Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
1. Pemilukada 2015Pemilukada 2015
Ahsanul MinanAhsanul Minan
Disampaikan dalam acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilukada 2015 bagi Pemilih Pemula, Bawaslu Jawa Barat,Disampaikan dalam acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilukada 2015 bagi Pemilih Pemula, Bawaslu Jawa Barat,
11 November 201511 November 2015
Menggalang Partisipasi Pemilih PemulaMenggalang Partisipasi Pemilih Pemula
Dalam Pengawasan PemiluDalam Pengawasan Pemilu
2. Pemilu & Kedaulatan RakyatPemilu & Kedaulatan Rakyat
Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk
memilih wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat dan
pemimpin pemerintahan (eksekutif).
Pemilu SANGAT PENTING, karena menjadi pintu gerbang untuk
menyaring calon terbaik dan menghasilkan pemerintahan yang
kredibel, akuntabel, dan demokratis
Salah satu varian Pemilu adalah Pemilihan Bupati/Wakil bupati
dan Gubernur/Wakil Gubernur
3. Dinamika Partisipasi Pemilih dalam PemiluDinamika Partisipasi Pemilih dalam Pemilu
1971-20141971-2014
Pilpres 2004
Data diolah dari berbagai sumber
4. Potret Pelanggaran dalam PemilukadaPotret Pelanggaran dalam Pemilukada
2011
• Pelanggaran secara dominan muncul pada
tahapan kampanye, masa tenang, dan
penghitungan suara
• Money Politic, mobilisasi PNS,
penyalahgunaan fasilitas negara
mendominasi bentuk pelanggaran
• Konflik antar pendukung banyak terjadi
menyertai hasil pemilukada
• Mayoritas Pemilukada berujung pada
perselisihan hasil pemilu di Mahkamah
Konstitusi
5. Potret Permasalahan Dalam Pemilu 2009Potret Permasalahan Dalam Pemilu 2009
Kampanye di luar jadwal, money politics,
penyalahgunaan fasilitas negara, dan
manipulasi penghitungan suara mendominasi
bentuk pelanggaran yang terjadi
7. PERSPEKTIF KERAWANAN PEMILUPERSPEKTIF KERAWANAN PEMILU
LEGAL COMPLIANCE
Pidana Pemilu
BUKAN
PELANGGARAN
SECURITY / CONFLICT
Konflik antar Peserta
Pemilu / antar pendukung
(horizontal conflict)
Konflik antara peserta
pemilu dengan
Penyelenggara Pemilu
(KPU / Pengawas) vertical
conflict
Konflik peserta
pemilu/masyarakat dengan
Pemerintah
Administrasi
Pemilu
Kode Etik
Penyelenggara
Pemilu
Sengketa Pemilu
Sengketa Hasil Pemilu
PELANGGARAN tidak
terhadap UU Pemilu,
tetapi berkaitan dengan
proses pemilu
PELANGGARAN
8. PELANGGARAN
BERDAYA RUSAK
TINGGI
PELANGGARAN
BERDAYA RUSAK
RENDAH
Daya rusak terhadap integritas
pemilu (fairness, accountability)
Daya rusak tatanan demokrasi
dan good & cleand governance
Daya rusak terhadap moralitas
bangsa
Mengganggu keindahan kota
Mengganggu ketentraman
masyarakat
Manipulasi
dana
kampanye,
manipulasi
hasil
penghitungan
suara
Korupsi politik
(bansos), abuse
of power
Money politik,
isu sara
Pemasanga
n atribut
Kampanye
pawai
KARAKTERISTIK PELANGGARAN PEMILUKARAKTERISTIK PELANGGARAN PEMILU
9. TANTANGAN DAN KENDALA PENGAWASAN PEMILU
Kendala Regulasi Kendala Struktural Kendala Kultural
Perlu Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu
Keterbatasan kewenangan
pengawas
Keterbatasan daya dukung
institusional
Akses informasi/data
Lemahnya budaya hukum di
lingkungan penyelenggara
pemilu
Keterbatasan struktur dan
jumlah pengawas
Lemahnya budaya hukum di
lingkungan peserta pemilu
Kurangjelas & tegasnya
pengaturan
Lemahnya budaya hukum di
lingkungan masyarakat &
penegak hukum
10. Dimana Posisi Rakyat?Dimana Posisi Rakyat?
Memastikan terlindunginya hak politik
warga masyarakat
Memastikan terwujudnya pemilu yang
bersih, transparan, dan berintegritas
dari sisi penyelenggara dan
penyelenggaraannya.
Mendorong terwujudnya pemilu sebagai
instrument penentuan kepemimpinan
politik dan evaluasi kepemimpinan
politik.
Mendorong munculnya kepemimpinan
politik yang sesuai dengan aspirasi
terbesar rakyat.
11. Apa Peran Relawan?Apa Peran Relawan?
Ikut memantau pelaksanaan pemilu untuk
memastikan pemilu berlangsung sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
Melakukan kajian terhadap persoalan-
persoalan kepemiluan
Ikut mencegah terjadinya pelanggaran
pemilu sesuai dengan peran sosialnya
masing-masing
Menyampaikan laporan pelanggaran pemilu
Menyampaikan informasi dugaan
pelanggaran pemilu
Mendukung terciptanya ketaataan peserta
pemilu maupun penyelenggara pemilu
terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan.