngopi Eps. 28 - Sosialisasi Uji Kompetensi PSM
 
Materi Kulon 46 - Ekonomi produktif dan desa sadar lingkungan
Materi Kulon 46 - Ekonomi produktif dan desa sadar lingkunganMateri Kulon 46 - Ekonomi produktif dan desa sadar lingkungan
Materi Kulon 46 - Ekonomi produktif dan desa sadar lingkungan
 
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Desa wisata 1
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Desa wisata 1Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Desa wisata 1
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Desa wisata 1
 
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Covid19 dan desa wisata
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Covid19 dan desa wisataNgopi bersama PSM Eps. 27 | Covid19 dan desa wisata
Ngopi bersama PSM Eps. 27 | Covid19 dan desa wisata
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...
 
Kuliah Online 42 - Pengembangan Potensi Desa
Kuliah Online 42 - Pengembangan Potensi DesaKuliah Online 42 - Pengembangan Potensi Desa
Kuliah Online 42 - Pengembangan Potensi Desa
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25 - Buku metadata SGDS Pembangunan Sosial
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25 - Buku metadata SGDS Pembangunan SosialMateri Ngopi bersama PSM Eps. 25 - Buku metadata SGDS Pembangunan Sosial
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25 - Buku metadata SGDS Pembangunan Sosial
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesa
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesaMateri Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesa
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 25-Menuju Indonesia Inklusif: #mulaidaridesa
 
Materi Kulon 43 - Pengembangan potensi lokal sebagai pilar pembangunan ekonom...
Materi Kulon 43 - Pengembangan potensi lokal sebagai pilar pembangunan ekonom...Materi Kulon 43 - Pengembangan potensi lokal sebagai pilar pembangunan ekonom...
Materi Kulon 43 - Pengembangan potensi lokal sebagai pilar pembangunan ekonom...
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24-Bangkitkan ekonomi desa melalui bumdes menuj...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24-Bangkitkan ekonomi desa melalui bumdes menuj...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24-Bangkitkan ekonomi desa melalui bumdes menuj...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24-Bangkitkan ekonomi desa melalui bumdes menuj...
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24 - Menuju desa tanpa kemiskinan dengan metodo...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24 - Menuju desa tanpa kemiskinan dengan metodo...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24 - Menuju desa tanpa kemiskinan dengan metodo...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 24 - Menuju desa tanpa kemiskinan dengan metodo...
 
Materi Ngopi Eps. 23 - Team Work
Materi Ngopi Eps. 23 - Team WorkMateri Ngopi Eps. 23 - Team Work
Materi Ngopi Eps. 23 - Team Work
 
Materi Kuliah Online 41 "Bangga Buatan Indonesia"
Materi Kuliah Online 41 "Bangga Buatan Indonesia"Materi Kuliah Online 41 "Bangga Buatan Indonesia"
Materi Kuliah Online 41 "Bangga Buatan Indonesia"
 
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemberdayaan Masyarakat Bidang Gizi"
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemberdayaan Masyarakat Bidang Gizi"Materi Ngopi Eps. 22 "Pemberdayaan Masyarakat Bidang Gizi"
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemberdayaan Masyarakat Bidang Gizi"
 
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemanfaatan Ulat Sagu sebagai Sumber Protein Potensial"
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemanfaatan Ulat Sagu sebagai Sumber Protein Potensial"Materi Ngopi Eps. 22 "Pemanfaatan Ulat Sagu sebagai Sumber Protein Potensial"
Materi Ngopi Eps. 22 "Pemanfaatan Ulat Sagu sebagai Sumber Protein Potensial"
 
Strategi Penilaian dan ketahanan desa wisata di tengah kondisi kebiasaan baru...
Strategi Penilaian dan ketahanan desa wisata di tengah kondisi kebiasaan baru...Strategi Penilaian dan ketahanan desa wisata di tengah kondisi kebiasaan baru...
Strategi Penilaian dan ketahanan desa wisata di tengah kondisi kebiasaan baru...
 

