Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan

1.146 Aufrufe

Veröffentlicht am

Peran sekretariat pengawas pemilu dalam penyelesaian sengketa pilkada

Veröffentlicht in: Recht
  • Als Erste(r) kommentieren

Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan

  1. 1. PERAN SEKRETARIAT BAWASLU DALAM MUSYAWARAH DAN PEMBUATAN PUTUSAN AHSANUL MINAN Disampaikan dalam Acara FGD Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bagi Kalangan Internal Bawaslu RI, Bogor, 12 April 2016
  2. 2. PENGERTIAN SENGKETA PEMILIHAN Arti •Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Definisi Umum •Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. (Ali Ahmad, 2003:14) Definisi Sengketa Pemilihan •Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 142 UU No. 8 Tahun 2015) •Sengketa Pemilu (bebas) adalah perbedaan pandangan antarpeserta Pemilu atau peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu terhadap suatu fakta atau keadaan dalam proses penyelenggaraan pemilu, termasuk yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
  3. 3. WEWENANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan UU No.1/2015 Pasal 143 ayat (1) Bawaslu bertugas menyusun dan menetapkan pedoman teknis penyelesaian sengketa pemilihan (UU Nomor 8 tahun 2015 Pasal 22B huruf a)
  4. 4. SENGKETA PEMILIHAN Jenis Sengketa Pemilihan a. Sengketa antarapeserta Pemilihan; dan b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota PEMOHON • Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur peserta pemilihan; dan • Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati peserta pemilihan • Calon walikota dan calon wakil walikota peserta pemilihan Permohonan sengketa terhadap keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota mengenai Penetapan pasangan calon peserta pemilihan dapat diajukan oleh: • Pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota; atau • Partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon. TERMOHON a. KPU provinsi; b. KPU kabupaten/kota; c. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur peserta pemilihan; atau d. Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota.  Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui.  Permohonan penyelesaian sengketa terkait keputusan kpu provinsi atau kpu kabupaten/kota diajukan paling lama 3 (tiga) hari sejak keputusan dimaksud ditetapkan dan/atau diumumkan. Bawaslu provinsi atau panwaslu kabupaten/kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonanPasangan calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam sengketa Pemilihan. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat menghadirkan lembaga sebagai pihak pemberi keterangan yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan. Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus. Jika sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, Pengawas Pemilu memberitahukan kepada pelapor bahwa laporan tersebut merupakan sengketa Pemilihan. Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mengajukan permohonan disertai Keterangan Pihak Terkait kepada Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota paling lambat pada musyawarah kedua.
  5. 5. ALUR PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN Psl 143 ayat (3) b Penyelesaian sengketa pemilihan melalui: musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan Musyawarah dilaksanakan melalui tahapan: a. Penyampaian materi permohonan; b. Penyampaian keterangan dan/atau tanggapan termohon dan/atau pihak terkait; c. Pemeriksaan bukti; d. Penyampaian kesimpulan pihak pemohon dan termohon; e. Pembuatan kesepakatan; dan f. Penetapan hasil musyawarah. Syarat musyawarah  Kesepakatan dalam musayawarah penyelesaian sengketa pemilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.  Kesepakatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyarawah dan ditetapkan dalam: a. Keputusan bawaslu provinsi untuk penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b. Keputusan panwaslu kabupaten/kota untuk penyelesaian Jika tidak sepakat ? • Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, bawaslu provinsi atau panwaslu kabupaten/kota membuat keputusan. • Keputusan bawaslu provinsi atau panwaslu kabupaten/kota mempertimbangkan keterangan pemohon, termohon, pihak terkait, lembaga pemberi keterangan, serta bukti- bukti yang dikemukakan dalam musyawarah. • Keputusanbawaslu provinsi atau panwaslu
