Makalah ini membahas hubungan antara politik hukum dan partai politik di Indonesia. Partai politik berperan dalam proses legislasi dan mempengaruhi kebijakan hukum. Fungsi partai politik antara lain sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Sistem multipartai diharapkan dapat merealisasikan aspirasi rakyat, namun belum tentu dapat mengatasi dominasi kepentingan politik anggota partai.

1. TUGAS MAKALAH HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN
”KETERGANTUNGAN ANTARA POLITIK HUKUM DAN PARTAI POLITIK“
Oleh
NAMA : DANI AJI NUGRAHA
NPM : 1012011147
MATA KULIAH : HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN
KELAS : B2
TEMA TUGAS : PARTAI POLITIK
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2012

2. KATA PENGANTAR
Saya ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah swt. karena atas rahmatnya saya dapat
membuat makalah ini yang berjudul ”Ketergantungan Antara Politik Hukum dan Partai Politik”.
Melalui makalah ini, saya akan memaparkan tahapan-tahapan pencapaian tujuan partai politik
dengan berkaca pada politik hukum yang berlaku di Indonesia. Dari sekian banyaknya partai
politik di Indonesia, tentu memiliki satu tujuan umum yang sama, yaitu mendengarkan aspirasi
masyarakat Indonesia guna tercapainya kehidupan yang aman, tenteram damai sentosa dalam
berbangsa dan bernegara.Selain itu saya akan memaparkan hubungan antara partai politik dan
juga politik hukum di Indonesia.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada makalah ini. Semoga dapat bermanfaat
untuk kita semua sehingga kita bisa mengetahui fungsi partai politik bila dilihat dari perspektif
politik hukum. Saya meminta maaf bila ada salah maksud, tutur kata, atau penulisan dalam
makalah ini. Saya mohon saran dan kritiknya. Terima kasih.
Penulis
1

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………. 1
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………… 2
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG ………………………………………………………………. 3
B. RUMUSAN MASALAH ……………………………………………………………. 5
BAB II PEMBAHASAN
A. KAITAN PARTAI POLITIK DENGAN POLITIK HUKUM ……………………… 6
B. DAMPAK MULTIPARTAI DALAM PENCAPAIAN
TUJUAN MASYARAKAT INDONESIA …………………………………………….. 7
BAB III PENUTUP
KESIMPULAN ………………………………………………………………………… 9
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………….. 10
2

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Politik hukum adalah aspek-aspek politis yang melatar-belakangi proses pembentukan
hukum dan kebijakan suatu bidang tertentu, sekaligus juga akan sangat mempengaruhi kinerja
lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait dalam bidang tersebut dalam mengaplikasikan
ketentuan-ketentuan produk hukum dan kebijakan, dan juga dalam menentukan
kebijakankebijakan lembaga-lembaga tersebut dalam tataran praktis dan operasional. Sedemikian
pentingnya peranan politik hukum ini, sehingga ia dapat menentukan keberpihakan suatu produk
hukum dan kebijakan.
Politik Hukum tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di negara
kita, dan di lain pihak sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia
tidak terlepas pula dari realita dan politik hukum internasional.1 Dengan demikian, faktor-faktor
yang akan menentukan politik hukum nasional itu tidaklah semata-mata ditentukan oleh apa
yang kita cita-citakan, atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para
teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan oleh perkembangan hukum di lain-lain negara, serta
perkembangan hukum internasional. Dengan lain perkataan ada faktor-faktor di luar jangkauan
bangsa kita, yang ikut menentukan politik hukum masa kini dan masa yang akan datang.
Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat menyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara
Republik Indonesia adalah :
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
1. Dr. C.F.G Sunaryati Hartono, S.H., Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional , Alumni, Bandung, 1991, hal. 1
3

5. Dr. Ir. Sunario Waluyo berpendapat bahwa, “Idaman masyarakat adil-makmur dalam kehidupan
bangsa Indonesia merupakan masalah pokok sepanjang sejarah”. Dapat dikatakan bahwa bangsa
Indonesia mengidamkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata yang dicapai
dengan cara yang wajardan berperikemanusiaan, sehingga tercapailah keselarasan, keserasian
dan ketentraman di seluruh negeri. 2
Asas ciri partai dipandang sebagai sumber polarisasi yang akhirnya dapat menimbulkan
keresahan karena adanya fanatisme golongan, seperti terlihar dalam masa kampanye pemilu.
Penyeragaman asas dimaksudkan untuk mengurangi fanatisme golongan secara sempit tersebut
agar terwujud stabilitas politik dalam rangka pembangunan bangsa.3 Hal ini didasarkan atas
pengalaman sejarah masa lampau bahwa dengan sistem multipartai yang juga ditandai oleh
banyak asas dan ciri ternyata gagal dalam membina stabilitas politik, untuk membangun
pemerintahan yang efektif dan karena itu gagal mengantarkan bangsa Indonesia pada kiprahnya
pembangunan.
Pengalaman di banyak negara berkembang menunjukkan bahwa antara demokrasi
ekonomi yang mana merupakan salah satu cita-cita masyarakat Indonesia, dan demokrasi politik,
karena terlalu menitikberatkan pembangunan ekonomi, mengakibatkan terabaikannya demokrasi
politik atau setidak-tidaknya terhambatnya pertumbuhan partisipasi melalui saluran/ lembaga di
luar lembaga yang langsung memiliki hubungan dengan rejim yang berkuasa.
Karena banyaknya kendala ini, maka pencapaian cita-cita masyarakat melalui partai
politik pun menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan tersendat.
2. Idem, hal. 2
3. Drs. M . Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 219
4