Kürzlich hochgeladen

adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptxPPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptxdanangpamungkas11
 
PPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptx
PPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptxPPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptx
PPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptxINyomanAgusSeputraSP
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfNURAFIFAHBINTIJAMALU
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasAZakariaAmien1
 
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.pptP_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.pptAfifFikri11
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaAbdiera
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...jumadsmanesi
 
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptxKonflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptxintansidauruk2
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanssuserc81826
 
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...NiswatuzZahroh
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdfWahyudinST
 
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...Riyan Hidayatullah
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptNabilahKhairunnisa6
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptAcemediadotkoM1
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.aechacha366
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxFardanassegaf
 

Kürzlich hochgeladen (20)

adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptxPPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
PPT-Sistem-Pencernaan-Manusia-Kelas-8-K13.pptx
 
PPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptx
PPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptxPPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptx
PPT kecerdasan emosi dan pengendalian diri.pptx
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
 
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.pptP_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
 
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptxKonflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
 
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
 
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
 

Pembahasan butir butir angka kredit (ngopi 13)

  • 1. 1 BUTIR-BUTIR KEGIATAN JF PSM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 200 100 550
  • 2. 2 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi UNSUR PENDIDIKAN Pemberdayaan masyarakat
  • 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Unsur Pendidikan Diklat Fungsional/Teknis Pendidikan Sekolah Diklat Prajab 1 2 3 S1 = AK 100 S2 = AK 150 S3 = AK 200 AK = 0.025/JP AK = 2
  • 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Unsur Pendidikan Diklat Fungsional/Teknis Pendidikan Sekolah Diklat Prajab 1 2 3 1. Ijazah yang disahkan oleh instansi/lembaga yang berwenang. 2. Surat Tugas/Ijin Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang Berwenang 1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) atau sertifikat yang disahkan oleh pejabat berwenang; 2. Surat keterangan dari penyelenggara didukung jadwal pelatihan teknis, dalam hal penyelenggara tidak mengeluarkan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) atau Sertifikat 3. Surat Pernyataan telah mengikuti pelatihan fungsional PSM tingkat dasar dan/atau berjenjang dari unit kerja yang bersangkutan (Form 3). 1. Surat Perintah mengikuti Pelatihan Prajabatan dari pimpinan unit kerja; dan 2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) yang dilegalisasi oleh instansi/lembaga yang berwenang. 3. Surat Pernyataan telah mengikuti Diklat Prajab (Form 3).
  • 5. 5 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi UNSUR PEMBERDAYAAN Pemberdayaan masyarakat
  • 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pengembangan Komitmen Perubahan Pelaksanaan Identifikasi Kelompok Sasaran Pengelolaan Konflik Di Masyarakat Pengelolaan Resiko Perubahan Perancangan Perubahan Kehidupan Masyarakat Secara Partisipatif Pembangunan Relasi Sosial Pengembangan Solidaritas Sosial Pengembangan Kesadaran Kritis Masyarakat Untuk Perubahan 26 7 1 4 35
  • 7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pelaksanaan Identifikasi Kelompok Sasaran Pemetaan Sosial = pembuatan profile suatu masyarakat 1. Memahami karakteristik anggota populasi sasaran 2. Mengidentifikasi batas-batas masyarakat 3. Menggambarkan masalah-masalah sosial 4. Memahami nilai-nilai dominan (budaya, tradisi atau keyakinan, dll) 5. Mengidentifikasi bukti-bukti diskriminasi 6. Mengidentifikasi pola-pola pengawasan sumber dan pemberian pelayanan Metode dan teknik pemetaan sosial meliputi • survey formal (survey rumah tangga, laporan statistik) • pemantauan cepat (wawancara, diskusi, pengamatan langsung) dan • metode partisipatoris (monev, stakeholder analisis, identifikasi masalah sosial)