  6. 6. 1. Penanganannya relatif sederhana, waktu singkat, dan murah; 2. Relatif memberikan kepuasan kpd para pihak (terutama pemohon) karena sengketanya diselesaikan secara terbuka dan partisipatif (musyawarah) 3. Dapat mencegah munculnya kemarahan massa pendukung paslon tertentu ketika merasa tidak puas atas suatu keputusan KPU (khususnya ketika paslon dinyatakan tdk memenuhi syarat) 4. Meningkatkan pemahaman calon atau peserta pemilu tentang seluk- beluk teknis penyelenggaraan pemilihan. MANFAAT PENYELESAIAN SENGKETA
  7. 7. 1. Kewenangan menyelesaikan SENGKETA DI TINGKAT PENGAWAS ADHOC (panwas kabupaten/kota) MENIMBULKAN TANTANGAN BESAR DALAM PENYIAPAN KAPASITAS (KNOWLEDGE & SKILL) MEREKA 2. SIFAT PUTUSAN SENGEKTA YANG final dan mengikat, kecuali sengketa TUN bidang kepemiluan, BISA MENJADI PEDANG BERMATA DUA. A) menjadikan posisi panwas sangat kuat karena sifat putusan tersebut, b) berpotensi menghancurkan kredibilitas panwas jika tidak disertai dengan kapasitas dan integritas yang baik dalam menjalankan wewenang penyelesaian sengketa 3. Sengketa TUN bidang kepemiluan ini tidak jelas batasannya. Di kota sungai penuh jambi, ada paslon yang mengajukan sengketa hasil penetapan rekap 4. PERAN PTTUN DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SENGKETA TUN PEMILIHAN (penerapan pasal 154 UU no. 1/2015), majelis pada PT TUN KURANG memperhatikan prinsip demokrasi dalam penyelesaian kasus sengketa TUN pilkada TANTANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
  8. 8. Peran Sekretariat Penerimaan Permohonan Sengketa Penyiapan Musyawarah Pelaksanaan Musyawarah Pembuatan putusan
  9. 9. PERAN SEKRETARIAT DALAM PENERIMAAN PERMOHONAN SENGKETA PEMILIHAN Pemeriksaan Berkas Permohonan Sengketa Petugas penerimaan permohonan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan beserta lampirannya, yang meliputi: a. identitas Pemohon yang terdiri atas nama Pemohon, alamat Pemohon, dan nomor telepon atau faxmilie dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor; b. kedudukan Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan; c. Identitas Termohon yang terdiri dari: nama Termohon, alamat Termohon, dan nomor telepon atau faximilie; d. kedudukan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan; e. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa; f. uraian kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam penyelesaian sengketa; g. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan; h. uraian yang jelas mengenai obyek yang disengketakan; i. permasalahan sengketa yang memuat kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa dan masalah/obyek yang disengketakan; dan j. hal yang diminta untuk diputuskan. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau Penerimaan & Pemeriksaan Berkas Permohonan Pihak Terkait a. Nama dan alamat pihak terkait dan kuasanya, No.Telp/Hp, nomor faksimili, alamat email; b. Uraian yang jelas tentang : 1. Keputusan KPU Provinsi atau Kota KPU Kabupaten/Kota mengenai Pihak Terkait sudah benar; dan 2. Permintaan untuk menguatkan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota. (3) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (3) disertai dengan bukti-bukti dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yakni 1 (satu) asli dan 6 (enam) salinan dan format digital, dengan bukti yang asli diberi materai secukupnya. Petugas penerima mengeluarkan tanda terima berkas setelah memeriksa kelengkapan administrasi. Dalam hal permohonan belum lengkap, Pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima oleh Pemohon. Apabila dalam jangka waktu tersebut Pemohon tidak melengkapi permohonannya, petugas penerima menyampaikan surat pemberitahuan tentang permohonan tidak dapat diregister.• Permohonan dinyatakan lengkap dalam sengketa pemilihan antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota, apabila Pemohon mengajukan permohonan beserta Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi Obyek Sengketa • Permohonan yang telah dinyatakan lengkap dicatat dan diberikan nomor permohonan dalam buku register permohonan pada hari yang sama oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. • Permohonan dinyatakan diterima setelah dicatat dalam buku register permohonan