6. B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah kaitan Partai Politik dan Politik Hukum di Indonesia?
2. Apa kah dampak mulipartai dalam pencapaian tujuan masyarakat Indonesia?
5

7. BAB II
PEMBAHASAN
A. Kaitan Partai Politik dengan Politik Hukum
Partai politik dalam kaitannya dengan politik hukum, eksistensi dan kinerja partai politik
diukur melalui sejauh mana member warna yang tentu saja berkaitan dengan sejauh mana
otoritas dan domain parpol dalam ranah hukum umumnya serta konstitusi atau legislasi. Politik
hukum yang mencakup kegiatan memilih nilai-nilai serta menerapkan nilai-nilai. Dan sejauh
mana nilai-nilai ini terimplementasikan dari kinerja partai politik yang di antaranya
mengakselerasi peraturan perundang-undangan sebagai salah satu output kinerja partai secara
tidak langsung. Hal ini berkaitan dengan fungsi legislasi sebagai kausalitas lembaga perwakilan
dan partai sebagai penopangnya.
Kegiatan-kegiatan legislatif (pembuatan undang-undang) dalam kenyataannya memang
lebih banyak membuat keputusan-keputusan politik dibandingkan dengan menjalankan pekerjaan
hukum sesungguhnya. Lebih-lebih pekerjaan-pekerjaan hukum itu dikaitkan dengan masalah
prosedur, tampak jelas bahwa lembaga legislatif yang menetapkan produk hukum sebenarnya
lebih dekat dengan politik daripada hukum itu sendiri. Dengan demikian jawaban tentang
kausalitas hubungan hukum dan politik dapat berbeda tergantung dari perspektif yang dipakai
untuk memberikan jawaban tersebut. Ada beberapa fungsi partai politik, yaitu antara lain partai
politik sebagai sarana komunikasi politik. Kedua, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik.
Ketiga, partai politik sebagai sarana rekruitmen politik. Keempat, partai politik sebagai sarana
pengatur konflik.
Kontribusi parpol terhadap politik hukum bisa dilihat dalam perspektif keyakinan
religiusitas yang melatarbelakangi politisi kita. Meskipun negara ini bukanlah negara agama
berdasarkan konstitusi UUD 1945, namun harus diakui bahwasannya agama Islam adalah agama
mayoritas. Negara merupakan lembaga politik dan agama sekaligus. Pemerintahan negara harus
diselenggarakan atas kedaulatan Illahi.
Hukum dan politik merupakan subsistem dalam sistem kemasyarakatan. Masing-masing
melaksanakan fungsi tertentu untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan.
6