  • 8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pelaksanaan Identifikasi Kelompok Sasaran Pertama •Pengumpulan Data dan informasi (Form 4) -> (0.1) •Pengumpulan bahan evaluasi (Form 4) -> (0.1) Muda •Menyusun Instrumen Pemetaan (Form 6 -> (0.3) •Mengolah Data (Form 7) -> (0.2) •Menyusun Instrumen Evaluasi (Form 6) -> (0.3) Madya •Menyusun Panduan pemetaan Sosial (Form 12) -> (0.6) •Melaksanakan diseminasi panduan pemetaan sosial (Form 13) -> (0.3) •Melaksanakan Evaluasi (Form 14) -> (0.15) Utama •Mengembangkan model pemetaan (Form 20) -> (2.0)
  • 9. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pembangunan Relasi Sosial Hubungan sosial atau relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain, saling mempengaruhi dan didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong. Unsur-unsur hubungan sosial : 1. Hubungan timbal balik atau saling berinteraksi; 2. Berlangsung di tengah-tengah masyarakat; 3. Ada tujuan tertentu Contoh : saling menyampaikan informasi terkait pemberdayaan masyarakat
  • 10. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pembangunan Relasi Sosial Pertama •Pengumpulan Data bahan Evaluasi (Form 4) - > (0.1) •Membangun Relasi Sosial (Form 5) -> (0.15) Muda •Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.2) •Menyusun Instrumen Evaluasi (Form 6) - > (0.3) Madya •Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) •Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.45) Utama •Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.0) •Mengembangkan model (Form 20) - > (2.0)
  • 11. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pengembangan Solidaritas Sosial Solidaritas sosial merupakan perasaan emosional dan moral yang tercipta di hubungan antar individu atau kelompok menurut rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita dan juga terdapatnya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan Bentuk Solidaritas Sosial : 1. Gotong-royong 2. Kerjasama 3. Dan lain-lain sesuai tugas satker masing-masing
  • 12. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pengembangan Solidaritas Sosial Pertama •Pengumpulan Data bahan evaluasi (Form 4) - > (0.1) •Melaksanakan Pengembangan Solidaritas Sosial (Form 5) -> (0.15) Muda •Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.2) •Menyusun Instrumen Evaluasi (Form 6) -> (0.3) Madya •Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) •Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.3) Utama •Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.0) •Mengembangkan model (Form 20) -> (2.0)
  • 13. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pengembangan Kesadaran Kritis Masyarakat Untuk Perubahan Kesadaran kritis adalah ketika seseorang sadar situasi sosial yang tidak adil, yang merupakan bentukan sistem dan struktur sosial yang dapat dan harus dirubah Contoh : 1. Peran serta dalam kegiatan musdes maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya yang menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif di desa 2. Disesuaikan dengan tusi masing-masing satker
  • 14. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pertama •Pengumpulan Data bahan evaluasi (Form 4) - > (0.15) •Melaksanakan Pengembangan Kesadaran Kritis (Form 5) -> (0.2) Muda •Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.3) •Menyusun Instrumen Evaluasi (Form 6) - > (0.3) •Mengolah data hasil pelaksanaan Pengembangan Kesadaran Kritis (Form 7) -> (0.3) Madya •Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.45) •Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.45) Utama •Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.0) •Mengembangkan model (Form 20) -> (2.0) Pengembangan Kesadaran Kritis Masyarakat Untuk Perubahan
  • 15. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Perancangan Perubahan Kehidupan Masyarakat Secara Partisipatif Perubahan Sosial yang terjadi karena muncul atau berkembangnya gagasan atau ide baru dalam masyarakat untuk mencapai kesuksesan atau prestasi kesehariannya Contoh : Bersama-sama membuat RPJMDes, RKPDes dan APBDes, dan lain-lain disesuaikan Tusi Satker