  10. 10. PENYIAPAN MUSYAWARAH Jadwal •Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota membantu Pimpinan dalam menentukan jadwal musyawarah terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang telah diregistrasi Undanga n •Staf Sekretariat membantu Pimpinan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam menyiapkan dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon yang memuat: •permohonan sudah diregistrasi; •jadwal musyawarah; dan •undangan untuk menghadiri pelaksanaan musyawarah. •Staf Sekreatariat melakukan check dan rechek untuk memastikan kehadiran pemohon, termohon, pihak terkait. Panitia •Menyiapkan Panitia musyawarah yang paling sedikit terdiri atas: 1 (satu) orang sekretaris; 1 (satu) orang asisten pimpinan musyawarah; dan 1 (satu) orang notulen. •Sekretaris panitia musyawarah adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Pengawas Pemilu. •Panitia Musyawarah ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Panwas Kabupaten/Kota. Professio nal •Staf Sekretriat membantu Pimpinan Bawaslu provinsi atau panwaslu kab/Kota dalam menghubungi & meminta kesediaan 1 orang dari kalangan profesional atau perguruan tinggi, jika diputuskan untuk melibatkan kalangan professional/PT. Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berkewarganegaraan Indonesia; memiliki pengetahuan tentang penyelesaian sengketa atau memahami kepemiluan; tidak tercatat sebagai anggota Partai Politik; dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang bersengketa. •diputuskan dalam rapat pleno dan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota. Sarana •Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Panwaslu kab/Kota mempersiapkan: •sarana musyawarah •materi dan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan musyawarah
  11. 11. PERAN SEKRETARIAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH Menjaga dan mengamankan area pelaksanaan musyawarah Melakukan pendokumentasian proses pelaksanaan musyawarah (photo, video, notulensi musyawarah) jika diperlukan Melakukan konfirmasi kehadiran para pihak, melakukan pengundangan ulang para pihak atas perintah majelis
  12. 12. PERAN SEKRETARIAT DALAM PEMBUATAN PUTUSAN MUSYAWARAH Membantu menyusun/menyiapkan berita acara kesepakatan musyarawah Memintakan tanda tangan Pemohon, Termohon, dan pimpinan musyawarah atas Berita Acara Kesepakatan Musyawarah. Membantu menyusun/menyiapkan Keputusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Provinsi atau Keputusan Panwaslu Kab/Kota yang ditandatangani oleh ketua Panwaslu Kab/Kota yang dilampiri Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Mempersiapkan dan mengorganisir pelaksanaan kegiatan pembacaan Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan dengan mengundang pihak Pemohon, Termohon, dan pihak terkait Menempatkan Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa Pemilihan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
  13. 13. • SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DAN SEKRETARIAT PANWASLU KAB/KOTA MEMILIKI POSISI DAN PERAN YANG SANGAT STRATEGIS DAN PENTING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA. • STAF SEKRETARIAT BAIK DARI UNSUR TIM ASISTENSI MAUPUN STAF ADMINISTRASI MEMILIKI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG SANGAT BESAR, TERUTAMA DALAM TAHAPAN PENERIMAAN PERMOHONAN SENGKETA, PENYIAPAN MUSYAWARAH, DAN PEMBUATAN PUTUSAN. • OLEH KARENA ITU, DIPERLUKAN KESIAPAN SDM STAF SECRETARIAT, BAIK DARI SISI PENGETAHUAN, MAUPUN KETRAMPILAN DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN.
  14. 14. DOS AND DON’T BAGI STAF SEKRETARIAT DALAM MEMFASILITASI PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN • Don’t: jangan menemui para pihak untuk membicarakan, membocorkan informasi terkait dengan materi sengketa pemilihan • Don’t: jangan menyampaikan opini/pendapat, kekhawatiran, atau dukungan kepada para pihak. • Do: catat dengan cermat dan teliti rekaman/notulensi musyawarah untuk mencegah kesalahpahaman
  15. 15. SEKIAN www.ahsanulminan.webs.com www.ahsanulminan.blogspot.co.id www.slideshare.net/ahsanov

×