8. Secara garis besar hukum berfungsi melakukan social control, dispute settlement dan social
engeneering atau inovation.sedangkan fungsi politik meliputi pemeliharaan sistem dan adaptasi
(socialization dan recruitment), konversi (rule making, rule aplication, rule adjudication,
interestarticulation dan aggregation) dan fungsi kapabilitas (regulatif extractif, distributif dan
responsif).
Meskipun sistem hukum dan sistem politik dapat dibedakan, namun dalan bebagai hal
sering bertumpang tindih. Dalam proses pembentukan Undang-undang oleh badan pembentuk
Undang-undang misalnya. Proses tersebut dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum dan juga ke
dalam sistem politik, karena Undang-undang sebagai output merupakan formulasi yuridis dari
kebijaksanaan politik dan proses pembentukannya sendiri digerakkan oleh proses politik.
Hukum dan politik sebagai subsistem kemasyarakatan adalah bersifat terbuka, karena itu
keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi ole subsistem lainnya maupun oleh sistem
kemasyarakatan secara keseluruhan. Walaupun hukum dan politik mempunyai fungsi dan dasar
pembenaran yang berbeda, namun keduanya tidak saling bertentangan. Tetapi saling melengkapi.
Masing-masing memberikan kontribusi sesuai dengan fungsinya untuk menggerakkan sistem
kemasyarakatan secara keseluruhan. Dalam masyarakat yang terbuka dan relatif stabil sistem
hukum dan politiknya selalu dijaga keseimbangannya, di samping sistem-sitem lainnya yang ada
dalam suatu masyarakat. Hukum memberikan kompetensi untuk para pemegang kekuasaan
politik berupa jabatan-jabatan dan wewenang sah untuk melakukan tindakan-tindakan politik
bilamana perlu dengan menggunakan sarana pemaksa. Hukum merupakan pedoman yang mapan
bagi kekuasan politik untuk mengambil keputusan dan tindakan-tindakan sebagai kerangka untuk
rekayasa sosial secara tertib.
B. Dampak Multipartai dalam Pencapaian Tujuan Masyarakat Indonesia
Dampak dari sistim multipartai adalah kepentingan apa dan siapa yang diperjuangkan di
parlemen dan pemerintahan? UU 2/2008 memasukkan kepentingan politik anggota, masyarakat,
bangsa dan negara. Jelas yang pertama diperjuangkan adalah kepentingan politik anggota. Dari
sosiologi politik hal itu berarti urusan masyarakat, bangsa dan negara nomor dua. Pertanyaan
yang menggelitik, apakah yang berada di DPR/DPRD itu wakil partai politik atau wakil rakyat?
Organ negara tersebut jelas bernama Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah, bukan “dewan
7

9. perwakilan partai”, yang berarti mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat secara
keseluruhan. MacIver, dengan mengutip pandangan Nicholas (penulis abad ke-15) mengatakan
partai politik sebagai kendaraan politik paling utama dalam demokrasi modern bermaksud untuk
mengorganisasi pendapat masyarakat tentang negara dan memperjuangkannya melalui partai
politik. Namun setelah mereka berada di parlemen, mereka sesungguhnya adalah wakil dari
rakyat.
Pengukuhan sistem multipartai dengan UU 2/2008 yang diharapkan dapat mewujudkan
kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan,
tanggung jawab dan perlakuan yang tidak diskriminatif seperti yang diharapkan oleh pembentuk
undang-undang, tampaknya masih akan diuji, sejauhmana cita-cita yang demikian luhur itu
terwujud? Nada pesimis tentang keampuhan regulasi politik mengatur kehidupan politik dalam
tatananan budaya hukum, pernah diungkapkan oleh Daniel S. Lev, pengamat senior politik
hukum Indonesia yang menyatakan bahwa politik tidak berjalan sesuai dengan aturan, tetapi
berlangsung sesuai dengan aturan pengaruh, uang, keluarga, status sosial, dan kekuasaan militer.
8

10. BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Kegiatan-kegiatan legislatif (pembuatan undang-undang) dalam kenyataannya memang
lebih banyak membuat keputusan-keputusan politik dibandingkan dengan menjalankan pekerjaan
hukum sesungguhnya. Lebih-lebih pekerjaan-pekerjaan hukum itu dikaitkan dengan masalah
prosedur, tampak jelas bahwa lembaga legislatif yang menetapkan produk hukum sebenarnya
lebih dekat dengan politik daripada hukum itu sendiri. Dengan demikian jawaban tentang
kausalitas hubungan hukum dan politik dapat berbeda tergantung dari perspektif yang dipakai
untuk memberikan jawaban tersebut. Ada beberapa fungsi partai politik, yaitu antara lain partai
politik sebagai sarana komunikasi politik. Kedua, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik.
Ketiga, partai politik sebagai sarana rekruitmen politik. Keempat, partai politik sebagai sarana
pengatur konflik.
Infrastruktur politik terpenting dalam negara demokrasi adalah partai politik, kelompok
kepentingan, kelompok penekan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Meskipun dalam
kajian tentang politik belum ada kesepakatan tentang definisi partai politik, namun hukum positif
di Indonesia mengartikan partai politik sebagai “organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk
oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara,
serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9

11. DAFTAR PUSTAKA
1. Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H., Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum
Nasional, Alumni, Bandung, 1991.
2. Drs. M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1993.
3. Drs. P.K. Poerwantana, Partai Politik di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
4. Oka Mahendra, Reformasi Pembangunan Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang-
undangan,Jakarta, 2005
5. M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES UII Press, Jogyakarta 1998
6. Sadu Wasistiono, Ondo Riyani, Etika Hubungan Eksekutif Legislatif, Fokus Media,
Bandung. 2003
7. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Ilmu Negara dan Politik, Eresco, Jakarta, 1981
8. Juwana Himahanto, Politik Hukum Undang-undang Bidang Ekonomi di Indonesia,
2004
9. Armen Yasir, S.H., M. Hum, Hukum Perundang-undangan, Penerbit Universitas Lampung,
Lampung, 2007
10. M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, 2009
10