  • 16. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pertama • Pengumpulan Data bahan evaluasi (Form 4)-> (0.15) • Melaksanakan Perancangan Perubahan Kehidupan masyarakat(Form 5)-> (0.2) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.2) • Mengolah data hasil pelaksanaan perancangan perubahan (Form 7) -> (0.2) • Menyusun Instrumen Evaluasi (Form 6) -> (0.3) Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.45) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.6) Utama • Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.0) • Mengembangkan model (Form 20) -> (3.0) Perancangan Perubahan Kehidupan Masyarakat Secara Partisipatif
  • 17. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pengelolaan Resiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan politik. Contoh : Pengelolaan Resiko di BUM Desa, Pengelolaan Resiko di lembaga kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPMD, dll) dan disesuaikan dengan Tusi Satker Pengelolaan Resiko Perubahan
  • 18. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pertama • Pengumpulan Data bahan evaluasi (Form 4) -> (0.15) • Melaksanakan Identifikasi prakiraan resiko perubahan (Form 5) -> (0.2) • Melaksanakan pengelolaan resiko perubahan (Form 5) -> (0.15) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.1) • Menyusun Instrumen Evaluasi (Form 6) -> (0.3) • Mengolah Data hasil pelaksanaan pengelolaan risiko Perubahan (Form 7)-> (0.3) Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13)-> (0.6) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.45) • Menyusun materi desiminasi (Form 15) -> (0.6) Utama • Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.0) • Mengembangkan model (Form 20) -> (3.0) Pengelolaan Resiko Perubahan
  • 19. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pengelolaan Konflik Di Masyarakat Pengelolaan konflik merupakan proses aksi dan reaksi yang diambil pelaku konflik maupun pihak ketiga secara seimbang dan rasional. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengendalikan situasi serta kondisi perselisihan yang terjadi diantara pihak-pihak yang berkonflik Contoh : Penanganan konflik sosial di masyarakat (seperti penanganan dampak narkoba, tawuran, dll) disesuaikan dengan tusi Satker
  • 20. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pertama •Pengumpulan Data bahan evaluasi (Form 4) -> (0.1) •Melaksanakan Fasilitasi pengelolaan konflik di masyarakat (Form 5) -> (0.2) Muda •Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.1) •Menyusun Instrumen Evaluasi (Form 6) -> (0.3) •Mengolah Data hasil pelaksanaan pengelolaan risiko Perubahan fasilitasi pengelolaan konflik di masyarakat (Form 7) -> (0.3) Madya •Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.6) •Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.6) Utama •Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.0) •Mengembangkan model (Form 20) -> (3.0) Pengelolaan Resiko Perubahan
  • 21. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pengembangan Kapasitas Masyarakat PendampinganPenyuluhan Pelatihan
  • 22. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Penyuluhan Penyuluhan merupakan kegiatan penyebar-luasan informasi dan penjelasan yang diberikan dapat merangsang terjadinya proses perubahan perilaku Waktu penyuluhan relatif singkat dan dapat dilakukan sewaktu- waktu Contoh : Memberikan penyuluhan terkait pencegahan dan penanganan Covid-19
  • 23. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Penyuluhan Pertama • Melakukan identifikasi kebutuhan penyuluhan inovatif (Form 5) -> (0.25) • Mengumpulkan data bahan evaluasi penyuluhan (Form 4) -> (0.2) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.1) • Melaksanakan penyuluhan (Form 9) -> (0.2) • Menyusun instrumen evalusi (Form 6) -> 0.3 Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.6) • Menyusun materi penyuluhan (Form 16) -> (0.3) Utama • Menyusun Panduan Peyuluhan (Form 12) -> (0.8) • Mengembangkan sistem dan metode penyuluhan (Form 20) -> (1.6)
  • 24. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pelatihan Pelatihan merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian serta proses belajar yang terencana Waktu pelatihan relatif lebih agak lama dan terjadwal sebelumnya dan ada penyelenggaranya. Contoh : 1. Melaksanakan Pelatihan BUMdesa selama 6 hari 2. Melaksanakan pelatihan KPMD selama 5 hari
  • 25. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pelatihan Pertama • Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan (Form 5) -> (0.25) • Mengumpulkan data bahan evaluasi pelatihan (Form 4) -> (0.2) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.1) • Menyusun alat peraga/media pelatihan (Form 10) -> (0.2) • Melaksanakan pelatihan (Form 9) -> (0.5/8 jpl) Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) • Menyusun Kursil (Form 17) -> (0.3) • Menyusun bahan ajar (Form 18) -> (0.3) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.3) • Menyusun instrumen evaluasi (Form 6) -> (0.3) Utama • Menyusun Panduan identifikasi kebutuhan pelatihan (Form 12) -> (0.8) • Mengembangkan sistem dan metode pelatihan (Form 10) -> (0.8)
  • 26. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pendampingan Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan bersama- sama masyarakat dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya mendiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan kearah peningkatan kapasitas produktivitas masyarakat Pendampingan harus menjelaskan proses dan langkah-langkah pendampingan serta hasil pendampingan sesuai Form 9
  • 27. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pendampingan Pertama • Melakukan identifikasi kebutuhan jenis pendampingan (Form 5) -> (0.20) • Mengumpulkan data bahan evaluasi pendampingan (Form 4) -> (0.2) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.1) • Menyusun Renop pendampingan (form 11)-> (0.1) • Melaksanakan pendampingan (Form 8) -> (1.0) • Mengolah data hasil pendampingan (Form 6)-> (0.2) Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) • Menyusun materi pendampingan (Form 16) -> (0.3) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.45) Utama • Menyusun Panduan pendampingan (Form 12) -> (0.8) • Mengembangkan model pendampingan (Form 20) -> (2.0)
  • 28. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pemantapan Kemandirian Masyarakat Fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar Fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat yang inovatif Fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan desa Fasilitasi pelembagaan nilai-nilai pengawasan berbasis masyarakat Fasilitasi pelembagaan keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru Fasilitasi pengorganisasian masyarakat (komunikasi, perencanaan dan pemasaran) Fasilitasi pengembangan dan pemeliharaan jaringan(kerjasama dan pemanfaatan IT)
  • 29. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1. Memfasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat di desa 2. Memfasilitasi masyarakat dalam musyawarah desa 3. Dll sesuai dengan tusi satkermasing-masing Fasilitasi Pelembagaan Nilai-nilai Masyarakat Pembelajar Pelembagaan nilai adalah Salah satu proses yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan
  • 30. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Fasilitasi Pelembagaan Nilai-nilai Masyarakat Pembelajar Pertama • Mengumpulkan data bahan evaluasi proses fasilitasi (Form 4) -> (0.2) • Mengumpulkan data bahan evaluasi pasca fasilitasi (Form 4) -> (0.2) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.2) • Menyusun instrumen evaluasi (Form 6) -> (0.3) • Mengolah data hasil evaluasin (Form 7)-> (0.2) Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) • Menyusun materi pendampingan (Form 16) -> (0.3) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.45) • Melaksanakan kegiatan Fasilitasi (Form 19) -> (0.45) Utama • Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.0) • Mengembangkan model (Form 20) -> (2.0)
  • 31. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1. Memfasilitasi masyarakat yang memiliki inovasi sehingga bermanfaat untuk masyarakat yang lain 2. Memfasilitasi pelembagaan Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi) 3. Disesuaikan dengan tusi satker masing-masing Fasilitasi Pelembagaan Nilai-nilai Masyarakat Yang Inovatif
  • 32. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Fasilitasi Pelembagaan Nilai-nilai Masyarakat Yang Inovatif Pertama • Mengumpulkan data bahan evaluasi proses fasilitasi (Form 4) -> (0.2) • Mengumpulkan data bahan evaluasi pasca fasilitasi (Form 4) -> (0.2) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.2) • Menyusun instrumen evaluasi (Form 6) -> (0.3) • Mengolah data hasil evaluasi (Form 7)-> (0.2) Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) • Menyusun materi desiminasi (Form 16) -> (0.3) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.45) • Melaksanakan kegiatan Fasilitasi (Form 19) -> (0.45) Utama • Menyusun Panduan pendampingan (Form 12) -> (1.0) • Mengembangkan model pendampingan (Form 20) -> (2.0)
  • 33. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1. Fasilitasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa 2. Fasilitasi dalam memasukkan prioritas penggunaan dana desa dalam RPJMdes, RKPDesa dan APBDesa 3. Disesuaikan dengan tusi satker masing-masing Fasilitasi Pelembagaan Nilai-nilai Masyarakat Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Dalam Pembangunan Desa
  • 34. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan Desa Pertama • Mengumpulkan data bahan evaluasi proses fasilitasi (Form 4) -> (0.2) • Mengumpulkan data bahan evaluasi pasca fasilitasi (Form 4) -> (0.2) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.2) • Menyusun instrumen evaluasi (Form 6) -> (0.3) • Mengolah data hasil evaluasi (Form 7)-> (0.2) Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) • Menyusun materi desiminasi (Form 16) -> (0.3) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.45) • Melaksanakan kegiatan Fasilitasi (Form 19) -> (0.45) Utama • Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.0) • Mengembangkan model (Form 20) -> (2.0)
  • 35. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1. Fasilitasi masyarakat Pengawasan penggunaan Dana Desa 2. Fasilitasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan BUMDesa 3. Disesuaikan dengan tusi masing-masing satker Fasilitasi Pelembagaan Nilai-nilai Pengawasan Berbasis Masyarakat
  • 36. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pertama • Mengumpulkan data bahan evaluasi proses fasilitasi (Form 4) -> (0.15) • Mengumpulkan data bahan evaluasi pasca fasilitasi (Form 4) -> (0.15) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.1) • Menyusun instrumen evaluasi (Form 6) -> (0.3) • Mengolah data hasil evaluasi (Form 7)-> (0.2) Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) • Menyusun materi desiminasi (Form 16) -> (0.3) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.45) • Melaksanakan kegiatan Fasilitasi (Form 19) -> (0.45) Utama • Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.2) • Mengembangkan model (Form 20) -> (2.4) Fasilitasi Pelembagaan Nilai-nilai Pengawasan Berbasis Masyarakat
  • 37. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1. Fasilitasi masyarakat hukum adat dalam mengidentifikasi adat istiadat budaya serta mendokumentasikannya 2. Sesuaikan dengan tusi satker masing-masing Fasilitasi Pelembagaan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Baru (Adopsi, Adaptasi Dan Pluralisme)
  • 38. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pertama • Mengumpulkan data bahan evaluasi proses fasilitasi (Form 4) -> (0.2) • Mengumpulkan data bahan evaluasi pasca fasilitasi (Form 4) -> (0.2) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.1) • Menyusun instrumen evaluasi (Form 6) -> (0.3) • Mengolah data hasil evaluasi (Form 7)-> (0.2) Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) • Menyusun materi desiminasi (Form 16) -> (0.3) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.45) • Melaksanakan kegiatan Fasilitasi (Form 19) -> (0.45) Utama • Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.0) • Mengembangkan model (Form 20) -> (2.0) Fasilitasi Pelembagaan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Baru (Adopsi, Adaptasi Dan Pluralisme)
  • 39. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1. Fasilitasi masyarakat dalam mengolah komoditas lokal 2. Fasilitasi pengembangan sosial budaya dan pengembangan usaha di lokasi transmigrasi 3. Sesuaikan dengan tusi satker masing-masing Fasilitasi Pengorganisasian Masyarakat (Pengembangan Komunitas Lokal, Perencanaan Sosial Dan Pemasaran Sosial)
  • 40. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pertama • Mengumpulkan data bahan evaluasi proses fasilitasi (Form 4) -> (0.15) • Mengumpulkan data bahan evaluasi pasca fasilitasi (Form 4) -> (0.15) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.1) • Mengolah data hasil evaluasi (Form 7)-> (0.2) Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) • Menyusun materi desiminasi (Form 16) -> (0.3) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.45) • Melaksanakan kegiatan Fasilitasi (Form 19) -> (0.45) Utama • Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.0) • Mengembangkan model (Form 20) -> (2.8) Fasilitasi Pengorganisasian Masyarakat (Pengembangan Komunitas Lokal, Perencanaan Sosial Dan Pemasaran Sosial)
  • 41. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1. Fasilitasi masyarakat dalam literasi desa digital 2. Fasilitasi masyarakat dalam pemanfaaatn IT di Desa 3. Fasilitasi masyarakat dalam aplikasi desa melawan covid atau eHdw 4. Fasilitasi masyarakatvdalam membuat e-commerce 5. Disesuaikan dengan tusi satker masing-masing Fasilitasi Pengembangan Dan Pemeliharaan Jaringan (Memelihara Kerjasama Dengan Pihak Lain, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi)
  • 42. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pertama • Mengumpulkan data bahan evaluasi proses fasilitasi (Form 4) -> (0.2) • Mengumpulkan data bahan evaluasi pasca fasilitasi (Form 4) -> (0.2) Muda • Menyusun rencana diseminasi (Form 8) -> (0.1) • Mengolah data hasil evaluasi (Form 7)-> (0.2) Madya • Melaksanakan diseminasi (Form 13) -> (0.3) • Menyusun materi desiminasi (Form 16) -> (0.3) • Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan (Form 14) -> (0.45) • Melaksanakan kegiatan Fasilitasi (Form 19) -> (0.45) Utama • Menyusun Panduan (Form 12) -> (1.0) • Mengembangkan model (Form 20) -> (2.0) Fasilitasi Pengembangan Dan Pemeliharaan Jaringan (Memelihara Kerjasama Dengan Pihak Lain, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi)
  • 43. 43 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Penyaduran/Penterjemahan Penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan
  • 44. 44 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Hasil Penelitian/Kajian/Survei • Dipublikasikan (Buku = 12.5, Majalah = 6) • Tidak dipublikasikan (Buku = 8, Majalah = 4) Hasil Tinjauan/Ulasan • Dipublikasikan (Buku = 12.5, Makalah = 6) • Tidak dipublikasikan (Buku = 7, Majalah = 3.5) KTI Yang Disebarluaskan Di Media Massa • Naskah = 2.5 Pemrasaran Dipertemuan Ilmiah Nasional • Naskah = 2
  • 45. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Surat Tugas Surat pernyataan Lembar Pengesahan Bukti Fisik (Buku/Majalah /Makalah Asli) Kelengkapan Administrasi Untuk Penilaian
  • 46. 46 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Penyaduran/Penterjemahan Dipublikasikan • Diterbitkan dan Diedarkan secara Nasional atau Internasional (Buku = 7) • Majalah Ilmiah Kementerian terkait (Majalah = 3.5) Tidak Dipublikasikan • Buku = 3.5 • Makalah yang diakui kementerian terkait = 1.5
  • 47. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Surat Tugas Surat pernyataan Lembar Pengesahan Bukti Fisik (Buku Asli/Majalah Asli/Makalah Asli) Kelengkapan Administrasi Untuk Penilaian Penyaduran/Penterjemahan
  • 48. 48 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis Pedoman = 4 Juklak = 8 Juknis = 6 1. Surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi (Form 4) 3. Lembar pengesahan yang ditandatangani oleh atasan langsung/pimpinan unit kerja (Form 3) 4. Surat Keputusan tim penyusun pedoman/standar 5. Buku Asli pedoman 1. Surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi (Form 4) 3. Lembar pengesahan yang ditandatangani oleh atasan langsung/pimpinan unit kerja (Form 3) 4. Surat Keputusan tim penyusun juklak/standar 5. Buku Asli juklak 1. Surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi (Form 4) 3. Lembar pengesahan yang ditandatangani oleh atasan langsung/pimpinan unit kerja (Form 3) 4. Surat Keputusan tim penyusun juknis/standar 5. Buku Asli juknis
  • 49. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Karya Tulis Ilmiah Tulisan ilmiah populer; tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri; penelitian, kajian, survei, dan evaluasi Jenis Karya Tulis Ilmiah
  • 50. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bentuk dan Syarat Karya Tulis Ilmiah • Buku • Non Buku Yang dipublikasikan • Buku • Non Buku Yang tidak dipublikasikan
  • 51. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi AK Penulisan Karya Ilmiah 1 2 3 Penulis Utama 60% Penulis Pembantu 40% 2 PENULIS 1 Penulis Utama 50% 2 Penulis Pembantu masing-masing 25% 3 PENULIS 1 Penulis Utama 40% 3 Penulis Pembantu masing-masing 20% 4 PENULIS 1 2 3
  • 52. 52 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi UNSUR PENUNJANG Pemberdayaan masyarakat
  • 53. 53 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Unsur Penunjang Mengajar/Melatih PNS •Surat Tugas, Surat pernyataan (Form 21), Keterangan dari Penyelenggara (Form 22), Laporan asli, Materi ajar •0.038/JP Peran serta dalam Seminar/Lokakarya/Konferensi •Narasumber = 3, Moderator = 2, Peserta = 3 •Surat Tugas, Surat pernyataan (Form 21), Laporan asli dan Surat keterangan dari penyelenggara (Form 23) Berperan serta dalam Delegasi Ilmiah •Ketua = 1.5, Anggota = 1 •Surat Tugas, Surat pernyataan (Form 21), Laporan, Sertifikat Keanggotaan dalam Profesi •Pengurus aktif = 1, Anggota = 0.75 •Surat Pernyataan (Form 21), Fotocopy SK Kepengurusan/ Kartu Anggota Keanggotaan Tim Penilai •Ketua = 1, Anggota = 0.75 •Surat pernyataan (Form 21), FotoCopy SK Tim penilai, Berita Acara PAK, Rekapitu;asi nama yang dinilai Keanggotaan Penyusunan Peraturan dan Turunan Hukum terkait JF PSM •Nilai 0.5 •SK Kepanitian, Produk materi hasil penyusunan Tanda jasa satka Lencana Karya satya •10 tahun = 1, 20 tahun = 2, 30 tahun = 3 •Fotocopy piagam penghargaan
  • 54. 54 Terima Kasih…… Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi